Persoona.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menggelar Workshop Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan sesuai regulasi.
Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Dalam sambutannya, Kepala Dinas menegaskan pentingnya audit keamanan SPBE sebagai fondasi utama dalam transformasi digital pemerintahan.
Baca juga : Bupati Karawang Serahkan Beasiswa dan BPJS Nelayan
“Audit Keamanan SPBE merupakan bentuk nyata pelaksanaan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE serta standar teknis dan prosedur keamanannya,” ujar Kepala Dinas dalam sambutannya.
Melalui workshop ini, peserta diharapkan mampu:
✅ Memahami standar dan proses audit keamanan SPBE,
✅ Menyusun rencana tindak lanjut hasil audit secara sistematis,
✅ Meningkatkan kesiapan sistem dan SDM dalam menghadapi potensi ancaman siber,
✅ Serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini dua perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Sandiman Ahli Madya Raden Muhammad Ival Tirtakusumah dan Sandiman Ahli Muda Ivan Bashofi. Keduanya memaparkan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE sesuai ketentuan yang berlaku, dilengkapi dengan tips praktis serta simulasi audit.
Baca juga : Pemkab Karawang Peringati Harkitnas 2025: Momen Refleksi dan Penggerak Semangat Bangsa
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengelola SPBE dari berbagai perangkat daerah di Karawang, di antaranya: Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dua rumah sakit daerah, yaitu RSUD Karawang dan RSUD Jatisari.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan keamanan sistem digital pemerintahan daerah semakin kokoh, sejalan dengan tuntutan era digital yang semakin kompleks dan dinamis.(FK-KIM Diskominfo)
