Persoona.id – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, DPRD Jabar Turun Langsung ke Akar Rumput

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, melaksanakan kegiatan serap aspirasi bersama 33 Ketua RT di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Dialog yang berlangsung di kawasan Perumahan Karawang Baru tersebut menitikberatkan pada pemantauan pembangunan di wilayah pemukiman, sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga di tingkat lingkungan.

Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, terutama terkait infrastruktur dasar seperti kondisi jalan lingkungan, sistem drainase untuk mengantisipasi banjir, serta penerangan jalan umum (PJU).

Selain itu, persoalan legalitas dan administrasi lahan juga mengemuka. Mengingat kawasan Perumahan Karawang Baru memiliki dinamika administratif yang cukup panjang, kepastian hukum atas aset serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga harus hadir langsung di tengah masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan riil warga,” ujar Rahmat.

Penguatan Peran RT dan Aspirasi Sosial

Dialog juga membahas pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi dana bantuan provinsi maupun kabupaten untuk memperkuat peran RT/RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, aspirasi terkait akses layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan. Masukan dari para Ketua RT akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif

Melibatkan 33 Ketua RT menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dengan pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Melalui langkah ini, diharapkan tercipta sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga./if

Persoona.id – PKB Jawa Barat On The Way 2029: Berpengalaman, Berakar, dan Berani

Kepengurusan DPW PKB Jawa Barat periode 2026–2031 yang baru saja dikukuhkan bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Momentum ini menjadi sinyal kuat kesiapan politik menuju Pemilu 2029. Dari komposisi hingga kualitas personalia, Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat tampil sebagai mesin politik yang matang secara pengalaman, kokoh secara ideologis, dan berani menatap masa depan.

Di bawah kepemimpinan Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, arah perjuangan partai dipandu oleh figur dengan rekam jejak nasional dan kapasitas legislasi teruji. Kepemimpinan ini diperkuat oleh empat anggota DPR RI aktif dari Jawa Barat: Syaiful Huda, Oleh Soleh, Sujatmiko, dan Rina Saadah. Komposisi ini menegaskan kekuatan strategis PKB Jawa Barat di pusat kekuasaan nasional.

Kuat di Parlemen, Kokoh di Eksekutif

Tak hanya solid di parlemen, PKB Jawa Barat juga ditopang oleh tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah aktif. Kehadiran para eksekutif ini mencerminkan pengalaman nyata dalam tata kelola pemerintahan serta kemampuan eksekusi kebijakan di tingkat lokal. Modal birokrasi, kedekatan dengan problem riil masyarakat, serta rekam jejak kepemimpinan daerah menjadi fondasi penting menuju 2029.

Struktur kepengurusan turut diperkuat oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKB, memastikan kesinambungan garis politik dari pusat hingga daerah. Konsolidasi internal menjadi lebih solid, koordinasi kerja politik semakin efektif, dan langkah-langkah pemenangan dapat dijalankan secara terukur.

Kader Basis Militan dan Akar Rumput yang Hidup

Kekuatan PKB Jawa Barat juga bertumpu pada pengurus-pengurus yang kuat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka adalah kader dengan talenta politik mumpuni, memahami peta sosial-kultural wilayahnya, serta memiliki kedekatan langsung dengan konstituen. Loyalitas dan militansi dalam kerja-kerja partai menjadikan PKB tidak hanya besar secara struktur, tetapi juga hidup di tingkat akar rumput.

Berakar pada Kiai dan Pesantren

Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PKB Jawa Barat tetap berpijak pada kekuatan tradisional kiai dan pesantren. Dalam momen pengukuhan kepengurusan, kehadiran para Ketua PCNU se-Jawa Barat menegaskan keterikatan historis dan ideologis tersebut.

Nahdlatul Ulama menjadi fondasi moral dan kultural yang menjaga arah perjuangan partai tetap dalam khidmat kepada ulama, pesantren, dan nilai-nilai ke-NU-an. Perpaduan antara kekuatan struktural modern dan legitimasi kultural inilah yang membentuk keunggulan kompetitif PKB Jawa Barat.

Lintas Generasi, Lintas Profesi

Komposisi kepengurusan DPW PKB Jawa Barat 2026–2031 juga merepresentasikan lintas generasi dan lintas profesi. Politisi senior berpadu dengan aktivis pergerakan dan anak-anak muda berenergi segar. Teknokrat dengan pendekatan berbasis data bekerja bersama profesional dari berbagai latar belakang—dokter, praktisi hukum, budayawan, hingga tokoh masyarakat.

Sinergi ini menjadikan PKB Jawa Barat sebagai rumah besar aspirasi publik yang inklusif, adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, namun tetap berpijak pada tradisi dan kehormatan nilai-nilai pesantren.

Menuju 2029 dengan Kerja Nyata

Dengan struktur yang solid, kepemimpinan berpengalaman, kader basis yang militan, dukungan kuat dari kiai dan pesantren, serta keterhubungan nyata dengan masyarakat, PKB Jawa Barat benar-benar “On The Way 2029.”

Bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja politik yang terencana dan terukur menuju kemenangan Pemilu 2029./if

Persoona.id – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Dr. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., menegaskan pentingnya penguatan tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya menjelang tahapan Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikannya menyusul kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang ke sejumlah partai politik dalam rangka pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Rahmat menyambut baik langkah KPU Kabupaten Karawang yang melakukan pemutakhiran data partai politik dengan pola jemput bola. Menurutnya, upaya tersebut harus dibaca sebagai bagian dari kerja besar membangun sistem demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, yang dimulai dari validitas data.

“Tertib administrasi bukan hanya urusan partai politik atau penyelenggara pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan sistem demokrasi. Kalau datanya kuat dan valid, maka proses demokrasi juga akan berjalan lebih berkualitas,” ujar Rahmat, Jumat (6/2/2026).

Ia menekankan bahwa pemutakhiran data partai politik perlu dibarengi dengan penguatan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Rahmat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang untuk segera melakukan operasi justisia administrasi kependudukan secara menyeluruh.

“Operasi justisia administrasi kependudukan ini penting dan sudah mendesak. Kita harus memastikan seluruh warga Karawang memiliki dokumen kependudukan yang sah dan sesuai aturan. Ini untuk mencegah penyalahgunaan data sekaligus menjamin hak-hak warga negara,” tegasnya.

Menurut Rahmat, validitas data kependudukan memiliki peran strategis dalam berbagai agenda pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan proses kepemiluan. Tanpa data yang akurat, potensi persoalan di kemudian hari akan semakin besar.

“Data kependudukan yang tidak tertib bisa berdampak ke mana-mana, mulai dari pelayanan publik hingga proses pemilu. Karena itu, sinergi antarinstansi menjadi kunci,” tambahnya.

Sementara itu, KPU Kabupaten Karawang telah memulai kunjungan ke seluruh partai politik sebagai bagian dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan tertib administrasi dan penguatan kelembagaan partai politik di tingkat kabupaten.

Aspek yang dilakukan dalam pemutakhiran data meliputi keberadaan sekretariat partai politik, pembaruan kepengurusan sesuai periodesasi, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta pembaruan data keanggotaan.

Dalam kunjungan perdananya, KPU Kabupaten Karawang mendatangi DPC PKB Kabupaten Karawang sebagai partai politik pertama yang merespons surat pemberitahuan KPU. KPU memastikan akan terus melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Karawang guna memastikan data kepartaian tertata dengan baik, valid, dan akurat.

Melalui langkah tersebut, KPU Kabupaten Karawang menargetkan seluruh data partai politik telah siap dan tidak menimbulkan persoalan menjelang tahapan Pemilu 2029./if

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Rahmat Hidayat Djati, menegaskan pentingnya pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Karawang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Dr. Rahmat Hidayat Djati dalam Diskusi Publik “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Aep–Maslani: Antara Janji, Realita, dan Harapan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ngawarak Luhur bersama DPD KNPI Kabupaten Karawang, Sabtu (31/1/2026), bertempat di Lapak Ngopi Karawang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pusat Studi Ngawarak Luhur M. Reza Arif, Ketua DPD KNPI Karawang Faisal Muhammad, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Karawang Ridwan Salam, serta pengurus KNPI tingkat kecamatan dan OKP se-Kabupaten Karawang.

Pemekaran Wilayah Jadi Kebutuhan Mendesak

Dalam pemaparannya, Dr. Rahmat Hidayat Djati menilai bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Karawang Aep–Maslani telah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dalam menangani persoalan daerah yang kompleks. Namun, dengan kondisi 309 desa dan kelurahan yang tersebar di 30 kecamatan, tantangan pelayanan masyarakat semakin besar.

Menurutnya, secara ideal satu kecamatan membawahi sekitar 10 desa atau kelurahan, sementara jumlah penduduk ideal satu desa/kelurahan berkisar 6.000–8.000 jiwa atau sekitar 1.200 kepala keluarga.

“Di Karawang, faktanya ada desa dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000 jiwa dan kecamatan yang membawahi hingga 14 desa. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan merupakan tahapan penting menuju rencana pemekaran Kabupaten/Kota Cikampek, sebagaimana aspirasi yang juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dorong Program Samisade untuk Desa

Dalam forum tersebut, Dr. Rahmat Hidayat Djati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Karawang menyampaikan gagasan Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) kepada Kepala BAPPERIDA Karawang, Ridwan Salam.

Program Samisade dinilai penting untuk memperkuat pelayanan sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan, karena selama ini layanan sosial masih terpusat di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, sehingga desa belum memiliki sumber daya optimal dalam melayani masyarakatnya.

Sinergi Pusat dan Daerah, Pengendali Banjir Karangligar Mulai Dikerjakan

Dr. Rahmat Hidayat Djati juga mengajak Pemerintah Kabupaten Karawang agar terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama dalam penanganan persoalan infrastruktur seperti banjir dan kerusakan jalan.

Salah satu hasil nyata dari sinergi tersebut adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir Karangligar yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melalui atensi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

“Kolaborasi lintas pemerintahan adalah kunci agar persoalan klasik seperti banjir Karangligar bisa diselesaikan secara permanen,” pungkasnya.

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati: Fondasi Cetak Atlet Jabar Masa Depan di Karawang. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ambisius Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yaitu program “Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional”. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Rahmat Hidayat Djati saat melakukan kegiatan Reses Jum’at 28 Nopember 2025 di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dukungan ini menandai komitmen legislatif, khususnya Komisi I DPRD Jabar, dalam mewujudkan pemerataan fasilitas olahraga hingga ke tingkat kecamatan, termasuk di Dapil X (Karawang-Purwakarta) yang merupakan daerah pemilihannya.

Fokus Infrastruktur Cerdas: Lapangan Berkualitas, Bukan Tribun Mewah
Dalam dialog dengan konstituen di Warung Bambu, H. Rahmat Hidayat Djati menyoroti bahwa program ini merupakan solusi infrastruktur cerdas untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

“Kami melihat ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pemerataan infrastruktur publik yang cerdas,” ujar Rahmat Hidayat Djati. “Saya sepakat dengan poin Pak Gubernur bahwa orientasinya harus pada fungsionalitas dan kualitas rumput lapangan, bukan kemewahan tribun. Pendekatan ‘kualitas lapangan diutamakan dibanding tribun mewah’ adalah langkah efisiensi anggaran yang tepat sasaran.”

Beliau menambahkan bahwa fokus pada kualitas fungsional ini mencerminkan kedewasaan dalam perencanaan anggaran, yang secara efektif menghindari tingginya biaya pemeliharaan infrastruktur megah yang sering membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terobosan Nyata Memutus Mata Rantai Ketimpangan
Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa program Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional adalah terobosan nyata untuk memotong mata rantai ketimpangan fasilitas olahraga antara perkotaan dan perdesaan, khususnya di wilayah Karawang.

“Gagasan Kang Dedi Mulyadi ini adalah terobosan yang sangat konkret. Dengan adanya satu lapangan standar nasional di tiap kecamatan, kita sedang memotong mata rantai ketimpangan. Ini bukan proyek mercusuar sesaat, tapi fondasi mencetak atlet Jabar masa depan,” jelasnya.

Peran Komisi I: Menjamin Tata Kelola dan Status Lahan
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Jabar yang fokus pada tata kelola pemerintahan dan aset daerah, H. Rahmat Hidayat Djati menekankan pentingnya pengawasan agar program ini berjalan sukses di lapangan.

Tata Kelola Aset: Komisi I akan mendorong Camat dan Kepala Desa, termasuk di Karawang Timur, untuk terlibat aktif dalam menjaga aset publik ini. Tujuannya adalah membangun mentalitas merawat fasilitas di tengah masyarakat.

Kepastian Hukum Lahan: “Komisi I akan memastikan status lahan di setiap kecamatan ‘clean and clear’ agar pembangunan tidak sengketa dan bisa segera dieksekusi,” tutupnya, memastikan aspek legalitas lahan untuk lapangan standar nasional ini./asr

Persoona.id – H. Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Senat Politeknik Kepribadian Indonesia, secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Aula Kampus, Sabtu (20/09/2025). Acara ini menandai dimulainya perjalanan akademik 150 mahasiswa baru yang siap menjadi bagian dari generasi emas Indonesia 2045.

Dalam sambutannya, H. Rahmat Hidayat Djati menyampaikan optimisme bahwa kampus vokasi seperti Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia unggul. “Politeknik Kepribadian Indonesia turut berperan aktif dalam menyiapkan generasi emas yang mampu menjawab tantangan zaman melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.

Baca juga : Kang Rahmat Gelar Sosialisasi Perda Kewirausahaan Daerah, Beri Beasiswa Penuh untuk 245 Kader Muda PKB Karawang

Fokus pada Praktik dan Tiga Program Studi Unggulan
Direktur Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia, Liya Yulia, menyambut hangat para mahasiswa baru. Ia menekankan relevansi kurikulum kampus yang berfokus pada praktik. “Dengan komposisi 60% praktik dan 40% teori, kami sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini,” jelas Liya.

Politeknik ini menjadi pelopor kampus vokasi di Kabupaten Karawang dan Bekasi dengan tiga program studi unggulan:

  • Bisnis Digital (BISDIG)
  • Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL)
  • Pembangunan Perdesaan dan Ekonomi Masyarakat (PPEM)

Ketua Pelaksana PKKMB, Kiki Syarifudin, menjelaskan bahwa 150 mahasiswa baru yang terbagi dalam tiga program studi tersebut akan mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB dari pagi hingga malam.

Perkembangan Kampus dan Komitmen Beasiswa
Meskipun baru berusia tiga tahun, Politeknik Kepribadian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat. H. Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah, di usia tiga tahun, kampus vokasi ini sudah memiliki sekitar 300 mahasiswa yang tersebar di tiga prodi unggulan.” Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen, manajemen, masyarakat, dan orang tua yang telah memberikan kepercayaan.

Sebagai bentuk komitmen, Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia setiap tahunnya menyediakan beasiswa penuh hingga lulus bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki semangat belajar tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan meraih gelar. /pep

Persoona.id – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah. Acara yang berlangsung di Politeknik Kepribadian Bangsa, Jumat (5/9), ini secara khusus menyasar calon pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang.

Kang Rahmat, yang juga menjabat Ketua DPC PKB Karawang, menjelaskan bahwa Perda ini adalah landasan kuat bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang sehat. “Perda ini bukan hanya dokumen, melainkan jaminan bahwa pemerintah akan aktif mendukung wirausahawan, dari perizinan yang mudah hingga akses permodalan,” tegasnya.

Ia memaparkan empat poin utama dari Perda tersebut:

  • Pengembangan Kewirausahaan: Pemerintah daerah akan memimpin program-program terpadu untuk menumbuhkan wirausaha.
  • Hak Wirausaha: Masyarakat berhak mendapatkan dukungan penuh, termasuk pelatihan dan pendampingan.
  • Peningkatan Kapasitas: Aturan ini mempermudah perizinan, sertifikasi, dan standarisasi usaha.
  • Sinergi Pemangku Kepentingan: Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pebisnis, akademisi, dan masyarakat.

Dalam momen tersebut, Kang Rahmat juga meluncurkan program beasiswa penuh untuk 245 pengurus DPAC PKB Karawang. Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang berusia di bawah 35 tahun dan berijazah SMA/SMK untuk menempuh pendidikan di Politeknik Kepribadian Bangsa.

“Kami ingin kader PKB tidak hanya berorganisasi, tapi juga memiliki skill berwirausaha yang kuat. Beasiswa ini adalah investasi nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka,” kata Kang Rahmat, disambut antusias oleh para peserta.

Direktur Politeknik Kepribadian Bangsa, Liya Yulia, menyambut baik program ini. Menurutnya, program ini sejalan dengan misi kampus yang fokus pada pendidikan vokasi. “Kami mencetak lulusan yang siap kerja dan punya keahlian spesifik. Mahasiswa akan dilatih di jurusan seperti Bisnis Digital, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan Pembangunan Perdesaan dan Ekonomi Masyarakat,” jelasnya.

Liya Yulia berharap, dengan beasiswa ini, para pengurus dapat menjadi agen perubahan dan penggerak ekonomi di wilayahnya, membuktikan bahwa pendidikan vokasi adalah jalur cepat menuju sukses di dunia kerja dan wirausaha./qie

Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang sukses menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Gedung Aula Al-Jihad, Karawang, pada 10 Agustus 2025. Acara ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri 450 calon pengurus DPAC, 50 pengurus DPC, dan tim asesor. Kehadiran mencapai 92% meskipun beberapa calon berhalangan hadir.

Seleksi Menyeluruh dan Mendalam
Menurut Adam Maulana, anggota tim Ad Hoc DPW PKB Jawa Barat, Pra Musancab bukan sekadar acara formal, melainkan tahapan seleksi yang ketat. Calon pengurus menjalani verifikasi administratif dan wawancara mendalam oleh tim asesor yang terdiri dari pengurus DPC dan profesional.

Baca juga : Rahmat Hidayat Djati Reses di Karangjaya: Serap Aspirasi Infrastruktur hingga Pemekaran Desa

“Kami ingin memastikan calon pengurus memiliki pengalaman berorganisasi, pergaulan yang baik di masyarakat, dan keseriusan untuk mengemban amanah,” ujar Adam.

Setelah proses ini, berkas calon akan diserahkan ke DPW PKB Jawa Barat untuk dianalisis sebelum penentuan struktur pengurus DPAC.

Apresiasi untuk Seluruh Pihak yang Terlibat
Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, mengungkapkan bahwa persiapan Pra Musancab telah melalui sembilan kali rapat, baik di kantor DPC maupun di setiap daerah pemilihan bersama anggota DPRD PKB Karawang.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PKB Karawang yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. “Dukungan penuh dari anggota dewan sangat krusial dalam menyukseskan acara ini,” imbuhnya.

Baca juga : Syaiful Huda Minta Menteri Yandri Susanto Patuhi Putusan Ombudsman Terkait Pemecatan Ribuan Pendamping Desa

Lima anggota DPRD Karawang yang turut hadir adalah Ketua Fraksi Mulyana, S.H.I., Lili Mahali, S.Sos.I., Didin Sirojudin S.Pdi., Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Umar Al Faruq, S.Ag. Satu anggota, H. Asep Dasuki, berhalangan hadir karena sakit.

Ketua Pelaksana, Iim Fahmi, menambahkan bahwa acara berjalan lancar dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, sambutan, sesi wawancara, hingga foto bersama di photobooth per kecamatan./ben

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang H. Rahmat Hidayat Djati, menyapa langsung masyarakat dan konstituen di Dusun Nanggerang Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, pada Minggu, 27 Juli 2025. Bertempat di kediaman Kang Karsim, kegiatan reses III ini menjadi ajang bagi Kang RHD, sapaan akrabnya, untuk menyampaikan informasi penting sekaligus menyerap aspirasi warga.

Baca juga : PKB 27 Tahun: Syaiful Huda Tegaskan Momentum Lepas dari Jebakan Partai Menengah

Dalam kesempatan tersebut, Kang Rahmat Hidayat Djati mensosialisasikan kebijakan dan informasi terkini dari Gubernur Jawa Barat, khususnya terkait program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Beliau menekankan pentingnya program kesetaraan pendidikan masyarakat di tingkat desa melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Kang RHD juga menyoroti wacana pemekaran desa dan kelurahan. Ia menjelaskan bahwa desa atau kelurahan yang memiliki penduduk lebih dari 6.000 jiwa atau sekitar 1.200 Kepala Keluarga (KK) perlu dikaji dan diusulkan untuk dimekarkan. “Pemekaran ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan penduduk di setiap desa,” ujar Kang RHD.

Aspirasi masyarakat, yang didominasi oleh kaum ibu-ibu, banyak bermuara pada persoalan infrastruktur dasar. Keluhan terkait akses jalan dan penerangan jalan di wilayah Kecamatan Tirtamulya menjadi topik utama yang disampaikan warga kepada Kang Rahmat Hidayat Djati.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Desa Karangjaya, Kang Abdilah Zulkarnaen, juga menyampaikan aspirasinya. Beliau menyoroti masalah penyempitan lahan pertanian di Desa Karangjaya akibat pesatnya pembangunan perumahan. Selain itu, Kang Abdilah juga mengeluhkan minimnya kesadaran warga perumahan untuk mengurus pemindahan KTP, di mana mayoritas KTP mereka masih terdaftar di alamat lama.

Baca juga : Kang Rahmat Hidayat Djati Reses di Karawang, Dorong Peningkatan IPM dan Pemekaran Desa di Jawa Barat

Kang Rahmat Hidayat Djati menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat ini ke tingkat provinsi dan mencari solusi terbaik demi kesejahteraan warga Jawa Barat, khususnya di Desa Karangjaya.

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Hidayat Djati, menggelar agenda Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Kantor DPC PKB Karawang. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, ini menjadi ajang bagi Kang Rahmat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : DPC PKB Karawang Gelar Hataman Al-Qur’an dan Doa Bersama di Harlah ke-27, Perkuat Soliditas Kader

Dalam reses tersebut, Kang Rahmat Hidayat Djati memaparkan beberapa kebijakan penting dari Gubernur Jawa Barat yang berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu poin utamanya adalah pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hingga ke tingkat desa.

“Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi masyarakat Jawa Barat di usia produktif yang memiliki tingkat pendidikan rendah,” tegas Kang Rahmat. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selain itu, Kang Rahmat juga menyoroti urgensi pemekaran desa dan kelurahan di Jawa Barat. Menurutnya, pemekaran wilayah diperlukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga : Harlah ke-27 PKB: Presiden Prabowo Sindir Pedas Pengkritik, “Omon-omon Tanpa Keringat”

“Desa-desa yang jumlah penduduknya sudah di atas 6.000 jiwa, idealnya harus dimekarkan,” jelasnya. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan pelayanan publik dapat dijangkau lebih efektif dan efisien oleh seluruh warga.

Reses II ini turut dihadiri oleh anggota Dewan Kabupaten Karawang dari Fraksi Komisi I, Kang Lili Mahali dan Umar Al Faruq, serta para Ketua DPAC PKB dan kader PKB se-Kabupaten Karawang. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.