Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa anggaran beasiswa dan operasional pendidikan tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilakukan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa layanan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan operasional perguruan tinggi tetap menjadi prioritas yang dijamin oleh pemerintah.
“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan, misalnya operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan tetap dilanjutkan,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat 14/02/2025
Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023
Hasan menambahkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran tanpa mengganggu prioritas utama pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, ada empat hal yang tidak boleh terkena dampak efisiensi, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Pendidikan, yang termasuk dalam kategori layanan publik, tetap mendapatkan dukungan penuh dari anggaran negara. Hasan juga menekankan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Efisiensi anggaran, menurut Hasan, hanya akan menyasar hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak memengaruhi langsung layanan publik. Beberapa contoh termasuk pengurangan biaya alat tulis kantor, forum diskusi, hingga monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara daring melalui teknologi telekonferensi.
“Jadi percayalah, kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, KIP kuliah, atau beasiswa, pemerintah menjamin layanan tersebut tetap terpenuhi,” tegas Hasan.
Baca juga : Bupati Karawang Tinjau Perbaikan Akses GT Karawang Timur
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI mengungkapkan adanya potensi pengurangan anggaran untuk beberapa program beasiswa, termasuk KIP Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Namun, usulan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat.
Hasan menegaskan kembali bahwa anggaran pendidikan tidak akan terganggu karena menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.***
