Komisi I DPRD Jabar Pantau Aset di Balai Perlindungan Tanaman

Komisi I DPRD Jabar Pantau Aset di Balai Perlindungan Tanaman

Bandung – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kunjungan kerja ke Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait pemanfaatan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Selasa 7 Januari 2025

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada Selasa (07/01/2025). Dalam pertemuan ini, para anggota dewan mendiskusikan berbagai aspek pengelolaan aset, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mendukung program kerja pemerintah daerah.

Baca juga : Hari Pertama MBG di Karawang, Ada Siswa yang Tidak Suka Tahu

Ketua Komisi I DPRD Jabar menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset. “Sebagai perwakilan masyarakat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam sektor pangan dan hortikultura,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memaparkan kondisi terkini aset yang dikelola, termasuk program-program yang sedang dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset, seperti kebutuhan peningkatan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengawasan pemanfaatan aset daerah merupakan bagian dari upaya Komisi I DPRD Jabar untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk optimalisasi aset daerah demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat./hilal

Ini Daftar Komisioner KPID Jabar Terpilih Periode 2024-2027

Ini Daftar Komisioner KPID Jabar Terpilih Periode 2024-2027

Bandung – Daftar nama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat periode 2024-2027 akan diumumkan oleh DPRD Jawa Barat dan dilantik oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey T. Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (30/12/2024) besok.

Tujuh nama anggota terpilih tersebut telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di depan pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat pada 23-24 Desember 2024. Mereka terpilih setelah melalui proses seleksi ketat dari 21 calon anggota yang diuji.

Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima hasil seleksi dari tim penilai. Dari 21 calon, terpilihlah 11 orang terbaik, dengan tujuh orang di antaranya akan dilantik sebagai anggota KPID Jabar, dan empat orang lainnya sebagai cadangan.

“Selamat kepada tujuh orang yang terpilih. Empat lainnya akan menjadi cadangan. Insya Allah mereka akan dilantik pada Senin nanti,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis yang diterima persoona Minggu (29/12/2024).

Rahmat juga menekankan pentingnya percepatan program kerja oleh anggota KPID Jabar yang baru dilantik untuk menjaga kualitas penyiaran di Jawa Barat, yang menjadi mata dan telinga masyarakat.

“Tantangan industri media penyiaran saat ini berbeda. Kita harus bergerak cepat untuk menyelamatkan industri penyiaran. Semoga yang terpilih dapat menjaga isi siaran sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” ungkap Rahmat.

Selain menghadapi perkembangan teknologi, Rahmat juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran kini bersaing dengan platform digital global. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang adil untuk menjaga dan melindungi ekosistem penyiaran, terutama di Jawa Barat.

“Radio dan televisi, selain sebagai media hiburan, juga memiliki misi pendidikan dan informasi. Maka, kita perlu melindunginya,” tambahnya.

Tujuh nama yang terpilih berdasarkan peringkat adalah:

  1. Achmad Abdul Basith
  2. Adiyana Slamet
  3. Almadina Rakhmaniar
  4. Dadan Hendaya
  5. Jalu Pradhono Priambodo
  6. Dede Kania
  7. Lukman Munawar Fauzi

Sementara itu, empat nama yang terpilih sebagai cadangan adalah:

  1. M. Sudama Dipawikarta
  2. Muhammad Ridha
  3. Meria Octavianti
  4. Mokhamad Syafurohman.

Kami mengucapkan selamat kepada tujuh anggota yang terpilih sebagai komisioner KPID Jawa Barat untuk periode 2024-2027. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga integritas penyiaran, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri media di Jawa Barat. Selamat bertugas.(*)

Ketua DPRD Jabar: Sinkronisasi Kebijakan

Ketua DPRD Jabar: Sinkronisasi Kebijakan

Karawang – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat, menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang efektif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah bertajuk “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah” yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis, 14 November 2024, di Resinda By Padma Hotel, Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

“Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai prioritas, seperti pemulihan ekonomi, pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan, dan penguatan infrastruktur. Di Jawa Barat, kita bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Rahmat di hadapan kepala daerah se-Jawa Barat.

Tantangan dan Strategi

Rahmat mengakui bahwa tantangan utama dalam harmonisasi kebijakan terletak pada relevansi dengan karakteristik lokal, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, keterbatasan kapasitas anggaran, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya manusia berkualitas juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

“Melalui harmonisasi yang tepat, kita dapat memastikan pembangunan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di daerah,” tambahnya.

Baca juga : Kunjungan Kerja DPRD Jawa Barat ke Kepulauan Riau

Komitmen DPRD Jawa Barat

Rahmat juga menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk mendukung pemerintah daerah mencapai target pembangunan. “Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen mendukung upaya ini melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga arah pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi forum untuk mengemukakan perspektif dan usulan konstruktif dari setiap kepala daerah. “Kolaborasi antar daerah sangat penting untuk membangun Jawa Barat yang seimbang dan berkeadilan, di mana setiap wilayah memiliki akses yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” tutup Rahmat.

Kehadiran Pj Gubernur dan Forkopimda

Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, para Bupati dan Wali Kota, Kepala OPD, serta jajaran pemerintahan daerah lainnya. Forum ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal di Jawa Barat.***