Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah dalam memastikan seluruh infrastruktur jalan pada jalur mudik dalam kondisi mantap dan aman. Hal ini dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat sebelum puncak arus mudik berlangsung.

Dalam kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2), Huda mengungkapkan bahwa Komisi V DPR telah menerima berbagai laporan terkait kerusakan jalan di sejumlah titik krusial.

“Kami berharap perbaikan oleh Kementerian PUPR dapat diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai mendekati H-7 atau H-8 masih ada pekerjaan di jalan,” tegas Syaiful Huda.

Fokus pada Keselamatan dan Pengawasan Transportasi
Menurut Huda, kemantapan kondisi jalan memiliki korelasi langsung dengan tingkat keselamatan perjalanan. Penyelesaian perbaikan infrastruktur menjadi langkah preventif paling efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik.

Selain aspek jalan, politisi PKB ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap moda transportasi umum. Ia mengingatkan kembali tragedi kecelakaan di jalan tol beberapa tahun silam yang merenggut korban jiwa akibat kendaraan angkutan yang tidak laik operasional.

“Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali. Kami konsisten berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum dan ketersediaan sarana prasarana seperti rambu serta penerangan jalan umum berjalan optimal,” tambahnya.

Manajemen Rest Area Jadi Kunci Urai Kemacetan
Syaiful Huda juga menyoroti persoalan rest area yang kerap menjadi titik penumpukan kendaraan. Menurutnya, kegagalan pemudik untuk mendapatkan akses istirahat yang layak karena rest area yang penuh dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat kelelahan (fatigue).

“Ketika pemudik tidak bisa masuk ke rest area karena penuh, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi lelah. Ini sangat berisiko,” jelas Huda.

Ia mengusulkan agar pengelolaan rest area diatur lebih baik, dengan menjaga sirkulasi kendaraan agar fungsi tempat istirahat berjalan optimal tanpa menghambat kelancaran arus lalu lintas. “Rest area harus benar-benar berfungsi dengan baik agar pemudik bisa segar kembali sebelum melanjutkan perjalanan,” pungkasnya./***

Syaiful Huda Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Syaiful Huda Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyoroti kondisi pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan Tengah yang dinilainya memprihatinkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Palangkaraya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi perhatian lebih terhadap sarana prasarana pendidikan dan perbaikan jalan nasional di wilayah tersebut.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

“Pendidikan, khususnya sarana prasarana, masih memerlukan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kita harus memprioritaskan pengembangan fasilitas pendidikan di luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Huda melihat langsung kondisi asrama mahasiswi dan sejumlah fasilitas pendidikan yang masih sangat terbatas. Ia menegaskan perlunya percepatan bantuan pendidikan melalui satuan tugas khusus agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta membuka jalur kerjasama dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan efisien.

Selain pendidikan, Huda turut menyoroti kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah yang menurutnya masih banyak yang rusak, bahkan masih berupa jalan tanah. Dari total panjang 120 kilometer, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun untuk perbaikannya.

“Beberapa ruas jalan masih berupa tanah dan perlu segera diperbaiki. Kondisi jalan sempit juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif pemerintah daerah yang mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, apabila banyak investor tertarik, maka skema proyek bisa disesuaikan agar lebih menarik bagi pihak swasta.

“Kami mendukung keterlibatan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, apalagi jika banyak investor yang sudah menunggu,” ujar Huda.

Baca juga : TP-PKK Karawang Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Lewat Halal Bihalal 1446 H

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan di Kalimantan Tengah, serta memastikan kebijakan dan anggaran yang diperlukan bisa segera direalisasikan.

“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah, baik untuk pendidikan maupun infrastruktur, mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat,” tutupnya.(*)