DPR RI Syaiful Huda Tinjau BPLJSKB Bekasi, Soroti Keselamatan dan Sertifikasi

DPR RI Syaiful Huda Tinjau BPLJSKB Bekasi, Soroti Keselamatan dan Sertifikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai oleh APBN maupun sumber dana lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Huda menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan transportasi serta kesesuaian teknis pengujian kendaraan dengan standar ASEAN. Ia mengapresiasi kemajuan pembangunan fasilitas BPLJSKB yang dinilainya sudah berada pada arah yang membanggakan.

Baca juga : Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi yang dananya berasal dari APBN atau sumber dana lain sesuai peraturan,” ujar Syaiful Huda saat memberikan sambutan di lokasi.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan momen penting untuk mendalami berbagai tantangan yang dihadapi BPLJSKB Bekasi, termasuk kondisi peralatan uji, kelengkapan fasilitas pendukung, dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan layanan pengujian kendaraan.

“Fungsi pengawasan kami hari ini fokus pada beberapa hal penting, terutama pengendalian aspek keselamatan (safety) bagi pengguna kendaraan. Sertifikasi laik jalan harus benar-benar memastikan standar keselamatan terpenuhi,” tegasnya.

Syaiful Huda mendorong agar standar pelayanan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja demi memastikan pengawasan dan pengendalian kualitas kendaraan berjalan optimal. Ia juga mengajak percepatan harmonisasi standar teknis otomotif Indonesia dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

Baca juga : Ratusan Pemuda Karawang Jalani Tes Magang Jepang

Lebih lanjut, Syaiful Huda berharap proyek pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di Kabupaten Bekasi bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Semua ini kita harapkan dapat mempercepat sektor ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan publik,” tutupnya.(*)

Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keselamatan transportasi nasional yang menurutnya telah berada dalam kondisi sangat darurat. Hal ini disampaikannya menanggapi dua insiden kecelakaan maut yang terjadi di Padang Panjang dan Purworejo.

Baca juga : Gebyar PATEN Batujaya Disambut Antusias, Layanan Kesehatan dan UMKM Jadi Daya Tarik Warga

“Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa situasinya memang sudah sangat darurat,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Politikus Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh lembaga terkait harus segera mengambil langkah nyata di lapangan guna mengatasi krisis keselamatan transportasi yang kian mengkhawatirkan.

“Karena itu, butuh langkah-langkah percepatan supaya kedaruratan ini bisa diatasi secepatnya,” tegas Huda.

Sebagai informasi, kecelakaan tragis terjadi pada Selasa (6/5/2025), ketika bus ALS rute Medan-Bekasi via Padang mengalami kecelakaan tunggal di Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Insiden ini menewaskan 12 orang.

Baca juga : Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Karawang Teken Kerja Sama, Dukung Ketahanan Pangan Lewat Panen Raya di Kutawargi

Sementara itu, di Purworejo, Jawa Tengah, sebuah truk dump yang mengalami rem blong menghantam angkot di jalur menurun wilayah Kalijambe, menyebabkan 11 korban jiwa.

Dua tragedi tersebut memperkuat pernyataan Huda bahwa kondisi transportasi nasional saat ini memerlukan intervensi cepat dan reformasi menyeluruh agar keselamatan masyarakat dapat terjamin.(*)

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Jakarta – Industri penerbangan di Indonesia menghadapi tantangan berat pada 2025. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai diperlukan keberpihakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang terjangkau dan berkualitas. “Saat ini, kita belum sampai pada titik di mana transportasi udara menjadi pilihan utama masyarakat untuk memperlancar konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Huda, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca juga : 181 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Sepanjang 2024

Kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menunjukkan bahwa tingginya kurs dolar Amerika, harga avtur, dan biaya suku cadang pesawat menjadi kendala utama. Selain itu, aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat yang belum direvisi serta bea masuk impor suku cadang yang tinggi memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan backlog pesawat dan suku cadang, ditambah dengan turunnya daya beli masyarakat.

Huda menyatakan, industri penerbangan belum menjadi sektor yang menarik bagi investor. “Akibatnya, jasa penerbangan masih belum menjadi pilihan utama transportasi antar kota dan pulau di Indonesia,” katanya.

Padahal, industri penerbangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa pada 2023, sektor ini menyumbang USD 62,6 miliar atau setara Rp 1.001,6 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar 4,6%. Industri ini juga menyerap setidaknya enam juta tenaga kerja.

Huda menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung sektor ini. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa kelonggaran bea dan pajak, khususnya untuk maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi demi mengurangi risiko kecelakaan udara.

Dengan keberpihakan yang tepat, industri penerbangan dapat menjadi tulang punggung konektivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dapat memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses transportasi udara yang terjangkau dan berkualitas.(*)

Waka Komisi V DPR Soroti Insiden Tumpahnya Cairan Kimia di KBB

Waka Komisi V DPR Soroti Insiden Tumpahnya Cairan Kimia di KBB

Jakarta – Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti insiden tumpahnya cairan kimia caustic soda (NaOH) di Jalan Raya Purwakarta-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Huda menduga terdapat pelanggaran dari perusahaan yang mengangkut cairan B3 (bahan berbahaya dan beracun) tersebut.

“Kami melihat adanya indikasi pelanggaran dalam kasus kebocoran angkutan limbah B3 jenis caustic soda di Jalan Raya Purwakarta-Padalarang. Salah satunya adalah ketidaksesuaian label yang seharusnya mencantumkan keterangan tentang angkutan B3 pada badan kontainer,” ujar Huda kepada wartawan pada Rabu (25/12/2024).

Huda juga mencatat bahwa jalur yang dilintasi angkutan B3 tersebut berada di kawasan padat penduduk. Menurutnya, sopir dan asistennya tidak sigap dalam menangani kebocoran yang terjadi, yang menyebabkan lebih dari 100 pengendara motor dan mobil menjadi korban.

“Jalur yang dilalui angkutan B3 terletak di jalan padat penduduk. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari sopir dan asistennya terhadap jenis dan sifat bahan kimia yang diangkut menyebabkan mereka tidak cepat tanggap saat terjadi kebocoran, yang akhirnya memicu banyak korban,” ujar Huda.

Lebih lanjut, Huda menyebutkan bahwa jika pengemudi mengikuti aturan yang berlaku terkait angkutan B3 dari Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), insiden seperti ini seharusnya dapat dihindari. Ia mencurigai pengemudi tidak memiliki sertifikat khusus untuk mengangkut limbah B3 dari Kemenhub.

“Pengemudi angkutan B3 harus memiliki sertifikat khusus dari Dirjen Hubdar, bukan hanya SIM biasa. Sertifikat ini memastikan bahwa pengemudi atau asistennya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bahan kimia yang mereka angkut, serta prosedur yang harus diambil jika terjadi kebocoran atau situasi darurat lainnya,” terang Huda.

Huda mendesak agar sanksi tegas tidak hanya diberikan kepada pengemudi, tetapi juga kepada perusahaan penyelenggara angkutan B3 tersebut. Ia juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan rutin (ramp check) terhadap angkutan B3 untuk meminimalkan kejadian serupa di masa depan.

“Kami mendesak agar sanksi tegas diberikan kepada pengemudi dan perusahaan penyelenggara angkutan B3 yang menyebabkan insiden berbahaya di Padalarang, Jawa Barat. Kami juga meminta agar Kemenhub kembali melakukan ramp check untuk memastikan angkutan B3 yang beroperasi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” tambah Huda.

Insiden ini terjadi pada Selasa (24/12), di mana lebih dari 100 pengendara motor dan mobil terkena dampak tumpahan cairan kimia NaOH. Para korban mengeluhkan mata perih, kulit gatal, dan rasa panas. Beberapa bahkan mengalami luka bakar.

Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, melaporkan bahwa hingga saat ini lebih dari 100 orang terdata sebagai korban. Mayoritas korban mengalami luka ringan, sementara empat orang lainnya menderita luka berat berupa luka bakar dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit.

“Korban yang terdampak kebocoran cairan B3 ini sudah lebih dari 100 orang. Mayoritas luka ringan, sementara empat orang menderita luka berat dan kini sedang dirawat di rumah sakit,” kata Tri saat ditemui di lokasi kejadian./detiknews

Wakil Ketua Komisi V DPR Harap Stasiun Karawang Dapat Dongkrak Penumpang Kereta Cepat Whoosh

Wakil Ketua Komisi V DPR Harap Stasiun Karawang Dapat Dongkrak Penumpang Kereta Cepat Whoosh

Jakarta – Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang resmi melayani penumpang pada hari ini. Keberoperasian stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang Whoosh yang saat ini masih belum mencapai target harian. 24/12/2024

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyambut baik pengoperasian Stasiun Karawang yang sempat tertunda akibat keterbatasan akses jalan menuju lokasi stasiun. Menurut Huda, pengoperasian stasiun ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Baca juga : Refleksi Tahun 2024 dan Outlook 2025, DPRD Jabar

“Kami sangat mendukung pengoperasian Stasiun Karawang ini. Meskipun sempat terhambat karena akses pendukung yang belum siap, kami berharap dengan beroperasinya stasiun ini bisa mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang hingga saat ini masih di bawah target harian,” ujar Syaiful Huda.

Stasiun Karawang menjadi stasiun keempat dari total empat stasiun yang dirancang untuk rute kereta cepat Whoosh. Selain Karawang, kereta cepat Whoosh juga melayani tiga stasiun lainnya, yakni Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar.

Sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2024, hanya tiga stasiun yang dapat melayani penumpang, sementara Stasiun Karawang belum dapat difungsikan karena kendala akses jalan menuju stasiun tersebut.

Target Penumpang Masih Jauh dari Harapan

Huda menjelaskan bahwa target harian penumpang untuk kereta cepat Whoosh adalah sekitar 29.000-31.000 orang. Namun, hingga saat ini, jumlah penumpang harian yang tercatat masih berada di kisaran 18.000-19.000 orang. Meskipun tren penumpang terus menunjukkan kenaikan, angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Meskipun ada tren kenaikan jumlah penumpang, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas operasional kereta cepat Whoosh,” ungkap Huda.

Baca juga : Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Dengan beroperasinya Stasiun Karawang, Huda berharap dapat terjadi penambahan jumlah penumpang harian. Berdasarkan studi dari Universitas Indonesia, diperkirakan akan ada tambahan sekitar 3.000-4.000 penumpang per hari jika Stasiun Karawang benar-benar beroperasi.

“Tentu saja, ini adalah tambahan yang signifikan jika bisa terwujud,” tambahnya.

Pentingnya Jumlah Penumpang untuk Efektivitas Whoosh

Syaiful Huda menegaskan bahwa jumlah penumpang Whoosh menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Selain itu, Huda juga menyebutkan bahwa ada empat tujuan utama dari pembangunan proyek Whoosh di Indonesia, yaitu:

  1. Mengurangi kepadatan lalu lintas antara Bandung dan Jakarta,
  2. Meningkatkan konektivitas Bandung-Jakarta dan sekitarnya,
  3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, serta
  4. Menjadi simbol modernisasi transportasi di Indonesia.

“Keempat tujuan tersebut sangat bergantung pada jumlah penumpang Whoosh. Jika jumlah penumpangnya sedikit, maka dapat dipastikan bahwa Whoosh ini tidak efektif,” tegas Huda.

Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Sekitar Stasiun

Legislator dari Dapil Jabar VII (Karawang, Purwakarta, Kab Bekasi) ini juga berharap agar beroperasinya Stasiun Karawang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di sekitar stasiun. Ia mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan kesempatan dengan menyediakan berbagai layanan barang dan jasa bagi penumpang Whoosh di Stasiun Karawang.

“Ke depan, Pemkab Karawang bisa memanfaatkan akses Whoosh ini untuk menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Karawang dan sekitarnya. Hal ini akan mendukung tujuan Whoosh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata,” pungkas Huda.***

Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan tanggapan kritis terkait usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait yang berencana memasukkan orang yang tidak memiliki rumah dalam kategori miskin. Dalam pandangannya, usulan tersebut perlu kajian lebih mendalam untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mendasari pilihan seseorang untuk tidak memiliki rumah.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, terutama di kalangan generasi Z, banyak orang yang memilih untuk menyewa apartemen atau tinggal di pusat kota karena alasan kenyamanan. Menurutnya, alasan kenyamanan ini bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi lebih pada preferensi gaya hidup. “Kalangan Gen Z banyak yang memilih sewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan. Dekat dengan tempat kerja, dekat pusat hiburan. Lalu apakah mereka kita kategorikan mereka miskin?” ujar Huda, Kamis (19/12/2024).

Lebih lanjut, Huda menyoroti kondisi di kawasan pedesaan, di mana banyak warga yang memilih untuk tidak membeli rumah pribadi dan lebih memilih tinggal bersama keluarga besar. Meskipun mereka memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk membeli rumah, faktor budaya dan tradisi sering kali menjadi alasan mereka tinggal bersama keluarga. “Kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing. Lalu apa ini dikategorikan miskin?” ungkapnya.

Baca juga : Umar Al faruq SAg Apresiasi Musda KNPI Karawang ke XV, Ajak Pemuda Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Karawang

Huda menilai bahwa kategori miskin tidak bisa semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah, karena kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penghasilan dan akses terhadap layanan dasar. “Indikator kemiskinan yang dirujuk Bank Dunia, UNDP, IMF, hingga BPS umumnya terdiri dari dua unsur, yakni moneter seperti pemasukan dan pengeluaran serta non-moneter seperti akses layanan dasar. Jadi perlu kejelasan apakah tidak mempunyai rumah masuk unsur moneter atau non-moneter untuk menjadi indikator kemiskinan,” paparnya.

Meskipun demikian, Huda menegaskan bahwa ia mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan menyediakan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pembuatan peta jalan yang jelas untuk mencapai target tersebut agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya dan menghindari kontroversi yang tidak perlu. “Kalau sudah ada peta jalan pemenuhan target 3 juta rumah per tahun ini, maka terobosan yang dilakukan pemerintah bisa kita kawal agar tidak menabrak regulasi yang ada serta tidak memunculkan kontroversi yang tidak perlu,” tutupnya.(*)

Optimalkan Proyek Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat, Syaiful Huda Mendesak Pemerintah

Optimalkan Proyek Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat, Syaiful Huda Mendesak Pemerintah

Jakarta, 13 Desember 2024 – Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI, Syaiful Huda, baru-baru ini mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan proyek infrastruktur yang telah dibangun. Ia menekankan bahwa proyek-proyek ini harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya proyek infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas dan memacu pembangunan ekonomi.

Huda sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa proyek infrastruktur harus mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar daerah. “Kami sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek infrastruktur harus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Huda.

Baca juga : Inagurasi Kemenangan PKB Jawa Barat 2024

Dalam konteks ini, Huda menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang berasal dari rakyat untuk kepentingan yang nyata bagi masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. Ia menekankan bahwa proyek-proyek besar, seperti Bandara Internasional Kertajati dan Bendungan Jatigede, harus memberikan dampak positif yang maksimal bagi daerah sekitarnya.Salah satu proyek yang menjadi perhatian Huda adalah Bandara Kertajati, yang diresmikan pada 1 Juli 2019 namun hingga kini belum optimal dalam pemanfaatannya. Huda menilai bandara tersebut belum berhasil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seperti yang diharapkan.

“Bandara Kertajati harus dioptimalkan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari proyek infrastruktur itu,” ujarnya. Ia menyarankan agar berbagai kementerian dan instansi terkait bekerja sama untuk merumuskan strategi yang tepat guna mengoptimalkan Bandara Kertajati.Selain itu, Huda juga menyoroti Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Meskipun bendungan ini telah memberikan manfaat bagi beberapa daerah, banyak warga di sekitar waduk masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. “Kami meminta pemerintah untuk mengoptimalkan semua proyek yang sudah dibangun, agar bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutup Huda.

Dengan adanya dorongan dari Syaiful Huda, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dalam memaksimalkan manfaat dari proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.(*)