Redaksi, Author at PERSOONA

Redaksi

Total Post: 142

Politik
0
0
3 min read

Komisi I DPRD Jabar Bahas Serius Usulan Lima Provinsi Baru, Baru Cirebon Timur Resmi

Persoona.id – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menelaah sejumlah usulan pemekaran wilayah dalam bentuk pembentukan provinsi baru. Sedikitnya lima wacana provinsi telah diajukan oleh tokoh masyarakat dari berbagai forum daerah. Namun dari keseluruhan wacana tersebut, baru satu yang secara administratif telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni usulan pembentukan Cirebon Timur.

Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa selama ini perhatian publik hanya terfokus pada Provinsi Cirebon Raya, padahal terdapat lima rencana provinsi baru lain yang telah lama diusulkan oleh masyarakat dan aktivis daerah.

“Ini bukan usulan baru, melainkan aspirasi lama dari forum-forum tokoh masyarakat dan aktivis. Hanya saja, selama ini tidak terpublikasi secara luas,” kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).

Lima wacana provinsi baru yang tengah dibicarakan di Komisi I antara lain:

Provinsi Sunda Galuh – mencakup Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Provinsi Sunda Priangan – meliputi wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Provinsi Sunda Pakuan – terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi – meliputi Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Provinsi Sunda Caruban – mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Menurut Rahmat, langkah awal dari proses pembentukan provinsi baru adalah keseriusan dari pemerintah daerah pengusul, termasuk pengajuan surat resmi serta dukungan dari DPRD masing-masing daerah.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, yang menegaskan bahwa hingga kini belum ada satu pun surat permohonan resmi yang masuk ke Komisi I terkait usulan tersebut.

“Proses pengajuan dimulai dari pemerintah kota atau kabupaten, disertai dukungan dari DPRD-nya masing-masing, serta permohonan resmi dari masyarakat melalui lembaga yang kredibel,” kata Tedy.

Ia juga menyoroti contoh aspirasi dari Kota Cimahi, yang berencana memperluas wilayah administratifnya dengan mengambil sebagian dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Namun, menurutnya, wacana itu pun belum disertai dokumen resmi.

“Hingga hari ini, aspirasi itu hanya disampaikan secara lisan. Belum ada dokumen resmi yang masuk ke kami,” ujarnya.

Komisi I menekankan bahwa semua aspirasi masyarakat tetap dihargai, namun perlu diformalkan dalam bentuk prosedur hukum dan administrasi yang lengkap untuk dapat dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi maupun pusat.(*)

Politik
0
0
3 min read

Rahmat Hidayat: Sentilan Wagub Jabar ke Sekda Masih dalam Batas Wajar

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, merespons sentilan terbuka Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan kepada Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang dilontarkan dalam forum Paripurna DPRD Jabar. Menurut Rahmat, dinamika tersebut masih tergolong wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

“Sejauh ini baik-baik saja,” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025). Ia menilai, hubungan antara Wagub dan Sekda tidak menunjukkan adanya ketegangan serius di internal Pemprov Jabar.

Rahmat menegaskan, pernyataan terbuka dalam forum resmi seperti rapat paripurna merupakan bagian dari dinamika kerja di tubuh eksekutif. “Ya itu dinamika kerja biasa saja,” kata legislator dari Fraksi PKB ini.

Bahkan, Rahmat menilai sindiran Wagub Erwan kemungkinan lebih bersifat personal dan tidak mencerminkan konflik struktural. “Itu kangen saja karena beberapa waktu tidak bertemu,” ujarnya sambil berseloroh.

Meski menganggap situasi masih terkendali, Rahmat tetap meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi perhatian atas dinamika ini agar tidak mengganggu produktivitas pemerintahan. “Dinamika internal eksekutif itu ya perlu memang diperhatikan oleh gubernur biar tetap produktif,” katanya.

Ia pun yakin tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Jabar tetap berjalan sesuai jalur normatif dan bisa terus bergerak lebih cepat. “Mestinya tidak ya, tata kelola pemerintahan Pemprov harusnya tetap bisa berjalan normatif dan seharusnya lebih akseleratif seiring dengan gaya kerja gubernur,” ucap Rahmat.

Terkait etika birokrasi, Rahmat menilai kritik yang disampaikan Wagub masih dalam batas kewajaran, apalagi disampaikan di forum resmi seperti DPRD yang menjadi ruang demokrasi.

“Masih dalam batas wajar, masih dalam koridor, disampaikan di Gedung DPRD yang memang tempatnya demokratisasi kinerja, demokratisasi teknokrasi birokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Jabar, kata Rahmat, tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar dinamika internal eksekutif tidak berdampak pada pelayanan publik. Ia juga menyindir serangan dari buzzer yang kerap menyasar DPRD dalam konteks pengawasan.

“Ya tentu DPRD terus meningkatkan fungsi pengawasan, meskipun akhir-akhir ini kami diserang buzzer, tapi enggak apa-apa. Itulah risiko demokrasi terbuka dari sisi medsos,” katanya.

Rahmat optimistis masyarakat Jawa Barat cukup cerdas dalam menyikapi dinamika ini dan memahami posisi DPRD.

“Kami di DPRD yakin bahwa masyarakat terdidik di Jawa Barat ini tentu tahu dan setuju tugas dan fungsi kami di DPRD,” pungkasnya.(*)

Politik
0
0
2 min read

Fraksi PKB Dorong Dukungan Madrasah, Aksioma Buktikan Potensi Siswa Madrasah

Persoona.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Fraksi PKB, Umar Al Faruq, saat menghadiri gelaran Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) yang digelar pada Selasa (20/5/2025).

Aksioma dinilai bukan hanya sekadar ajang perlombaan, tetapi juga merupakan media pembentukan karakter, semangat sportivitas, dan kreativitas bagi generasi muda madrasah.

“Acara Aksioma ini menjadi wadah positif bagi para siswa madrasah untuk menyalurkan bakat dan potensi, sekaligus membangun semangat solidaritas dan integritas,” ujar Umar.

Ia menambahkan bahwa para siswa madrasah tidak hanya unggul dalam aspek spiritual dan moral, tetapi juga memiliki kualitas luar biasa di bidang seni dan olahraga, yang layak mendapat perhatian serius.

Komitmen PKB Kawal Anggaran dan Program Madrasah
Melihat potensi besar yang dimiliki madrasah, Fraksi PKB akan terus mengawal dukungan melalui kebijakan anggaran dan program pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan demi memperkuat posisi madrasah sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan madrasah, mulai dari fasilitas, program pembinaan, hingga peningkatan SDM,” tegas Umar.

Fraksi PKB memastikan akan memperjuangkan alokasi bantuan dan kebijakan afirmatif yang berpihak pada madrasah dalam setiap proses legislasi dan penganggaran.

Pendidikan Madrasah untuk Generasi Unggul
Fraksi PKB menilai madrasah memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga legislatif sangat diperlukan demi mewujudkan pendidikan madrasah yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“Fraksi PKB akan terus hadir sebagai mitra kritis sekaligus pendukung bagi kemajuan madrasah di seluruh Indonesia,” pungkas Umar.(*)

Politik
0
0
3 min read

PKB Jabar Luncurkan 200 Mobil Siaga dan Ambulans Gratis, Pertama di Indonesia

Persoona.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat secara resmi meluncurkan 200 unit mobil siaga dan ambulans gratis dalam program Gerak Tanggap Darurat (GTD) yang digelar di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (18/5/2025). Inisiatif ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki armada kemanusiaan partai terbesar.

Kendaraan tersebut berasal dari kader-kader PKB di seluruh Jawa Barat dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis tanpa pungutan biaya apapun. Layanan GTD tersedia 24 jam penuh dan dapat diakses melalui hotline 0812-2222-333.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa Gerak Tanggap Darurat telah dibangun sejak 2019, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan aktif dalam pelayanan sosial, kesehatan, hingga penanganan kebencanaan.

*Mobil Siaga DPRD Kabupaten Karawang ” Lili Mahali*

“Peluncuran 200 mobil hari ini merupakan ekspansi besar yang menjadikan Jabar sebagai provinsi pertama dengan armada kemanusiaan partai terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Rp 91 Miliar untuk 5 Tahun
Program ini dibiayai dari dana internal PKB dengan total anggaran sebesar Rp 91 miliar, yang mencakup Rp 50 miliar untuk pengadaan kendaraan dan Rp 41 miliar untuk biaya operasional selama lima tahun, termasuk bensin dan gaji sopir.

“Ini bukan sekadar gimmick politik, tetapi bentuk komitmen sosial jangka panjang dan nyata dari PKB kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Huda.

Ia juga menegaskan bahwa program ini membuka ruang kolaborasi dengan Pemda Jawa Barat dalam pengadaan armada kemanusiaan di masa mendatang.

“Tagline kami adalah Jawa Barat Emergency, PKB Beraksi. Kolaborasi ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Pemda,” ujarnya.

Gus Muhaimin: Politik yang Berpihak
Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, secara virtual meresmikan peluncuran armada ini dari luar negeri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa GTD merupakan perwujudan politik yang berpihak dan bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.

“PKB tidak hadir hanya saat pemilu, tapi hadir saat rakyat benar-benar membutuhkan. Ini adalah gerakan kemanusiaan,” kata Gus Muhaimin.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta anggota legislatif dari PKB di berbagai tingkatan dan lebih dari 600 relawan medis yang tergabung dalam jaringan GTD.

Hanif Dhakiri mendorong seluruh anggota DPRD PKB se-Indonesia untuk meniru langkah PKB Jabar.

“Kami berharap daerah lain segera mengikuti langkah ini. Pelayanan ini gratis, jika ada pungutan laporkan ke hotline,” tegasnya.

Distribusi Sesuai Jumlah Legislator
Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan jatah mobil siaga sesuai dengan jumlah perwakilan legislatif dari PKB di daerah tersebut. Jumlah unit ini pun masih bisa bertambah hingga mencapai 250 unit ke depan.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi Syaiful Huda sebagai pelopor program kemanusiaan partai yang kini menjadi standar baru pelayanan sosial berbasis politik.

“Jawa Barat kembali menjadi pelaksana pertama dari apa yang selama ini kami diskusikan di internal partai. Ini menjadi tantangan bagi daerah lain untuk mengikuti,” pungkasnya.(*)

Khasanah
0
0
2 min read

Pemutakhiran Skema Sertifikasi Fotografi, Dorong Relevansi dan Kompetensi Fotografer

Persoona.id – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menaungi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Skema Fotografi untuk sertifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerbitan dan Fotografi, Deputi Bidang Kreativitas Media, bersama Asosiasi Fotografi Indonesia (AFI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia (LSPFI).

Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat, 16 Mei 2025 dan bertempat di Bogor, Jawa Barat untuk merampungkan penyusunan ulang skema sertifikasi.

Acara ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memfasilitasi dan membina lembaga serta asosiasi. Kegiatan serupa untuk lembaga dan asosiasi industri kreatif lainnya juga dapat dilaksanakan dengan difasilitasi langsung oleh Kemenekraf.

Pemutakhiran skema sertifikasi fotografi dilakukan menyusul adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbaru Nomor 171 Tahun 2024 untuk bidang Fotografi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 Agustus 2024. SKKNI ini juga mencabut standar kompetensi sebelumnya yaitu Nomor 133 Tahun 2019.

SKKNI menjadi acuan utama bagi seluruh lembaga sertifikasi di Indonesia untuk menyusun materi uji. Panduan ini berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

SKKNI akan diperbaharui setiap lima tahun agar tetap relevan dan bisa memenuhi kebutuhan usaha seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, profesi fotografer juga tak lepas dari kebutuhan tersebut.

Sebagai bagian dari sektor industri ekonomi kreatif, fotografi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan pemberlakuan undang-undang, seperti kepemilikan hak cipta dan hak privasi. Oleh karena itu, pemutakhiran skema mendapatkan perhatian dari banyak pihak terkait, terutama fotografer dan para pelaku bisnis fotografi.

Dengan penyusunan ulang skema ini, diharapkan terbentuk sistem sertifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu memastikan relevansi dan kualitas keterampilan serta pengetahuan fotografer secara sah.

Di samping itu, selain memastikan kompetensi fotografer, diharapkan sertifikasi ini dapat membantu memperluas peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa fotografi yang semakin meningkat, baik itu di lembaga pemerintahan maupun usaha formal yang memberlakukan syarat sertifikasi.(*)

Politik
0
0
4 min read

KH. Ma’ruf Amin Pimpin Halaqoh PKB Jabar, Tegaskan Peran Politik Kyai

Persoona.id – Ketua Dewan Syuro DPP PKB sekaligus Wakil Presiden RI ke-13, KH. Ma’ruf Amin, memimpin langsung Halaqoh Kebangsaan Dewan Syuro PKB Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (14/5). Acara ini digelar dalam rangka memperkuat Gerakan Politik Kyai sekaligus ajang Halal Bihalal seluruh pengurus Dewan Syuro se-Jawa Barat.

Dengan mengusung tema “Penguatan Gerakan Politik Kyai”, acara ini dihadiri oleh jajaran Dewan Syuro DPW PKB Jabar, Dewan Syuro DPC PKB se-Jawa Barat, serta para pimpinan pondok pesantren dan tokoh masyarakat. KH. Ma’ruf Amin hadir didampingi istri, dan memberikan arahan strategis mengenai peran kyai dalam membangun bangsa melalui jalur politik.

PKB Jabar Usung Tiga Kredo Politik: Tradisi, Kehormatan, dan Kemenangan
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, dalam sambutannya menyampaikan tiga prinsip perjuangan PKB di Jawa Barat yang menjadi fondasi gerakan politik para kyai:

Gerakan Tradisi – Menjaga warisan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah melalui sikap politik dan pandangan fraksi di legislatif.
Jaga Kehormatan – Memastikan kiprah politik PKB tetap bermartabat dan merepresentasikan nilai-nilai pesantren serta para ulama.
Rebut Kemenangan – Menjadikan jalur politik sebagai instrumen untuk menjaga dan mengembangkan akidah serta kesejahteraan umat.

“Alhamdulillah di Pemilu 2024, semua kabupaten/kota di Jabar terisi anggota legislatif dari PKB. Ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat dan keberhasilan menjaga kehormatan para kyai,” jelas Huda.

KH. Ma’ruf Amin: Satukan Visi Kyai Lewat Politik PKB
Dalam arahannya, KH. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya menyatukan visi dan langkah para kyai serta pesantren dalam memperkuat peran politik lewat PKB.

“Halaqoh Kebangsaan ini adalah momentum untuk merajut kembali semangat perjuangan politik para kyai. PKB lahir dari para kyai, dan sudah seharusnya menjadi wadah perjuangan bersama dalam membangun bangsa,” ujar KH. Ma’ruf Amin.

Ia juga mengumumkan akan menggelar roadshow halaqoh berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung dipilih sebagai titik awal karena memiliki sejarah penting dalam lahirnya PKB pada 1998.

*KH. Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syuro DPP PKB*

“Semangat dari Bandung harus menjalar ke seluruh Indonesia. Ini bagian dari Gerakan Politik Kyai yang harus terus digelorakan,” tambahnya.

Pesantren Harus Jadi Pusat Perubahan dan Diberdayakan Pemerintah
Selain aspek politik, KH. Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam tiga fungsi utamanya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren harus difasilitasi agar bisa menjadi pusat perubahan, terutama di sektor ekonomi riil seperti UMKM dan sektor keuangan. Ini akan menjadikan pesantren sebagai motor penggerak kemajuan umat,” tuturnya.

Dihadiri Tokoh-Tokoh Penting PKB dan Ulama Jabar
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan regional PKB, di antaranya:

KH. Syaefullah Maksum (Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB),
KH. Acep Adang Ruhiat (Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jabar),
KH. Abdul Aziz Haidar (Pimpinan Ponpes Sukamiskin),
Anggota F-PKB DPRD Jabar, serta para kyai dan ajengan se-Jawa Barat.

Dengan pelaksanaan Halaqoh Kebangsaan ini, PKB Jawa Barat meneguhkan komitmennya sebagai partai yang berpijak pada nilai nasionalis-agamis, dengan tagline “Peduli Umat, Melayani Rakyat”.(*)

Khasanah
0
0
2 min read

Menggali Potensi Seni Budaya Karawang dalam Ekonomi Kreatif Jawa Barat

Persoona.id – Dalam upaya menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Budiwanto, S.Si, MM menekankan pentingnya peran seni dan budaya Karawang sebagai bagian vital dari pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah Jawa Barat.

Kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif lokal sekaligus mendorong kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat.

“Seni dan budaya Karawang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung ekonomi kreatif. Dengan pengembangan yang tepat, sektor ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar H. Budiwanto.

Data terbaru mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif Jawa Barat menyumbang sebesar 20,73 persen terhadap PDRB provinsi. Di Karawang sendiri, subsektor seni pertunjukan menyumbang Rp1,79 miliar dan melibatkan lebih dari 900 pelaku seni aktif.

Perda No. 15 Tahun 2017 sendiri mendorong peningkatan kreativitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan, hingga teknologi informasi yang relevan.

Waya Karmila, S.Pd, MM, Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Karawang, turut menyampaikan bahwa Karawang memiliki warisan budaya yang sangat khas seperti kesenian topeng Banjet dan tari jaipong yang sudah dikenal hingga tingkat internasional.

“Pemerintah Kabupaten Karawang kini juga rutin memberikan penghargaan berupa uang kadeudeuh kepada para seniman sebagai bentuk apresiasi,” terang Waya.

Baca juga : Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

Saat ini tercatat ada 4.523 seniman di Karawang, yang terbagi dalam 467 grup seni tradisi, 134 grup seni modern, dan 56 paguyuban budaya. Pemerintah daerah juga dibantu oleh 3 petugas kebudayaan di tiap kecamatan, bekerja sama dengan Dewan Kebudayaan Daerah Karawang (DKDK).

Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku seni budaya, Karawang diyakini mampu menjadi pusat ekonomi kreatif berdaya saing tinggi di Jawa Barat sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal.(*)

Politik
0
0
2 min read

DPR RI Syaiful Huda Tinjau BPLJSKB Bekasi, Soroti Keselamatan dan Sertifikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai oleh APBN maupun sumber dana lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Huda menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan transportasi serta kesesuaian teknis pengujian kendaraan dengan standar ASEAN. Ia mengapresiasi kemajuan pembangunan fasilitas BPLJSKB yang dinilainya sudah berada pada arah yang membanggakan.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi yang dananya berasal dari APBN atau sumber dana lain sesuai peraturan,” ujar Syaiful Huda saat memberikan sambutan di lokasi.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan momen penting untuk mendalami berbagai tantangan yang dihadapi BPLJSKB Bekasi, termasuk kondisi peralatan uji, kelengkapan fasilitas pendukung, dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan layanan pengujian kendaraan.

“Fungsi pengawasan kami hari ini fokus pada beberapa hal penting, terutama pengendalian aspek keselamatan (safety) bagi pengguna kendaraan. Sertifikasi laik jalan harus benar-benar memastikan standar keselamatan terpenuhi,” tegasnya.

Syaiful Huda mendorong agar standar pelayanan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja demi memastikan pengawasan dan pengendalian kualitas kendaraan berjalan optimal. Ia juga mengajak percepatan harmonisasi standar teknis otomotif Indonesia dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

Lebih lanjut, Syaiful Huda berharap proyek pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di Kabupaten Bekasi bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Semua ini kita harapkan dapat mempercepat sektor ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan publik,” tutupnya.(*)

Peristiwa
0
0
1 min read

Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keselamatan transportasi nasional yang menurutnya telah berada dalam kondisi sangat darurat. Hal ini disampaikannya menanggapi dua insiden kecelakaan maut yang terjadi di Padang Panjang dan Purworejo.

“Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa situasinya memang sudah sangat darurat,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Politikus Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh lembaga terkait harus segera mengambil langkah nyata di lapangan guna mengatasi krisis keselamatan transportasi yang kian mengkhawatirkan.

“Karena itu, butuh langkah-langkah percepatan supaya kedaruratan ini bisa diatasi secepatnya,” tegas Huda.

Sebagai informasi, kecelakaan tragis terjadi pada Selasa (6/5/2025), ketika bus ALS rute Medan-Bekasi via Padang mengalami kecelakaan tunggal di Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Insiden ini menewaskan 12 orang.

Sementara itu, di Purworejo, Jawa Tengah, sebuah truk dump yang mengalami rem blong menghantam angkot di jalur menurun wilayah Kalijambe, menyebabkan 11 korban jiwa.

Dua tragedi tersebut memperkuat pernyataan Huda bahwa kondisi transportasi nasional saat ini memerlukan intervensi cepat dan reformasi menyeluruh agar keselamatan masyarakat dapat terjamin.(*)

Politik
0
0
2 min read

Forkonas Desak Pemerintah Akhiri Moratorium Pemekaran Wilayah

Persoona.id – Polemik pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mencuat. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah sudah saatnya dibahas secara serius, mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah berlangsung hampir satu dekade.

Kami menilai sudah waktunya para pemangku kepentingan duduk bersama, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat sipil. Penutupan kran pemekaran wilayah tidak bijak di tengah masih timpangnya pelayanan publik dan akses pembangunan,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Ia mencontohkan desakan pemekaran seperti usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat menjadi tiga provinsi, hingga pembentukan Daerah Istimewa Surakarta sebagai cerminan dinamika masyarakat yang memiliki dasar objektif.

Menurutnya, pemerintah selama ini cenderung menutup ruang dialog. Alasan klasik seperti DOB menjadi beban APBN, pemicu konflik politik, atau sekadar ambisi elite, kerap digunakan untuk menolak pemekaran.

“Padahal di lapangan ada kondisi nyata yang menuntut pemekaran. Seperti Jawa Barat, dengan penduduk terbesar di Indonesia, hanya memiliki 29 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor bahkan menjadi yang terpadat, namun usulan pemekaran Bogor Barat tak kunjung ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu.

Huda mengakui tidak semua DOB berhasil, namun kegagalan sebagian wilayah tidak bisa dijadikan alasan menutup semua peluang pemekaran.

“Jika ada kendala, ya dievaluasi. Tapi bukan berarti seluruh proses harus dimatikan lewat moratorium,” tegasnya.

Forkonas, kata Huda, siap menerima jika pemerintah menetapkan syarat ketat bagi DOB, asalkan dilakukan secara adil dan transparan.

“Pemekaran bukan soal membangun kantor megah, tapi mendekatkan layanan publik. Apalagi Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dari daerah,” pungkasnya.(*)

Prev.
1
…
5
6
7
8
9
…
15
Next

Latest post

Popular Posts

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (4756)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (2197)

Jabar di Ambang Darurat Sampah: Bappeda Mangkir Rapat Komisi I DPRD (1823)

Sejarah Awal Berdirinya Karawang dan Peranannya dalam Lintas Zaman (1341)

DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023 (971)

Stay Connected

Redaksi

Popular Tags

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (4756)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (2197)

Jabar di Ambang Darurat Sampah: Bappeda Mangkir Rapat Komisi I DPRD (1823)