Redaksi

Total Post: 187

Sidang Isbat Kemenag: Hilal Belum Penuhi Syarat, Idul Fitri 1447 H Berpotensi Jatuh 21 Maret 2026

Sidang Isbat Kemenag: Hilal Belum Penuhi Syarat, Idul Fitri 1447 H Berpotensi Jatuh 21 Maret 2026

Persoona.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar seminar posisi hilal menjelang Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Berdasarkan paparan tim ahli, Hari Raya Idul Fitri tahun ini berpotensi besar jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, dikarenakan posisi hilal yang belum memenuhi kriteria visibilitas.

Analisis Kriteria MABIMS: Hilal Masih di Bawah Ambang Batas

Anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag, Cecep Nurwendaya, menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), posisi hilal pada Kamis (19/3/2026) atau 29 Ramadan 1447 H belum mencapai parameter minimum.

Sebagai informasi, kriteria MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat secara kumulatif.

“Di sebagian wilayah Aceh, tinggi hilal memang sudah mencapai 3 derajat, namun elongasinya belum menyentuh 6,4 derajat. Kriteria MABIMS mengharuskan kedua parameter tersebut terpenuhi sekaligus agar hilal dinyatakan terlihat,” ujar Cecep di Kantor Kemenag, Jakarta.

Hasil Pantauan Astronomis di Seluruh Indonesia

Data astronomis menunjukkan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat ini berada pada rentang:

  • Tinggi Hilal: 0,91° hingga 3,13°
  • Elongasi: 4,54° hingga 6,10°

Mengingat angka elongasi masih di bawah ambang batas 6,4 derajat, Cecep menegaskan bahwa secara teoritis hilal tidak mungkin teramati saat matahari terbenam hari ini.

“Secara prioritas, rukyat diprediksi tidak akan berhasil karena posisi hilal masih berada di bawah kriteria visibilitas. Oleh karena itu, hilal tidak mungkin dapat dirukyat saat matahari terbenam,” tambahnya.

Metode Hisab dan Rukyat sebagai Penentu

Pemerintah Indonesia tetap konsisten menggunakan kombinasi metode Hisab (perhitungan matematis) dan Rukyat (konfirmasi lapangan) dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Meskipun data hisab menunjukkan peluang keterlihatan hilal sangat kecil, keputusan final tetap menunggu laporan hasil pemantauan (rukyatul hilal) dari berbagai titik di Indonesia yang akan disidangkan dalam Sidang Isbat malam ini. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal jatuh pada Sabtu mendatang./***

Mudik Gratis PKB 2026: Gus Muhaimin Lepas 1.200 Peserta ke Berbagai Kota di Pulau Jawa

Mudik Gratis PKB 2026: Gus Muhaimin Lepas 1.200 Peserta ke Berbagai Kota di Pulau Jawa

Persoona.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, resmi melepas keberangkatan 1.200 peserta program Mudik Gratis PKB 2026. Acara pelepasan yang berlangsung meriah ini dipusatkan di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa program ini merupakan agenda rutin tahunan PKB sebagai bentuk nyata aksi gotong royong dan kepedulian partai terhadap masyarakat yang ingin merayakan Idulfitri di kampung halaman.

“Setiap tahun kami melaksanakan ini sebagai bagian dari kebersamaan dan bahu-membahu berbagi bahagia. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan nyaman,” ujar Gus Muhaimin saat melepas rombongan.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Gus Muhaimin menjelaskan bahwa tahun ini PKB menyiagakan 25 armada bus dengan standar kenyamanan tinggi. Bus-bus tersebut membawa pemudik menuju berbagai kota strategis di Pulau Jawa, mulai dari Semarang, Rembang, Klaten, Surabaya, Wonogiri, hingga Yogyakarta.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa mudik bukan sekadar rutinitas perjalanan, melainkan momen “kembali ke akar” untuk mempererat silaturahmi keluarga. Ia berharap bantuan fasilitas transportasi ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah momentum hari raya.

“Semoga seluruh peserta sampai di tujuan dengan selamat, aman, dan sehat walafiat untuk bertemu sanak keluarga. InsyaAllah, program mudik gratis ini akan terus kami laksanakan secara konsisten di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya./***

Mudik Aman dan Nyaman, Kemenag Karawang Hadirkan Program Masjid Ramah Pemudik di Tanjungmekar

Mudik Aman dan Nyaman, Kemenag Karawang Hadirkan Program Masjid Ramah Pemudik di Tanjungmekar

Persoona.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang resmi mengaktifkan program Masjid Ramah Pemudik (MRP) di Masjid Jami An-Nur, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Minggu (15/3/2026). Program ini disiapkan sebagai titik singgah (rest area) religi bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh menuju kampung halaman.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, turun langsung meninjau kesiapan fasilitas di lokasi tersebut. Ia memastikan agar pelayanan yang diberikan kepada pemudik sesuai dengan standar kenyamanan dan keamanan yang telah direncanakan.

“Kami hadir untuk memantau langsung layanan masjid-masjid yang disinggahi oleh pemudik. Target kita adalah memastikan fasilitas ini benar-benar fungsional dan membantu masyarakat selama perjalanan,” ujar Khairunas saat meninjau lokasi.

Fasilitas Lengkap untuk Musafir
Program Masjid Ramah Pemudik ini tidak hanya sekadar tempat salat, namun juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang, antara lain:

  • Ruang istirahat yang layak dan bersih.
  • Persediaan air minum gratis bagi pemudik.
  • Area wudu dan toilet yang memadai.
  • Layanan informasi dan keamanan dari relawan setempat.

Kepala MIN 2 Karawang, Ruhyat, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian nyata Kemenag terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, tetapi juga harus menjadi pusat pelayanan yang memberi manfaat luas, terutama pada momentum arus mudik yang melelahkan bagi banyak orang,” tutur Ruhyat.

Sinergi Lintas Sektoral
Peninjauan ini turut dihadiri oleh jajaran lengkap Kantor Kemenag Karawang, mulai dari Kepala Seksi, Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri, hingga Penyuluh Agama dan Pengawas PAI. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan keseriusan koordinasi demi kelancaran pelayanan bagi para pemudik di jalur Karawang.

Dengan adanya Masjid Jami An-Nur sebagai salah satu titik MRP, diharapkan para pemudik yang melintasi wilayah Karawang Barat dapat beristirahat dengan tenang sebelum melanjutkan perjalanan kembali./***

Perayaan Cap Go Meh 2577 Karawang: Kirab Budaya dan Ruwat Bumi Perkuat Toleransi

Perayaan Cap Go Meh 2577 Karawang: Kirab Budaya dan Ruwat Bumi Perkuat Toleransi

Persoona.id – Kemeriahan melanda pusat Kota Karawang saat ribuan warga memadati kawasan Jalan Ir. H. Juanda (Tuparev) untuk menyaksikan puncak perayaan Cap Go Meh 2577, Minggu (8/3/2026) pagi. Berpusat di Kelenteng Bio Kwan Tee Koen – Hiap Thian Kiong, acara ini menjadi panggung akulturasi budaya yang memukau.

Perayaan tahun ini menghadirkan atraksi utama berupa Kirab Budaya Gotong Toa Pe Kong dan Ruwat Bumi. Tak hanya tradisi Tionghoa, kesenian lokal seperti Egrang turut ditampilkan sebagai upaya pelestarian budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi kepada generasi muda.

Rute kirab dimulai dari halaman Bio Kwan Tee Koen, melintasi ruas jalan utama kota, dan kembali ke titik awal. Sepanjang jalur, antusiasme masyarakat dari berbagai latar belakang terlihat sangat tinggi, menunjukkan bahwa acara ini telah menjadi milik seluruh warga Karawang.

Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan simbol gotong royong lintas budaya. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan tokoh lintas agama menjadi bukti kuatnya nilai toleransi di Kabupaten Karawang.

“InsyaAllah, Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta seluruh stakeholder tokoh agama akan selalu menjaga silaturahmi dan menjunjung tinggi perbedaan antar umat beragama,” tegas perwakilan Pemkab Karawang dalam sambutannya.

Melalui momen Cap Go Meh 2577 ini, diharapkan semangat persaudaraan dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Karawang tetap terjaga sebagai modal utama pembangunan daerah yang inklusif./***

THR ASN 2026 Cair Rp3,1 Triliun, Menkeu Purbaya Targetkan Rampung Pekan Depan

THR ASN 2026 Cair Rp3,1 Triliun, Menkeu Purbaya Targetkan Rampung Pekan Depan

Persoona.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1447 H bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menembus angka Rp3,1 triliun per 6 Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh proses pencairan THR akan selesai pada pekan depan.

“Mungkin seminggu ke depan selesai. Sebagian THR sudah keluar sekarang,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (7/3).

Realisasi Penyaluran THR ASN dan Pensiunan
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 6 Maret 2026 pukul 16.30 WIB, berikut adalah rincian realisasi penyaluran dana THR:

  • ASN Pusat: Sebesar Rp3 triliun telah dibayarkan kepada 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN.
  • ASN Daerah: Tersalurkan Rp127,6 miliar untuk 16.848 pegawai di 3 pemerintah daerah.
  • Pensiunan: Realisasi mencapai Rp11,4 triliun untuk lebih dari 3,5 juta pensiunan, atau setara dengan 93,5 persen dari total alokasi.

Purbaya menegaskan bahwa seluruh infrastruktur anggaran sudah siap. Percepatan pencairan kini bergantung pada masing-masing instansi dan pemerintah daerah dalam mengajukan pencairan.

Anggaran THR 2026 Naik 10 Persen
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp55 triliun untuk THR ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp49 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan ini mencakup penyaluran bagi 2,4 juta ASN pusat, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan.

Komponen THR Dibayar 100 Persen
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, komponen THR tahun 2026 dibayarkan secara penuh (100 persen), yang meliputi:

  • Gaji Pokok
  • Tunjangan Keluarga
  • Tunjangan Pangan
  • Tunjangan Jabatan
  • Tunjangan Kinerja (Tukin)

Proses pencairan dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan dipastikan tuntas paling lambat H-7 sebelum hari raya Idulfitri. Pemerintah juga mengingatkan bahwa THR ini berbeda dengan Gaji ke-13, yang direncanakan cair pada bulan Juni mendatang./***

Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah. Dalam memastikan seluruh infrastruktur jalan pada jalur mudik dalam kondisi mantap dan aman. Hal ini dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat sebelum puncak arus mudik berlangsung.

Dalam kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2). Huda mengungkapkan bahwa Komisi V DPR telah menerima berbagai laporan terkait kerusakan jalan di sejumlah titik krusial.

“Kami berharap perbaikan oleh Kementerian PUPR dapat diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai mendekati H-7 atau H-8 masih ada pekerjaan di jalan,” tegas Syaiful Huda.

Fokus pada Keselamatan dan Pengawasan Transportasi
Menurut Huda, kemantapan kondisi jalan memiliki korelasi langsung dengan tingkat keselamatan perjalanan. Penyelesaian perbaikan infrastruktur menjadi langkah preventif paling efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik.

Transportasi umum
Selain aspek jalan, politisi PKB ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap roda transportasi umum. Ia mengingatkan kembali tragedi kecelakaan di jalan tol beberapa tahun silam. Yang merenggut korban jiwa akibat kendaraan angkutan yang tidak laik operasional.

“Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali. Kami konsisten berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum. Dan ketersediaan sarana prasarana seperti rambu serta penerangan jalan umum berjalan optimal,” tambahnya.

Manajemen Rest Area Jadi Kunci Urai Kemacetan
Syaiful Huda juga menyoroti persoalan rest area yang kerap menjadi titik penumpukan kendaraan. Menurutnya, kegagalan pemudik untuk mendapatkan akses istirahat yang layak karena rest area. Sehingga yang penuh dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat kelelahan (fatigue).

“Ketika pemudik tidak bisa masuk ke rest area karena penuh, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi lelah. hal seperti ini sangat berisiko,” jelas Huda.

Pengelolaan Rest Area
Ia mengusulkan agar pengelolaan rest area diatur lebih baik. Dengan menjaga sirkulasi kendaraan agar fungsi tempat istirahat berjalan optimal tanpa menghambat kelancaran arus lalu lintas. “Rest area harus benar-benar berfungsi dengan baik agar pemudik bisa segar kembali sebelum melanjutkan perjalanan,” pungkasnya./***

Syaiful Huda Ajak Masyarakat Sipil Kawal Percepatan RUU Pekerja Gig demi Kepastian Hukum

Syaiful Huda Ajak Masyarakat Sipil Kawal Percepatan RUU Pekerja Gig demi Kepastian Hukum

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan seruan kuat kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam mengawal percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri kerentanan hukum yang selama ini membayangi jutaan pekerja di sektor ekonomi digital dan kreatif.

Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3), Syaiful Huda menegaskan bahwa tekanan publik adalah kunci untuk memecahkan kebuntuan di parlemen. Pembahasan nasib pekerja informal selama ini terkesan stagnan akibat tumpang tindih kepentingan yang kompleks.

“Keterlibatan masyarakat sipil akan memberikan dorongan moral dan politik yang kuat bagi Pemerintah maupun DPR. Kita butuh dukungan publik agar undang-undang yang dinantikan jutaan pekerja gig ini segera tuntas,” ujar Syaiful Huda.

Mengatasi Kekosongan Hukum di Sektor Ekonomi Digital
Politisi PKB tersebut mengungkapkan bahwa belum terakomodasinya status pekerja mandiri (gig workers) dalam regulasi eksisting, seperti UU Ketenagakerjaan, menciptakan kekosongan hukum yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan jutaan pekerja bekerja tanpa perlindungan yang memadai.

Huda menyoroti nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan. Menurutnya, para mitra pengemudi sering menghadapi masalah transparansi pendapatan, pemotongan tips, hingga sistem algoritma yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat.

“Kerentanan serupa juga membayangi profesi lain di sektor kreatif, seperti kru film hingga content creator. Mereka semua berada dalam zona abu-abu hukum,” tambah Ketua DPP PKB tersebut.

Poin Utama RUU Pekerja Gig Inisiasi Syaiful Huda
Sebagai bentuk solusi konkret, Syaiful Huda telah meluncurkan hak inisiatif pembuatan RUU Pekerja Gig. Rancangan ini dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan bagi pekerja dan keberlangsungan pelaku usaha. Beberapa poin utama yang diusulkan meliputi:

  • Kejelasan Status Hukum: Mendefinisikan posisi pekerja gig secara spesifik dalam hukum Indonesia.
  • Transparansi Algoritma: Memastikan sistem kerja platform digital dapat dipertanggungjawabkan.
  • Standar Pendapatan Bersih: Adanya batas bawah pendapatan yang layak bagi pekerja.
  • Mekanisme Penyelesaian Konflik: Ruang mediasi dan penyelesaian sengketa industrial yang adil.
  • Perlindungan Sosial: Jaminan waktu keterlibatan dan jaminan sosial bagi pekerja mandiri.

“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, maupun praktisi untuk menyempurnakan inisiasi RUU Pekerja Gig ini,” tandas Huda.

Acara diskusi tersebut juga menghadirkan perspektif dari berbagai pihak, di antaranya:

  • Theodore Sutaro (Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian)
  • Ambrosius Emilio (Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi)
  • Lily Pujiati (Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia/SPAI)

Perwakilan dari APINDO, serta manajemen Gojek, InDrive, dan penyedia layanan aplikasi lainnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan RUU Pekerja Gig dapat segera masuk ke tahap pembahasan intensif demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja mandiri di era ekonomi digital./***

PKB kutuk tindakan AS dan Israel terhadap Ali Khamenei

PKB kutuk tindakan AS dan Israel terhadap Ali Khamenei

Persoona.id – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Melayangkan kutukan keras atas tindakan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menargetkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. PKB menilai pembunuhan politik terhadap pemimpin negara berdaulat adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Ketua DPP PKB Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah. Menegaskan bahwa operasi militer yang menewaskan Ali Khamenei pada akhir Februari 2026 tersebut. Tidak dapat diterima secara norma kemanusiaan dan menciptakan preseden buruk bagi stabilitas global.

“Kami mengutuk keras tindakan pembunuhan politik melalui operasi militer terhadap pemimpin negara berdaulat. Jika praktik ini dibiarkan, dunia akan bergerak menuju sistem internasional. Yang diatur oleh kekuatan militer, bukan lagi hukum,”. ujar Luluk dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Ancaman Standar Ganda dan Keamanan Global
Luluk memperingatkan bahwa ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan. Sebelumnya khususnya tindakan Israel terhadap Palestina menjadi pemicu beraninya AS dan Israel melakukan serangan terbuka ke Teheran. Ia menilai serangan tujuh roket yang menghantam kediaman Khamenei adalah bukti nyata ketidakadilan global.

“Hari ini Iran menjadi target. Besok, negara mana pun dapat mengalami hal yang sama. Ketika pembunuhan terhadap pemimpin negara dianggap sah, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi bangsa mana pun,” tegasnya.

Desakan Penyelidikan PBB
Menyikapi eskalasi yang semakin memanas setelah Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel, Qatar, UEA, hingga Bahrain. PKB menyerukan langkah tegas dari komunitas internasional:

Penyelidikan Independen: PBB diminta segera melakukan investigasi transparan atas serangan AS-Israel.

Sanksi Tanpa Standar Ganda: Menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran hukum internasional, termasuk AS dan Israel.

Deeskalasi Konflik: Mendorong jalur diplomasi untuk melindungi warga sipil di kawasan Timur Tengah.

Solidaritas dan Diplomasi Indonesia
Selain menyatakan solidaritas kepada rakyat Iran yang kini tengah menjalani masa berkabung 40 hari. PKB juga mendukung langkah Pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertolak langsung ke Iran untuk memfasilitasi dialog damai.

“Ketidakadilan global hari ini adalah ancaman bagi perdamaian dunia esok. Jika dunia terus diam, maka yang akan tumbuh bukan stabilitas, melainkan spiral konflik tanpa akhir,” tutup Luluk.

Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei telah dikonfirmasi oleh Pemerintah Iran pada 1 Maret 2026. Yang diikuti dengan penetapan libur kerja selama seminggu sebagai bentuk penghormatan terakhir./***

Tiap Ornamen Adalah Doa: Membedah Makna Spiritual Busana dan Riasan Kembang Ageung Karawang

Tiap Ornamen Adalah Doa: Membedah Makna Spiritual Busana dan Riasan Kembang Ageung Karawang

Persoona.id – Di tengah gempuran tren pernikahan modern dan gaya minimalis, sebuah warisan budaya dari tahun 1870 masih berdiri kokoh di Kabupaten Karawang. Tata rias Kembang Ageung, yang kini memasuki generasi kelima pelestariannya, bukan sekadar urusan estetika busana, melainkan sebuah simfoni doa, sejarah, dan penghormatan kepada leluhur.

Carman Yasa Adi Kusuma (59), generasi kelima keluarga pelestari, mengungkapkan bahwa Kembang Ageung awalnya bersifat eksklusif bagi garis keturunan keluarga tertentu. Namun, saat tampil di Karawang Wedding Hub 2026 di Brits Hotel Karawang, Minggu (1/3/2026), ia menegaskan bahwa kini masyarakat umum dapat mengenakannya sebagai identitas budaya Karawang tempo dulu.

Ritual Sakral dan Pakem Sesajen
Menggunakan Kembang Ageung memerlukan kesiapan spiritual. Carman menjelaskan bahwa sebelum jemari perias menyentuh wajah pengantin, ritual sesajen wajib dilakukan. Daftar sesajen ini bersifat “pakem” atau permanen, mulai dari telur ayam mentah, kelapa muda, pisang ambon, daging sapi, hingga ikan gabus segar.

Tak ketinggalan, kopi dan teh (pahit dan manis), kembang tujuh rupa, kemenyan, serta tiga jenis rokok spesifik-Djinggo, Djarum Coklat, dan Gudang Garam Merah-harus tersedia dalam jumlah genap.

“Ini adalah bentuk penghormatan dan permohonan restu agar rumah tangga diberi keselamatan. Jika diabaikan, seringkali pengantin maupun perias tidak akan kuat menahan beban energi saat prosesi,” ujar Carman. Kemenyan yang dibakar pun menjadi simbol penyucian jiwa dan sarana “mengirim” doa agar lebih cepat sampai kepada Tuhan.

Filosofi dalam Setiap Helai Kain
Setiap warna dan materi pada busana Kembang Ageung membawa pesan mendalam:

  • Merah: Keberanian dan kebahagiaan.
  • Kuning: Kemuliaan dan cahaya kehidupan.
  • Hijau/Tosca: Harapan dan kesejahteraan.
  • Beludru Hitam & Koin Kepeng: Lambang kemakmuran dan tradisi yang terjaga.

Riasan kepala pun tak kalah sarat makna. Sanggul bertingkat menyerupai stupa menyimbolkan kesucian, sementara kembang goyang teratai melambangkan kemurnian. Uniknya, hiasan kepala berbahan perak dari koin Belanda asli ini bisa mencapai berat lebih dari satu kilogram.

“Berat ini melambangkan tanggung jawab besar dalam membina rumah tangga. Indah di luar, namun ada beban moral di dalamnya,” tambah Carman.

Akulturasi Budaya dan Ciri Khas Unik
Kembang Ageung merupakan potret nyata Karawang sebagai wilayah pesisir yang terbuka. Terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam, Hindu, Buddha, hingga Tiongkok melalui aksesoris burung hong, kerah Shanghai, hingga daun sirih di dahi sebagai penolak bala.

Salah satu yang paling ikonik adalah penggunaan kacamata hitam saat arak-arakan pengantin menggunakan kuda dan seni ajeng. Tradisi yang muncul sejak tahun 1970-an ini awalnya hanya untuk menghalau silau matahari, namun kini menjadi ciri khas yang membedakan Kembang Ageung dengan riasan daerah lain.

Melalui keterbukaan bagi masyarakat umum untuk menggunakan riasan ini, Carman berharap identitas Karawang tidak hilang tergerus zaman. “Ini bukan hanya riasan, tapi kebanggaan. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?” tutupnya./***

Banjir Bali Mengancam Pariwisata Dunia, Syaiful Huda Desak Pemerintah Audit Izin Hotel

Banjir Bali Mengancam Pariwisata Dunia, Syaiful Huda Desak Pemerintah Audit Izin Hotel

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Bali.
Hal ini merespons cuaca ekstrem yang memicu banjir parah di kawasan Sanur, Denpasar. Hingga memaksa evakuasi warga dan turis asing menggunakan perahu karet di Jalan Bumiayu. Sejak Minggu (22/2/2026) malam.

Huda menilai. Banjir yang kini kian sering melanda titik-titik vital pariwisata merupakan ancaman serius bagi eksistensi Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Jika dibiarkan, tutur Huda, citra Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia akan terdegradasi di mata dunia.
“Banjir Bali dalam beberapa waktu terakhir ini terus berulang dan polanya kian parah. Kondisi ini mengancam eksistensi Bali sebagai pusat destinasi wisata internasional. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Harus ada langkah terobosan agar banjir tidak menjadi agenda rutin setiap musim hujan,” ujar Huda di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Huda juga menyoroti sinkronisasi isu banjir dengan persoalan sampah yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Huda menilai, keluhan pimpinan dunia terkait sampah dan banjir di Bali. Merupakan indikator nyata adanya kesalahan dalam pengelolaan tata ruang dan wilayah di Pulau Dewata.
“Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengaku mendapat keluhan pimpinan dunia terkait situasi Bali yang penuh sampah. Banjir dan sampah di Bali menjadi indikator adanya kesalahan pengelolaan tata ruang. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap berbagai izin pengembangan restoran dan hotel yang mengepung wilayah Bali,” tegas Huda.

Huda menambahkan. Pelanggaran terhadap wilayah hijau yang seharusnya menjadi kawasan pertanian, serapan air, hingga konservasi telah berimbas pada rusaknya tata kelola air.
Masifnya alih fungsi lahan dinilai menjadi penyebab utama banjir kini merendam wilayah yang sebelumnya relatif aman.
Guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi pelancong mancanegara. Huda menekankan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah.

Menurut Huda, pemerintah pusat dan daerah harus mengaudit ulang perizinan hotel dan restoran. Terutama yang berdiri di atas kawasan serapan air atau melanggar aturan sempadan sungai.
“Pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan infrastruktur drainase perkotaan secara menyeluruh. Dan pengerukan sedimentasi sungai di titik-titik rawan banjir seperti Sanur, Seminyak, dan Kuta,” ujar Huda.

Upaya pengembalian fungsi kawasan hijau dan lahan pertanian, lanjut Huda, juga harus segera dilakukan.
Pengembalian kawasan serapan air ini, jelas Huda, akan mencegah limpasan air hujan langsung ke pemukiman.

“Kita harus bertindak cepat. Jika tata ruang tidak dibenahi sekarang, Bali hanya akan tinggal kenangan sebagai destinasi wisata unggulan. Kenyamanan pelancong adalah kunc. Dan itu hanya bisa dicapai dengan infrastruktur yang mumpuni dan tata ruang yang berwawasan lingkungan,” pungkas Syaiful Huda./***