Redaksi

Total Post: 142

Disdikpora Karawang Pastikan Tak Ada Jual-Beli Kursi di Penerimaan Siswa Baru 2025

Disdikpora Karawang Pastikan Tak Ada Jual-Beli Kursi di Penerimaan Siswa Baru 2025

Persoona.id – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang menegaskan bahwa tidak akan ada lagi praktik jual-beli kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Karawang, Mulyana Surya Atmaja, dalam forum sosialisasi bersama Korwilcambidik, Rabu (23/4/2025).

Baca juga : Dua Pelajar Tewas Terlindas Truk Saat Berangkat Sekolah di Karawang

Mulyana menegaskan bahwa sekolah diwajibkan mengumumkan daya tampung secara terbuka sebelum masa pendaftaran dibuka. Seluruh proses seleksi akan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Tidak ada lagi jalur belakang. Proses seleksi akan sepenuhnya mengacu pada Dapodik,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa calon siswa yang diterima melebihi kuota akan secara otomatis ditandai “merah” di sistem Dapodik, sehingga tidak tercatat sebagai siswa resmi. Tanpa tercatat secara resmi, siswa tersebut tidak akan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kalau masih coba-coba nitip, ya percuma. Datanya ditolak, BOS-nya hilang,” tandasnya.

Sekolah Negeri Dilarang Tambah Kuota di Luar Jadwal Resmi
Bahkan, jika setelah masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) kuota belum terpenuhi, sekolah negeri tetap dilarang menerima siswa tambahan. Calon siswa yang tidak tertampung akan diarahkan ke sekolah swasta, madrasah (MI/MTs), atau jalur pendidikan nonformal.

Jalur Penerimaan Siswa Baru 2025 di Karawang
Jenjang SD :

  • Domisili : 70%
  • Afirmasi : 25%
  • Mutasi Luar Kabupaten : 5%
  • PAUD : hanya melalui jalur Domisili

Jenjang SMP:

  • Domisili : 50%
  • KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu): 15%
  • Prestasi: 23% (berdasarkan kejuaraan dan nilai rapor)
  • Disabilitas: 5%
  • Anak Guru: 3%
  • Mutasi Luar Kabupaten: 2%

Salah satu ketentuan penting pada jalur domisili adalah bahwa siswa harus sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) minimal satu tahun sebelum mendaftar.

Baca juga : Mbok Yem, Penjaga Warung Tertinggi di Gunung Lawu, Tutup Usia

Mulyana berharap sistem baru ini akan menghadirkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru di Karawang.(*)

Dua Pelajar Tewas Terlindas Truk Saat Berangkat Sekolah di Karawang

Dua Pelajar Tewas Terlindas Truk Saat Berangkat Sekolah di Karawang

Persoona.id – Dua pelajar bersaudara, Arista Widia (16) dan Naffilah Nawafil (14), tewas setelah terlindas truk trailer saat hendak berangkat ke sekolah di Jalan Raya Dusun Sukagalih, Desa Karang Anyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Rabu (23/4/2025) pagi.

Kecelakaan tragis itu terjadi sekitar pukul 06.50 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban merupakan pelajar SMPN 2 Klari dan saat itu tengah mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi B 3824 TOE.

Baca juga : Puluhan Biksu Jalani Perjalanan Spiritual Thudong, Singgah di Karawang Menuju Borobudur

Peristiwa nahas itu merenggut nyawa Naffilah Nawafil di lokasi kejadian. Sementara kakaknya, Arista Widia, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang karena mengalami luka berat, namun akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Karawang, Ipda Rudi, mewakili Kasat Lantas AKP Abdurohman, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa motor yang dikendarai korban terlindas truk trailer bernomor polisi L 8724 UUD yang dikemudikan oleh Diki Wahyudin (23), warga Kabupaten Lebak, Banten.

“Korban Arista mengalami luka berat, sedangkan Naffilah meninggal dunia di tempat dan langsung dibawa ke RSUD Karawang,” ujar Rudi.

Polisi telah mengamankan sopir truk untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan sebagai barang bukti di Polres Karawang.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Asessmen dan Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

“Kami telah mengamankan sopir truk trailer dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. Kendaraan yang terlibat dan mengalami kerusakan juga sudah diamankan,” tambahnya.

Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti kecelakaan dan mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama di jam-jam sibuk pagi hari.(*)

Puluhan Biksu Jalani Perjalanan Spiritual Thudong, Singgah di Karawang Menuju Borobudur

Puluhan Biksu Jalani Perjalanan Spiritual Thudong, Singgah di Karawang Menuju Borobudur

Persoona.id – Perjalanan spiritual puluhan biksu dari berbagai negara di Asia dalam rangka ritual Thudong jelang perayaan Waisak 2025, telah memasuki wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Para biksu ini menjalani perjalanan kaki lintas negara dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi utama perayaan Waisak tahun ini.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Asessmen dan Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

Para bhante – sebutan untuk para biksu – telah menempuh perjalanan selama dua bulan sejak berangkat dari Thailand pada Februari 2025. Mereka tiba di Karawang pada Senin (21/4/2025) dan disambut hangat oleh umat Buddha di Vihara Sian Djin Kupoh di Tanjungpura, serta menginap di Vihara Shanghamitta yang berlokasi di kawasan Resinda.

Koordinator Thudong di Vihara Shanghamitta, Ragel Nesar, menjelaskan bahwa tradisi Thudong merupakan bentuk ziarah suci yang rutin dilakukan setiap tahun. Para bhante berjalan dari vihara ke vihara, menggelar ritual dan doa, dengan tujuan akhir tiba di Borobudur untuk mengikuti peringatan Hari Raya Waisak pada 17 Mei mendatang.

“Setiap persinggahan para bhante selalu disambut dengan ritual suci, salah satunya pembasuhan kaki oleh umat sebagai bentuk penghormatan,” ujar Ragel.

Menariknya, menurut Ragel, sambutan masyarakat Indonesia sepanjang perjalanan Thudong dinilai paling meriah dan penuh toleransi dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

“Meski umat Buddha di Indonesia adalah minoritas, sambutan masyarakat sangat luar biasa. Banyak yang memberikan bantuan seperti air minum, makanan, bahkan jas hujan, tanpa memandang latar belakang agama,” ungkapnya.

Thudong bukan hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga momentum penting memperlihatkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ragel berharap perjalanan para bhante tetap lancar dan sehat hingga puncak perayaan Waisak.

Baca juga : Bupati Aep: Korpri Adalah Rumah Para ASN

“Nantinya ribuan umat Buddha akan berkumpul di Candi Borobudur. Semoga semua bhante tiba dengan selamat dan sehat untuk mengikuti puncak perayaan Waisak,” pungkas Ragel.(*)

Syaiful Huda Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Syaiful Huda Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyoroti kondisi pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan Tengah yang dinilainya memprihatinkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Palangkaraya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi perhatian lebih terhadap sarana prasarana pendidikan dan perbaikan jalan nasional di wilayah tersebut.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

“Pendidikan, khususnya sarana prasarana, masih memerlukan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kita harus memprioritaskan pengembangan fasilitas pendidikan di luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Huda melihat langsung kondisi asrama mahasiswi dan sejumlah fasilitas pendidikan yang masih sangat terbatas. Ia menegaskan perlunya percepatan bantuan pendidikan melalui satuan tugas khusus agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta membuka jalur kerjasama dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan efisien.

Selain pendidikan, Huda turut menyoroti kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah yang menurutnya masih banyak yang rusak, bahkan masih berupa jalan tanah. Dari total panjang 120 kilometer, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun untuk perbaikannya.

“Beberapa ruas jalan masih berupa tanah dan perlu segera diperbaiki. Kondisi jalan sempit juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif pemerintah daerah yang mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, apabila banyak investor tertarik, maka skema proyek bisa disesuaikan agar lebih menarik bagi pihak swasta.

“Kami mendukung keterlibatan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, apalagi jika banyak investor yang sudah menunggu,” ujar Huda.

Baca juga : TP-PKK Karawang Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Lewat Halal Bihalal 1446 H

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan di Kalimantan Tengah, serta memastikan kebijakan dan anggaran yang diperlukan bisa segera direalisasikan.

“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah, baik untuk pendidikan maupun infrastruktur, mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat,” tutupnya.(*)

Komisi I DPRD Jabar Kawal Penyelesaian Lahan SMAN 1 Teluk Jambe

Komisi I DPRD Jabar Kawal Penyelesaian Lahan SMAN 1 Teluk Jambe

Persoona.id – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti persoalan aset lahan yang digunakan SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Karawang Barat, yang hingga saat ini masih berstatus milik Desa Wanasari, Kabupaten Karawang. Sekolah yang dibangun sejak tahun 2016 itu berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 12.500 meter persegi milik desa, namun belum memiliki kejelasan status kepemilikan secara hukum.

Baca juga : Taufik Nurrohim Resmi Jabat Ketua DPC PKB Kabupaten Sumedang Gantikan Didi Suhrowardi

Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., dalam kunjungannya ke Desa Wanasari pada Rabu (12/02/2025), menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, Komisi I tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk mengkroscek data dan menghimpun informasi secara langsung terkait status lahan yang digunakan SMAN 1 Teluk Jambe.

Kami sudah mengusulkan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembelian lahan sebagai bentuk ganti kepada pihak desa. Ini akan terus kami upayakan dan kawal hingga tuntas bersama pihak-pihak terkait,” ujar Rahmat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Wanasari, Sukarya WK, menyampaikan harapannya agar persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian dari pemerintah provinsi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemprov Jabar sejak tahun 2019, namun hingga kini belum ada realisasi.

Baca juga : PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

“Saya sudah mengirim surat sejak 2019 terkait status tanah ini, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kami berharap Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret karena keberadaan SMAN 1 Teluk Jambe ini merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi,” tegas Sukarya.

Kunjungan Komisi I DPRD Jabar disambut hangat oleh pemerintah desa dan diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam memperjelas status aset pendidikan di wilayah Karawang.(*)

Kemkomdigi dan Kemenpan-RB Percepat Transformasi Digital Layanan Publik

Kemkomdigi dan Kemenpan-RB Percepat Transformasi Digital Layanan Publik

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memperkuat sinergi untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. Upaya ini difokuskan pada kebijakan yang berorientasi pada proses bisnis adaptif, seiring dengan kebutuhan layanan publik yang terus berkembang.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar transformasi digital tidak hanya terfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada peningkatan layanan publik.

Baca juga : TPID Karawang Hadiri Rakor Inflasi Nasional

“Kami mengapresiasi komitmen Kemenpan-RB dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Kemkomdigi mendukung penuh upaya menciptakan layanan publik yang lebih terintegrasi dan berdampak,” ujar Meutya Hafid dalam pertemuan bersama Kemenpan-RB.

Fokus pada Integrasi Teknologi dan Layanan Publik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan komitmen Kemenpan-RB untuk mempercepat transformasi digital demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada sinergi dengan Kemkomdigi, terutama terkait infrastruktur dan sistem yang terintegrasi.

“Hari ini kami mengharapkan dukungan dari Ibu Menteri Komdigi dalam mempercepat transformasi digital yang berbasis proses bisnis pemerintahan. Pendekatan ini penting agar digitalisasi tetap adaptif terhadap kebutuhan layanan publik,” jelas Rini Widyantini.
Dalam hal ini, Kemkomdigi memiliki peran strategis sebagai penyelenggara infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95/2018. Kemkomdigi juga bertanggung jawab atas keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di seluruh instansi pemerintah.

Upaya Percepatan Melalui Komite Transformasi Digital
Komitmen pemerintah dalam transformasi digital diperkuat dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi transformasi digital pemerintahan. Dengan kebijakan ini, diharapkan agenda digitalisasi tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga efektif dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perlu keseimbangan antara pengembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik. Kebijakan ini harus mendukung digitalisasi pemerintahan yang lebih efektif,” tambah Meutya Hafid.

Baca juga : DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

Harapan untuk Layanan yang Lebih Cepat dan Responsif
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba, serta Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto.

Sinergi antara Kemkomdigi dan Kemenpan-RB diharapkan dapat mempercepat transformasi digital pemerintahan, sehingga layanan publik menjadi lebih cepat, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan transformasi ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif, efisien, dan adaptif menuju era digital.***

Kemensos Siapkan Sekolah Rakyat di Bekasi untuk Pelajar Miskin Ekstrem

Kemensos Siapkan Sekolah Rakyat di Bekasi untuk Pelajar Miskin Ekstrem

Bekasi – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjajaki pendirian Sekolah Rakyat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini dirancang untuk membantu pelajar dari keluarga miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung program ini. “Bapak Presiden berencana mendirikan Sekolah Rakyat untuk siswa Sekolah Dasar di sini (STPL),” kata Agus Jabo saat meninjau lokasi, Selasa (4/2/2025).

Baca juga : DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

Pemanfaatan Lokasi Pangudi Luhur 2
Sekolah Rakyat direncanakan akan memanfaatkan kompleks Pangudi Luhur 2, yang sebelumnya digunakan sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. STPL berdiri di atas lahan seluas 16 hektare dan terbagi ke dalam tiga kompleks. Jika program ini terealisasi, layanan rehabilitasi sosial akan dialihkan ke kompleks Pangudi Luhur 1 dan 3.

Dalam kunjungannya, Agus Jabo memeriksa kondisi asrama dan ruang pendukung lainnya. Asrama telah disiapkan dengan berbagai ukuran kamar, termasuk yang terkecil berukuran 3,5 meter x 3,5 meter. Lokasi asrama ini berdekatan dengan ruang makan dan dapur yang sebelumnya digunakan oleh penerima manfaat penyandang disabilitas.

Fasilitas Pendukung Sekolah
Wamensos juga meninjau ruang kelas yang akan digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ruangan tersebut dinilai cukup layak, meskipun beberapa fasilitas tambahan seperti meja, kursi, pendingin ruangan, dan perlengkapan lainnya masih perlu dilengkapi. Area ini juga dilengkapi ruang kantor untuk tenaga pengajar serta home theater yang dapat digunakan untuk pembelajaran interaktif.

Tidak hanya itu, STPL juga memiliki fasilitas olahraga seperti:

  • Lapangan sepak bola,
  • Lapangan basket,
  • Lapangan tenis,
  • Lintasan jogging.

Di sektor kesehatan, tersedia klinik pratama dengan fasilitas seperti ambulans, ruang medis, ruang fisioterapi, serta poliklinik umum dan jiwa. Tempat ibadah, termasuk masjid dan gereja, juga tersedia di dalam kompleks.


“Kami siapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Jika nanti dibutuhkan, kami sudah siap,” ujar Agus Jabo.

Perintah Presiden untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang pertama kali disampaikan dalam rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2024). Sekolah ini dirancang untuk membantu pelajar dari keluarga miskin ekstrem, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan.

Baca juga : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk sekolah asrama (boarding school), sehingga tidak hanya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga menjamin asupan gizi bagi para siswa.

“Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orangtuanya miskin, jangan sampai anaknya juga menjadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu.

Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan penuh dari pemerintah, pendirian Sekolah Rakyat di Bekasi diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.***

DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan proses finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi tonggak penting dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Data ini ditargetkan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan optimisme bahwa DTSEN akan diumumkan dalam waktu dekat. “Pada saatnya akan diumumkan, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Gus Ipul usai pertemuan dengan Kepala BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca juga : Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Fungsi dan Pentingnya DTSEN
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat. Setelah DTSEN selesai, data penerima manfaat (PM) akan dipetakan ulang untuk mendukung berbagai program bantuan sosial.
“Intervensinya ada yang perlindungan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial,” ungkapnya.
Dengan adanya DTSEN, Kemensos juga membuka peluang penambahan daftar penerima manfaat untuk program seperti:

  • Program Keluarga Harapan (PKH),
  • Bantuan Sosial (Bansos),
  • Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Proses ini akan melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk bupati, wali kota, dan pendamping Kemensos di lapangan. “Peluangnya akan kembali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Pemutakhiran Data Rutin Setiap Tiga Bulan
Meskipun DTSEN telah mencapai tahap final, Gus Ipul menegaskan bahwa data ini akan terus diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sebelum penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan data tetap relevan dan dinamis.
“Data yang sudah final itu, dinamis. Tiap hari ada yang meninggal dan lahir, tiap hari ada yang pindah dan keluar negeri,” jelasnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data ini, mengingat perubahan kondisi masyarakat yang terus terjadi.

Baca juga : 1.394 Personel Amankan Aksi Honorer di DPR

DTSEN: Basis Data yang Akurat dan Terpadu
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasari, menyatakan bahwa DTSEN telah memasuki tahap akhir dan akan segera direkonsiliasi dengan berbagai sumber data lain, termasuk Dukcapil.

“Namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia, termasuk data Dukcapil,” tutur Amalia.
DTSEN diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mencegah duplikasi data. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, program sosial seperti PKH dan Bansos dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Harapan Peluncuran DTSEN
Gus Ipul menyampaikan kegembiraannya atas progres DTSEN yang sesuai dengan rencana. “Saya bergembira karena semua berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya, dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” ujarnya.
Peluncuran DTSEN diharapkan mampu menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial di Indonesia, sehingga lebih tepat sasaran dan efektif.

Jasad Nelayan Korban Kapal Karam Ditemukan di Subang

Jasad Nelayan Korban Kapal Karam Ditemukan di Subang

Karawang – Setelah enam hari pencarian, jasad seorang nelayan bernama Udin (32), warga Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban kapal karam di perairan Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di pesisir Pantai Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB.

Kepala Unit BASARNAS Karawang, Sigit Haryanto, menjelaskan bahwa Udin menjadi korban kapal karam setelah kapalnya dihantam ombak besar pada Rabu, 29 Januari 2025. Penemuan jasad korban diinformasikan oleh Kapolsek Legon Kulon, Polres Subang. “Mendapat laporan itu, tim BASARNAS Karawang bersama relawan segera menuju lokasi untuk melakukan identifikasi,” ujar Sigit dalam keterangannya pada Selasa, 4 Februari 2025.

Baca juga : 12 Warga Karawang Jadi Korban TPPO di Perkebunan Sawit

Kronologi Penemuan Korban
Jasad Udin ditemukan tersangkut pada pagar bambu di tepi Pantai Cirewang, Pamanukan. Kondisi tubuh korban sudah mengalami pembengkakan, tetapi masih dalam keadaan utuh. Setelah identifikasi, jenazah segera dievakuasi dan dibawa ke Karawang untuk diperiksa di Puskesmas setempat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Udin adalah salah satu korban dari insiden karamnya dua kapal nelayan di perairan Sarakan, Kabupaten Karawang, pada Rabu, 29 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kapal yang dinaiki Udin bersama rekannya, Tibil (27), mengalami kebocoran dan dihantam ombak hingga pecah menjadi dua bagian. Tibil ditemukan lebih dahulu dalam kondisi meninggal dunia di daerah Cemarajaya, Kecamatan Cilebar, Karawang.

Selain itu, kejadian serupa juga menimpa kapal kedua di lokasi yang sama. Kapal tersebut dihantam ombak sekitar pukul 11.30 WIB, tetapi tiga nelayan di dalam kapal, yakni Anto, Aryo, dan Ranta, berhasil selamat. Salah satu korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas akibat kondisinya yang lemah.

Imbauan untuk Nelayan
Kepala Unit Siaga SAR Karawang, Sigit Haryanto, mengimbau masyarakat dan nelayan di sekitar lokasi kejadian untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut, terutama di tengah cuaca ekstrem. “Kami sarankan para nelayan tidak melaut terlebih dahulu jika cuaca buruk. Keselamatan adalah yang utama,” tegasnya.

Baca juga : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Pencarian terhadap korban yang masih hilang terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Basarnas, BPBD Karawang, Satpol Airud Polres Karawang, dan nelayan setempat. Insiden ini menjadi pengingat bagi nelayan untuk selalu berhati-hati dan memantau cuaca sebelum berlayar.

Kasus kapal karam akibat cuaca buruk ini menambah panjang daftar korban nelayan di wilayah Karawang, sekaligus menjadi peringatan untuk meningkatkan keselamatan saat melaut.***

1.394 Personel Amankan Aksi Honorer di DPR

1.394 Personel Amankan Aksi Honorer di DPR

Jakarta – Sebanyak 1.394 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Personel pengamanan ini terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya.


Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis sekitar Gedung DPR RI untuk memastikan situasi tetap kondusif. “Kami melibatkan 1.394 personel gabungan dalam pengamanan ini,” ujar Susatyo.

Baca juga : Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Fokus Pengamanan dan Situasi Lalu Lintas
Selain mengamankan lokasi, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI. Susatyo menambahkan, pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, dengan rekayasa lalu lintas dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Berdasarkan laporan dari TMC Polda Metro Jaya, arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto menuju Slipi dan Palmerah dilaporkan cukup padat akibat kegiatan aksi di depan Gedung DPR RI.

Imbauan Kapolres untuk Massa Aksi dan Personel
Kapolres mengingatkan seluruh personel pengamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan agar personel tidak memprovokasi maupun terprovokasi dalam menghadapi massa aksi. Selain itu, personel yang bertugas dilarang membawa senjata selama pengamanan berlangsung.

Susatyo turut mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk menjaga ketertiban aksi. “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati pengguna jalan yang melintas,” pesan Susatyo.

Aspirasi Honorer R2 dan R3
Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, yang terdiri dari tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, namun hingga kini belum mendapatkan formasi. Aspirasi mereka disampaikan untuk menuntut kejelasan terkait status dan formasi PPPK.

Saat berita ini ditulis, aksi penyampaian aspirasi masih berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, dengan pengamanan yang terus dilakukan oleh aparat gabungan. Pemerintah diharapkan dapat merespons tuntutan para tenaga honorer secara bijaksana agar situasi tetap kondusif.***