Atikah SR

Total Post: 128

Kegiatan Berbagi Daging Kurban, Wujud Kepedulian Sosial Lili Mahali kepada Warga dan Kader PKB Dapil 2 Karawang

Kegiatan Berbagi Daging Kurban, Wujud Kepedulian Sosial Lili Mahali kepada Warga dan Kader PKB Dapil 2 Karawang

Persoona.id – Dalam momentum Hari Raya Iduladha 1446 H, Lili Mahali, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menunjukkan kepedulian sosialnya dengan melaksanakan penyembelihan satu ekor sapi dan satu ekor kambing kurban. Daging kurban tersebut dibagikan kepada warga sekitar serta para pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Karawang.

Baca juga : Perkuat Perlindungan Anak, DPRD Jabar Sosialisasikan Perda di Karawang

Kegiatan ini berlangsung pada Jum’at (6/6/2025) dan disambut antusias oleh masyarakat. Lili Mahali mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen untuk terus hadir dan berbagi bersama masyarakat, terutama para kader dan relawan yang selama ini telah aktif mendukung berbagai program PKB di Dapil 2.

Idul adha adalah momentum berbagi dan memperkuat tali silaturahmi. Kami ingin keberadaan kami di parlemen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihan kami,” ujar Lili Mahali di sela kegiatan.

Sebagai wakil rakyat, Lili Mahali juga berharap agar semangat kurban tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga menjadi cerminan sikap rela berkorban demi kepentingan masyarakat luas.

Baca juga : Kang Lili Mahali Serap Aspirasi Guru Madrasah Saat Reses di Cilebar

Selain warga sekitar, daging kurban juga dibagikan secara merata kepada seluruh pengurus DPAC PKB se-Dapil 2 Karawang, yang meliputi sejumlah kecamatan strategis di wilayah tengah dan selatan Karawang. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan mempererat hubungan antarstruktur partai di tingkat akar rumput.

Kehadiran Lili Mahali dalam kegiatan kurban ini memperkuat citranya sebagai wakil rakyat yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan basis konstituen menjelang tahun politik yang semakin dekat./asr

Perkuat Perlindungan Anak, DPRD Jabar Sosialisasikan Perda di Karawang

Perkuat Perlindungan Anak, DPRD Jabar Sosialisasikan Perda di Karawang

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Acara ini dilaksanakan di Aula DPC PKB Karawang, Jalan Kartini, Karawang Barat, dan mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat.

Baca juga : Layar Tatar Pasundan Hadirkan Film Komunitas di Karawang

Dalam sambutannya, H. Rahmat Hidayat Djati yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, menegaskan pentingnya pemahaman publik terhadap Perda ini. Menurutnya, Perda Nomor 3 Tahun 2021 disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak di Jawa Barat.

“Perda ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, serta hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran,” ujar Rahmat.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan aktivis lokal. Turut hadir aktivis perlindungan anak, penggiat sosial, penggiat desa, aktivis pendidikan, dosen dari berbagai perguruan tinggi di Karawang, serta kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak ketinggalan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PKB, seperti Kang Lili Mahali, Teh Anggi Rostiana, dan Uwak Asep Dasuki juga hadir memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Perda tersebut.

Baca juga : Kang Lili Mahali Serap Aspirasi Guru Madrasah Saat Reses di Cilebar

Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam mengawasi pelaksanaan Perda ini di tingkat desa hingga kota.

Melalui kegiatan ini, H. Rahmat Hidayat Djati berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama di Karawang, dapat lebih peduli terhadap perlindungan anak dan aktif menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan./asr

Kang Lili Mahali Serap Aspirasi Guru Madrasah Saat Reses di Cilebar

Kang Lili Mahali Serap Aspirasi Guru Madrasah Saat Reses di Cilebar

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Kang Lili Mahali, melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024–2025 pada Rabu, 28 Mei 2025, yang berlokasi di Majelis Ta’lim Al-Barkah, Desa Kosambi Batu, Kecamatan Cilebar, Karawang.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Lili menyapa dan berdialog langsung dengan para guru madrasah dari seluruh Kecamatan Cilebar. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pendidik untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya mengenai kondisi fasilitas dan bangunan tempat mereka mengajar.

Baca juga : Fraksi PKB Dorong Dukungan Madrasah, Aksioma Buktikan Potensi Siswa Madrasah

Beragam persoalan disampaikan oleh para guru, mulai dari keterbatasan ruang belajar, kurangnya sarana pendukung pendidikan, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur madrasah yang dinilai belum memadai.

Salah satu guru madrasah, Sudana, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah lebih peduli terhadap kondisi lembaga pendidikan madrasah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Kami berharap ada pemerataan perhatian. Banyak madrasah di daerah kami yang kondisinya memprihatinkan, terutama dari sisi bangunan dan sarana belajar. Kami mohon agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Sudana.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kang Lili menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan para guru madrasah di forum DPRD Karawang. Ia menyoroti pentingnya peran guru madrasah dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, serta perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Baca juga : PKB Jabar Luncurkan 200 Mobil Siaga dan Ambulans Gratis, Pertama di Indonesia

Para guru madrasah ini memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak. Sudah seharusnya mereka mendapatkan dukungan yang layak, baik dari sisi fasilitas maupun kesejahteraan,” ujar Kang Lili.

Kegiatan reses ini ditutup dengan doa bersama dan harapan agar sinergi antara DPRD dan masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, dapat terus terjalin demi kemajuan pendidikan di Karawang, khususnya di sektor madrasah./nad

Halal Bihalal dan Temu Kangen Kader PKB Karawang

Halal Bihalal dan Temu Kangen Kader PKB Karawang

Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang menggelar acara Halal Bihalal dan Temu Kangen bersama para tokoh senior PKB dari periode kepengurusan 1998 hingga 2009. Acara ini berlangsung hangat dan penuh keakraban di Aula DPC PKB Karawang, Minggu (27/4/2025).

Baca juga : Gubernur Dedi Mulyadi Ancam Cabut Izin Tambang dan Tindak Pembakaran Batu Kapur Ilegal di Karst Karawang

Kegiatan ini dihadiri oleh para kyai dan tokoh penting yang pernah menjadi bagian dari sejarah dan perjuangan PKB Karawang. Di antaranya Kyai Ceceng (Imam Masjid Agung Syekh Quro), Kyai Tajudin Zuchri (Ponpes Asy-Asyafa’ah), Kyai Nasehudin (PP Al-Ikhlas), Kyai Asep Jalaludin (PP Riyadul Mutafakkirin), KH. Jubair Wasith (Rois Syuriah PCNU Karawang), KH. Ali Kamaludin, serta tokoh-tokoh senior seperti H. Ardani Ahmad, H. Abdul Sholeh, H. Noorjuman, H. Imam Ghozali, dan penggagas acara H. Suyanto. Total, sekitar 40 kader dan pejuang PKB dari lintas generasi hadir dalam momen bersejarah ini.

Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kehadiran para senior. Ia menekankan pentingnya meneladani perjuangan mereka dalam membesarkan PKB di Karawang, sembari melaporkan pencapaian struktur partai yang kini telah terbentuk hingga tingkat desa dan didominasi oleh generasi muda sesuai arahan DPP.

Sementara itu, H. Suyanto selaku inisiator kegiatan menyampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga silaturahmi antar pejuang PKB. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi di tubuh PKB.

Ini bukan hanya ajang temu kangen, tapi juga upaya untuk menjaga estafet perjuangan PKB. Kami berharap para kyai sepuh dapat mendelegasikan generasinya untuk bergabung dalam kepengurusan PKB di periode mendatang. Dengan begitu, regenerasi berjalan dan semangat perjuangan tetap hidup untuk menguatkan PKB yang telah kita rintis bersama di Karawang,” ujarnya.

Baca juga : Karawang Bebaskan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Petani Senang Bisa Beli Pupuk

H. Ardani Ahmad, tokoh senior PKB dari periode awal, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan silaturahmi seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin minimal setiap tiga bulan.

Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, membawa suasana haru dan semangat baru dalam membangun kembali kekuatan kolektif PKB Karawang.qie

Ketua Komisi I DPRD Jabar Pastikan PSU Tasikmalaya Siap 100 Persen

Ketua Komisi I DPRD Jabar Pastikan PSU Tasikmalaya Siap 100 Persen

Persoona.id – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (19/4), Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, melakukan monitoring langsung guna memastikan kesiapan di lapangan.

Dalam rapat koordinasi intensif yang digelar pada Jumat (18/4) bersama Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat dan Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Rahmat menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan PSU yang aman, tertib, dan demokratis.

Baca juga : PKB Karawang Gelar Halal Bihalal, Momentum Konsolidasi Kader dan Pengurus

“Rapat koordinasi ini kami gelar untuk memastikan seluruh proses PSU berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Tidak boleh ada celah, baik dari aspek logistik, teknis, maupun pengawasan,” tegas Rahmat dalam keterangannya kepada media.

Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Bersama Desk Pilkada Tasikmalaya

Berdasarkan laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), seluruh elemen penyelenggaraan PSU dinyatakan telah siap 100 persen. Hal ini mencakup distribusi logistik, kesiapan TPS, serta sistem pengawasan di lapangan.

“Kami pastikan bahwa semua tahapan sudah berada dalam kondisi siap. Koordinasi antara penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan berjalan solid,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Komisi I DPRD Jabar bersama Tim Pendampingan PSU juga akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap strategis, guna memantau situasi politik dan potensi gangguan keamanan.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana dinamika di lapangan, sekaligus menyusun langkah-langkah antisipatif jika muncul potensi gangguan. Stabilitas dan legitimasi proses demokrasi harus jadi prioritas utama,” ujar Rahmat.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

Di akhir pernyataannya, Rahmat mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk ikut berpartisipasi aktif dan menjaga kondusivitas selama proses PSU berlangsung.

“Gunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jaga ketertiban dan kedewasaan berdemokrasi, agar PSU ini menjadi momentum kebangkitan politik lokal yang berkualitas dan bermartabat,” tutupnya.(*)

PKB Karawang Gelar Halal Bihalal, Momentum Konsolidasi Kader dan Pengurus

PKB Karawang Gelar Halal Bihalal, Momentum Konsolidasi Kader dan Pengurus

Persoona.id – Dalam semangat kebersamaan Syawal 1446 H, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal pada Jumat (18/4) di Sekretariat DPC PKB Karawang. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, pengurus anak cabang (DPAC), kader, simpatisan, dan sejumlah tokoh penting partai.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

Tampak hadir Ketua Dewan Syuro DPC PKB Karawang serta anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang seperti Lili Mahali, Didin Sirojudin, Umar Alfaruq, dan Anggi Rostiana Tarmadi. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar ritual tahunan pasca-Idulfitri, tetapi merupakan momentum strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

“Halal bihalal ini adalah ruang untuk menyatukan hati, menyegarkan semangat, dan memperkuat kekompakan kita sebagai keluarga besar PKB. Kita harus terus bergerak bersama rakyat, menyerap aspirasi, dan hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Rahmat juga mengingatkan bahwa PKB sebagai partai yang berakar dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama harus menjaga dan mengamalkan nilai spiritual, keumatan, serta kebangsaan dalam perjuangannya. Ia menekankan pentingnya memperkuat barisan partai dari tingkat DPC hingga akar rumput sebagai langkah awal menuju konsolidasi pasca Pilkada.

Baca juga : Pemkab Karawang Luncurkan Program “Nyaah Ka Kolot” untuk Bantu Lansia

Kegiatan ini menjadi titik awal konsolidasi internal partai sekaligus penguatan moral dan struktur jelang agenda-agenda besar yang akan datang. Ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, acara ini mempererat ikatan kekeluargaan antarstruktur partai dan memperkuat semangat gotong royong dalam memperjuangkan aspirasi rakyat./qie

Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga di Karawang

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati yang sering disapa Kang RHD, kembali menunjukkan komitmennya dalam membumikan regulasi daerah dengan menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kegiatan ini digelar pada Kamis, 17 April 2025, bertempat di Saung Joglo Mevvah, Kabupaten Karawang.

Baca juga : TP-PKK Karawang Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Lewat Halal Bihalal 1446 H

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini dihadiri oleh para kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, mulai dari jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), hingga simpatisan dari berbagai wilayah. Sosialisasi ini menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan serta memperdalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi utama pembangunan sosial.

Dalam pemaparannya, H. Rahmat menegaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil namun terpenting dalam struktur masyarakat. Ketika keluarga kuat, maka masyarakat dan bangsa pun akan kuat. Melalui Perda No. 9 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan peran serta kewajiban pemerintah daerah dalam membina, melindungi, dan memberdayakan keluarga-keluarga di Jawa Barat.

“Ketahanan keluarga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, moral, dan nilai-nilai keagamaan. Perda ini menjadi pijakan kita bersama dalam membangun generasi masa depan yang lebih kokoh,” ujar Rahmat.

Acara ini juga menjadi ruang interaktif antara legislator dan konstituen. Salah satu peserta, Dicky Slamet dari Kecamatan Klari, mengajukan pertanyaan terkait implementasi Perda di tingkat desa dan sejauh mana pengaruhnya terhadap program keluarga berbasis masyarakat.

Menanggapi pertanyaan tersebut, RHD menjelaskan bahwa implementasi Perda ini membutuhkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendorong program-program turunan dari perda ini agar tepat sasaran.

“Kami di DPRD siap mendorong pemerintah daerah agar program turunan dari perda ini bisa menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat desa. Ini tugas kita bersama,” tambahnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, H. Rahmat berharap kader PKB dan seluruh elemen masyarakat yang hadir dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan semangat penguatan ketahanan keluarga di lingkungan masing-masing.

Baca juga : Mulyana Kawal Ketat Raperda Sampah Karawang, Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Acara ditutup dengan diskusi santai, ramah tamah, dan foto bersama, mempererat silaturahmi serta semangat gotong royong dalam membangun Karawang dan Jawa Barat yang lebih kuat dari fondasi keluarga./qie

RUPS Bank bjb Tunjuk Helmy Yahya, DPRD Jabar Dukung Komposisi Baru

RUPS Bank bjb Tunjuk Helmy Yahya, DPRD Jabar Dukung Komposisi Baru

Persoona.id – Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyambut baik hasil RUPS bank bjb. Selain mulai ramping susunan pengurusnya, juga ada beberapa nama baru yang menurut Rahmat memiliki kemampuan dalam bidangnya. Salah satunya disebut Rahmat adalah tokoh popular Helmy Yahya.

Dengan komposisi baru ini, Rahmat berharap bank bjb akan tumbuh menjadi lebih besar dari sekarang. Pesan penting yang disampaikan politisi PKB ini yakni bank bjb harus memperhatikan keluhan para nasabah salah satunya adalah menurunkan suku bunga kredit. “Saya sering mendengar bahwa nasabah mengeluhkan bunga bank bjb yang tinggi,” ujarnya.

Baca juga : Mulyana Kawal Ketat Raperda Sampah Karawang, Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Rahmat juga meminta agar bank bjb lebih memperhatikan para pengusaha kecil semodel UMKM. Merekalah, lanjut Rahmat, yang harus mendapat perhatian lebih.

JAJARAN KOMISARIS
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten alias bank bjb pada Rabu (16/4) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS Tahunan ini dihadiri oleh para pemegang saham termasuk Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Dalam RUPS itu sejumlah nama baru dalam jajaran komisaris yakni Mardigu Wowiek Prasantyo atau yang lebih dikenal dengan nama Bossman Mardigu, seorang pengusaha yang juga aktif dalam bermedia sosial melalui Instagram maupun kanal YouTube.

Selain Bossman, RUPS juga menetapkan komisaris lain yakni Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Utama Independen, Helmy Yahya dan Novian Herodwijanto sebagai Komisaris Independen serta Herman Suryatman, Rudie Kusmayadi dan Tomsi Tohir sebagai Komisaris.

JAJARAN DIREKSI
Selain jajaran komisris, RUPS juga mnetapkan jajaran direksi yakni Yusuf Saadudin (Direktur Utama), Joko Hartono Kalisman (Direktur Kepatuhan), Mulyana (Direktur Korporasi dan UMKM), Nunung Suhartini (Direktur Konsumer dan Ritel), Ayi Subarna (Direktur Operasional dan Teknologi Informasi), dan Hana Dartiwan sebagai Direktur Keuangan.

Pemilihan jajaran komisris dan direksi menurut Dedi Mulyadi dilakukan dengan mengedepankan sikap profesionalitas. Untuk menentukan para pengurus baru ini, lanjut Dedi, pihaknya tidak melakukan kontak langsung melainkan hanya via telepon.

Baca juga : Pemkab Karawang Sosialisasikan TJSLP/CSR 2025, Dorong Sinergi Pembangunan dengan Dunia Usaha

Sementara itu Helmy Yahya mengaku kaget ketika dihubungi dan ditawari untuk menjadi komisaris. “Bagi saya ini amanah, saya memang di usia yang bidangnya mengawasi. Saya Jabar banget, 18 tahun hidup di Bekasi. Jadi ya pas banget, mohon dukungan agar Bank BJB naik peringkat,” ucapnya.

Sementara itu, Bossman Mardigu mengaku cukup tertantang dengan amanah tersebut. “Ini komitmen menarik, bahwa teori atau kepandaian harus dipraktekan, KDM menantang kami,” jelasnya. Bossman Mardigu juga berpesan kepada jajaran Dirut, terkait transparansi. (*)

Rahmat Hidayat Djati: Penundaan Eksekusi Susanti Harus Dibarengi Diplomasi Aktif

Rahmat Hidayat Djati: Penundaan Eksekusi Susanti Harus Dibarengi Diplomasi Aktif

Persoona.id – Anggota DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PKB Karawang, Rahmat Hidayat Djati, mengapresiasi penundaan eksekusi mati terhadap Susanti binti Mahfudz pekerja migran asal Karawang yang semula dijadwalkan pada 9 April 2025 di Arab Saudi.

Meski memberi sedikit napas lega, ia menegaskan bahwa jeda ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah. “Penundaan ini bukan pengampunan.

Baca juga : Pemkab Karawang Luncurkan Program “Nyaah Ka Kolot” untuk Bantu Lansia

Ini hanya memberi waktu. Maka pemerintah harus segera meningkatkan upaya diplomatik yang lebih agresif, terstruktur, dan penuh keberanian,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya, kasus Susanti menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, terutama yang menghadapi ancaman hukuman mati. Ia menyoroti banyaknya kejanggalan, termasuk usia Susanti yang saat itu masih remaja, belum menguasai bahasa setempat, dan menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang layak.

Lebih lanjut, Rahmat menyoroti praktik diyat atau uang ganti rugi yang nilainya melonjak drastis hingga Rp 40 miliar. Padahal dalam syariat Islam, diyat setara dengan 100 ekor unta atau sekitar 400 ribu Riyal. Ia menilai lonjakan ini merupakan dampak dari kebijakan sebelumnya yang membuka ruang komersialisasi nyawa WNI di luar negeri.

“Ini bukan soal uang, ini soal martabat. Jika terus dibiarkan, kita seolah menyetujui tarifisasi nyawa pekerja migran,” tegasnya. Ia juga menyesalkan ketimpangan dalam praktik diplomasi.

Menurutnya, ketika warga negara asing divonis mati di Indonesia, mereka seringkali berhasil dipulangkan lewat lobi diplomatik negaranya. “Kenapa ketika WNA bisa dipulangkan, kita justru menggalang donasi dan berharap belas kasihan keluarga korban?” kata Rahmat.

Baca juga : Mulyana Kawal Ketat Raperda Sampah Karawang, Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendesak pemerintah untuk menyusun perjanjian bilateral dengan negara penempatan pekerja migran, khususnya Arab Saudi, yang mencakup nota diplomatik wajib jika WNI terlibat kasus hukum berat.

“Negara tak boleh hanya hadir saat darurat. Harus ada sistem perlindungan permanen. Susanti bukan kasus terakhir, dan negara tak boleh mengulang kelalaian yang sama,” tutupnya.(*)

Mulyana Kawal Ketat Raperda Sampah Karawang, Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Mulyana Kawal Ketat Raperda Sampah Karawang, Dorong Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Karawang – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang, Mulyana, S.H.I., menyatakan komitmennya dalam mengawal secara serius pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Dalam upaya menyelamatkan lingkungan dari ancaman krisis sampah, Mulyana menegaskan bahwa regulasi yang tengah disusun harus menjadi solusi nyata dan bukan sekadar formalitas hukum.

“Mudah-mudahan Perda ini tidak menjadi aturan kosong. Kita semua—pemerintah dan masyarakat—harus sungguh-sungguh menjadikan sampah sebagai berkah, bukan musibah,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil IV ini.

Baca juga : Buka Bersama DPC PKB Karawang: Sinergi dan Harapan

Lebih lanjut, Mulyana menekankan bahwa permasalahan sampah tidak bisa hanya dipandang dari sisi teknis semata. Rendahnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan menjadi penyebab utama yang harus diatasi lewat perubahan pola pikir dan edukasi sejak dini.

“Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan. Pendidikan lingkungan harus dimulai dari rumah dan sekolah. Karena itu, Dinas Pendidikan akan kami libatkan dalam pembahasan Raperda ini,” jelasnya.

Dalam paparannya, Mulyana menyebutkan bahwa sekolah merupakan salah satu sumber sampah yang cukup besar. Ia mendorong penerapan program bank sampah di lingkungan sekolah sebagai langkah edukatif dan solutif. Selain mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah, program ini juga bisa menjadi alternatif meringankan beban pendidikan keluarga kurang mampu.

“Bayangkan jika siswa bisa menabung dari sampah yang mereka pilah. Ini bukan hanya mendidik, tapi juga membantu ekonomi keluarga,” ucapnya.

Mulyana juga mengapresiasi daerah seperti Banyumas yang berhasil mengelola sampah dengan pendekatan ekonomi lewat program Sumpah Beruang (Sampah Untung Jadi Berkah dan Uang). Ia berharap Kabupaten Karawang bisa meniru keberhasilan tersebut dan menjadikan sampah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Karawang sebenarnya telah memiliki Perda tentang Bank Sampah. Namun, implementasinya belum maksimal karena belum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis.

“Kita sudah punya Perdanya, tinggal tunggu Perbup-nya. Begitu keluar, bank sampah bisa jalan, dan masyarakat langsung bisa merasakan manfaat ekonominya,” tegas Mulyana.

Di akhir pernyataannya, Mulyana mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan sampah sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan.

“Kalau kita abai sekarang, yang menanggung akibatnya adalah generasi mendatang. Kami di DPRD akan terus mengawal agar Raperda ini tidak hanya selesai dibahas, tapi benar-benar dilaksanakan,” pungkasnya.(*)