If Fahmi

Total Post: 135

Menko Muhaimin: Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir

Menko Muhaimin: Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir

Persoona.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara.

Hal tersebut seiring dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Selasa, (21/04) kemarin.

Menurut Menko Muhaimin, pengesahan UU PPRT menjadi tonggak penting dalam menghadirkan perlindungan hukum yang komprehensif sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja.

Baca juga : Sinergi Teater dan Digital: Yusuf Adriansyah, Mahasiswa Politeknik Prisain yang Siap Taklukkan Industri Kreatif


“Jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga adalah hak, bukan pilihan. Negara wajib memastikan setiap PRT mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,” ucap Menko Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/04/2026).

Menko Muhaimin menyoroti bahwa selama ini pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan, sehingga kehadiran UU PPRT menjadi langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin menyampaikan melalui UU PPRT ini pemberi upah bertanggung jawab untuk memastikan PRT memiliki jaminan sosial, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan PRT dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Bahkan melalui UU PPRT ini terbuka kesempatan bagi PRT memiliki jaminan hari tua hingga jaminan pensiun. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan akses perlindungan tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi pekerja.

Baca juga : Kreator Logo HUT Karawang & Ketua Forum Film Pilih Kuliah di Bisnis Digital Politeknik Prisain


“Dengan adanya dukungan pembiayaan dari negara, kita memastikan tidak ada alasan bagi pekerja rumah tangga untuk tidak terlindungi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Menko Muhaimin menambahkan bahwa jaminan sosial bukan hanya soal perlindungan saat bekerja. Tetapi juga memberikan rasa aman, kepastian, dan peningkatan kualitas hidup bagi pekerja rumah tangga dalam jangka panjang.

Selain aspek jaminan sosial, UU PPRT juga mengatur secara menyeluruh berbagai hal penting. Mulai dari mekanisme perekrutan dan ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan. Hubungan kerja berbasis kesepakatan atau perjanjian kerja, hingga hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan.

Pengaturan tersebut turut mencakup pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga. Perizinan usaha bagi perusahaan penempatan, pembinaan dan pengawasan. Hingga mekanisme penyelesaian perselisihan serta peran serta masyarakat dalam memastikan perlindungan berjalan efektif.

Menko Muhaimin menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi UU PPRT berjalan optimal di seluruh daerah melalui koordinasi lintas sektor.

“Pengesahan undang-undang ini adalah langkah maju, tetapi implementasinya adalah kunci. Pemerintah akan memastikan koordinasi yang kuat agar setiap pekerja rumah tangga benar-benar merasakan perlindungan yang dijanjikan,” pungkas Muhaimin.

Sebagai catatan, Undang-undang PPRT ini tidak berlaku bagi setiap orang yang membantu pekerjaan. Pada lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan/kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan./***

PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

Persoona.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) masa bakti 2026-2031. Bertempat di Resinda Hotel, Karawang, Sabtu (04/04). Agenda besar ini menjadi momentum krusial bagi PKB untuk memperkuat struktur organisasi. Sekaligus mengesahkan arah kebijakan politik lima tahun ke depan yang berbasis pelayanan publik.

​Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda. Serta diikuti oleh 28 pengurus DPAC PKB tingkat kecamatan dan jajaran pengurus DPC PKB Karawang. Sidang pleno dipimpin oleh Kang Bro Kaisar Abu Hanifah, didampingi oleh M. Asyrof Abdik sebagai Sekretaris Sidang dan Adam Maulana sebagai pendamping.

​Transformasi Ideologi: Peduli Umat, Melayani Rakyat

​Dalam Muscab kali ini, PKB Karawang menegaskan kembali kredo “Peduli Umat, Melayani Rakyat” sebagai kompas moral organisasi. Transformasi ini menandai pergeseran orientasi partai dari sekadar mesin elektoral menjadi partai berbasis pelayanan, data, dan gerakan sosial yang hadir setiap hari di tengah masyarakat.
​”PKB harus menjadi rumah keumatan dan kerakyatan. Yang hadir melalui pelayanan nyata. Seperti bantuan kesehatan, ketahanan pangan, hingga advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat,” ungkap perwakilan pengurus dalam laporan pertanggungjawabannya.

​Capaian Strategis dan Politik Data
​Selama periode 2021-2026, PKB Karawang mencatatkan berbagai raport hijau yang signifikan, di antaranya:

  • ​Kenaikan Suara Pileg: Perolehan suara PKB di Karawang meningkat menjadi 141.176 suara (naik dari 134.361 suara pada 2019).
  • ​Kemenangan Pilkada: Sukses mengusung dan memenangkan pasangan Aep-Maslani dengan raihan 669.674 suara (55,3%).
  • ​Modernisasi Organisasi: Implementasi data-driven campaign melalui Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dan digitalisasi database kader.
  • ​Layanan Sosial Nyata: Pengoperasian ambulans GTD di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang melayani warga secara gratis. Sembilan Pilar Kerja 2026-2031
    ​Untuk lima tahun ke depan. Muscab merumuskan sembilan pokok kerja utama yang mengintegrasikan empat identitas: partai kader, partai massa, partai ide, dan partai pelayanan. Beberapa program unggulan yang disepakati meliputi:
  • ​Pelembagaan Kader Tunas Bangsa: Mengintegrasikan relawan anggota dewan ke dalam ekosistem kaderisasi resmi.
  • ​Kemandirian Ekonomi: Optimalisasi Koperasi PUMR sebagai motor ekonomi kader dan pendanaan mandiri organisasi.
  • ​Ekosistem Pelayanan Terpadu: Integrasi program Food Bank, GTD, dan BAZAS menjadi satu sistem perlindungan sosial yang solid.
  • ​Politik Data & Riset: Memperkuat pusat riset internal untuk memandu kebijakan fraksi berbasis realitas lapangan.

​Menyasar Pemilih Muda
​Menyadari struktur demografi Karawang yang didominasi usia produktif, PKB Karawang berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan. Generasi Milenial dan Gen Z kini ditempatkan sebagai aktor utama. Dalam komunikasi politik dan mobilisasi digital partai. Dengan semangat transformasi yang konsisten, PKB Kabupaten Karawang optimis dapat terus tumbuh sebagai organisasi politik. Yang dipercaya publik serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Karawang./ib

PKB Karawang Salurkan 8.000 Bingkisan Lebaran Hingga Pengurus RT, Bukti Nyata Melayani Rakyat

PKB Karawang Salurkan 8.000 Bingkisan Lebaran Hingga Pengurus RT, Bukti Nyata Melayani Rakyat

Persoona.id – Menjelang hari kemenangan Idul Fitri 1447 H. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang melakukan aksi sosial besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 8.000 bingkisan Lebaran didistribusikan secara serentak hingga menyentuh pengurus partai di tingkat akar rumput (RT).19/03/2026

Langkah masif ini menjadi puncak dari rangkaian program “Peduli Ummat Melayani Rakyat” yang diusung PKB Karawang selama bulan suci Ramadan. Sebelumnya, partai berlambang bola dunia ini juga sukses memfasilitasi 120 warga Karawang dalam program Mudik Gratis.

Baca juga : DPC PKB Karawang Lepas 120 Peserta Mudik Gratis 2026: Kolaborasi Syaiful Huda dan Kemenhub

Mengurus Kader dari Kabupaten Hingga RT
Ketua DPC PKB Karawang, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, menyatakan bahwa distribusi 8.000 paket ini adalah bentuk apresiasi dan perhatian nyata partai terhadap struktur organisasi.

Penyaluran bantuan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengurus DPC di tingkat kabupaten. DPAC di tingkat kecamatan, Ranting (DPART) di tingkat desa/kelurahan, hingga para pengurus di tingkat RT.

“Ini adalah bukti nyata bahwa PKB Karawang mengurus kader dari tingkat kabupaten hingga tingkat RT. Sebagai partai politik yang mengusung tagline ‘Peduli Ummat Melayani Rakyat’. Kami ingin memastikan seluruh pengurus merasakan kebahagiaan menyambut Lebaran,” ujar sosok yang akrab disapa Kang RHD tersebut.

Komitmen Sosial Ketua Komisi I DPRD Jabar
Kang RHD. Yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. menegaskan bahwa keberadaan partai politik. Harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan konstituennya. Keberhasilan program Mudik Gratis bagi 120 warga dan pembagian ribuan bingkisan ini menjadi bukti soliditas PKB di Karawang.

Di akhir penyampaiannya, Kang RHD mengucapkan permohonan maaf dan selamat merayakan hari raya bagi seluruh umat Muslim.

“Atas nama keluarga besar DPC PKB Karawang, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan Idul Fitri 1447 H. Semoga semangat berbagi ini mempererat tali silaturahmi kita semua,” pungkasnya./if

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan: Ketua Komisi I DPRD Jabar Serap Aspirasi 33 Ketua RT di Karawang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan: Ketua Komisi I DPRD Jabar Serap Aspirasi 33 Ketua RT di Karawang

Persoona.id – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, DPRD Jabar Turun Langsung ke Akar Rumput

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, melaksanakan kegiatan serap aspirasi bersama 33 Ketua RT di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Dialog yang berlangsung di kawasan Perumahan Karawang Baru tersebut menitikberatkan pada pemantauan pembangunan di wilayah pemukiman, sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga di tingkat lingkungan.

Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, terutama terkait infrastruktur dasar seperti kondisi jalan lingkungan, sistem drainase untuk mengantisipasi banjir, serta penerangan jalan umum (PJU).

Selain itu, persoalan legalitas dan administrasi lahan juga mengemuka. Mengingat kawasan Perumahan Karawang Baru memiliki dinamika administratif yang cukup panjang, kepastian hukum atas aset serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga harus hadir langsung di tengah masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan riil warga,” ujar Rahmat.

Penguatan Peran RT dan Aspirasi Sosial

Dialog juga membahas pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi dana bantuan provinsi maupun kabupaten untuk memperkuat peran RT/RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, aspirasi terkait akses layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan. Masukan dari para Ketua RT akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif

Melibatkan 33 Ketua RT menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dengan pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Melalui langkah ini, diharapkan tercipta sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga./if

Berpengalaman, Berakar, dan Berani: PKB Jawa Barat On The Way 2029

Berpengalaman, Berakar, dan Berani: PKB Jawa Barat On The Way 2029

Persoona.id – PKB Jawa Barat On The Way 2029: Berpengalaman, Berakar, dan Berani

Kepengurusan DPW PKB Jawa Barat periode 2026–2031 yang baru saja dikukuhkan bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Momentum ini menjadi sinyal kuat kesiapan politik menuju Pemilu 2029. Dari komposisi hingga kualitas personalia, Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat tampil sebagai mesin politik yang matang secara pengalaman, kokoh secara ideologis, dan berani menatap masa depan.

Di bawah kepemimpinan Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, arah perjuangan partai dipandu oleh figur dengan rekam jejak nasional dan kapasitas legislasi teruji. Kepemimpinan ini diperkuat oleh empat anggota DPR RI aktif dari Jawa Barat: Syaiful Huda, Oleh Soleh, Sujatmiko, dan Rina Saadah. Komposisi ini menegaskan kekuatan strategis PKB Jawa Barat di pusat kekuasaan nasional.

Kuat di Parlemen, Kokoh di Eksekutif

Tak hanya solid di parlemen, PKB Jawa Barat juga ditopang oleh tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah aktif. Kehadiran para eksekutif ini mencerminkan pengalaman nyata dalam tata kelola pemerintahan serta kemampuan eksekusi kebijakan di tingkat lokal. Modal birokrasi, kedekatan dengan problem riil masyarakat, serta rekam jejak kepemimpinan daerah menjadi fondasi penting menuju 2029.

Struktur kepengurusan turut diperkuat oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKB, memastikan kesinambungan garis politik dari pusat hingga daerah. Konsolidasi internal menjadi lebih solid, koordinasi kerja politik semakin efektif, dan langkah-langkah pemenangan dapat dijalankan secara terukur.

Kader Basis Militan dan Akar Rumput yang Hidup

Kekuatan PKB Jawa Barat juga bertumpu pada pengurus-pengurus yang kuat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka adalah kader dengan talenta politik mumpuni, memahami peta sosial-kultural wilayahnya, serta memiliki kedekatan langsung dengan konstituen. Loyalitas dan militansi dalam kerja-kerja partai menjadikan PKB tidak hanya besar secara struktur, tetapi juga hidup di tingkat akar rumput.

Berakar pada Kiai dan Pesantren

Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PKB Jawa Barat tetap berpijak pada kekuatan tradisional kiai dan pesantren. Dalam momen pengukuhan kepengurusan, kehadiran para Ketua PCNU se-Jawa Barat menegaskan keterikatan historis dan ideologis tersebut.

Nahdlatul Ulama menjadi fondasi moral dan kultural yang menjaga arah perjuangan partai tetap dalam khidmat kepada ulama, pesantren, dan nilai-nilai ke-NU-an. Perpaduan antara kekuatan struktural modern dan legitimasi kultural inilah yang membentuk keunggulan kompetitif PKB Jawa Barat.

Lintas Generasi, Lintas Profesi

Komposisi kepengurusan DPW PKB Jawa Barat 2026–2031 juga merepresentasikan lintas generasi dan lintas profesi. Politisi senior berpadu dengan aktivis pergerakan dan anak-anak muda berenergi segar. Teknokrat dengan pendekatan berbasis data bekerja bersama profesional dari berbagai latar belakang—dokter, praktisi hukum, budayawan, hingga tokoh masyarakat.

Sinergi ini menjadikan PKB Jawa Barat sebagai rumah besar aspirasi publik yang inklusif, adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, namun tetap berpijak pada tradisi dan kehormatan nilai-nilai pesantren.

Menuju 2029 dengan Kerja Nyata

Dengan struktur yang solid, kepemimpinan berpengalaman, kader basis yang militan, dukungan kuat dari kiai dan pesantren, serta keterhubungan nyata dengan masyarakat, PKB Jawa Barat benar-benar “On The Way 2029.”

Bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja politik yang terencana dan terukur menuju kemenangan Pemilu 2029./if

PKB Karawang Apresiasi KPU, Rahmat Hidayat Djati Soroti Pentingnya Validitas Data Kependudukan

PKB Karawang Apresiasi KPU, Rahmat Hidayat Djati Soroti Pentingnya Validitas Data Kependudukan

Persoona.id – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Dr. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., menegaskan pentingnya penguatan tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya menjelang tahapan Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikannya menyusul kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang ke sejumlah partai politik dalam rangka pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Rahmat menyambut baik langkah KPU Kabupaten Karawang yang melakukan pemutakhiran data partai politik dengan pola jemput bola. Menurutnya, upaya tersebut harus dibaca sebagai bagian dari kerja besar membangun sistem demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, yang dimulai dari validitas data.

“Tertib administrasi bukan hanya urusan partai politik atau penyelenggara pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan sistem demokrasi. Kalau datanya kuat dan valid, maka proses demokrasi juga akan berjalan lebih berkualitas,” ujar Rahmat, Jumat (6/2/2026).

Ia menekankan bahwa pemutakhiran data partai politik perlu dibarengi dengan penguatan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Rahmat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang untuk segera melakukan operasi justisia administrasi kependudukan secara menyeluruh.

“Operasi justisia administrasi kependudukan ini penting dan sudah mendesak. Kita harus memastikan seluruh warga Karawang memiliki dokumen kependudukan yang sah dan sesuai aturan. Ini untuk mencegah penyalahgunaan data sekaligus menjamin hak-hak warga negara,” tegasnya.

Menurut Rahmat, validitas data kependudukan memiliki peran strategis dalam berbagai agenda pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan proses kepemiluan. Tanpa data yang akurat, potensi persoalan di kemudian hari akan semakin besar.

“Data kependudukan yang tidak tertib bisa berdampak ke mana-mana, mulai dari pelayanan publik hingga proses pemilu. Karena itu, sinergi antarinstansi menjadi kunci,” tambahnya.

Sementara itu, KPU Kabupaten Karawang telah memulai kunjungan ke seluruh partai politik sebagai bagian dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan tertib administrasi dan penguatan kelembagaan partai politik di tingkat kabupaten.

Aspek yang dilakukan dalam pemutakhiran data meliputi keberadaan sekretariat partai politik, pembaruan kepengurusan sesuai periodesasi, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta pembaruan data keanggotaan.

Dalam kunjungan perdananya, KPU Kabupaten Karawang mendatangi DPC PKB Kabupaten Karawang sebagai partai politik pertama yang merespons surat pemberitahuan KPU. KPU memastikan akan terus melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Karawang guna memastikan data kepartaian tertata dengan baik, valid, dan akurat.

Melalui langkah tersebut, KPU Kabupaten Karawang menargetkan seluruh data partai politik telah siap dan tidak menimbulkan persoalan menjelang tahapan Pemilu 2029./if

Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Aep–Maslani: Dr. Rahmat Hidayat Djati Dorong Pemekaran Desa dan Kecamatan Karawang

Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Aep–Maslani: Dr. Rahmat Hidayat Djati Dorong Pemekaran Desa dan Kecamatan Karawang

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Rahmat Hidayat Djati, menegaskan pentingnya pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Karawang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikan Dr. Rahmat Hidayat Djati dalam Diskusi Publik “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Aep–Maslani: Antara Janji, Realita, dan Harapan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ngawarak Luhur bersama DPD KNPI Kabupaten Karawang, Sabtu (31/1/2026), bertempat di Lapak Ngopi Karawang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pusat Studi Ngawarak Luhur M. Reza Arif, Ketua DPD KNPI Karawang Faisal Muhammad, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Karawang Ridwan Salam, serta pengurus KNPI tingkat kecamatan dan OKP se-Kabupaten Karawang.

Pemekaran Wilayah Jadi Kebutuhan Mendesak

Dalam pemaparannya, Dr. Rahmat Hidayat Djati menilai bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Karawang Aep–Maslani telah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dalam menangani persoalan daerah yang kompleks. Namun, dengan kondisi 309 desa dan kelurahan yang tersebar di 30 kecamatan, tantangan pelayanan masyarakat semakin besar.

Menurutnya, secara ideal satu kecamatan membawahi sekitar 10 desa atau kelurahan, sementara jumlah penduduk ideal satu desa/kelurahan berkisar 6.000–8.000 jiwa atau sekitar 1.200 kepala keluarga.

“Di Karawang, faktanya ada desa dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000 jiwa dan kecamatan yang membawahi hingga 14 desa. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan merupakan tahapan penting menuju rencana pemekaran Kabupaten/Kota Cikampek, sebagaimana aspirasi yang juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dorong Program Samisade untuk Desa

Dalam forum tersebut, Dr. Rahmat Hidayat Djati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Karawang menyampaikan gagasan Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) kepada Kepala BAPPERIDA Karawang, Ridwan Salam.

Program Samisade dinilai penting untuk memperkuat pelayanan sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan, karena selama ini layanan sosial masih terpusat di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, sehingga desa belum memiliki sumber daya optimal dalam melayani masyarakatnya.

Sinergi Pusat dan Daerah, Pengendali Banjir Karangligar Mulai Dikerjakan

Dr. Rahmat Hidayat Djati juga mengajak Pemerintah Kabupaten Karawang agar terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama dalam penanganan persoalan infrastruktur seperti banjir dan kerusakan jalan.

Salah satu hasil nyata dari sinergi tersebut adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir Karangligar yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melalui atensi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

“Kolaborasi lintas pemerintahan adalah kunci agar persoalan klasik seperti banjir Karangligar bisa diselesaikan secara permanen,” pungkasnya.

Rahmat Hidayat Djati Dukung Penuh Program “Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional” di Karawang

Rahmat Hidayat Djati Dukung Penuh Program “Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional” di Karawang

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati: Fondasi Cetak Atlet Jabar Masa Depan di Karawang. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ambisius Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yaitu program “Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional”. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Rahmat Hidayat Djati saat melakukan kegiatan Reses Jum’at 28 Nopember 2025 di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dukungan ini menandai komitmen legislatif, khususnya Komisi I DPRD Jabar, dalam mewujudkan pemerataan fasilitas olahraga hingga ke tingkat kecamatan, termasuk di Dapil X (Karawang-Purwakarta) yang merupakan daerah pemilihannya.

Fokus Infrastruktur Cerdas: Lapangan Berkualitas, Bukan Tribun Mewah
Dalam dialog dengan konstituen di Warung Bambu, H. Rahmat Hidayat Djati menyoroti bahwa program ini merupakan solusi infrastruktur cerdas untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.

“Kami melihat ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pemerataan infrastruktur publik yang cerdas,” ujar Rahmat Hidayat Djati. “Saya sepakat dengan poin Pak Gubernur bahwa orientasinya harus pada fungsionalitas dan kualitas rumput lapangan, bukan kemewahan tribun. Pendekatan ‘kualitas lapangan diutamakan dibanding tribun mewah’ adalah langkah efisiensi anggaran yang tepat sasaran.”

Beliau menambahkan bahwa fokus pada kualitas fungsional ini mencerminkan kedewasaan dalam perencanaan anggaran, yang secara efektif menghindari tingginya biaya pemeliharaan infrastruktur megah yang sering membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terobosan Nyata Memutus Mata Rantai Ketimpangan
Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa program Satu Kecamatan Satu Lapangan Standar Nasional adalah terobosan nyata untuk memotong mata rantai ketimpangan fasilitas olahraga antara perkotaan dan perdesaan, khususnya di wilayah Karawang.

“Gagasan Kang Dedi Mulyadi ini adalah terobosan yang sangat konkret. Dengan adanya satu lapangan standar nasional di tiap kecamatan, kita sedang memotong mata rantai ketimpangan. Ini bukan proyek mercusuar sesaat, tapi fondasi mencetak atlet Jabar masa depan,” jelasnya.

Peran Komisi I: Menjamin Tata Kelola dan Status Lahan
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Jabar yang fokus pada tata kelola pemerintahan dan aset daerah, H. Rahmat Hidayat Djati menekankan pentingnya pengawasan agar program ini berjalan sukses di lapangan.

Tata Kelola Aset: Komisi I akan mendorong Camat dan Kepala Desa, termasuk di Karawang Timur, untuk terlibat aktif dalam menjaga aset publik ini. Tujuannya adalah membangun mentalitas merawat fasilitas di tengah masyarakat.

Kepastian Hukum Lahan: “Komisi I akan memastikan status lahan di setiap kecamatan ‘clean and clear’ agar pembangunan tidak sengketa dan bisa segera dieksekusi,” tutupnya, memastikan aspek legalitas lahan untuk lapangan standar nasional ini./asr

Ketua Komisi I DPRD Jabar: Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Pelopor Kampus Vokasi Penjaring SDM Unggul

Ketua Komisi I DPRD Jabar: Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Pelopor Kampus Vokasi Penjaring SDM Unggul

Persoona.id – H. Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Senat Politeknik Kepribadian Indonesia, secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Aula Kampus, Sabtu (20/09/2025). Acara ini menandai dimulainya perjalanan akademik 150 mahasiswa baru yang siap menjadi bagian dari generasi emas Indonesia 2045.

Dalam sambutannya, H. Rahmat Hidayat Djati menyampaikan optimisme bahwa kampus vokasi seperti Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia unggul. “Politeknik Kepribadian Indonesia turut berperan aktif dalam menyiapkan generasi emas yang mampu menjawab tantangan zaman melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.

Baca juga : Kang Rahmat Gelar Sosialisasi Perda Kewirausahaan Daerah, Beri Beasiswa Penuh untuk 245 Kader Muda PKB Karawang

Fokus pada Praktik dan Tiga Program Studi Unggulan
Direktur Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia, Liya Yulia, menyambut hangat para mahasiswa baru. Ia menekankan relevansi kurikulum kampus yang berfokus pada praktik. “Dengan komposisi 60% praktik dan 40% teori, kami sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini,” jelas Liya.

Politeknik ini menjadi pelopor kampus vokasi di Kabupaten Karawang dan Bekasi dengan tiga program studi unggulan:

  • Bisnis Digital (BISDIG)
  • Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL)
  • Pembangunan Perdesaan dan Ekonomi Masyarakat (PPEM)

Ketua Pelaksana PKKMB, Kiki Syarifudin, menjelaskan bahwa 150 mahasiswa baru yang terbagi dalam tiga program studi tersebut akan mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB dari pagi hingga malam.

Perkembangan Kampus dan Komitmen Beasiswa
Meskipun baru berusia tiga tahun, Politeknik Kepribadian Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat. H. Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan rasa syukurnya, “Alhamdulillah, di usia tiga tahun, kampus vokasi ini sudah memiliki sekitar 300 mahasiswa yang tersebar di tiga prodi unggulan.” Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen, manajemen, masyarakat, dan orang tua yang telah memberikan kepercayaan.

Sebagai bentuk komitmen, Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia setiap tahunnya menyediakan beasiswa penuh hingga lulus bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki semangat belajar tinggi. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan meraih gelar. /pep