If Fahmi

Total Post: 133

Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2023 oleh Rahmat Hidayat Djati

Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2023 oleh Rahmat Hidayat Djati

Karawang, 25 Januari 2025 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Kantor DPC PKB Karawang, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang telah disahkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.

Kegiatan sosialisasi melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama. Rahmat Hidayat Djati menekankan betapa pentingnya sosialisasi Perda ini sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menyatakan:

“Perda No. 5 Tahun 2023 merupakan wujud komitmen kami dalam DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.”

Perda ini diharapkan mampu meningkatkan layanan pemerintah daerah dan kualitas layanan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam pembangunan daerah. Rahmat Hidayat Djati menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Perda ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Ia mengajak semua elemen untuk berperan aktif memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan Perda, sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat akar rumput.

Baca juga : UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat

“Peran serta masyarakat adalah kunci utama. Kami ingin setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi,” tambahnya.

Baca juga : Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Rahmat Hidayat Djati berharap dapat membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya aturan yang disusun bersama. Perda No. 5 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung implementasi kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.

Sosialisasi ini menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, diharapkan regulasi ini bisa berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah./qie

Karawang Punya 798 Guru Penggerak

Karawang Punya 798 Guru Penggerak

Karawang, 23 Januari 2025 – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karawang mencatat bahwa terdapat total 798 guru penggerak yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di wilayah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dari jumlah tersebut, 219 guru penggerak berada di bawah pembinaan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

Kasi GTK Disdik Kabupaten Karawang, Dr. H. Mulyana Surya Atmaja, menjelaskan rincian jumlah guru penggerak berdasarkan jenjang pendidikan. Di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 11 orang, di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 366 orang, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 201 orang, di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 140 orang, dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 79 orang.Dari total 798 guru penggerak, sebanyak 21 orang mengajar di sekolah swasta, sementara 777 orang lainnya berstatus sebagai guru di sekolah negeri. Di antara para guru penggerak, terdapat 579 orang yang berada di bawah pembinaan Disdik, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.“

Menjadi guru penggerak memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah memiliki salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, karena mereka sudah memiliki sertifikat guru penggerak,” kata Mulyana. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi calon kepala sekolah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, termasuk memiliki NUKS, sertifikat penguatan kepala sekolah, sertifikat Diklat CKS, dan sertifikat guru penggerak.

Baca juga : Siswa SDN Karya Bakti 4 Mogok Sekolah, DPRD Karawang Instruksikan Pemda Segera Tindak Lanjut

Mulyana juga mengungkapkan bahwa jumlah guru penggerak yang telah memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) di Kabupaten Karawang mencapai 388 orang. Dari jumlah tersebut, jika dilihat berdasarkan status kepegawaian, terdapat 185 orang guru penggerak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 203 orang dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Program penggerak guru ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang. Dengan adanya sertifikat guru penggerak, diharapkan para pendidik mampu berkontribusi lebih baik dalam pengembangan pendidikan di daerah tersebut, serta mempersiapkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.(*)

Banjir Terjang Desa Karangligar, 77 Rumah Terendam

Banjir Terjang Desa Karangligar, 77 Rumah Terendam

Karawang 23 Januari 2025 – Banjir kembali melanda Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025. Ketinggian air mencapai 80 centimeter, mengakibatkan 77 rumah terendam dan mempengaruhi kehidupan 276 jiwa dari 90 kepala keluarga (KK). Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa, 21 Januari 2025.

Salah satu warga, Sarti, menjelaskan bahwa banjir mulai terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Meski air mulai menggenangi rumah, Sarti dan keluarganya memilih untuk tetap tinggal di rumah. “Belum ngungsi, nunggu tinggi,” ungkapnya, mencerminkan keputusan beberapa warga lain yang juga memilih untuk bertahan.

Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024

Menurut Kaming, petugas dari Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Karawang, banjir melanda dua dusun dan tiga rukun tetangga (RT) di Desa Karangligar. Selain curah hujan tinggi, tingginya muka air dari Sungai Cibeet dan Citarum juga berkontribusi terhadap situasi ini. “Ketinggian air yang paling tinggi adalah 80 centimeter,” jelas Kaming.

Sementara itu, sebagian warga dari RT 002 dan RT 003 telah mengungsi ke Masjid Al Ikhlas untuk mencari tempat yang lebih aman. Desa Karangligar dikenal sebagai salah satu daerah langganan banjir, sehingga warga sudah terbiasa menghadapi situasi ini.Untuk mengatasi masalah banjir yang berulang, 

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum berencana untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam pembangunan pintu air dan kolam retensi di pertemuan Sungai Cibeet dan Cidawolong. Proyek ini direncanakan akan dimulai pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp 80–100 miliar. Harapannya, inisiatif ini dapat membantu mengurangi risiko banjir di masa yang akan datang dan memberikan perlindungan bagi warga Desa Karangligar.

Dengan adanya langkah-langkah mitigasi seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang menghadapi musim hujan, dan kejadian serupa dapat diminimalisir di waktu-waktu mendatang. Pengawasan dan penanganan yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi dampak dari bencana alam tersebut bagi warga setempat.(*)

Tujuh Penerima Penghargaan Pendidikan Pesantren di Malam Anugerah NU 2025

Tujuh Penerima Penghargaan Pendidikan Pesantren di Malam Anugerah NU 2025

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan penghargaan kepada tujuh lembaga dan sosok yang berkontribusi dalam dunia pendidikan pesantren pada Malam Anugerah Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Januari 2025.Tujuh penerima anugerah pendidikan pesantren tersebut adalah:

  1. KHR Azaim Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur
  2. Pesantren Ekologi Ath Thaariq, Garut, Jawa Barat
  3. Pondok Pesantren Yaa Bunayya, Jayapura, Papua
  4. RMI-PWNU DI Yogyakarta
  5. KH Afifuddin Dimyati, Jombang, Jawa Timur
  6. Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh
  7. Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga

Penghargaan yang diberikan oleh PBNU ini berupa sertifikat penghargaan dan logam mulia, yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para penerima atau wakilnya.

Baca juga : DP3A Karawang Laksanakan Edukasi Pencegahan Kekerasan untuk Pekerja Perempuan di PT JTEKT

Dalam sambutannya, Nasaruddin mengapresiasi kegiatan Kongres Pendidikan 2025. Menurutnya, forum ini menunjukkan kualitas yang baik serta mampu menyajikan gagasan konstruktif untuk pendidikan di Indonesia. “Forum ini sangat berkualitas, sangat representatif, dan bisa menjadi referensi, apa pun yang dihasilkan dalam Kongres Pendidikan ini,” jelasnya.

Ketua Tim 7 sebagai dewan juri, KH Ulil Abshar Abdalla, mengatakan bahwa terdapat 22 nominasi pemenang penghargaan yang dibacakan malam itu. Penghargaan ini diberikan kepada lembaga dan tenaga pendidik yang bernaung di lingkungan NU. “Kategori penghargaan mencakup berbagai bidang, mulai dari PAUD hingga pendidikan tingkat menengah, serta penghargaan bagi para dosen dan ilmuwan di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama,” katanya.

Gus Ulil menambahkan, tujuan penghargaan ini adalah bentuk penghormatan dari PBNU dan Nahdliyin kepada instansi serta tenaga pendidik yang berjasa dalam pendidikan di lingkungan NU. “Semoga malam ini menjadi puncak yang menandai penganugerahan penghargaan pendidikan bagi lembaga-lembaga dan figur-figur NU yang telah berkiprah dalam pengembangan pendidikan,” tutupnya.

Baca juga : BPBD Karawang Buka Posko Siaga Bencana Akibat Hujan Deras

Sementara itu, Ketua PBNU Prof. Mohammad Mukri menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada lembaga dan sosok yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan sistem pendidikan yang terstruktur dengan baik. “Figur-figur yang menginspirasi dalam lingkup NU, seperti pesantren yang berhasil mengelola lingkungan dengan baik, juga menjadi bagian dari kriteria penghargaan,” jelasnya.

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi lebih banyak lembaga dan individu dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama.(*)

Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk mengevaluasi perizinan tambang di seluruh wilayah Jawa Barat. Banyak aktivitas tambang yang dinilai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama di kawasan lindung seperti Karawang. Rabu 22/01/2025

Karawang, yang termasuk kawasan karst (kawasan lindung), menjadi salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian serius. Aktivitas tambang di wilayah ini dinilai melanggar aturan dan memicu keresahan masyarakat. Dalam audiensi antara DPRD Karawang, DLH, dan dinas perizinan terkait, H. Rahmat menyoroti banyaknya kasus maladministrasi dalam perizinan perusahaan tambang.

Baca juga : Muhaimin Iskandar Jadi Menteri dengan Popularitas Tertinggi

“Praktik perizinan lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan maladministrasi terus mengakar di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Karawang. Ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak lingkungan,” tegas H. Rahmat Hidayat Djati.

Komisi I DPRD Jabar juga menerima laporan masyarakat yang menolak keberadaan tambang di Karawang. Salah satu kasus yang menjadi perhatian khusus adalah permasalahan perizinan PT Mas Putih Belitung, yang disebut-sebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD Jabar bersama Dinas ESDM, DLH, dan DPMPTSP berkomitmen untuk melakukan inspeksi langsung terhadap seluruh perizinan tambang di wilayah Jawa Barat. H. Rahmat memastikan pihaknya akan menindak tegas perusahaan tambang yang melanggar aturan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perusahaan tambang di Jawa Barat mematuhi aturan perizinan yang berlaku. Perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujarnya.

Tambang dan Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat

Banyak wilayah di Jawa Barat, termasuk Karawang, dikenal sebagai kawasan karst (kawasan lindung) yang tidak boleh sembarangan dijadikan lokasi tambang. Aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan memicu berbagai dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di masyarakat.

Baca juga : Jadwal Resmi Libur Sekolah Ramadhan 2025, Pemerintah Tentukan Pembelajaran Mandiri

Dengan langkah tegas yang diambil DPRD Jawa Barat, diharapkan seluruh permasalahan ini dapat segera dituntaskan, memberikan perlindungan bagi kawasan lindung, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak./hilal

Tiga Anggota DPR RI FPKB Hasil PAW Resmi Dilantik

Tiga Anggota DPR RI FPKB Hasil PAW Resmi Dilantik

Jakarta – Tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) resmi dilantik pada Selasa (21/1/2025). Ketiga anggota tersebut adalah Anisah Syakur, Muhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025.“Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945,” ujar Puan Maharani saat memimpin pelantikan.

Baca juga : Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Dasar Pelantikan dan Pengganti Antar Waktu

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik berasal dari daerah pemilihan (Dapil) di Jawa Timur, menggantikan anggota sebelumnya yang diberhentikan atau diangkat untuk jabatan lain. Berikut detailnya:

  • Anisah Syakur dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza, yang kini menjabat Wakil Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih (KMP).
  • Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman dari Dapil Jatim II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf, yang diberhentikan dari keanggotaan partai.
  • Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj, yang juga diberhentikan dari keanggotaan partai.

Harapan dari Fraksi PKB

Ketua FPKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan harapan besar kepada ketiga anggota baru ini. Ia berharap mereka dapat memperkuat tugas-tugas kedewanan FPKB dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap mereka bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” ujar Jazilul.

Baca juga : Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Komitmen sebagai Wakil Rakyat

Pelantikan ini menegaskan pentingnya pergantian antar waktu untuk menjaga keberlangsungan tugas-tugas legislatif. Sebagai wakil rakyat, ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik diharapkan dapat segera bekerja dan menjalankan amanah sesuai sumpah yang telah diucapkan.Langkah ini juga menjadi bukti komitmen partai dalam memastikan peran DPR tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi pergantian di tengah masa jabatan. Dengan dilantiknya ketiga anggota tersebut, Fraksi PKB kini memiliki kekuatan penuh untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Karawang Dorong OPD Ciptakan Inovasi Pelayanan Berbasis Kebutuhan Warga

Wakil Ketua DPRD Karawang Dorong OPD Ciptakan Inovasi Pelayanan Berbasis Kebutuhan Warga

Karawang – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang untuk menciptakan inovasi pelayanan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikan dalam keterangannya pada Selasa (21/1/2025), sebagai bagian dari upaya mendukung 100 hari program kerja bupati dan wakil bupati terpilih.

Menurut Dian, inovasi yang dilakukan oleh OPD harus mampu menyasar langsung kebutuhan warga Karawang. “OPD ini akan menawarkan inovasi pelayanan kepada bupati dan wakil bupati untuk mendukung 100 hari program kerja. Namun, saya minta itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Dian.

Dalam hal ini, Dian menekankan pentingnya langkah yang lebih konkret dari OPD untuk memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ia berharap, setiap OPD tidak hanya menunggu instruksi dari bupati, tetapi juga secara proaktif melakukan identifikasi masalah yang terjadi di lapangan. “Bupati dan Wakil Bupati ini tentunya sudah melakukan belanja masalah, namun OPD pun harus melakukan itu. Jangan sampai tidak tahu masalah dan kebutuhan warganya,” tambahnya.

Baca juga : Keributan Siswi SMP Karawang Gegara Rebutan Pria, DPRD Soroti Pendidikan

Dian menambahkan bahwa inovasi pelayanan yang ditawarkan oleh OPD tidak cukup hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif kepada bupati dan wakil bupati. Lebih jauh, inovasi tersebut harus memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Inovasi yang diminta tidak hanya sekadar ide, tetapi harus memberi dampak yang baik dan berkelanjutan. Ini harus dipikirkan matang-matang oleh para pejabat OPD,” ungkap Dian.

Sebagai bagian dari dukungannya, DPRD Karawang akan memberikan dukungan penuh terhadap program inovasi yang diusulkan selama memberikan manfaat signifikan bagi pelayanan masyarakat. “DPRD Karawang akan mendukung penuh program inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab Karawang, asalkan itu memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat,” ujar Dian.

Dengan dorongan ini, diharapkan Pemkab Karawang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif.(*)

Bupati Tegaskan Gerbang Belakang PT Chang Sin Harus Dibuka Kembali

Bupati Tegaskan Gerbang Belakang PT Chang Sin Harus Dibuka Kembali

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, didampingi Kapolres Karawang, Dandim 0604 Karawang, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala OPD, melakukan kunjungan ke PT Chang Sin Indonesia di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, pada Senin (20/1/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan penutupan gerbang belakang perusahaan yang menjadi keluhan masyarakat.

Menurut Bupati Aep, penutupan gerbang belakang PT Chang Sin berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian warga sekitar, terutama pedagang dan pemilik usaha kecil. Banyak dari mereka mengaku kehilangan pendapatan sejak gerbang tersebut tidak lagi digunakan.

Baca juga : Damkar Karawang Tangani 720 Penyelamatan: Ular, ODGJ, hingga Curhat Warga

Pihak manajemen PT Chang Sin sebelumnya menutup gerbang belakang setelah adanya gugatan dari seorang pengusaha pemilik lahan di sekitar lokasi. Gugatan itu dilayangkan dengan alasan aktivitas di gerbang belakang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

Namun, Bupati Aep menegaskan bahwa akses pintu belakang merupakan jalan umum yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat luas. “Saya sudah menyampaikan kepada jajaran manajemen untuk segera membuka pintu gerbang belakang. Pemkab akan membantu menangani permasalahan ini karena akses tersebut penting untuk masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Bupati juga menyoroti dampak positif gerbang tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Selain mempermudah akses karyawan, gerbang belakang mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa penitipan sepeda motor, dan usaha kos-kosan.

Ia memberi batas waktu satu minggu kepada manajemen PT Chang Sin untuk membuka kembali akses tersebut. Saat kunjungannya, Bupati Aep juga mendengar langsung keluhan dari masyarakat dan karyawan yang meminta agar gerbang kembali dibuka demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

“Mayoritas karyawan mendukung pembukaan gerbang karena jika hanya menggunakan pintu depan, waktu tempuh menjadi lebih jauh dan memakan waktu lama,” tutupnya.(FK-KIM Diskominfo)

Enam Siswi SMP di Karawang Dikeluarkan, Terlibat Tawuran Viral di Medsos

Enam Siswi SMP di Karawang Dikeluarkan, Terlibat Tawuran Viral di Medsos

Karawang – Enam siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karawang harus menerima sanksi tegas berupa dikeluarkan dari sekolah masing-masing setelah video tawuran mereka viral di media sosial. Kejadian ini mencoreng nama baik sekolah dan menjadi perhatian masyarakat.

Tawuran tersebut terjadi di area persawahan Desa Medan Karya, Kecamatan Tirtajaya. Peristiwa ini melibatkan pelajar dari beberapa sekolah, yaitu satu orang dari SMP Pelita Batujaya, dua orang dari SMP Satap Tirtajaya, dan tiga orang dari SMP Negeri 1 Tirtajaya. Dalam video yang beredar, terlihat perkelahian satu lawan satu yang menyebabkan luka lebam pada beberapa siswi yang terlibat.

Pertemuan dengan Pihak Sekolah dan Disdikpora

Sebelum sanksi dijatuhkan, keenam siswi tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, serta orang tua masing-masing siswi.

Baca juga : 4 Tips Hindari Anemia pada Remaja Putri dari Dinkes Karawang

Kabid Disdikpora Karawang, Yanto, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengeluarkan keenam siswi tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekam jejak mereka yang dinilai sering menimbulkan keributan di sekolah. “Langkah ini diambil sebagai bentuk pembinaan untuk memberikan efek jera dan menanamkan tanggung jawab kepada para pelajar,” ungkap Yanto.

Prosesi Permintaan Maaf dan Reaksi Orang Tua

Dalam pertemuan tersebut, keenam siswi diminta saling meminta maaf dan sujud kepada orang tua mereka sebagai bentuk penyesalan atas perbuatannya. Prosesi ini disaksikan oleh unsur Muspika setempat, termasuk kepala sekolah, Kapolsek Batujaya, dan Kapolsek Tirtajaya. Suasana haru menyelimuti momen tersebut, di mana beberapa siswi menangis menyesali perbuatannya.

Meski berat, para orang tua menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka memilih tidak memberikan komentar kepada media dan langsung meninggalkan lokasi setelah prosesi selesai.

Harapan dan Langkah Disdikpora

Disdikpora Kabupaten Karawang berharap insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi pelajar lainnya untuk menjaga sikap dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain. “Ke depan, kami akan meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan karakter dan disiplin di sekolah-sekolah,” tutup Yanto.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pembinaan moral dan pengawasan perilaku siswa sangat penting, terlebih di era digital yang memungkinkan hal-hal negatif menjadi viral dengan cepat.(*)

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan dukungannya terhadap wacana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dukungan ini disampaikan oleh Syaiful Huda saat ditemui di gedung DPRD Jawa Barat pada Sabtu, 18 Januari 2025. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengoperasian kembali Bandara Husein sangat penting untuk mendukung perekonomian Kota Bandung dan sekitarnya.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dorongan untuk mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastranegara memang datang dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan, serta kelompok masyarakat seperti pedagang di Pasar Baru. “Saya setuju jika Bandara Husein dioperasikan kembali. Pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati justru menimbulkan masalah baru, bukan solusi,” kata Syaiful Huda setelah acara Spotlight bersama Fraksi PKB DPRD Jabar.

Baca juga : Warga Indonesia Kaya Kalau Belanja Rp20 Ribu Sehari: Benarkah?

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jabar ini menambahkan, pengoperasian kembali Bandara Husein tidak hanya akan meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Sejak masih beroperasi, Bandara Husein Sastranegara telah menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaannya juga sangat mendukung berbagai sektor ekonomi seperti pedagang di Pasar Baru dan pelaku industri pariwisata di sekitar bandara.

Syaiful Huda juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengenai pentingnya menghidupkan kembali Bandara Husein. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan segera berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membahas kelanjutan dorongan ini. “Ini bukan memulai dari awal, tapi menghidupkan kembali potensi besar yang ada,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Aep Tinjau Proses Pengolahan Sampah di TPST Mekarjati Karawang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Kertajati pada Juni 2024 tercatat hanya 687 orang, jauh berkurang dibandingkan dengan kedatangan wisatawan saat Bandara Husein Sastranegara masih beroperasi. Pada Juni 2019, sebelum pandemi COVID-19, Bandara Husein mencatatkan kedatangan 8.652 wisatawan mancanegara.

Tren ini menunjukkan bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki potensi yang besar untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Jawa Barat. Oleh karena itu, Syaiful Huda berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara demi kemajuan ekonomi daerah dan sektor pariwisata yang lebih berkembang.(*)