Jakarta – Tiga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) resmi dilantik pada Selasa (21/1/2025). Ketiga anggota tersebut adalah Anisah SyakurMuhammad Hilman Mufidi, dan Muhammad Khozin. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani di sela Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-II 2024-2025.“Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945,” ujar Puan Maharani saat memimpin pelantikan.

Baca juga : Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Dasar Pelantikan dan Pengganti Antar Waktu

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan MPR Sisa Masa Jabatan 2024-2029.Ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik berasal dari daerah pemilihan (Dapil) di Jawa Timur, menggantikan anggota sebelumnya yang diberhentikan atau diangkat untuk jabatan lain. Berikut detailnya:

  • Anisah Syakur dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) menggantikan Faisol Reza, yang kini menjabat Wakil Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih (KMP).
  • Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman dari Dapil Jatim II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf, yang diberhentikan dari keanggotaan partai.
  • Muhammad Khozin dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) menggantikan Ach. Ghufron Sirodj, yang juga diberhentikan dari keanggotaan partai.

Harapan dari Fraksi PKB

Ketua FPKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan harapan besar kepada ketiga anggota baru ini. Ia berharap mereka dapat memperkuat tugas-tugas kedewanan FPKB dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Selamat kepada ketiga anggota baru Fraksi PKB yang baru saja dilantik. Saya berharap mereka bisa memperkuat tugas-tugas kedewanan di Fraksi PKB dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” ujar Jazilul.

Baca juga : Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Komitmen sebagai Wakil Rakyat

Pelantikan ini menegaskan pentingnya pergantian antar waktu untuk menjaga keberlangsungan tugas-tugas legislatif. Sebagai wakil rakyat, ketiga anggota DPR RI yang baru dilantik diharapkan dapat segera bekerja dan menjalankan amanah sesuai sumpah yang telah diucapkan.Langkah ini juga menjadi bukti komitmen partai dalam memastikan peran DPR tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi pergantian di tengah masa jabatan. Dengan dilantiknya ketiga anggota tersebut, Fraksi PKB kini memiliki kekuatan penuh untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Jawa Timur.

Karawang – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang untuk menciptakan inovasi pelayanan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disampaikan dalam keterangannya pada Selasa (21/1/2025), sebagai bagian dari upaya mendukung 100 hari program kerja bupati dan wakil bupati terpilih.

Menurut Dian, inovasi yang dilakukan oleh OPD harus mampu menyasar langsung kebutuhan warga Karawang. “OPD ini akan menawarkan inovasi pelayanan kepada bupati dan wakil bupati untuk mendukung 100 hari program kerja. Namun, saya minta itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Dian.

Dalam hal ini, Dian menekankan pentingnya langkah yang lebih konkret dari OPD untuk memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ia berharap, setiap OPD tidak hanya menunggu instruksi dari bupati, tetapi juga secara proaktif melakukan identifikasi masalah yang terjadi di lapangan. “Bupati dan Wakil Bupati ini tentunya sudah melakukan belanja masalah, namun OPD pun harus melakukan itu. Jangan sampai tidak tahu masalah dan kebutuhan warganya,” tambahnya.

Baca juga : Keributan Siswi SMP Karawang Gegara Rebutan Pria, DPRD Soroti Pendidikan

Dian menambahkan bahwa inovasi pelayanan yang ditawarkan oleh OPD tidak cukup hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif kepada bupati dan wakil bupati. Lebih jauh, inovasi tersebut harus memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Inovasi yang diminta tidak hanya sekadar ide, tetapi harus memberi dampak yang baik dan berkelanjutan. Ini harus dipikirkan matang-matang oleh para pejabat OPD,” ungkap Dian.

Sebagai bagian dari dukungannya, DPRD Karawang akan memberikan dukungan penuh terhadap program inovasi yang diusulkan selama memberikan manfaat signifikan bagi pelayanan masyarakat. “DPRD Karawang akan mendukung penuh program inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab Karawang, asalkan itu memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat,” ujar Dian.

Dengan dorongan ini, diharapkan Pemkab Karawang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif.(*)

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, didampingi Kapolres Karawang, Dandim 0604 Karawang, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala OPD, melakukan kunjungan ke PT Chang Sin Indonesia di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, pada Senin (20/1/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan penutupan gerbang belakang perusahaan yang menjadi keluhan masyarakat.

Menurut Bupati Aep, penutupan gerbang belakang PT Chang Sin berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian warga sekitar, terutama pedagang dan pemilik usaha kecil. Banyak dari mereka mengaku kehilangan pendapatan sejak gerbang tersebut tidak lagi digunakan.

Baca juga : Damkar Karawang Tangani 720 Penyelamatan: Ular, ODGJ, hingga Curhat Warga

Pihak manajemen PT Chang Sin sebelumnya menutup gerbang belakang setelah adanya gugatan dari seorang pengusaha pemilik lahan di sekitar lokasi. Gugatan itu dilayangkan dengan alasan aktivitas di gerbang belakang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

Namun, Bupati Aep menegaskan bahwa akses pintu belakang merupakan jalan umum yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat luas. “Saya sudah menyampaikan kepada jajaran manajemen untuk segera membuka pintu gerbang belakang. Pemkab akan membantu menangani permasalahan ini karena akses tersebut penting untuk masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Bupati juga menyoroti dampak positif gerbang tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Selain mempermudah akses karyawan, gerbang belakang mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa penitipan sepeda motor, dan usaha kos-kosan.

Ia memberi batas waktu satu minggu kepada manajemen PT Chang Sin untuk membuka kembali akses tersebut. Saat kunjungannya, Bupati Aep juga mendengar langsung keluhan dari masyarakat dan karyawan yang meminta agar gerbang kembali dibuka demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

“Mayoritas karyawan mendukung pembukaan gerbang karena jika hanya menggunakan pintu depan, waktu tempuh menjadi lebih jauh dan memakan waktu lama,” tutupnya.(FK-KIM Diskominfo)

Karawang – Enam siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karawang harus menerima sanksi tegas berupa dikeluarkan dari sekolah masing-masing setelah video tawuran mereka viral di media sosial. Kejadian ini mencoreng nama baik sekolah dan menjadi perhatian masyarakat.

Tawuran tersebut terjadi di area persawahan Desa Medan Karya, Kecamatan Tirtajaya. Peristiwa ini melibatkan pelajar dari beberapa sekolah, yaitu satu orang dari SMP Pelita Batujaya, dua orang dari SMP Satap Tirtajaya, dan tiga orang dari SMP Negeri 1 Tirtajaya. Dalam video yang beredar, terlihat perkelahian satu lawan satu yang menyebabkan luka lebam pada beberapa siswi yang terlibat.

Pertemuan dengan Pihak Sekolah dan Disdikpora

Sebelum sanksi dijatuhkan, keenam siswi tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, serta orang tua masing-masing siswi.

Baca juga : 4 Tips Hindari Anemia pada Remaja Putri dari Dinkes Karawang

Kabid Disdikpora Karawang, Yanto, menjelaskan bahwa keputusan untuk mengeluarkan keenam siswi tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekam jejak mereka yang dinilai sering menimbulkan keributan di sekolah. “Langkah ini diambil sebagai bentuk pembinaan untuk memberikan efek jera dan menanamkan tanggung jawab kepada para pelajar,” ungkap Yanto.

Prosesi Permintaan Maaf dan Reaksi Orang Tua

Dalam pertemuan tersebut, keenam siswi diminta saling meminta maaf dan sujud kepada orang tua mereka sebagai bentuk penyesalan atas perbuatannya. Prosesi ini disaksikan oleh unsur Muspika setempat, termasuk kepala sekolah, Kapolsek Batujaya, dan Kapolsek Tirtajaya. Suasana haru menyelimuti momen tersebut, di mana beberapa siswi menangis menyesali perbuatannya.

Meski berat, para orang tua menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka memilih tidak memberikan komentar kepada media dan langsung meninggalkan lokasi setelah prosesi selesai.

Harapan dan Langkah Disdikpora

Disdikpora Kabupaten Karawang berharap insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi pelajar lainnya untuk menjaga sikap dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain. “Ke depan, kami akan meningkatkan sosialisasi pentingnya pendidikan karakter dan disiplin di sekolah-sekolah,” tutup Yanto.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pembinaan moral dan pengawasan perilaku siswa sangat penting, terlebih di era digital yang memungkinkan hal-hal negatif menjadi viral dengan cepat.(*)

Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan dukungannya terhadap wacana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dukungan ini disampaikan oleh Syaiful Huda saat ditemui di gedung DPRD Jawa Barat pada Sabtu, 18 Januari 2025. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengoperasian kembali Bandara Husein sangat penting untuk mendukung perekonomian Kota Bandung dan sekitarnya.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dorongan untuk mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastranegara memang datang dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan, serta kelompok masyarakat seperti pedagang di Pasar Baru. “Saya setuju jika Bandara Husein dioperasikan kembali. Pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati justru menimbulkan masalah baru, bukan solusi,” kata Syaiful Huda setelah acara Spotlight bersama Fraksi PKB DPRD Jabar.

Baca juga : Warga Indonesia Kaya Kalau Belanja Rp20 Ribu Sehari: Benarkah?

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jabar ini menambahkan, pengoperasian kembali Bandara Husein tidak hanya akan meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Sejak masih beroperasi, Bandara Husein Sastranegara telah menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaannya juga sangat mendukung berbagai sektor ekonomi seperti pedagang di Pasar Baru dan pelaku industri pariwisata di sekitar bandara.

Syaiful Huda juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengenai pentingnya menghidupkan kembali Bandara Husein. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan segera berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membahas kelanjutan dorongan ini. “Ini bukan memulai dari awal, tapi menghidupkan kembali potensi besar yang ada,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Aep Tinjau Proses Pengolahan Sampah di TPST Mekarjati Karawang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Kertajati pada Juni 2024 tercatat hanya 687 orang, jauh berkurang dibandingkan dengan kedatangan wisatawan saat Bandara Husein Sastranegara masih beroperasi. Pada Juni 2019, sebelum pandemi COVID-19, Bandara Husein mencatatkan kedatangan 8.652 wisatawan mancanegara.

Tren ini menunjukkan bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki potensi yang besar untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Jawa Barat. Oleh karena itu, Syaiful Huda berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara demi kemajuan ekonomi daerah dan sektor pariwisata yang lebih berkembang.(*)

Karawang – Paskibra SMKN 1 Tirtamulya kembali menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih 3 piala sekaligus dalam ajang LKBB Gala Muda Gunakta Competition Tingkat SMP, SMA/SMK, dan Purna Sederajat Se-Indonesia Tahun 2025 yang diadakan di SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Karawang mampu bersaing di tingkat nasional. Jum’at 17 Januari 2025

Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Tirtamulya, Deni Firmansyah, menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih oleh ekstrakurikuler Paskibra atau yang dikenal dengan Basara (Barisan Satrya Garuda). Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan kedisiplinan dalam berlatih.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Kunjungi UPTD Ketenagakerjaan Bogor

“Alhamdulillah, Paskibra SMKN 1 Tirtamulya berhasil mendapatkan 3 piala pada LKBB Gala Muda Gunakta Competition. Kami meraih juara 1 Purwa, juara 3 Pasukan Terbaik, dan juara 2 Pasukan Terfavorit,” ungkap Deni.

Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga membuktikan bahwa sekolah di daerah dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar di kota. Deni menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para peserta didik yang giat berlatih dan menjaga kekompakan dalam tim.

Ketua Paskibra SMKN 1 Tirtamulya, Tasha, yang juga merupakan siswa kelas XI MPLB 2, mengaku sangat senang atas pencapaian ini. “Pastinya senang dapat juara. Semua latihan keras kami tidak sia-sia, dan kami bisa membawa nama baik sekolah,” ujarnya dengan antusias.

Komite SMKN 1 Tirtamulya, Tarma Spd, juga merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Paskibra. Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi di bidang masing-masing. “Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk berprestasi,” tuturnya.

Dengan semangat yang tinggi dan kedisiplinan yang terus dijaga, Paskibra SMKN 1 Tirtamulya semakin menunjukkan bahwa kerja keras dan kekompakan adalah kunci sukses dalam meraih prestasi. (*)

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menghadiri acara pembekalan kerja praktik (PKL) untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang Tahun Akademik 2024/2025 yang diselenggarakan di Aula Husni Hamid, Jumat (17/1/2025). Acara ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UBP Karawang dan diikuti dengan antusias oleh peserta.

Kegiatan pembekalan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting yang memberikan wawasan seputar dunia kerja dan pengembangan karir bagi mahasiswa. Di antaranya hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang, serta perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Masing-masing narasumber berbagi pengetahuan tentang pentingnya persiapan matang dalam memasuki dunia kerja, terutama bagi mahasiswa yang akan memulai Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Dengan tema “Empowering Students to be Innovative, Creative and Problem Solvers”, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam sambutannya menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan di dunia profesional. “Sebagai mahasiswa, kalian adalah generasi penerus bangsa yang harus siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Keberhasilan dalam berkarir tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan untuk berinovasi dan memecahkan masalah,” ujar Bupati Aep.

Lebih lanjut, Bupati Aep juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan pembekalan ini. Menurutnya, PKL merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Ia berharap kegiatan PKL dapat menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk memahami dinamika dunia kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aep juga mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan PKL untuk belajar dari pengalaman nyata yang mereka temui di lapangan. “Jangan hanya melihat PKL sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan mengasah keterampilan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Bupati Karawang memberikan semangat kepada mahasiswa/i yang akan memulai PKL. Ia berharap para mahasiswa dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai pijakan untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Karawang di masa depan. “Selamat berjuang untuk para mahasiswa/i, semoga sukses dalam menjalankan tugas Praktik Kerja Lapangan,” tutupnya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari mahasiswa yang sangat antusias dengan berbagai materi yang diberikan. Pembekalan PKL diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja serta mengasah keterampilan yang dapat berguna di masa depan. (FK-KIM Diskominfo)

Kota Bogor, – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan aset ke UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Kota Bogor. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi I DPRD untuk mengevaluasi kinerja dan pengelolaan aset instansi terkait, serta memastikan pelayanan yang optimal dalam pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat. Selasa 14 Januari 2025

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I, serta perwakilan dari UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini, rombongan DPRD melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan aset yang dimiliki oleh UPTD tersebut, yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

“Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perlindungan hak tenaga kerja, UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan harus memiliki sistem pengawasan yang efektif dan aset yang dikelola dengan baik. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan hal tersebut dan memberi dukungan terhadap pengelolaan yang lebih baik lagi,” ujar H. Rahmat Hidayat Djati dalam sambutannya.

Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, diharapkan dengan adanya evaluasi ini, pihak UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 dapat lebih berfokus pada peningkatan layanan bagi tenaga kerja, serta memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.

“Sebagai Komisi yang membawahi aspek pemerintahan dan hukum, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berfungsi dengan maksimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja di Jawa Barat,” tambah H. Rahmat Hidayat Djati.

Kunjungan kerja ini mendapat respons positif dari pihak UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan. Diharapkan, melalui kunjungan ini, kolaborasi antara DPRD dan instansi terkait semakin kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi tenaga kerja di Jawa Barat.

Dengan kunjungan kerja seperti ini, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat berharap dapat terus berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang berdampak positif bagi sektor ketenagakerjaan dan memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh dunia kerja./Hilal

Karawang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menggelar reses bersama ratusan pendamping desa se-Kabupaten Karawang di Rumah Makan Indo Alamsari, Senin (13/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Syaiful Huda menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Infrastruktur dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa-desa, khususnya dalam program ketahanan pangan.

“Kami akan terus melakukan follow-up terhadap agenda perjuangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Hal ini agar program ketahanan pangan yang menjadi fokus Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujar Syaiful Huda setelah kegiatan reses.

Reses Bersama Pendamping Desa dan DPRD Fraksi PKB Karawang

Menurutnya, program ketahanan pangan ini akan dimulai dari desa-desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah dialokasikan. Huda menjelaskan bahwa anggaran dana desa sebanyak 30 persen akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan, yang dapat digunakan untuk pembangunan irigasi, perbaikan jalan menuju sawah, dan kebutuhan lain yang mendukung ketahanan pangan.

Baca juga : Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

“Mandatorinya 30 persen dari total dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Penggunaan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, perbaikan jalan, dan sebagainya yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Huda juga menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. “Anggaran Kementerian PU, yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan tol dan waduk besar, kini lebih diprioritaskan untuk pembangunan irigasi sekunder dan tersier, yang langsung bermanfaat bagi lahan pertanian,” pungkasnya./didi

Karawang – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peraturan daerah terkait desa wisata, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, menggelar acara sosialisasi yang berlangsung di Alam Sari Resto Jalan Interchange Karawang Barat, Karawang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pelaku usaha / UMKM, para pegiat pariwisata dan para pegiat desa. Senin 13 Januari 2025

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh tentang peraturan daerah terkait pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian wisata desa di Kabupaten Karawang. Dalam sambutannya, H. Rahmat Hidayat Djati menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

“Desa Wisata adalah salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Namun, pengelolaan yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan adalah kunci utama untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar H. Rahmat Hidayat Djati.

Sosialisasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan penjelasan teknis mengenai isi peraturan daerah tersebut. Diskusi interaktif pun dilakukan, di mana peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan ini di lapangan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Kunjungi UPTD Ketenagakerjaan Bogor

Beberapa poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi:

Pentingnya menjaga kearifan lokal dan keunikan budaya sebagai daya tarik wisata desa.

Upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata.

Peran pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam menciptakan ekosistem desa wisata yang inklusif dan berdaya saing.

Penegakan hukum bagi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan daerah tentang desa wisata.

Peserta acara memberikan respon positif terhadap inisiatif ini, dengan harapan bahwa implementasi peraturan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor desa wisata di Karawang khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya.

H. Rahmat Hidayat Djati juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor pariwisata melalui kebijakan yang tepat sasaran dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Di Karawang itu ada banyak destinasi wisata, ada wisata pantai, gunung, sejarah, dan religi. Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami peraturan daerah dengan lebih baik sehingga tercipta sinergi yang kuat antara semua pihak untuk memajukan pariwisata di Karawang. ” tutupnya.

H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan daerah melalui kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor desa wisata./qie