Jakarta, 24 Januari 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) telah mengirimkan draf road map untuk program ambisius yang dijanjikan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program penyediaan 3 juta rumah. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai draf tersebut sangat penting untuk memperjelas langkah dan tahapan realisasi program perumahan yang menjadi prioritas nasional.
Huda menyatakan, “Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini adalah kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung program ini, namun juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada publik.
Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat
Meskipun demikian, Huda mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya memahami strategi realisasi program 3 juta rumah ini. Ia mencatat bahwa terdapat pandangan skeptis dari publik yang menganggap target ini sulit tercapai, mengingat keterbatasan lahan dan skema pendanaan yang ada. “Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi, rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.000 hingga 300.000 saja,” tambahnya.
Huda juga menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan untuk program ini. “Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap draf road map yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan.
Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024
Walau demikian, Huda menyatakan bahwa draf tersebut masih perlu diperdalam dalam rapat kerja mendatang dengan Menteri PKP. “Setidaknya, road map ini harus memuat indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan yang jelas,” tegas Huda.
Huda menilai bahwa draf yang disampaikan oleh Kementerian PKP saat ini belum memenuhi kriteria sebagai road map yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang dapat menjadi kerangka acuan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan proyek besar ini. Dengan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan program penyediaan 3 juta rumah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.(*)
