Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang menggelar konsolidasi internal serta pengukuhan pengurus baru untuk memperkuat struktur kepengurusan sekaligus mematangkan strategi menghadapi Pemilu mendatang. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, pada Minggu, 25 Oktober 2026, bertempat di Swiss-Belhotel Karawang.

Dalam arahannya, penekanan khusus diberikan pada adaptasi partai terhadap dinamika masyarakat perkotaan serta pencapaian target perolehan suara yang lebih tinggi. Lanskap politik saat ini menuntut partai untuk semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat urban, mengingat mayoritas pemilih di perkotaan kini telah mencapai persentase yang signifikan. Oleh karena itu, struktur partai dan materi pelayanan kepada masyarakat terus didorong agar adaptif dengan tren kehidupan perkotaan.

Sebagai wujud nyata kehadiran di tengah masyarakat, PKB mengoptimalkan lima program prioritas kerakyatan. Program tersebut meliputi:

  • Gerak Tanggap Darurat melalui layanan ambulan
  • Program beasiswa pendidikan
  • Foodbank,
  • Pasar murah
  • Bedah rumah PKB

Kepengurusan baru ini ditetapkan melalui SK Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Nomor 13402/DPP/01/VII/2026. Tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2026–2031. Yang sekaligus mencabut SK kepengurusan periode sebelumnya.

Baca juga : PKB Tegaskan Hari Santri Nasional 2026 Jadi Momentum Kerja Nyata, Serahkan Ambulans dan 3.000 Sertifikat Wakaf di Riau

Berikut adalah susunan lengkap pimpinan DPC PKB Kabupaten Karawang Masa Bakti 2026–2031:

Dewan Syuro :
Ketua : Kiyai H. Mahmuri Masrur
Wakil Ketua : Drs. H. A. Solihin
Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Saleh,MM
Wakil Ketua : Zeni Zaelani, beserta jajaran wakil ketua lainnya.

Sekretaris : H. Ayi Khatibul Umam
Wakil Sekretaris : M. Ali Husni, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Falahudin, S.Ag
Wakil Sekretaris : Ade Hasan, Abdullah, S.Pd.I. beserta jajaran wakil sekretaris lainnya.

Dewan Tanfidz:
Ketua: DR. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P.
Wakil Ketua : Aab Abdul Rahman
Wakil Ketua : Ade Hendrik, S.H.
Wakil Ketua : Deden Kurnia, beserta jajaran wakil ketua lainnya.

Sekretaris : Riki Sofyan, SE
Wakil Sekretaris : Ace Umay Ismail.
Wakil Sekretaris : Iif Fahmi.
Wakil Sekretaris : Nadi Masruri, beserta jajaran wakil sekretaris lainnya.

Bendahara: Mulyana, S.H.I.
Wakil Bendahara : Harry Priyatna, S.Pd
Wakil Bendahara : Maesaroh
Wakil Bendahara : Dimas Rendra Graha, beserta jajaran wakil bendahara lainnya.

Baca juga : Rahmat Hidayat Djati Dukung Usulan Riset S3 Dedi Mulyadi Terkait Ideologi Politik Sunda

Dalam rangkaian acara tersebut, seluruh pengurus yang dilantik turut menandatangani ikrar kesetiaan serta mengucapkan sumpah jabatan. Mereka berikrar untuk mendahulukan kepentingan partai, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Serta siap menjalankan organisasi secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di hadapan Mahkamah Partai dan Tuhan Yang Maha Esa./**

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertimbangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 61 Tahun 2014 yang menempatkan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai satu-satunya pintu sertifikasi klasifikasi kapal penumpang di perairan Indonesia.

Menurut Huda, salah satu langkah reformasi keselamatan pelayaran nasional yang perlu dilakukan adalah membuka akses terbatas bagi badan klasifikasi lain yang tergabung dalam International Association of Classification Societies (IACS), dengan tetap menerapkan regulasi dan pengawasan ketat untuk mencegah praktik kecurangan.

Pernyataan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut disampaikan sebagai respons atas kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Insiden itu dinilai menjadi peringatan serius bahwa keselamatan pelayaran nasional membutuhkan pembenahan menyeluruh.

“Kami memahami bahwa sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu masalah dari banyak pemicu kecelakaan kapal di Indonesia. Tapi ini merupakan hulu masalah yang memang harus diperbaiki di samping masalah lain agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut,” kata Huda kepada awak media di Jakarta, 21 Oktober 2026.

Huda juga mempertanyakan efektivitas sistem sertifikasi kelaikan kapal yang selama ini dijalankan BKI. Menurutnya, sejumlah kecelakaan kapal yang berkaitan dengan aspek teknis perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan dan sertifikasi yang berlaku.

“Biro Klasifikasi Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal di tanah air. Pertanyaannya, banyak kasus kecelakaan kapal yang dipicu aspek kelayakan teknis, mulai dari struktur kapal, permesinan, kelistrikan hingga perlengkapan keselamatan (safety equipment) yang menjadi tanggung jawab BKI. Ini salah satu masalah struktural yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Rentetan kecelakaan kapal sepanjang 2026 semakin memperkuat urgensi pembenahan keselamatan pelayaran. Pada Juli 2026, KM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar. Sebulan kemudian, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumenep, disusul kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Lombok sekitar 10 hari berselang.

Selanjutnya, KMP Virgo Transport 8 karam di Laut Jawa pada 13 September 2026. Secara keseluruhan, kecelakaan laut sepanjang Januari hingga September 2026 disebut berdampak terhadap 3.607 korban, dengan 239 orang meninggal dunia dan 203 lainnya dinyatakan hilang.

Huda menilai, posisi BKI sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional yang memiliki peran dominan dalam sertifikasi kelas kapal niaga dan penumpang perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparan.

Menurutnya, ketergantungan pada satu lembaga tanpa pembanding mutu yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, termasuk konflik kepentingan.

Baca juga : Syaiful Huda Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ingatkan Risiko Ego Sektoral Antar kementerian

“Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8, misalnya, tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh. Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal,” ujarnya.

Huda kemudian menyoroti praktik sertifikasi kapal di sejumlah negara, seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Di negara-negara tersebut, pemilik kapal dapat menggunakan jasa sejumlah badan klasifikasi yang tergabung dalam IACS, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mencontohkan Jepang, yang memiliki Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) sebagai badan klasifikasi nasional. Selain itu, pemilik kapal juga dapat menggunakan jasa badan klasifikasi internasional, seperti Lloyd’s Register, DNV, dan American Bureau of Shipping (ABS).

Karena itu, Huda mendorong Kemenhub mengkaji kemungkinan penerapan sistem serupa di Indonesia melalui revisi regulasi yang relevan. Menurutnya, keterlibatan badan klasifikasi internasional harus disertai standar teknis yang jelas, mekanisme audit, serta pengawasan ketat agar tidak mengurangi kualitas pemeriksaan dan keselamatan kapal./***

Persoona.id – Ekosistem Nahdlatul Ulama (NU) memiliki rekam jejak dan kontribusi besar dalam perkembangan kebudayaan Indonesia, termasuk kancah perfilman nasional. Peran historis dan kultural ini menjadi sorotan utama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat melalui program National Leadership Academy (NLA) dalam rangkaian menyambut Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Direktur NLA, Hasim Adnan, mengungkapkan bahwa kehidupan pesantren selama ini kerap terjebak dalam stigma sempit yang hanya mengidentikannya dengan aktivitas ibadah dan pengajian semata. Padahal, dari rahim pesantren dan ekosistem NU, lahir tokoh-tokoh besar yang turut memelopori industri film nasional.

Baca juga : Syaiful Huda Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ingatkan Risiko Ego Sektoral Antar kementerian

Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi NLA Lecture Series #2 bertajuk “Sinema, Kebudayaan, & Imajinasi Kebangsaan: Momentum Hari Santri: Merawat Tradisi, Membayangkan Indonesia” yang digelar di Creative Hall, Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1, Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026).

“Selama ini, kehidupan pesantren sering kali hanya diidentikkan dengan kegiatan mengaji, ibadah, dan aktivitas keagamaan lainnya. Padahal, kita juga memiliki sosok seperti Djamaluddin Malik yang menunjukkan bahwa pesantren dan ekosistem NU memiliki kontribusi dalam perkembangan kebudayaan, termasuk perfilman nasional,” kata Hasim kepada wartawan.

Ia menjelaskan, Djamaluddin Malik merupakan tokoh sentral sekaligus perintis perfilman Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang juga berasal dari lingkungan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU. Sayangnya, kiprah besar tersebut belum banyak diketahui publik secara luas.

“Momentum menyambut peringatan Hari Santri yang dikaitkan dengan NLA Lecture Series ini menjadi upaya untuk kembali mengangkat semangat kebudayaan sekaligus membahas bagaimana produksi film dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap masyarakat,” ujar Hasim.

Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, jajaran pengurus DPW PKB Jabar, seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, serta ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi.

Tantangan Politik Santri dan Kerja Kebudayaan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam sambutannya secara daring menyoroti dinamika politik santri yang sarat tantangan. Kendati demikian, ia optimis bahwa ruang dan peluang bagi kalangan santri untuk mengambil peran di berbagai sektor strategis nasional semakin terbuka lebar.

“Politik santri sedang mengalami situasi tidak mudah, tetapi kesempatan semakin terbuka luas,” tegas Cak Imin.

Cak Imin juga mengapresiasi kehadiran para narasumber lintas bidang yang hadir secara luring, yakni budayawan Sujiwo Tejo, sutradara film nasional Riri Riza, serta penyair senior Acep Zamzam Noor, untuk memberikan arah perjuangan PKB ke depan.

Sutradara kondang Riri Riza memperkuat diskursus tersebut dengan menegaskan bahwa perfilman nasional adalah bagian integral dari kerja kebudayaan bangsa sejak era awal kemerdekaan, di mana tokoh-tokoh NU seperti Djamaluddin Malik turut mendorong berdirinya Lesbumi pada tahun 1962.

“Jadi itulah saya pikir pesan penting dari diskusi kami tadi bahwa kita harus melihat seni, kebudayaan, dalam hal ini sinema yang saya tekuni sehari-hari, itu adalah bagian dari upaya-upaya yang telah dirintis lama di dalam kehidupan bangsa ini,” ungkap Riri. Ia berharap PKB dapat mengambil peran aktif sebagai fasilitator kebudayaan yang membawa dampak positif bagi pembentukan cara pandang masyarakat.

Merawat Mentalitas Santri dan Identitas Kebangsaan
Dari sudut pandang kesusastraan, penyair Acep Zamzam Noor mengingatkan agar peringatan Hari Santri dimaknai secara substantif. Nilai-nilai luhur dan mentalitas yang terbentuk di pesantren harus terus dipelihara ketika santri terjun dan berbaur di tengah masyarakat luas.

Baca juga : Pemprov Jabar Luncurkan Program Teater Masuk Sekolah untuk Perkuat Karakter Siswa

“Bagaimana kehidupan di pesantren, misalnya ketika keluar itu seperti agak terlepas, karena sebenarnya santri itu adalah mentalitas, karakter, dan itu sebenarnya yang harus dipelihara,” tutur Acep.

Sementara itu, budayawan Sujiwo Tejo menyoroti pentingnya merawat kebangsaan yang berbasis pada konsep bersama, bukan sekadar identitas kesukuan biologis.

“Bangsa itu konsep. Kalau Sunda itu jelas ada di darah, Jawa, Batak ada di darah. Tapi kalau bangsa Indonesia itu konsep. Karena konsep, harus dirawat,” ujar Sujiwo Tejo.

Ia juga berpesan agar penguasaan ilmu pengetahuan di era digital tetap harus dilandasi oleh adab dan penghormatan kepada guru demi melahirkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi sesama.

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pengemudi ojek online (ojol), yang di antaranya mengatur batas komisi minimal 92 persen bagi pengemudi serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kendati demikian, Huda mengingatkan agar implementasi regulasi tersebut tidak terkendala oleh ego sektoral atau lemahnya koordinasi lintas kementerian. Ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan bagi pengemudi harus benar-benar dirasakan di lapangan dan tidak berhenti sebatas norma di atas kertas.

“Jangan sampai ketika mitra pengemudi menghadapi kendala, kementerian-kementerian ini justru saling lempar tanggung jawab. Pengemudi tidak boleh menjadi korban dari rumitnya alur birokrasi antarsektor,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian

Pelaksanaan ekosistem transportasi berbasis platform digital ini melibatkan tiga kementerian utama, yakni Kementerian Perhubungan yang membidangi tarif penumpang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menangani aspek pengantaran, serta Kementerian UMKM yang mengatur ekosistem kemitraan usaha.

Huda menilai pembagian kewenangan tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar penyelesaian persoalan pengemudi tidak terhambat oleh sekat-sekat birokrasi.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dorong Pemerintah Lakukan Terobosan Hadapi Dampak El Nino

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong penguatan Sekretariat Bersama (Sekber) pengawal Perpres Ojol agar memiliki kewenangan eksekutif yang memadai. Sekber dinilai perlu berfungsi sebagai single window atau pusat kendali terpadu untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, mengaudit algoritma dan potongan komisi bersama Komdigi, sekaligus menjadi pusat pengaduan terpadu bagi asosiasi pengemudi.

Soroti Potongan Komisi dan Suspend Sepihak

Dalam kesempatan yang sama, Huda turut menyoroti berbagai persoalan klasik yang kerap dihadapi mitra pengemudi di lapangan, mulai dari dugaan potongan komisi terselubung, sanksi penonaktifan akun (suspend) sepihak oleh aplikator, hingga hambatan dalam mengakses klaim jaminan keselamatan kerja. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut memerlukan mekanisme penanganan yang cepat dan jelas tanpa prosedur berbelit-belit.

Target Aturan Turunan Rampung Akhir 2026

Selain aspek pengawasan, Huda mendesak agar kementerian terkait segera merampungkan peraturan menteri sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Ia menargetkan seluruh aturan turunan tersebut dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026 dalam satu naskah harmonisasi terpadu.

Komisi V DPR RI, lanjut Huda, akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan guna memastikan substansi regulasi berjalan konsisten, efektif di lapangan, serta benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol di seluruh Indonesia./***

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah terobosan guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang mulai dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah diminta untuk memastikan ketersediaan pasokan air, khususnya guna memenuhi kebutuhan sektor pertanian di tengah potensi ancaman kekeringan.

Meskipun curah hujan terpantau datang lebih cepat dari perkiraan semula yang diprediksikan baru turun pada November, Huda mengingatkan bahwa ketersediaan air untuk lahan pertanian masih memerlukan perhatian serius. Ia mencontohkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang masih menemukan sejumlah hektare lahan sawah belum terairi secara optimal.

Kendati demikian, Huda optimistis potensi sumber air yang ada masih dapat dimaksimalkan untuk proses pengairan melalui berbagai upaya taktis, seperti pengeboran sumur dangkal atau dalam. “Begitu ada instruksi, faktanya bisa. Artinya potensi air kita masih bisa untuk digunakan untuk proses pengairan, baik melalui pengeboran dan seterusnya,” ujar Syaiful Huda di Cikarang Utara, Sabtu (3/10).

Baca juga : BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

Sejalan dengan hal tersebut, Huda meminta sinergi yang kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi secara komprehensif. Ancaman El Nino yang sudah mulai berdampak di tengah masyarakat harus dihadapi dengan kebijakan yang responsif dan solutif.

Saat disinggung mengenai wilayah yang paling rentan, Huda menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat, menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan yang cukup besar. Sementara itu, dampak di luar Pulau Jawa dinilai lebih parah hingga berpotensi memicu persoalan lanjutan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk memitigasi risiko tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pentingnya pengadaan air berbasis terobosan. Selain optimalisasi pengeboran sumber air, upaya teknologi seperti rekayasa cuaca atau hujan buatan dinilai sangat dibutuhkan dalam situasi darurat seperti saat ini.

“Nah, dalam situasi yang semacam itu, kira-kira langkah-langkah yang sifatnya terobosan semacam pengadaan air betul-betul sangat dibutuhkan, baik melalui rekayasa hujan dan seterusnya,” pungkas Huda./***

Persoona.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Komisi V DPR RI. Menggelar kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tematik 2026 di Kantor UPTD Pertanian Karawang Timur, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Direktur Layanan Iklim BMKG, Marzuki; Kepala Stasiun BMKG Jawa Barat, Rahmat Prasetya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Rochman; Kepala UPTD Pertanian Karawang Timur; Anggota DPRD Karawang Fraksi PKB. Serta diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh pertanian.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa Sekolah Lapang Iklim ini diselenggarakan secara tematik. dengan menyasar sektor pertanian dan kelautan secara bergantian.

“Sekolah Lapang Iklim ini digelar secara tematik. Kemarin sudah digelar di Bekasi untuk para nelayan, dan hari ini digelar di Karawang untuk kelompok tani serta penyuluh pertanian dengan total 50 peserta,” ujar Huda.

Huda menekankan pentingnya akses informasi cuaca bagi para petani guna mengantisipasi perubahan iklim serta mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian di daerah.

Baca juga : DPW PKB Jabar dan DPC PKB Karawang Gelar Pasar Murah, Sembako Rp85 Ribu Dijual Rp45 Ribu

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Barat ini berharap agar para peserta dapat berperan aktif sebagai perpanjangan tangan BMKG dalam menyebarluaskan informasi iklim kepada petani lain yang belum berkesempatan hadir.

“Harapannya, peserta yang 50 orang ini bisa menjadi duta dari BMKG untuk menyampaikan hasil sekolah lapang ini ke para petani atau kelompok tani lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Layanan Iklim BMKG, Marzuki, menyambut baik kolaborasi. Ini dan berharap program edukasi iklim dapat diperluas ke berbagai wilayah lain yang belum terjangkau.

“Menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, artinya kegiatan seperti ini harapannya bisa digelar setiap tahun. Di daerah-daerah lain yang belum mendapatkan pemahaman iklim, nantinya bisa mendapatkan. Dan para petani juga bisa memanfaatkan informasi terkait iklim melalui aplikasi Si Katam,” pungkas Marzuki.**

Persoona.id – DPW PKB Jawa Barat berkolaborasi dengan DPC PKB Karawang menggelar kegiatan Pasar Murah PKB di Lapangan Sepak Bola, Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur. Minggu (20/9/2026)

Ketua DPC PKB Karawang, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mempermudah akses warga dalam mendapatkan pasokan sembako dengan harga yang jauh lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga kebutuhan di pasaran,” kata Rahmat.

Rahmat menambahkan jumlah paket sembako yang disediakan dalam kegiatan Pasar murah di sesuaikan dengan kuota wilayah.

“Jumlah paket sembako yang disediakan dalam kegiatan pasar murah biasanya disesuaikan dengan titik lokasi, kuota wilayah, serta skala acara yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau legislator PKB setempat,” jelasnya.

Rahmat berharap kegiatan tersebut menjadi wujud nyata politik pelayanan PKB yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapannya tentu kegiatan ini dapat menjadi wujud nyata politik pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh umat/rakyat, membantu menjaga daya beli masyarakat, serta mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial antara partai dengan warga,” ujarnya.

Baca juga : Soroti HUT Karawang ke-393, Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati Beberkan 5 PR Utama Pemkab Karawang

Sementara itu Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya rutin melaksanakan kegiatan Pasar murah di Kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggu di Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, kita, anggota Dewan iuran kemudian membikin program pasar murah dengan ini kita bisa langsung membantu masyarakat mengakses sembako yang relatif lebih murah,” kata Huda.

Menurut Huda, di kegiatan Pasar murah ini masyarakat bisa mendapatkan 5 liter beras dan 1 liter Minyak goreng dengan harga 45 ribu.

“Di Pasar murah ini, paket yang harganya 85 ribu kita jual 45 ribu, memang tidak semua masyarakat dapat, kami hanya membagikan satu titik itu 400 sampai 500 paket dan kami lakukan di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, seluruh anggota dewan baik Kabupaten, provinsi maupun RI semua melakukan pasar murah, kegiatan yang tadi itu kolaborasi saya dengan Kang Toleng, insya allah ini akan kita lanjutkan,” tutupnya.

Persoona.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda memberikan arahan tegas terkait arah perjuangan partai ke depan.

Huda menegaskan bahwa PKB konsisten mengusung politik nilai dan pengabdian, bukan politik pragmatis atau transaksional demi kepentingan sesaat.

Hal itu disampaikan Huda saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB serentak untuk Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (8/4).

Huda mengungkapkan Kalimantan Selatan (Kalsel) kini menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB.

Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Ketua DPW PKB Kalsel.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” kata Syaiful Huda dikutip JPNN.com, Kamis (9/4).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI ini juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk seluruh kader di Bumi Lambung Mangkurat.

“Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalsel yang telah berjuang sejak 1998. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” tuturnya.

Huda menekankan bahwa kekuatan politik PKB di Kalsel terletak pada perpaduan dua nilai utama, yakni semangat perjuangan keagamaan (religiusitas) dan nasionalisme.

Menurutnya, gerakan politik tidak akan kuat jika hanya berbasis nasionalisme semata tanpa sentuhan religiusitas.

“PKB adalah partai yang secara konsisten memadukan kedua nilai tersebut. Jika ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, jawabannya adalah PKB,” tegas legislator asal Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Huda menyatakan bahwa PKB lahir sebagai representasi politik idealisme yang berpihak pada kepentingan umat dan rakyat secara bersamaan.

Dia pun memberikan peringatan keras terhadap praktik politik pragmatis yang sering muncul di momen-momen politik.

“PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme, berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” tegasnya.

Huda optimistis, di bawah kepemimpinan baru dan soliditas kader yang ada, PKB Kalsel akan menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik transaksional.

“Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” pungkasnya./***

Persoona.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) masa bakti 2026-2031. Bertempat di Resinda Hotel, Karawang, Sabtu (04/04). Agenda besar ini menjadi momentum krusial bagi PKB untuk memperkuat struktur organisasi. Sekaligus mengesahkan arah kebijakan politik lima tahun ke depan yang berbasis pelayanan publik.

​Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda. Serta diikuti oleh 28 pengurus DPAC PKB tingkat kecamatan dan jajaran pengurus DPC PKB Karawang. Sidang pleno dipimpin oleh Kang Bro Kaisar Abu Hanifah, didampingi oleh M. Asyrof Abdik sebagai Sekretaris Sidang dan Adam Maulana sebagai pendamping.

​Transformasi Ideologi: Peduli Umat, Melayani Rakyat

​Dalam Muscab kali ini, PKB Karawang menegaskan kembali kredo “Peduli Umat, Melayani Rakyat” sebagai kompas moral organisasi. Transformasi ini menandai pergeseran orientasi partai dari sekadar mesin elektoral menjadi partai berbasis pelayanan, data, dan gerakan sosial yang hadir setiap hari di tengah masyarakat.
​”PKB harus menjadi rumah keumatan dan kerakyatan. Yang hadir melalui pelayanan nyata. Seperti bantuan kesehatan, ketahanan pangan, hingga advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat,” ungkap perwakilan pengurus dalam laporan pertanggungjawabannya.

​Capaian Strategis dan Politik Data
​Selama periode 2021-2026, PKB Karawang mencatatkan berbagai raport hijau yang signifikan, di antaranya:

  • ​Kenaikan Suara Pileg: Perolehan suara PKB di Karawang meningkat menjadi 141.176 suara (naik dari 134.361 suara pada 2019).
  • ​Kemenangan Pilkada: Sukses mengusung dan memenangkan pasangan Aep-Maslani dengan raihan 669.674 suara (55,3%).
  • ​Modernisasi Organisasi: Implementasi data-driven campaign melalui Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dan digitalisasi database kader.
  • ​Layanan Sosial Nyata: Pengoperasian ambulans GTD di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang melayani warga secara gratis. Sembilan Pilar Kerja 2026-2031
    ​Untuk lima tahun ke depan. Muscab merumuskan sembilan pokok kerja utama yang mengintegrasikan empat identitas: partai kader, partai massa, partai ide, dan partai pelayanan. Beberapa program unggulan yang disepakati meliputi:
  • ​Pelembagaan Kader Tunas Bangsa: Mengintegrasikan relawan anggota dewan ke dalam ekosistem kaderisasi resmi.
  • ​Kemandirian Ekonomi: Optimalisasi Koperasi PUMR sebagai motor ekonomi kader dan pendanaan mandiri organisasi.
  • ​Ekosistem Pelayanan Terpadu: Integrasi program Food Bank, GTD, dan BAZAS menjadi satu sistem perlindungan sosial yang solid.
  • ​Politik Data & Riset: Memperkuat pusat riset internal untuk memandu kebijakan fraksi berbasis realitas lapangan.

​Menyasar Pemilih Muda
​Menyadari struktur demografi Karawang yang didominasi usia produktif, PKB Karawang berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan. Generasi Milenial dan Gen Z kini ditempatkan sebagai aktor utama. Dalam komunikasi politik dan mobilisasi digital partai. Dengan semangat transformasi yang konsisten, PKB Kabupaten Karawang optimis dapat terus tumbuh sebagai organisasi politik. Yang dipercaya publik serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Karawang./ib