Karawang – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Karawang pada hari ini, Selasa (4/3/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari program “Gubernur Ngantor di Kabupaten/Kota,” yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi pembangunan daerah secara langsung.
Aktivitas Pertama
Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIB di Kantor Bupati Karawang, di mana Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), akan ditemani oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Kegiatan ini menjadi simbol pendekatan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat dan pemerintahan daerah.
Baca juga : Operasi Penertiban Terpadu Wujudkan Karawang Nyaman
Pertemuan Strategis
Pada pukul 10.00 WIB, KDM dijadwalkan menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Pertemuan ini akan dilaksanakan di Kantor Bupati Karawang dan akan membahas sejumlah proyek infrastruktur strategis yang sedang berjalan di Kabupaten Karawang.
Pengarahan kepada Bank BJB
Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB, Gubernur Dedi Mulyadi akan memberikan pengarahan kepada para Kepala Cabang Bank BJB se-Jawa Barat di lantai 3 Kantor Bupati Karawang. Pengarahan ini bertujuan untuk membahas sinergi perbankan dalam mendukung program pembangunan daerah yang sedang berlangsung.
Kunjungan ke Kecamatan Purwasari
Setelah pengarahan, pada pukul 12.00 WIB, KDM akan melanjutkan agendanya ke Kecamatan Purwasari untuk menyambut kedatangan Menteri Perumahan dan Kapolri. Kunjungan ini berkaitan dengan proyek perumahan bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga : Tarling Ramadan 1446 H: Wakil Bupati Maslani Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi
Rapat Sinergitas
Agenda Gubernur Dedi Mulyadi diakhiri dengan kegiatan Rapat Sinergitas yang melibatkan Kepala Daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan se-Jawa Barat. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB di Aula Husni Hamid.
Dengan rangkaian kegiatan ini, diharapkan akan terjalin koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.(FK-KIM Diskominfo)
