Persoona.id – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, DPRD Jabar Turun Langsung ke Akar Rumput
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, melaksanakan kegiatan serap aspirasi bersama 33 Ketua RT di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Dialog yang berlangsung di kawasan Perumahan Karawang Baru tersebut menitikberatkan pada pemantauan pembangunan di wilayah pemukiman, sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga di tingkat lingkungan.
Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, terutama terkait infrastruktur dasar seperti kondisi jalan lingkungan, sistem drainase untuk mengantisipasi banjir, serta penerangan jalan umum (PJU).
Selain itu, persoalan legalitas dan administrasi lahan juga mengemuka. Mengingat kawasan Perumahan Karawang Baru memiliki dinamika administratif yang cukup panjang, kepastian hukum atas aset serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat formal, tetapi juga harus hadir langsung di tengah masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan riil warga,” ujar Rahmat.
Penguatan Peran RT dan Aspirasi Sosial
Dialog juga membahas pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi dana bantuan provinsi maupun kabupaten untuk memperkuat peran RT/RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Selain itu, aspirasi terkait akses layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan. Masukan dari para Ketua RT akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
Melibatkan 33 Ketua RT menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dengan pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Melalui langkah ini, diharapkan tercipta sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga./if
