Persoona.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah secara tegas menolak wacana pemberlakuan lima hari sekolah di seluruh wilayah provinsi. Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, telah menginstruksikan seluruh Fraksi PKB di 35 kabupaten/kota agar menolak kebijakan tersebut jika diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Instruksi ini disampaikan menyusul penolakan dari berbagai tokoh pendidikan Islam, khususnya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan para pimpinan madrasah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Baca juga : PKB Soroti Putusan MK soal Pemilu: Dinilai Lampaui Konstitusi
“Dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah sudah dikumpulkan datanya. Dan Gus Yusuf berpesan, jika ada program lima hari sekolah dari masing-masing kabupaten, Fraksi PKB harus menolak,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo, H. Muh Dahlan dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Penolakan ini muncul karena kekhawatiran bahwa kebijakan lima hari sekolah akan berdampak negatif terhadap eksistensi pendidikan diniyah (madin), pesantren, dan kegiatan keagamaan berbasis masyarakat. Menurut Dahlan, wacana ini harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Ini akan kami bawa dalam forum pembahasan di lembaga legislatif. Pihak Komisi IV DPRD akan mengundang ormas-ormas seperti PCNU, PD Muhammadiyah, RMI, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya untuk menyerap aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Much Dahlan juga mengakui bahwa hingga kini belum ada dialog resmi antara DPRD dan pihak pengusul wacana, dalam hal ini PGRI Kabupaten Purworejo. Namun, ia memastikan pertemuan dan diskusi terbuka akan segera dijadwalkan.
“Kita belum ketemu langsung dengan PGRI. Tapi kita lihat, memang banyak yang menolak di kalangan masyarakat kita,” tutupnya.
Baca juga : Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi
Seperti diketahui, sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah mulai menerapkan sistem lima hari sekolah, salah satunya Kabupaten Magelang. Namun, keputusan tersebut memicu kekhawatiran akan pengurangan ruang belajar non-formal yang selama ini menjadi pilar penting pendidikan karakter berbasis keagamaan.
DPW PKB Jateng menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan keagamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa Tengah.(*)