Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Rahmat Hidayat Djati, menegaskan pentingnya pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Karawang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Dr. Rahmat Hidayat Djati dalam Diskusi Publik “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Aep–Maslani: Antara Janji, Realita, dan Harapan” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ngawarak Luhur bersama DPD KNPI Kabupaten Karawang, Sabtu (31/1/2026), bertempat di Lapak Ngopi Karawang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pusat Studi Ngawarak Luhur M. Reza Arif, Ketua DPD KNPI Karawang Faisal Muhammad, Kepala BAPPERIDA Kabupaten Karawang Ridwan Salam, serta pengurus KNPI tingkat kecamatan dan OKP se-Kabupaten Karawang.
Pemekaran Wilayah Jadi Kebutuhan Mendesak
Dalam pemaparannya, Dr. Rahmat Hidayat Djati menilai bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Karawang Aep–Maslani telah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dalam menangani persoalan daerah yang kompleks. Namun, dengan kondisi 309 desa dan kelurahan yang tersebar di 30 kecamatan, tantangan pelayanan masyarakat semakin besar.
Menurutnya, secara ideal satu kecamatan membawahi sekitar 10 desa atau kelurahan, sementara jumlah penduduk ideal satu desa/kelurahan berkisar 6.000–8.000 jiwa atau sekitar 1.200 kepala keluarga.
“Di Karawang, faktanya ada desa dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000 jiwa dan kecamatan yang membawahi hingga 14 desa. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemekaran desa, kelurahan, dan kecamatan merupakan tahapan penting menuju rencana pemekaran Kabupaten/Kota Cikampek, sebagaimana aspirasi yang juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dorong Program Samisade untuk Desa
Dalam forum tersebut, Dr. Rahmat Hidayat Djati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Karawang menyampaikan gagasan Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) kepada Kepala BAPPERIDA Karawang, Ridwan Salam.
Program Samisade dinilai penting untuk memperkuat pelayanan sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan, karena selama ini layanan sosial masih terpusat di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, sehingga desa belum memiliki sumber daya optimal dalam melayani masyarakatnya.
Sinergi Pusat dan Daerah, Pengendali Banjir Karangligar Mulai Dikerjakan
Dr. Rahmat Hidayat Djati juga mengajak Pemerintah Kabupaten Karawang agar terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama dalam penanganan persoalan infrastruktur seperti banjir dan kerusakan jalan.
Salah satu hasil nyata dari sinergi tersebut adalah pembangunan infrastruktur pengendali banjir Karangligar yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melalui atensi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dan mulai dikerjakan pada tahun 2026.
“Kolaborasi lintas pemerintahan adalah kunci agar persoalan klasik seperti banjir Karangligar bisa diselesaikan secara permanen,” pungkasnya.