Persoona.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rahmat Hidayat Djati, menyarankan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh melakukan langkah aktif dengan melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna meminimalisir dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya cukup besar.

Menurutnya, persoalan kekurangan TKD merupakan isu nasional yang saat ini dirasakan hampir seluruh daerah.

Dia menyebut kebijakan pengetatan anggaran pusat membuat dana daerah diawasi ketat dan berpotensi ditarik kembali jika terlalu lama mengendap tanpa perencanaan program yang jelas.

“Kalau dana terlalu lama mengendap di kas daerah, pasti diambil lagi. Kecuali memang mau dipakai untuk program yang jelas dan terukur,” ujar Kang Toleng—sapaan akrabnya, Senin (8/12).

Ia mengungkapkan, Kabupaten Karawang mengalami pemotongan TKD lebih dari Rp700 miliar. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Barat, total pemotongan hampir mencapai Rp4 triliun.

Jika dirata-ratakan di 27 kabupaten/kota di Jabar, setiap daerah terdampak sekitar Rp500 miliar.

“Jabar memang besar pemotongannya. Karawang stres, tapi sebenarnya jangan hanya pasrah. Harus ada upaya formal ke Kemenkeu, bukan main-main apalagi kongkalikong,” tegasnya.

Kang Toleng menilai, pemerintah daerah sejatinya masih memiliki peluang untuk mengajukan kembali anggaran, asalkan dalam bentuk program yang jelas dan sejalan dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau programnya menopang program nasional, pasti dikasih. Contohnya program 3 juta rumah, rutilahu, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu kan butuh dukungan ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga dinilai berpeluang besar. Pemerintah kabupaten, kata dia, dapat mengajukan program yang berkaitan dengan kebutuhan SD dan SMP, yang kewenangannya memang berada di daerah.

Sebagai contoh, Kang Toleng menyebut Kabupaten Bogor dan Bandung yang dinilainya cukup aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat sehingga mampu mendapatkan dukungan anggaran untuk program-program strategis.

Ia mengaku telah berencana menyampaikan langsung saran tersebut kepada Bupati Karawang.

“Ada. Kalau sudah ada waktunya, tentu akan saya sampaikan,” pungkasnya.**

Persoona.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan persetujuannya terhadap anggaran yang dialokasikan untuk penertiban saluran air dan bangunan liar (bangli) di sepanjang lahan milik Perusahaan Jasa Tirta II (PJT II) dan Jasa Marga. Keputusan ini diambil demi mengembalikan fungsi vital sungai, mengamankan aset negara, dan menjaga ketertiban serta keindahan wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang.

Persetujuan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., saat menyambangi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang. Kunjungan ini merupakan bagian dari sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun anggaran 2025.

Dukungan Penertiban Bangunan Liar di Lahan Irigasi

Menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penertiban bangli di lahan BBWS dan PJT II di sepanjang saluran irigasi dan jalan interchange – seperti yang belakangan terjadi di Desa Wadas dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur -H. Rahmat Hidayat Djati, yang akrab disapa Kang Toleng, menegaskan dukungan legislatif.

“Secara prinsip, DPRD Jawa Barat menyetujui anggaran penertiban saluran air dan bangli di sepanjang tanah PJT II dan Jasa Marga… dalam kepentingan mengembalikan fungsi sungai dan mengembalikan aset negara serta demi ketertiban dan keindahan wilayah Jawa Barat, utamanya Kabupaten Karawang,” ujar Kang Toleng.

Namun, politisi dari Dapil X Karawang–Purwakarta ini juga menekankan perlunya mengantisipasi masalah yang lebih serius di lapangan.

Mendesak Pemeriksaan Tuntas terhadap PJT II

Secara khusus, Kang Toleng menyoroti polemik terkait praktik penyalahgunaan Surat Ijin Pengelolaan Lahan (SIPAL) yang diterbitkan oleh PJT II. Dijelaskan bahwa banyak lahan yang seyogyanya diizinkan untuk keperluan pertanian, namun pada kenyataannya disalahgunakan untuk pembangunan gedung, rumah kontrakan, dan lainnya. Bahkan, ada indikasi penyewa kembali menyewakan kepada pihak ketiga, atau terjadinya jual beli lahan garapan yang tidak sesuai peruntukan.

Menyikapi temuan ini, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat ini dengan tegas mendesak adanya pemeriksaan tuntas.

“Maka tegas saya menyatakan, bahwa PJT II itu harus diperiksa sesuai aturan berlaku,” tegas Kang Toleng.

Meskipun Komisi I bermitra dengan Kantor Pertanahan (BPN) secara vertikal, beliau menggarisbawahi bahwa persoalan PJT II secara spesifik berada di bawah kewenangan Komisi IV DPRD Jawa Barat. Pemeriksaan ini diharapkan dapat menertibkan praktik penyewaan lahan yang melanggar ketentuan dan mencegah kerugian negara di masa depan.**

Persoona.id – Puncak perayaan kreativitas sineas lokal, Karawang Festival Film (KFF) 2025, sukses diselenggarakan dengan meriah pada Sabtu (15/2/2025) di Aula Plaza Pemda Karawang. Mengusung tema besar “Satu Layar Seribu Cerita”, festival tahunan ini kembali meneguhkan posisinya sebagai barometer perkembangan ekosistem perfilman di Karawang dan sekitarnya.

Ribuan cerita dari berbagai perspektif budaya, sosial, dan pendidikan menyatu dalam satu layar, dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari komunitas film, pelajar, mahasiswa, hingga perwakilan pemerintah daerah. KFF 2025 bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan ruang apresiasi yang mendorong keberanian sineas dalam mengeksplorasi narasi yang lebih humanis.

Rayakan Keberagaman Lewat Sinema

Ketua Pelaksana KFF 2025, Abdul Yusuf, menjelaskan bahwa pemilihan tema tahun ini adalah simbol dari keberagaman karya dan kebebasan berekspresi.

“Melalui tema ‘Satu Layar Seribu Cerita’, kami ingin menunjukkan bahwa setiap sineas memiliki cerita yang unik dan layak dibagikan. Festival ini menjadi ruang bersama untuk merayakan keberagaman ide dan kreativitas,” ujar Abdul Yusuf di sela-sela acara.

Abdul Yusuf juga menyoroti peningkatan kualitas visual dan penceritaan dalam karya-karya yang masuk tahun ini. Menurutnya, KFF 2025 adalah langkah awal yang krusial bagi talenta muda Karawang untuk melangkah ke panggung yang lebih besar.

“Kami melihat kualitas karya tahun ini meningkat signifikan. Harapan kami, film-film asal Karawang dapat melangkah ke festival lebih besar, baik nasional maupun internasional,” tambahnya.

Rangkaian Acara Edukatif

Selain sesi pemutaran film (screening) yang memukau penonton, KFF 2025 juga menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif untuk menunjang skill para sineas. Agenda tersebut meliputi:

Workshop Penyutradaraan: Membedah teknik visual storytelling.

Diskusi Panel Industri Kreatif: Membahas peluang distribusi film lokal.

Sesi Mentoring: Diskusi langsung bersama praktisi film nasional.

Daftar Lengkap Pemenang Karawang Festival Film 2025

Puncak acara ditandai dengan penganugerahan penghargaan bagi film-film terbaik yang telah melalui proses kurasi ketat. Berikut adalah daftar pemenang KFF 2025:

Kategori Umum:

Film Terbaik 1: Sirung

Film Terbaik 2: Nada Terakhir Tarawangsa

Film Terbaik 3: Jejakrawa

Kategori Pelajar:

Film Terbaik 1: Luka

Film Terbaik 2: #KarawangAjaDulu

Film Terbaik 3: Goyang Karuhun.

Ketua Pelaksana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport kegiatan ini, terutama teman-teman Bisnis Digital 2025 Politeknik Kepriabadian Bangsa./pep

Persoona.id – Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) Karawang sukses menyelenggarakan Workshop Tata Rias Karakter Seni Pertunjukan Tari dan Teater pada Kamis (6/11/2025). Kegiatan ini mengusung tema penting: “Tata Rias Sebagai Narasi Visual dalam Seni Pertunjukan Tari dan Teater untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Kreatif.” Workshop ini menjadi langkah nyata kolaborasi antara pelaku seni dan pemerintah daerah, didukung penuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang, dalam upaya memperkuat fondasi Ekonomi Kreatif Karawang berbasis seni budaya.

Workshop strategis ini diikuti oleh puluhan peserta yang berprofesi sebagai praktisi seni, guru Seni Budaya, pegiat teater, dan penari yang memiliki minat mendalam terhadap tata rias panggung dan seni pertunjukan. Fokus kegiatan ditekankan pada pemahaman bahwa tata rias adalah bahasa visual krusial yang berperan memperkuat karakter, emosi, dan keseluruhan narasi sebuah karya.

Tata Rias sebagai Kekuatan Ekonomi Kreatif

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Ekraf Disparbud Kabupaten Karawang, Fazriyan Wardani Adithiya, ST., M.S.E., menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Ia melihat workshop ini sebagai pendorong peningkatan profesionalisme dan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif di Karawang.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor seni pertunjukan dan tata rias di Karawang. Melalui kreativitas dan kolaborasi, kita dapat menjadikan seni sebagai bagian dari peningkatan nilai ekonomi masyarakat,” tegas Fazriyan Wardani Adithiya.

Materi workshop dibawakan oleh akademisi profesional di bidang tata rias karakter dan seni pertunjukan, Nadia Rchmaya N.B.S.Sn., M.Sn. Peserta mendapatkan wawasan mendalam dan teknik praktis merancang rias untuk berbagai jenis karakter, mulai dari tari tradisional hingga teater kontemporer, lengkap dengan sesi praktik langsung.

Mendorong Daya Saing Penata Rias Lokal

Herudin, Manager Deputy Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi Komite Ekraf Karawang, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan spesifik untuk memperkuat subsektor seni pertunjukan dan memberdayakan para make up artist (MUA) lokal.

“Kami ingin mengangkat potensi rias karakter sebagai bentuk ekspresi kreatif sekaligus peluang ekonomi. Dengan penguasaan teknik dan konsep artistik, para pelaku rias dapat berperan aktif dalam industri seni pertunjukan dan event kreatif lainnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Komite Ekraf Karawang berharap peserta tidak hanya meningkatkan wawasan, tetapi juga mampu mengaplikasikan kemampuan tata rias karakter mereka sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi aktif pada pertumbuhan Ekonomi Kreatif Karawang yang kompetitif./pep

Persoona.id – Ribuan pelari dari Karawang dan sekitarnya memadati Lapangan Karangpawitan pada Minggu (24/8/2025) untuk mengikuti Arah Running Festival 2025. Acara ini menandai sejarah baru sebagai festival lari 10 kilometer (10K) pertama yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Karawang, menarik antusiasme tinggi dari para peserta.

Baca juga : Workshop Produksi Film di Karawang Jadi Pembuka Karawang Film Festival 2025

Event ini berhasil menyedot perhatian tidak hanya dari warga lokal, tetapi juga pelari dari kota-kota tetangga seperti Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Para peserta berkompetisi dalam dua kategori utama, yaitu 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K), menunjukkan semangat olahraga yang luar biasa.

Acara dibuka secara resmi pada pukul 05.00 WIB oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, didampingi Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karawang.

Dalam sambutannya, Bupati H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi mendalam atas dipilihnya Karawang sebagai tuan rumah. “Melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa hari ini, saya juga akan membuat acara serupa. Mungkin pada momentum Hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober nanti, kita akan mengadakan lari 5K, 10K, bahkan 21K,” ujarnya.

Baca juga : Sinergi DPRD Jabar dan NTT: Komisi I Bahas Tata Kelola Pemerintahan & Optimalisasi Aset

Bupati juga menambahkan bahwa Karawang memiliki potensi besar sebagai lokasi lari, tidak hanya di area perkotaan. “Kami punya banyak rencana lokasi, termasuk menampilkan keindahan area persawahan. Karawang adalah salah satu sentra gabah dan penghasil padi terbesar di Jawa Barat dan secara nasional,” pungkasnya.

Keberhasilan Arah Running Festival ini tidak hanya mempromosikan gaya hidup sehat, tetapi juga menyoroti potensi wisata olahraga dan keindahan alam Karawang yang kaya akan persawahan. Event ini diharapkan menjadi agenda rutin yang dapat meningkatkan daya tarik Karawang di mata nasional.(*)

Persoona.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menerima kunjungan penting dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Kunjungan ini bertujuan untuk menjadikan Karawang sebagai lokasi percontohan dalam penerapan konsep Water, Energi, and Food (WEF) Nexus yang berkelanjutan. Pertemuan berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa Komplek Pemda Karawang pada Rabu (20/8/2025).

Dalam kesempatan ini, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, memaparkan secara langsung capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karawang di hadapan perwakilan Bappenas. Ia menjelaskan bahwa data menunjukkan ketahanan pangan dan gizi Karawang sangat baik, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga : Karawang Diguncang Gempa Dangkal M4,7, BMKG Imbau Masyarakat Tenang

“Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Karawang masuk dalam kelompok 6 atau sangat tahan dan bisa disebut kelompok prioritas,” ujar Bupati Aep. “IKP menunjukkan peningkatan stabil dari 84,51 persen pada 2020 menjadi 89,04 persen pada 2024.”

Kenaikan ini, lanjut Bupati Aep, menjadi indikasi kuat adanya kemajuan dalam berbagai aspek, mulai dari produksi dan distribusi pangan lokal, kesejahteraan petani, hingga edukasi gizi masyarakat.

Baca juga : Bupati Aep Buka Bimtek Pengawasan Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa di Karawang

“Ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang semakin baik,” tambahnya.

Bupati Aep juga menegaskan peran strategis Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat dalam menjaga kestabilan IKP dan ketahanan pangan nasional. Ia berharap, kolaborasi dengan Bappenas ini akan memperkuat posisi Karawang sebagai daerah percontohan yang mampu menyeimbangkan ketahanan pangan dengan aspek lingkungan dan energi.(*)

Persoona.id – Gempabumi tektonik dangkal berkekuatan magnitudo M4,7 mengguncang wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 19:54:55 WIB. Guncangan akibat gempa ini terasa hingga ke sejumlah wilayah lain, termasuk Bekasi, Jakarta, dan Bandung.

Menurut data BMKG, episenter gempabumi terletak di darat pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, tepatnya 19 km di Tenggara Kabupaten Bekasi. Kedalaman gempa tercatat 10 km, menjadikannya jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat (West Java back arc thrust).

Dampak guncangan gempa dirasakan dengan intensitas berbeda di beberapa kota. Di Bekasi, getaran terasa kuat dengan Skala Intensitas III – IV MMI, di mana getaran dirasakan nyata di dalam rumah, membuat pintu atau jendela berderik, dan dinding berbunyi.

Baca juga : Bupati Aep Buka Bimtek Pengawasan Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa di Karawang

Sementara itu, di Purwakarta, Cikarang, dan Depok, gempa dirasakan pada Skala Intensitas III MMI. Getaran juga terasa di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur dengan intensitas lebih rendah (II – III MMI). Di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak, getaran dirasakan ringan pada Skala II MMI.

Hingga saat ini, BMKG menyatakan belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan. Selain itu, satu gempa susulan dengan magnitudo M2,1 terdeteksi hingga pukul 20:35 WIB.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.(*)

Persoona.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang memberikan remisi umum kepada 928 warga binaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen istimewa ini juga diwarnai dengan pemberian Remisi Dasawarsa 2025 yang hanya diadakan setiap 10 tahun sekali, dan diterima oleh 957 orang.

Baca juga : Karawang Peringati HUT ke-80 RI, Bupati Aep Ajak Semua Pihak Bangun Kekuatan Baru Indonesia

Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Victor Nixon Toar, menjelaskan rincian pemberian remisi. Dari 928 penerima remisi umum, 889 orang di antaranya mendapatkan Remisi Umum I, sementara 25 orang mendapatkan Remisi Umum II, dan 14 orang sisanya memperoleh Remisi Umum II dengan subsider.

“Untuk besaran remisi, 150 orang mendapat potongan 1 bulan, 153 orang 2 bulan, 276 orang 3 bulan, 193 orang 4 bulan, 141 orang 5 bulan, dan 15 orang mendapat remisi 6 bulan,” jelas Christo.

Lebih lanjut, remisi umum diberikan kepada 511 orang kasus pidana umum, 391 orang kasus narkoba, 9 orang kasus tindak pidana korupsi, dan 5 orang kasus perdagangan orang. Tidak ada penerima remisi yang berasal dari kasus terorisme.

Tahun ini, pemberian Remisi Dasawarsa menjadi sorotan utama. Sebanyak 957 warga binaan mendapat keringanan masa hukuman. Rinciannya, 890 orang menerima Remisi Dasawarsa I (RD-I) dan 22 orang menerima Remisi Dasawarsa II (RD-II). Sementara itu, 16 orang menerima Remisi Dasawarsa Pidana Denda I (RDDP-I) dan 29 orang menerima Remisi Dasawarsa Pidana Denda II (RDDP-II).

Menurut Christo, pemberian remisi ini adalah bentuk apresiasi negara sekaligus motivasi agar warga binaan terus mengikuti program pembinaan. Lapas Karawang menyediakan beragam program, mulai dari pembinaan kepribadian (keagamaan, kesenian, kebangsaan) hingga pembekalan keterampilan kerja (pertanian, perikanan, bengkel motor, cukur rambut, hingga usaha roti dan kopi).

“Tujuannya agar mereka bisa mandiri ketika kembali ke masyarakat,” tambah Christo.

Baca juga : Eks Kantor Kawedanaan Rengasdengklok, Saksi Bisu Pengibaran Merah Putih Pertama di Karawang

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah kebahagiaan bagi semua, termasuk warga binaan. “Remisi ini bukan sekadar pengurangan masa hukuman, tapi juga peluang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan lebih baik,” tutur Bupati Aep.

Hingga 17 Agustus 2025, Lapas Kelas IIA Karawang menampung 1.161 penghuni, dengan rincian 113 tahanan dan 1.048 narapidana. Dari jumlah tersebut, 862 orang berasal dari Karawang.(*)

Persoona.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang berkolaborasi dalam sebuah acara gabungan yang meriah di Kecamatan Tirtamulya. Kegiatan ini memadukan Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dengan Pasar Murah dan Bazar UMKM. Acara yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Tirtamulya pada Selasa, 12 Agustus 2025, ini sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-80.

Kegiatan ini juga menjadi momen penting bagi Kejari Karawang untuk melakukan pertemuan daring dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, yang diikuti oleh seluruh Kejari di wilayah Jabar.

Kepala Kejari Karawang, Dedy Irwan Virantama, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini memungkinkan peringatan hari jadi Kejaksaan yang biasanya digelar di kantor, bisa disatukan dengan program Pemkab Karawang yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi kebanggaan bagi kita. Dengan menggabungkan Gebyar Paten dan Pasar Murah, kami bisa ikut berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat,” ungkap Dedy.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, juga mengucapkan selamat Hari Lahir Kejaksaan RI. Ia berharap kolaborasi antara Pemkab dan Kejari Karawang dapat terus terjalin, khususnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat Karawang.

Acara ini disambut antusias oleh masyarakat yang memadati area kegiatan. Berbagai layanan publik yang disediakan di Gebyar Paten, ditambah dengan keberadaan Pasar Murah dan Bazar UMKM, membuat acara ini menjadi sangat meriah dan bermanfaat.(*)

Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang sukses menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Gedung Aula Al-Jihad, Karawang, pada 10 Agustus 2025. Acara ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri 450 calon pengurus DPAC, 50 pengurus DPC, dan tim asesor. Kehadiran mencapai 92% meskipun beberapa calon berhalangan hadir.

Seleksi Menyeluruh dan Mendalam
Menurut Adam Maulana, anggota tim Ad Hoc DPW PKB Jawa Barat, Pra Musancab bukan sekadar acara formal, melainkan tahapan seleksi yang ketat. Calon pengurus menjalani verifikasi administratif dan wawancara mendalam oleh tim asesor yang terdiri dari pengurus DPC dan profesional.

Baca juga : Rahmat Hidayat Djati Reses di Karangjaya: Serap Aspirasi Infrastruktur hingga Pemekaran Desa

“Kami ingin memastikan calon pengurus memiliki pengalaman berorganisasi, pergaulan yang baik di masyarakat, dan keseriusan untuk mengemban amanah,” ujar Adam.

Setelah proses ini, berkas calon akan diserahkan ke DPW PKB Jawa Barat untuk dianalisis sebelum penentuan struktur pengurus DPAC.

Apresiasi untuk Seluruh Pihak yang Terlibat
Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, mengungkapkan bahwa persiapan Pra Musancab telah melalui sembilan kali rapat, baik di kantor DPC maupun di setiap daerah pemilihan bersama anggota DPRD PKB Karawang.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PKB Karawang yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. “Dukungan penuh dari anggota dewan sangat krusial dalam menyukseskan acara ini,” imbuhnya.

Baca juga : Syaiful Huda Minta Menteri Yandri Susanto Patuhi Putusan Ombudsman Terkait Pemecatan Ribuan Pendamping Desa

Lima anggota DPRD Karawang yang turut hadir adalah Ketua Fraksi Mulyana, S.H.I., Lili Mahali, S.Sos.I., Didin Sirojudin S.Pdi., Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Umar Al Faruq, S.Ag. Satu anggota, H. Asep Dasuki, berhalangan hadir karena sakit.

Ketua Pelaksana, Iim Fahmi, menambahkan bahwa acara berjalan lancar dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, sambutan, sesi wawancara, hingga foto bersama di photobooth per kecamatan./ben