Persoona.id Setiap pagi, Soleh Saripudin (31), warga Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sudah siap dengan peralatan jualannya. Dengan penuh semangat, ia mendorong gerobak ice cream yang kini menjadi sumber utama penghidupannya. Usaha kecil ini bukan sekadar mata pencaharian, melainkan simbol kebangkitan setelah masa sulit yang ia alami.

Baca juga : Fraksi PKB Desak Pemprov Jabar Masukkan Program Pesantren dalam RPJMD dan APBD

Soleh dulunya adalah buruh pabrik. Namun, beberapa tahun lalu, ia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat kehidupannya terpuruk. Ia mengaku sempat menjalani hari-hari penuh kekalutan selama hampir satu tahun tanpa penghasilan tetap.

“Waktu itu saya hanya memikirkan bagaimana caranya bisa kembali menafkahi istri dan dua anak saya,” ungkap Soleh.

Cahaya harapan datang ketika ia mengikuti program pemberdayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Melalui program tersebut, Soleh mendapatkan bantuan berupa satu set usaha gerobak ice cream.

“Sejak dapat bantuan usaha ice cream ini, saya merasa sangat terbantu. Saya kembali bersemangat dan tidak menyerah,” ujarnya saat ditemui tim Kemensos, Kamis (17/4/2025).

Tak butuh waktu lama, dengan kerja keras dan konsistensi, usaha Soleh mulai menunjukkan hasil. Ia tak hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, tetapi juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung.

Kini, namanya dikenal luas di lingkungan tempat tinggalnya. Pribadinya yang murah senyum, pantang menyerah, dan penuh semangat menjadikannya inspirasi bagi warga sekitar.

Baca juga : Pemkab Karawang dan Kejari Tandatangani Nota Kesepakatan Hukum Perdata dan TUN

Program pemberdayaan ini menjadi bukti nyata bahwa dengan dukungan dan kesempatan, masyarakat yang terdampak secara ekonomi bisa bangkit dan mandiri kembali. Kisah Soleh adalah salah satu dari banyak cerita sukses yang lahir dari kepedulian pemerintah melalui Kemensos.(*)

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial melalui penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini telah mencapai tahap finalisasi. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa basis data tunggal ini akan memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita bekerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kami jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS, tiap tiga bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Baca juga : Gubernur Jabar KDM Prioritaskan Konektivitas Antar Kabupaten

Minimalkan Kesalahan dan Penyaluran Lebih Akurat
Dengan adanya DTSEN, potensi kesalahan dalam penyaluran bansos dapat diminimalkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa selama ini beberapa lembaga yang berkaitan dengan perlindungan sosial memiliki data masing-masing, sehingga sering terjadi ketidaktepatan sasaran.
“Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

DTSEN merupakan hasil integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi.

Selain itu, data ini bersifat dinamis sehingga akan terus diperbarui setiap tiga bulan sekali oleh Kemensos bersama BPS, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.

Anggaran Rp75 Triliun untuk Bantuan Sosial
Gus Ipul juga menyebut bahwa Kemensos menyalurkan dana bansos sebesar Rp75 triliun per tahun dalam bentuk cash transfer langsung kepada penerima manfaat. Program utama yang masuk dalam penyaluran ini di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Baca juga : Bupati Karawang: Tidak Boleh Ada Pungutan Liar di Sekolah!

“Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos,” jelasnya.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar Kemensos untuk memastikan program bansos berbasis data yang akurat dan valid melalui DTSEN. Penggunaan data tunggal ini juga akan diatur melalui instruksi presiden sehingga menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program perlindungan sosial.

Dengan DTSEN, pemerintah optimistis penyaluran bansos akan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.***

Bekasi – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjajaki pendirian Sekolah Rakyat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini dirancang untuk membantu pelajar dari keluarga miskin ekstrem agar mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung program ini. “Bapak Presiden berencana mendirikan Sekolah Rakyat untuk siswa Sekolah Dasar di sini (STPL),” kata Agus Jabo saat meninjau lokasi, Selasa (4/2/2025).

Baca juga : DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

Pemanfaatan Lokasi Pangudi Luhur 2
Sekolah Rakyat direncanakan akan memanfaatkan kompleks Pangudi Luhur 2, yang sebelumnya digunakan sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. STPL berdiri di atas lahan seluas 16 hektare dan terbagi ke dalam tiga kompleks. Jika program ini terealisasi, layanan rehabilitasi sosial akan dialihkan ke kompleks Pangudi Luhur 1 dan 3.

Dalam kunjungannya, Agus Jabo memeriksa kondisi asrama dan ruang pendukung lainnya. Asrama telah disiapkan dengan berbagai ukuran kamar, termasuk yang terkecil berukuran 3,5 meter x 3,5 meter. Lokasi asrama ini berdekatan dengan ruang makan dan dapur yang sebelumnya digunakan oleh penerima manfaat penyandang disabilitas.

Fasilitas Pendukung Sekolah
Wamensos juga meninjau ruang kelas yang akan digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ruangan tersebut dinilai cukup layak, meskipun beberapa fasilitas tambahan seperti meja, kursi, pendingin ruangan, dan perlengkapan lainnya masih perlu dilengkapi. Area ini juga dilengkapi ruang kantor untuk tenaga pengajar serta home theater yang dapat digunakan untuk pembelajaran interaktif.

Tidak hanya itu, STPL juga memiliki fasilitas olahraga seperti:

  • Lapangan sepak bola,
  • Lapangan basket,
  • Lapangan tenis,
  • Lintasan jogging.

Di sektor kesehatan, tersedia klinik pratama dengan fasilitas seperti ambulans, ruang medis, ruang fisioterapi, serta poliklinik umum dan jiwa. Tempat ibadah, termasuk masjid dan gereja, juga tersedia di dalam kompleks.


“Kami siapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Jika nanti dibutuhkan, kami sudah siap,” ujar Agus Jabo.

Perintah Presiden untuk Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yang pertama kali disampaikan dalam rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2024). Sekolah ini dirancang untuk membantu pelajar dari keluarga miskin ekstrem, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan.

Baca juga : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Sekolah Rakyat nantinya akan berbentuk sekolah asrama (boarding school), sehingga tidak hanya memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga menjamin asupan gizi bagi para siswa.

“Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orangtuanya miskin, jangan sampai anaknya juga menjadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu.

Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan penuh dari pemerintah, pendirian Sekolah Rakyat di Bekasi diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.***

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan proses finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi tonggak penting dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Data ini ditargetkan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan optimisme bahwa DTSEN akan diumumkan dalam waktu dekat. “Pada saatnya akan diumumkan, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Gus Ipul usai pertemuan dengan Kepala BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca juga : Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Fungsi dan Pentingnya DTSEN
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat. Setelah DTSEN selesai, data penerima manfaat (PM) akan dipetakan ulang untuk mendukung berbagai program bantuan sosial.
“Intervensinya ada yang perlindungan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial,” ungkapnya.
Dengan adanya DTSEN, Kemensos juga membuka peluang penambahan daftar penerima manfaat untuk program seperti:

  • Program Keluarga Harapan (PKH),
  • Bantuan Sosial (Bansos),
  • Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Proses ini akan melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk bupati, wali kota, dan pendamping Kemensos di lapangan. “Peluangnya akan kembali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.

Pemutakhiran Data Rutin Setiap Tiga Bulan
Meskipun DTSEN telah mencapai tahap final, Gus Ipul menegaskan bahwa data ini akan terus diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sebelum penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan data tetap relevan dan dinamis.
“Data yang sudah final itu, dinamis. Tiap hari ada yang meninggal dan lahir, tiap hari ada yang pindah dan keluar negeri,” jelasnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data ini, mengingat perubahan kondisi masyarakat yang terus terjadi.

Baca juga : 1.394 Personel Amankan Aksi Honorer di DPR

DTSEN: Basis Data yang Akurat dan Terpadu
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasari, menyatakan bahwa DTSEN telah memasuki tahap akhir dan akan segera direkonsiliasi dengan berbagai sumber data lain, termasuk Dukcapil.

“Namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia, termasuk data Dukcapil,” tutur Amalia.
DTSEN diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mencegah duplikasi data. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, program sosial seperti PKH dan Bansos dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Harapan Peluncuran DTSEN
Gus Ipul menyampaikan kegembiraannya atas progres DTSEN yang sesuai dengan rencana. “Saya bergembira karena semua berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya, dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” ujarnya.
Peluncuran DTSEN diharapkan mampu menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial di Indonesia, sehingga lebih tepat sasaran dan efektif.