PKB Archives - PERSOONA

Politik
0
0
2 min read

DPC PKB Karawang Sukses Gelar Pra Musancab, Siapkan 450 Calon Pengurus DPAC

Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang sukses menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di Gedung Aula Al-Jihad, Karawang, pada 10 Agustus 2025. Acara ini merupakan langkah strategis dalam restrukturisasi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri 450 calon pengurus DPAC, 50 pengurus DPC, dan tim asesor. Kehadiran mencapai 92% meskipun beberapa calon berhalangan hadir.

Seleksi Menyeluruh dan Mendalam
Menurut Adam Maulana, anggota tim Ad Hoc DPW PKB Jawa Barat, Pra Musancab bukan sekadar acara formal, melainkan tahapan seleksi yang ketat. Calon pengurus menjalani verifikasi administratif dan wawancara mendalam oleh tim asesor yang terdiri dari pengurus DPC dan profesional.

“Kami ingin memastikan calon pengurus memiliki pengalaman berorganisasi, pergaulan yang baik di masyarakat, dan keseriusan untuk mengemban amanah,” ujar Adam.

Setelah proses ini, berkas calon akan diserahkan ke DPW PKB Jawa Barat untuk dianalisis sebelum penentuan struktur pengurus DPAC.

Apresiasi untuk Seluruh Pihak yang Terlibat
Ketua DPC PKB Karawang, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, mengungkapkan bahwa persiapan Pra Musancab telah melalui sembilan kali rapat, baik di kantor DPC maupun di setiap daerah pemilihan bersama anggota DPRD PKB Karawang.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD PKB Karawang yang telah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. “Dukungan penuh dari anggota dewan sangat krusial dalam menyukseskan acara ini,” imbuhnya.

Lima anggota DPRD Karawang yang turut hadir adalah Ketua Fraksi Mulyana, S.H.I., Lili Mahali, S.Sos.I., Didin Sirojudin S.Pdi., Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Umar Al Faruq, S.Ag. Satu anggota, H. Asep Dasuki, berhalangan hadir karena sakit.

Ketua Pelaksana, Iim Fahmi, menambahkan bahwa acara berjalan lancar dengan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, sambutan, sesi wawancara, hingga foto bersama di photobooth per kecamatan./ben

Politik
0
0
5 min read

PKB 27 Tahun: Syaiful Huda Tegaskan Momentum Lepas dari Jebakan Partai Menengah

Persoona.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini genap berusia 27 tahun. Momen ini, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Syaiful Huda, adalah waktu yang tepat bagi PKB untuk “keluar dari jebakan sebagai partai menengah atau middle party trap.”

“27 tahun merupakan usia matang bagi sebuah partai politik untuk melakukan refleksi, terutama dalam konteks naik turunnya elektabilitas di panggung demokrasi Indonesia,” ujar Syaiful dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2025).

Kebangkitan Elektabilitas dan Tantangan Pemilu 2024
Syaiful menyoroti capaian PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebutnya sebagai bukti kebangkitan partai. PKB berhasil meraih suara tertinggi sepanjang sejarah sejak berdiri pada 1998, yakni 13,2 persen dengan 68 kursi DPR RI.

Sejak pemilu pertama pada 1999, PKB memang konsisten menjadi representasi politik warga Nahdliyin. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Setelah meraih 10,6 persen suara (52 kursi) pada Pemilu 2004, elektabilitas PKB sempat terjun bebas di Pemilu 2014 dengan 8,9 persen suara atau 47 kursi. Titik balik terjadi pada Pemilu 2019 dengan perolehan 9,7 persen suara (58 kursi), hingga puncaknya melonjak pada 2024.

Meski demikian, Pemilu 2024 menjadi ujian berat bagi PKB. Selain menghadapi politik transaksional yang “brutal,” PKB juga diterpa isu delegitimasi dari elite Nahdlatul Ulama (NU), ancaman kriminalisasi terhadap sejumlah elite, serta persaingan dari partai Islam lain.

“Namun, PKB mampu keluar dari ‘lubang jarum’ dengan strategi yang tepat, yakni majunya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai kontestan dalam pemilihan presiden (pilpres),” kata Syaiful. Kehadiran Gus Muhaimin dinilai memberi efek ekor jas (coat-tail effect) yang signifikan terhadap perolehan suara PKB di berbagai tingkatan, bahkan di basis Nahdliyin sekalipun.

Memperkuat Akar Rumput dan Menjadi Solusi Rakyat
Syaiful menegaskan pentingnya konsistensi kerja politik untuk mencegah PKB terperosok dalam middle party trap. Ia mengambil pelajaran dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tersingkir dari DPR pada 2024 karena gagal beradaptasi.

Mengutip teori ilmuwan politik Giovanni Sartori, Syaiful menekankan bahwa partai harus mampu menjadi saluran ekspresi rakyat (channel of expression) sekaligus alat kontrol kekuasaan (accountability mechanism). Untuk itu, PKB perlu memperkuat dua fungsi tersebut dengan tiga langkah:

Memperkuat kaderisasi di tingkat akar rumput, tidak hanya mengandalkan elite religius.

Mendorong agenda konkret, seperti reformasi birokrasi, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan transisi energi.

Membangun narasi inklusif yang melampaui sektarianisme, serta merangkul generasi muda urban.

“PKB harus menjadi partai yang hadir sebagai solusi dalam setiap persoalan rakyat, mulai dari kenaikan harga sembako hingga ketimpangan digital,” tegas Syaiful, mengingatkan pesan Russell Dalton bahwa krisis kepercayaan terhadap partai terjadi ketika mereka hanya dianggap sebagai “mesin pemilu.”

P3PKB dan PPAK: Panduan Perjuangan Partai
Syaiful juga menjelaskan bahwa Muktamar PKB 2024 di Bali telah menetapkan dua arah strategis: Platform Perjuangan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (P3PKB) dan Program Perjuangan dan Agenda Partai (PPAK).

P3PKB mencakup 11 kluster isu prioritas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, keadilan ekologis, hingga inklusi kelompok difabel. Sementara itu, PPAK berisi program-program turunan yang akan diperjuangkan kader PKB secara berjenjang di legislatif, eksekutif, dan struktur internal partai.

Adapun 11 kluster P3PKB tersebut adalah:

Pertumbuhan dan pemerataan
Infrastruktur, konektivitas, dan desa
Keadilan ekologis
Kesehatan ibu, perempuan dan anak
Kedaulatan pangan dan kebutuhan pokok
Pemberantasan kemiskinan
Pendidikan dan kesehatan
Rumah kerja Indonesia
Generasi muda dan santri
Toleransi, minoritas, dan difabel
Keadilan dan korupsi

Sebagai contoh, pada kluster keadilan ekologis, program PPAK mencakup revisi regulasi lingkungan, penegakan hukum lingkungan, mitigasi bencana, dan pengembangan bioenergi.

Soliditas dan Pembaharuan Menuju Partai Besar
Untuk menjalankan P3PKB dan PPAK, PKB akan memperkuat tiga prinsip dasar partai: daulat partai, disiplin partai, dan pembaruan partai. Daulat partai, menurut Syaiful, menegaskan kesatuan komando dalam mewujudkan agenda partai.

“Daulat partai ini tentu mensyaratkan disiplin partai tinggi. Disiplin yang lahir atas kesadaran utuh jika ber-PKB bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan an-sich,” katanya.

Prinsip-prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam tujuh pilar kerja kelembagaan, antara lain kaderisasi ideologis, penguatan dana abadi, sistemisasi kerja fraksi, dan masifikasi kerja media partai.

Dengan 2.113 kader di legislatif, 85 kepala daerah, serta jaringan kuat di akar rumput, PKB dinilai memiliki fondasi kokoh. “Usia 27 tahun harus menjadi titik tolak bagi PKB untuk melompat lebih tinggi. PKB harus memilih: menjadi partai besar yang relevan, atau hanya menjadi pengikut dalam demokrasi yang semakin kompetitif,” tegas Syaiful.(*)

Politik
0
0
3 min read

Harlah ke-27 PKB: Presiden Prabowo Sindir Pedas Pengkritik, “Omon-omon Tanpa Keringat”

Persoona.id – Suasana peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu (23/7) malam di Jakarta, mendadak menjadi sorotan utama setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam. Di hadapan para elite politik yang memadati acara, Prabowo tak hanya memuji setinggi langit PKB yang kini merapat ke koalisi pemerintah, tetapi juga menyentil keras pihak-pihak yang ia sebut hanya bisa berkomentar tanpa ikut bekerja.

Dalam pidatonya, Prabowo secara blak-blakan menyinggung para pengkritik yang menurutnya tidak ikut “berkeringat dan berdarah-darah” dalam proses membangun bangsa.

Awalnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PKB atas sikap politiknya yang jelas. “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo, seperti dilansir dari Antara, menegaskan posisi PKB dalam koalisi pemerintah.

Namun, setelah rangkaian pujian tersebut, Prabowo mengalihkan fokus pidatonya ke dinamika politik pasca-kontestasi. Ia menyatakan bahwa kritik dan pengawasan dari luar koalisi memang dibutuhkan, namun haruslah bersifat konstruktif. Di sinilah sindiran tajam itu meluncur, mengarah pada pihak yang dinilai hanya bicara tanpa kontribusi nyata.

“Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar… Jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” tegas Presiden Prabowo, yang sontak disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Prabowo juga menegaskan bahwa kunci masa depan Indonesia yang cerah adalah persatuan dan kerja sama. Mengutip pidato dari Ketua Dewan Syuro PKB, KH Ma’ruf Amin, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ia mengajak semua pihak untuk rukun setelah kontestasi politik usai. “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok,” jelasnya.

Keyakinan akan kecerdasan rakyat Indonesia juga menjadi poin penting dalam pidatonya. “Saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh,” tambahnya.

Acara Harlah PKB ke-27 ini menjadi panggung yang menunjukkan soliditas koalisi pemerintah. Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran terlihat hadir, antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dan Plt. Ketua Umum PPP Mardiono. Kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu petinggi PDI Perjuangan, juga menjadi sorotan dan menambah bobot politis acara tersebut.(*)

Politik
0
0
2 min read

Cak Imin Lepas Ribuan Peserta PKB Run Fest 2025

Persoona.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, secara resmi melepas ribuan peserta dalam gelaran PKB Run Fest 5K 2025 di Plaza Parkir Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) PKB ke-27 yang dikemas dalam nuansa meriah, sehat, dan penuh kebersamaan. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang turut berpartisipasi dalam lari santai sejauh 5 kilometer tersebut, mulai dari komunitas disabilitas, pelajar, masyarakat umum, hingga sejumlah selebritas.

Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan pesan kebersamaan dan semangat hidup sehat kepada seluruh peserta.

“Hari ini kita bertujuan untuk satu semangat: hidup sehat, hidup bahagia. Kita semua akan bersama-sama PKB Run agar tetap sehat, bahagia, dan sejahtera,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga menekankan bahwa PKB Run bukan sekadar olahraga, tetapi momentum untuk merajut silaturahmi dan kekeluargaan lintas golongan.

“Kita berkumpul, sambung tali silaturahim dan kebersamaan dari berbagai latar belakang,” tambahnya.

Dengan gaya khas yang santai dan jenaka, Cak Imin mengundang tawa hadirin lewat candaan khasnya.

“Mari kita happy, enggak penting juara atau tidak, yang penting dapat hadiah. Semua dapat hadiah pokoknya, minimal hadiah sehat. PKB, pokoknya kita bahagia!”

Selain lomba lari, PKB Run Fest 5K 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan seperti bazar UMKM, panggung musik, dan pembagian doorprize menarik.

Acara ini menjadi ruang alternatif baru dalam politik kebangsaan yang lebih membumi, inklusif, dan membahagiakan rakyat.

PKB Run Fest menjadi wujud nyata PKB sebagai partai yang menghadirkan keceriaan dan semangat kolaborasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Perayaan puncak Harlah PKB ke-27 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2025.(*)

Politik
0
0
3 min read

DPRD Jabar dan Karawang Gandeng Kader PKB Perkuat Sosialisasi Perda Ketertiban

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, memimpin kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang berlangsung di Aula Lantai 2 DPC PKB Karawang, Jalan Kartini No. 12, Karawang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPAC PKB dari 10 kecamatan di Kabupaten Karawang: Klari, Karawang Timur, Majalaya, Purwasari, Ciampel, Karawang Barat, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Pangkalan, dan Tegalwaru. Turut hadir pula Umar Al Faruq, anggota DPRD Kabupaten Karawang, yang memberikan kontribusi penting dalam dialog antar kader dan anggota legislatif.

Dalam sambutannya, Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa Perda No 5 Tahun 2021 menjadi landasan hukum strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial di masyarakat. Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat dan partai politik dalam menyebarluaskan pemahaman perda ini adalah hal mutlak.

“Perda Nomor 5 Tahun 2021 adalah landasan hukum yang mengatur ruang hidup kita bersama agar tertib, aman, dan saling melindungi. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan secara masif dan partisipatif,” tegasnya.

Rahmat juga menekankan peran kader partai sebagai jembatan antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jabar dalam menyinergikan regulasi daerah dengan dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Dalam sesi dialog, Seia Piantara, perwakilan dari DPAC PKB Karawang Timur, menyampaikan keprihatinan terkait maraknya premanisme di tengah masyarakat. Ia mempertanyakan strategi implementasi perda tersebut dalam konteks sosial yang nyata.

“Bagaimana implementasi Perda No 5 Tahun 2021 bisa kita jalankan sebagai kader partai, terutama dalam menghadapi situasi masyarakat yang marak dengan premanisme?” ujarnya.

Menjawab hal itu, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa Perda No 5/2021 memberi dasar hukum yang jelas untuk penindakan terhadap premanisme, serta membuka ruang kolaborasi antara masyarakat, aparat, dan tokoh lokal.

“Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh. Kita sebagai kader partai harus hadir sebagai pelopor ketertiban, pelindung masyarakat, dan jembatan solusi. Kekuatan perda ini harus dimanfaatkan secara aktif dan kolektif,” tegasnya.

Umar Al Faruq menambahkan bahwa dalam situasi sosial seperti ini, kader partai tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus mengambil peran nyata.

“Premanisme adalah tantangan nyata di masyarakat. Edukasi warga, komunikasi dengan aparat, dan keteladanan kader adalah langkah konkret untuk menjaga ketertiban. Kader harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari diamnya keadaan,” kata Umar.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, yang menggali lebih dalam hambatan dan strategi implementasi Perda di wilayah Karawang. Antusiasme para peserta menunjukkan bahwa semangat untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib masih sangat tinggi.(Iif)

Politik
0
0
2 min read

PKB Soroti Putusan MK soal Pemilu: Dinilai Lampaui Konstitusi

Persoona.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan keprihatinannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terkait sistem pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK tersebut mengatur pemisahan antara pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (kepala daerah dan DPRD), yang akan berlaku mulai Pemilu 2029. Menurut Cucun, langkah MK ini justru berpotensi bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan serentak setiap lima tahun.

“Kalau PKB, kita nunggu, nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Cucun menilai MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai penjaga konstitusi, karena memutus hal yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif).

“Putusannya sudah melebihi undang-undang, konstitusi. Konstitusi pemilu itu lima tahun sekali secara serentak. Masa penjaga konstitusi, justru konstitusinya yang dilanggar,” tegasnya.

Seperti diketahui, MK dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pemisahan pemilu dilakukan untuk menghindari dominasi isu nasional terhadap isu pembangunan daerah. Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan pentingnya agar pembangunan daerah tidak terpinggirkan dalam hiruk-pikuk pemilu nasional.

“Masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu pembangunan nasional,” jelas Saldi dalam sidang pembacaan putusan.

Meski demikian, PKB menilai putusan ini akan memicu kerumitan baru dalam tata kelola pemilu dan berpotensi menciptakan beban logistik, anggaran, serta kerancuan jadwal pelaksanaan demokrasi elektoral ke depan.

Cucun menyatakan bahwa PKB menunggu konsolidasi antarpartai politik sebelum menyikapi lebih lanjut keputusan MK ini. Ia berharap ada ruang evaluasi yang melibatkan semua elemen bangsa demi menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Kita berharap ke depan, ada ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan dan meninjau ulang sistem pemilu agar tetap sejalan dengan konstitusi dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(*)

Politik
0
0
2 min read

Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengaku terkejut dengan kabar rencana kenaikan tarif transportasi online (ojol) yang disebut telah masuk tahap akhir kajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pernyataannya kepada media, Huda menyayangkan bahwa pihaknya di Komisi V DPR belum pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas tersebut.

“Terus terang kami di Komisi V DPR RI belum pernah diajak komunikasi oleh Kementerian Perhubungan tentang rencana kenaikan tarif transportasi online. Jadi, kami agak kaget mendengar pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa kajian ini sudah hampir final,” ujar Huda, dilansir laman Kompas.com Selasa (1/7/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan kajian final terkait kenaikan tarif ojol, dengan besaran peningkatan berkisar antara 8 hingga 15 persen tergantung pada zona wilayah.

Menurut Huda, kebijakan ini terlalu strategis untuk diputuskan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa penentuan tarif transportasi online tidak hanya berdampak pada mitra pengemudi, tetapi juga jutaan pengguna di seluruh Indonesia.

“Pengguna transportasi online per Mei 2025 diperkirakan mencapai 147 juta jiwa. Jumlah ini sangat besar dan harus dipertimbangkan secara serius. Keputusan seperti ini semestinya melibatkan semua stakeholder, termasuk DPR,” jelasnya.

Huda juga mengingatkan bahwa jika kenaikan tarif dianggap memberatkan, maka ada potensi besar masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi yang justru bisa memperparah kemacetan dan menurunkan pendapatan mitra pengemudi sendiri.

“Ini simalakama. Di satu sisi, kita ingin meningkatkan kesejahteraan driver, tapi di sisi lain harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tidak seimbang bisa berdampak sosial dan ekonomi yang luas,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjut, Komisi V DPR berencana segera meminta klarifikasi kepada Kemenhub dan mendorong agar setiap kebijakan berbasis data, riset, serta mendengarkan aspirasi publik.

“Kami dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut dan memastikan bahwa jika ada kenaikan tarif, maka benar-benar berdasar pada kajian yang objektif,” tutup Huda.(*)

Politik
0
0
2 min read

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri tidak memiliki alasan untuk takut dievaluasi, selama mereka bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.
“Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Huda menegaskan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.
“Kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi,” jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo, tidak akan ada alasan untuk takut dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.
“Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat,” sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.
“Ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo menyampaikan pesan tegas dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102. Prabowo mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi.***

Literasi Kita
0
0
4 min read

Opini: PKB dan Peluang Emas Menghadapi Pemilu 2029

Catatan M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua Umum DPP PKB

Peluang dan Tantangan Bagi PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki Pemilu 2029 dengan peluang besar untuk memperkuat posisinya di kancah politik nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Transformasi dari partai berbasis tradisional menjadi kekuatan politik modern yang relevan dan visioner menjadi sebuah keharusan. Dalam dunia politik yang semakin kompetitif, langkah setengah hati tidak akan cukup untuk meraih kemenangan. PKB perlu mengusung revolusi narasi, strategi, dan aksi yang berani untuk memimpin perubahan di era baru ini.

Menarik Perhatian Pemilih Muda

Perubahan demografi yang signifikan, di mana pemilih muda akan mendominasi 60 persen populasi pada Pemilu 2029, menuntut PKB untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih segara dan berbasis ide. Dengan lebih dari 56 persen penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan, generasi muda yang pragmatis ini menuntut solusi nyata untuk isu-isu yang relevan dalam kehidupan mereka. Tanpa perubahan besar, PKB berisiko tertinggal oleh partai-partai lain yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Narasi Baru: “PKB Beda, PKB Berani

”Dalam konteks ini, narasi baru adalah kunci untuk menarik perhatian pemilih. PKB harus melangkah keluar dari identitasnya sebagai partai berbasis agama dan menawarkan diri sebagai partai yang memiliki ide-ide besar. Mengadopsi nasionalisme hijau dan menggabungkan isu keberlanjutan lingkungan dengan keadilan sosial dapat menjadi langkah cerdas untuk memimpin narasi politik hijau di Indonesia. Dengan menawarkan solusi progresif—seperti transisi energi yang memberdayakan masyarakat kecil dan reformasi pendidikan berbasis teknologi—PKB dapat menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi tantangan bangsa.

Rebranding Total untuk Menyentuh Semua Golongan

PKB tidak boleh terpaku pada identitas Nahdliyyin saja. Untuk berkembang, rebranding total menjadi keharusan. PKB harus menjadi partai inklusif yang mampu menarik perhatian semua golongan, dari masyarakat pedesaan hingga profesional muda di perkotaan. Mengadopsi strategi yang mencontoh Partai Buruh di Inggris yang berhasil mentransformasi citra mereka menjadi kekuatan politik progresif adalah contoh yang perlu dicontoh oleh PKB.

Transformasi Digital: Menciptakan Keterhubungan yang Lebih Baik

Di era modern ini, pemahaman yang baik tentang pemilih adalah kunci keberhasilan. PKB seharusnya bertransformasi menjadi partai data-driven dan mengembangkan PKB DataLab untuk memetakan perilaku pemilih hingga tingkat desa. Dengan memanfaatkan teknologi, PKB bisa menyusun strategi kampanye yang lebih terarah dan efisien. Aplikasi PKB Connect dapat menjadi platform untuk menghubungkan kader partai dengan rakyat, memfasilitasi aspirasi, dan meningkatkan keterlibatan politik.

Penguasaan Narasi Perkotaan

Melihat urbanisasi yang pesat, pemilih perkotaan menjadi medan pertempuran politik yang strategis. PKB harus memimpin narasi perkotaan dengan kebijakan konkret yang menyentuh isu-isu seperti transportasi, perumahan, dan ekonomi kreatif. Melalui program revitalisasi yang berbasis keberlanjutan, PKB dapat menarik minat pemilih urban dan menjadi partai yang relevan bagi generasi muda.

Menjadi “Pabrik” Pemimpin Masa Depan

Akhirnya, PKB harus memanfaatkan momentum ini untuk menjadi lebih dari sekadar partai politik. Dengan program seperti PKB Leadership Incubator, partai ini dapat melatih kader muda dalam kepemimpinan dan komunikasi publik. Memberikan 50 persen kursi calon legislatif kepada generasi muda akan menunjukkan keseriusan PKB dalam menciptakan perubahan dan membangun masa depan.

Kesimpulan: Saatnya Melompat, Bukan Melangkah

Pemilu 2029 adalah momentum penting bagi PKB untuk menciptakan sejarah baru. Dengan narasi yang berani, rebranding total, transformasi digital, penguasaan isu perkotaan, dan revolusi kaderisasi, PKB memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia. “Hidupkan Harapan, Gerakkan Perubahan” bisa menjadi lebih dari sekadar slogan; ini adalah deklarasi visi besar untuk masa depan bangsa. Saatnya PKB melompat ke era baru dan menjadi motor serta pemimpin perubahan yang visioner untuk rakyat Indonesia.

Politik
0
0
2 min read

Inagurasi Kemenangan PKB Jawa Barat 2024

Bekasi, 7 Desember 2024 – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merayakan keberhasilannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan menggelar acara Inagurasi Kemenangan di Nuanza Hotel & Convention, Kota Bekasi. Dalam acara tersebut, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Imin, mengukuhkan delapan kader terpilih sebagai pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.Acara inagurasi ini menjadi momen penuh harapan dan komitmen bagi kader PKB. Dalam sambutannya, Gus Imin menegaskan pentingnya mengemban amanah partai dengan penuh tanggung jawab. Ia mengucapkan ikrar setia kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945, serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami siap mengemban tugas ini demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, juga menyampaikan rasa syukur atas kemenangan PKB di Jawa Barat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilkada 2024. Huda mengungkapkan bahwa PKB berhasil menempatkan 177 kader di berbagai lembaga legislatif, termasuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. “PKB di Jawa Barat menang di 15 kabupaten/kota, dan 8 di antaranya adalah kader kita sendiri,” jelasnya.Kedelapan kader PKB yang terpilih dalam Pilkada 2024 adalah:

Dadang Supriatna: Bupati Kabupaten Bandung terpilih
Erwin: Wakil Wali Kota Bandung terpilih
Siti Farida: Wakil Wali Kota Kota Cirebon terpilih
H. Andreas: Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi terpilih
Iip Miftahul Faoz: Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya terpilih
Chandra Rahmansyah: Wakil Wali Kota Depok terpilih
H. Supriana: Wakil Wali Kota Banjar terpilih
Letkol Inf (Purn) Ngatiyana: Wali Kota Cimahi terpilih

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanudin Wahid, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kemenangan PKB di Jawa Barat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi partai dalam memajukan daerah.Dengan pengukuhan ini, diharapkan kader-kader PKB dapat bekerja lebih keras dan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. PKB bertekad untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, serta menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong di antara seluruh kader dan masyarakat.(*)

Latest post

Popular Posts

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1563)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (975)

Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga Tiket dan Jadwal Kereta Cepat Whoosh ke Stasiun Karawang (775)

Kabupaten Karawang Terima Dana Desa Rp358,978 Miliar Tahun 2025 (695)

DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023 (587)

Daftar Nilai Rata-rata SNBP UNSIKA 2025 untuk Semua Jurusan (549)

Masjid Agung Karawang: Saksi Sejarah Islam di Jawa Barat (544)

Inagurasi Politeknik Kepribadian Pilih Pemimpin Baru Mahasiswa Periode 2025-2026 (491)

Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024 (490)

Sejarah Awal Berdirinya Karawang dan Peranannya dalam Lintas Zaman (421)

Stay Connected

Popular Tags

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1563)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (975)

Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga Tiket dan Jadwal Kereta Cepat Whoosh ke Stasiun Karawang (775)