PKB Soroti Putusan MK soal Pemilu: Dinilai Lampaui Konstitusi

PKB Soroti Putusan MK soal Pemilu: Dinilai Lampaui Konstitusi

Persoona.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan keprihatinannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terkait sistem pemilu nasional dan daerah.

Putusan MK tersebut mengatur pemisahan antara pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (kepala daerah dan DPRD), yang akan berlaku mulai Pemilu 2029. Menurut Cucun, langkah MK ini justru berpotensi bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan serentak setiap lima tahun.

Baca juga : Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi

“Kalau PKB, kita nunggu, nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Cucun menilai MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai penjaga konstitusi, karena memutus hal yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif).

“Putusannya sudah melebihi undang-undang, konstitusi. Konstitusi pemilu itu lima tahun sekali secara serentak. Masa penjaga konstitusi, justru konstitusinya yang dilanggar,” tegasnya.

Seperti diketahui, MK dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa pemisahan pemilu dilakukan untuk menghindari dominasi isu nasional terhadap isu pembangunan daerah. Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan pentingnya agar pembangunan daerah tidak terpinggirkan dalam hiruk-pikuk pemilu nasional.

“Masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu pembangunan nasional,” jelas Saldi dalam sidang pembacaan putusan.

Meski demikian, PKB menilai putusan ini akan memicu kerumitan baru dalam tata kelola pemilu dan berpotensi menciptakan beban logistik, anggaran, serta kerancuan jadwal pelaksanaan demokrasi elektoral ke depan.

Baca juga : 20 Tahun Kekeringan di Kiarajaya Karawang Segera Berakhir, Air Bersih Mulai Disuplai

Cucun menyatakan bahwa PKB menunggu konsolidasi antarpartai politik sebelum menyikapi lebih lanjut keputusan MK ini. Ia berharap ada ruang evaluasi yang melibatkan semua elemen bangsa demi menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Kita berharap ke depan, ada ruang yang lebih luas untuk mendiskusikan dan meninjau ulang sistem pemilu agar tetap sejalan dengan konstitusi dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(*)

Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi

Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengaku terkejut dengan kabar rencana kenaikan tarif transportasi online (ojol) yang disebut telah masuk tahap akhir kajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pernyataannya kepada media, Huda menyayangkan bahwa pihaknya di Komisi V DPR belum pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas tersebut.

Baca juga : 20 Tahun Kekeringan di Kiarajaya Karawang Segera Berakhir, Air Bersih Mulai Disuplai

“Terus terang kami di Komisi V DPR RI belum pernah diajak komunikasi oleh Kementerian Perhubungan tentang rencana kenaikan tarif transportasi online. Jadi, kami agak kaget mendengar pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa kajian ini sudah hampir final,” ujar Huda, dilansir laman Kompas.com Selasa (1/7/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan kajian final terkait kenaikan tarif ojol, dengan besaran peningkatan berkisar antara 8 hingga 15 persen tergantung pada zona wilayah.

Menurut Huda, kebijakan ini terlalu strategis untuk diputuskan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa penentuan tarif transportasi online tidak hanya berdampak pada mitra pengemudi, tetapi juga jutaan pengguna di seluruh Indonesia.

“Pengguna transportasi online per Mei 2025 diperkirakan mencapai 147 juta jiwa. Jumlah ini sangat besar dan harus dipertimbangkan secara serius. Keputusan seperti ini semestinya melibatkan semua stakeholder, termasuk DPR,” jelasnya.

Huda juga mengingatkan bahwa jika kenaikan tarif dianggap memberatkan, maka ada potensi besar masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi yang justru bisa memperparah kemacetan dan menurunkan pendapatan mitra pengemudi sendiri.

“Ini simalakama. Di satu sisi, kita ingin meningkatkan kesejahteraan driver, tapi di sisi lain harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tidak seimbang bisa berdampak sosial dan ekonomi yang luas,” tambahnya.

Baca juga : Bupati Karawang Tegaskan Larangan Pungutan dalam Penerimaan Siswa Baru 2025

Sebagai langkah lanjut, Komisi V DPR berencana segera meminta klarifikasi kepada Kemenhub dan mendorong agar setiap kebijakan berbasis data, riset, serta mendengarkan aspirasi publik.

“Kami dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut dan memastikan bahwa jika ada kenaikan tarif, maka benar-benar berdasar pada kajian yang objektif,” tutup Huda.(*)

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri tidak memiliki alasan untuk takut dievaluasi, selama mereka bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.
“Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Huda menegaskan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.
“Kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi,” jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo, tidak akan ada alasan untuk takut dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.
“Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat,” sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.
“Ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Baca juga : Banggar DPRD Karawang Desak Transparansi Efisiensi Anggaran 2025

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo menyampaikan pesan tegas dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102. Prabowo mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi.***

Opini: PKB dan Peluang Emas Menghadapi Pemilu 2029

Opini: PKB dan Peluang Emas Menghadapi Pemilu 2029

Catatan M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua Umum DPP PKB

Peluang dan Tantangan Bagi PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki Pemilu 2029 dengan peluang besar untuk memperkuat posisinya di kancah politik nasional. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Transformasi dari partai berbasis tradisional menjadi kekuatan politik modern yang relevan dan visioner menjadi sebuah keharusan. Dalam dunia politik yang semakin kompetitif, langkah setengah hati tidak akan cukup untuk meraih kemenangan. PKB perlu mengusung revolusi narasi, strategi, dan aksi yang berani untuk memimpin perubahan di era baru ini.

Menarik Perhatian Pemilih Muda

Perubahan demografi yang signifikan, di mana pemilih muda akan mendominasi 60 persen populasi pada Pemilu 2029, menuntut PKB untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih segara dan berbasis ide. Dengan lebih dari 56 persen penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan, generasi muda yang pragmatis ini menuntut solusi nyata untuk isu-isu yang relevan dalam kehidupan mereka. Tanpa perubahan besar, PKB berisiko tertinggal oleh partai-partai lain yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Narasi Baru: “PKB Beda, PKB Berani

”Dalam konteks ini, narasi baru adalah kunci untuk menarik perhatian pemilih. PKB harus melangkah keluar dari identitasnya sebagai partai berbasis agama dan menawarkan diri sebagai partai yang memiliki ide-ide besar. Mengadopsi nasionalisme hijau dan menggabungkan isu keberlanjutan lingkungan dengan keadilan sosial dapat menjadi langkah cerdas untuk memimpin narasi politik hijau di Indonesia. Dengan menawarkan solusi progresif—seperti transisi energi yang memberdayakan masyarakat kecil dan reformasi pendidikan berbasis teknologi—PKB dapat menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi tantangan bangsa.

Rebranding Total untuk Menyentuh Semua Golongan

PKB tidak boleh terpaku pada identitas Nahdliyyin saja. Untuk berkembang, rebranding total menjadi keharusan. PKB harus menjadi partai inklusif yang mampu menarik perhatian semua golongan, dari masyarakat pedesaan hingga profesional muda di perkotaan. Mengadopsi strategi yang mencontoh Partai Buruh di Inggris yang berhasil mentransformasi citra mereka menjadi kekuatan politik progresif adalah contoh yang perlu dicontoh oleh PKB.

Transformasi Digital: Menciptakan Keterhubungan yang Lebih Baik

Di era modern ini, pemahaman yang baik tentang pemilih adalah kunci keberhasilan. PKB seharusnya bertransformasi menjadi partai data-driven dan mengembangkan PKB DataLab untuk memetakan perilaku pemilih hingga tingkat desa. Dengan memanfaatkan teknologi, PKB bisa menyusun strategi kampanye yang lebih terarah dan efisien. Aplikasi PKB Connect dapat menjadi platform untuk menghubungkan kader partai dengan rakyat, memfasilitasi aspirasi, dan meningkatkan keterlibatan politik.

Baca juga : Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Penguasaan Narasi Perkotaan

Melihat urbanisasi yang pesat, pemilih perkotaan menjadi medan pertempuran politik yang strategis. PKB harus memimpin narasi perkotaan dengan kebijakan konkret yang menyentuh isu-isu seperti transportasi, perumahan, dan ekonomi kreatif. Melalui program revitalisasi yang berbasis keberlanjutan, PKB dapat menarik minat pemilih urban dan menjadi partai yang relevan bagi generasi muda.

Menjadi “Pabrik” Pemimpin Masa Depan

Akhirnya, PKB harus memanfaatkan momentum ini untuk menjadi lebih dari sekadar partai politik. Dengan program seperti PKB Leadership Incubator, partai ini dapat melatih kader muda dalam kepemimpinan dan komunikasi publik. Memberikan 50 persen kursi calon legislatif kepada generasi muda akan menunjukkan keseriusan PKB dalam menciptakan perubahan dan membangun masa depan.

Kesimpulan: Saatnya Melompat, Bukan Melangkah

Pemilu 2029 adalah momentum penting bagi PKB untuk menciptakan sejarah baru. Dengan narasi yang berani, rebranding total, transformasi digital, penguasaan isu perkotaan, dan revolusi kaderisasi, PKB memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia. “Hidupkan Harapan, Gerakkan Perubahan” bisa menjadi lebih dari sekadar slogan; ini adalah deklarasi visi besar untuk masa depan bangsa. Saatnya PKB melompat ke era baru dan menjadi motor serta pemimpin perubahan yang visioner untuk rakyat Indonesia.

Inagurasi Kemenangan PKB Jawa Barat 2024

Inagurasi Kemenangan PKB Jawa Barat 2024

Bekasi, 7 Desember 2024 – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merayakan keberhasilannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan menggelar acara Inagurasi Kemenangan di Nuanza Hotel & Convention, Kota Bekasi. Dalam acara tersebut, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Imin, mengukuhkan delapan kader terpilih sebagai pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.Acara inagurasi ini menjadi momen penuh harapan dan komitmen bagi kader PKB. Dalam sambutannya, Gus Imin menegaskan pentingnya mengemban amanah partai dengan penuh tanggung jawab. Ia mengucapkan ikrar setia kepada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945, serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami siap mengemban tugas ini demi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, juga menyampaikan rasa syukur atas kemenangan PKB di Jawa Barat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilkada 2024. Huda mengungkapkan bahwa PKB berhasil menempatkan 177 kader di berbagai lembaga legislatif, termasuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. “PKB di Jawa Barat menang di 15 kabupaten/kota, dan 8 di antaranya adalah kader kita sendiri,” jelasnya.Kedelapan kader PKB yang terpilih dalam Pilkada 2024 adalah:

  • Dadang Supriatna: Bupati Kabupaten Bandung terpilih
  • Erwin: Wakil Wali Kota Bandung terpilih
  • Siti Farida: Wakil Wali Kota Kota Cirebon terpilih
  • H. Andreas: Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi terpilih
  • Iip Miftahul Faoz: Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya terpilih
  • Chandra Rahmansyah: Wakil Wali Kota Depok terpilih
  • H. Supriana: Wakil Wali Kota Banjar terpilih
  • Letkol Inf (Purn) Ngatiyana: Wali Kota Cimahi terpilih

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanudin Wahid, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kemenangan PKB di Jawa Barat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi partai dalam memajukan daerah.Dengan pengukuhan ini, diharapkan kader-kader PKB dapat bekerja lebih keras dan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. PKB bertekad untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, serta menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong di antara seluruh kader dan masyarakat.(*)