Groundbreaking Industri Baterai di Karawang, Presiden Prabowo: Ini Sejarah Baru Indonesia

Groundbreaking Industri Baterai di Karawang, Presiden Prabowo: Ini Sejarah Baru Indonesia

Persoona.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills, Karawang, Minggu (29/6/2025). Proyek strategis nasional ini menjadi salah satu investasi terbesar di Indonesia dengan total nilai mencapai Rp100 triliun.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Bahas Serius Usulan Lima Provinsi Baru, Baru Cirebon Timur Resmi

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., Gubernur Jawa Barat, Menteri ESDM, Menteri BUMN, serta jajaran pejabat tinggi lainnya. Proyek ini diperkirakan mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja langsung dan 35 ribu lapangan kerja tidak langsung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memilih Karawang untuk investasi besar ini. Proyek ini bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja dan memajukan industri hijau,” ujar Bupati Aep Syaepuloh.

Proyek ekosistem baterai ini dikembangkan oleh konsorsium antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), serta perusahaan global CATL, Brunp, Lygend (CBL). Dari enam proyek terintegrasi yang dikembangkan, salah satunya berlokasi di Karawang, sisanya tersebar di Halmahera Timur.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan industri baterai dalam negeri menjadi tonggak penting hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Industri ini akan menghasilkan baterai kendaraan listrik dan produk energi terbarukan yang ramah lingkungan, sejalan dengan visi global menuju energi hijau.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Kepemudaan dan Dorong Peran Aktif Pemuda Karawang

“Ini sejarah baru, kita harus bisa mengolah kekayaan alam sendiri, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa Indonesia semakin maju,” tegas Presiden.

Selain memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, proyek ini juga mendukung pengembangan Battery Energy Storage, serta infrastruktur penunjang seperti dermaga multifungsi yang siap mendukung aktivitas industri di kawasan Karawang.

Karawang kembali menunjukkan posisinya sebagai kawasan industri strategis dengan potensi besar dalam transformasi energi dan pengembangan industri masa depan Indonesia.(Prokompim)

Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek

Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek

Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto resmi melaksanakan reshuffle kabinet perdana pada Rabu sore (19/2/2025). Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, enam pejabat negara diambil sumpah/janji jabatan untuk mengisi posisi strategis di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Rabu 19/02/2025

Baca juga : Bupati Aep Targetkan 600 Sekolah Rusak Diperbaiki Setiap Tahun

Dari enam pejabat yang dilantik, nama Brian Yuliarto mencuri perhatian publik. Ia resmi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Pengangkatan Brian Yuliarto didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini menjadi momen penting, mengingat reshuffle kabinet ini adalah yang pertama sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada Oktober 2024.

Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

Selain Brian Yuliarto, lima pejabat lain juga dilantik untuk mengisi posisi strategis:

  • Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
  • Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS
  • Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Para pejabat ini dilantik berdasarkan sejumlah Keppres, di antaranya:

  • Keppres Nomor 27 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPKP)
  • Keppres Nomor 28 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPS)
  • Keppres Nomor 29 P Tahun 2025 (Kepala BSSN)

Dalam sumpah jabatan, Presiden Prabowo dan pejabat yang dilantik berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab.


“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Pergantian Mendiktisaintek Jadi Sorotan
Pergantian Mendiktisaintek menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle ini. Sebelumnya, Satryo Brodjonegoro mendapat sorotan publik karena dugaan aksi arogan yang memicu keresahan di lingkungan kerja. Satryo dikabarkan memberhentikan pegawai secara sepihak dan mendadak, sehingga pegawai Kemendiktisaintek sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotannya.


Dengan dilantiknya Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek, Presiden Prabowo berharap kementerian ini dapat bekerja lebih baik, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Reshuffle untuk Memperkuat Kabinet
Reshuffle kabinet kali ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat Kabinet Merah Putih. Penempatan pejabat baru di posisi strategis seperti BPKP, BPS, dan BSSN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional dan internasional.***

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Jakarta, 24 Januari 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) telah mengirimkan draf road map untuk program ambisius yang dijanjikan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program penyediaan 3 juta rumah. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai draf tersebut sangat penting untuk memperjelas langkah dan tahapan realisasi program perumahan yang menjadi prioritas nasional.

Huda menyatakan, “Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini adalah kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung program ini, namun juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Meskipun demikian, Huda mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya memahami strategi realisasi program 3 juta rumah ini. Ia mencatat bahwa terdapat pandangan skeptis dari publik yang menganggap target ini sulit tercapai, mengingat keterbatasan lahan dan skema pendanaan yang ada. “Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi, rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.000 hingga 300.000 saja,” tambahnya.

Huda juga menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan untuk program ini. “Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap draf road map yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan.

Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024

Walau demikian, Huda menyatakan bahwa draf tersebut masih perlu diperdalam dalam rapat kerja mendatang dengan Menteri PKP. “Setidaknya, road map ini harus memuat indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan yang jelas,” tegas Huda.

Huda menilai bahwa draf yang disampaikan oleh Kementerian PKP saat ini belum memenuhi kriteria sebagai road map yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang dapat menjadi kerangka acuan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan proyek besar ini. Dengan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan program penyediaan 3 juta rumah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.(*)