Syaiful Huda Archives

Politik
0
0
2 min read

Pimpinan Komisi V Kaget soal Rencana Kenaikan Tarif Ojol: DPR Belum Pernah Diajak Komunikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengaku terkejut dengan kabar rencana kenaikan tarif transportasi online (ojol) yang disebut telah masuk tahap akhir kajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pernyataannya kepada media, Huda menyayangkan bahwa pihaknya di Komisi V DPR belum pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas tersebut.

“Terus terang kami di Komisi V DPR RI belum pernah diajak komunikasi oleh Kementerian Perhubungan tentang rencana kenaikan tarif transportasi online. Jadi, kami agak kaget mendengar pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat bahwa kajian ini sudah hampir final,” ujar Huda, dilansir laman Kompas.com Selasa (1/7/2025).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan kajian final terkait kenaikan tarif ojol, dengan besaran peningkatan berkisar antara 8 hingga 15 persen tergantung pada zona wilayah.

Menurut Huda, kebijakan ini terlalu strategis untuk diputuskan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa penentuan tarif transportasi online tidak hanya berdampak pada mitra pengemudi, tetapi juga jutaan pengguna di seluruh Indonesia.

“Pengguna transportasi online per Mei 2025 diperkirakan mencapai 147 juta jiwa. Jumlah ini sangat besar dan harus dipertimbangkan secara serius. Keputusan seperti ini semestinya melibatkan semua stakeholder, termasuk DPR,” jelasnya.

Huda juga mengingatkan bahwa jika kenaikan tarif dianggap memberatkan, maka ada potensi besar masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi yang justru bisa memperparah kemacetan dan menurunkan pendapatan mitra pengemudi sendiri.

“Ini simalakama. Di satu sisi, kita ingin meningkatkan kesejahteraan driver, tapi di sisi lain harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tidak seimbang bisa berdampak sosial dan ekonomi yang luas,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjut, Komisi V DPR berencana segera meminta klarifikasi kepada Kemenhub dan mendorong agar setiap kebijakan berbasis data, riset, serta mendengarkan aspirasi publik.

“Kami dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendalami kebenaran informasi tersebut dan memastikan bahwa jika ada kenaikan tarif, maka benar-benar berdasar pada kajian yang objektif,” tutup Huda.(*)

Politik
0
0
4 min read

KH. Ma’ruf Amin Pimpin Halaqoh PKB Jabar, Tegaskan Peran Politik Kyai

Persoona.id – Ketua Dewan Syuro DPP PKB sekaligus Wakil Presiden RI ke-13, KH. Ma’ruf Amin, memimpin langsung Halaqoh Kebangsaan Dewan Syuro PKB Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (14/5). Acara ini digelar dalam rangka memperkuat Gerakan Politik Kyai sekaligus ajang Halal Bihalal seluruh pengurus Dewan Syuro se-Jawa Barat.

Dengan mengusung tema “Penguatan Gerakan Politik Kyai”, acara ini dihadiri oleh jajaran Dewan Syuro DPW PKB Jabar, Dewan Syuro DPC PKB se-Jawa Barat, serta para pimpinan pondok pesantren dan tokoh masyarakat. KH. Ma’ruf Amin hadir didampingi istri, dan memberikan arahan strategis mengenai peran kyai dalam membangun bangsa melalui jalur politik.

PKB Jabar Usung Tiga Kredo Politik: Tradisi, Kehormatan, dan Kemenangan
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, dalam sambutannya menyampaikan tiga prinsip perjuangan PKB di Jawa Barat yang menjadi fondasi gerakan politik para kyai:

Gerakan Tradisi – Menjaga warisan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah melalui sikap politik dan pandangan fraksi di legislatif.
Jaga Kehormatan – Memastikan kiprah politik PKB tetap bermartabat dan merepresentasikan nilai-nilai pesantren serta para ulama.
Rebut Kemenangan – Menjadikan jalur politik sebagai instrumen untuk menjaga dan mengembangkan akidah serta kesejahteraan umat.

“Alhamdulillah di Pemilu 2024, semua kabupaten/kota di Jabar terisi anggota legislatif dari PKB. Ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat dan keberhasilan menjaga kehormatan para kyai,” jelas Huda.

KH. Ma’ruf Amin: Satukan Visi Kyai Lewat Politik PKB
Dalam arahannya, KH. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya menyatukan visi dan langkah para kyai serta pesantren dalam memperkuat peran politik lewat PKB.

“Halaqoh Kebangsaan ini adalah momentum untuk merajut kembali semangat perjuangan politik para kyai. PKB lahir dari para kyai, dan sudah seharusnya menjadi wadah perjuangan bersama dalam membangun bangsa,” ujar KH. Ma’ruf Amin.

Ia juga mengumumkan akan menggelar roadshow halaqoh berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung dipilih sebagai titik awal karena memiliki sejarah penting dalam lahirnya PKB pada 1998.

*KH. Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syuro DPP PKB*

“Semangat dari Bandung harus menjalar ke seluruh Indonesia. Ini bagian dari Gerakan Politik Kyai yang harus terus digelorakan,” tambahnya.

Pesantren Harus Jadi Pusat Perubahan dan Diberdayakan Pemerintah
Selain aspek politik, KH. Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam tiga fungsi utamanya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren harus difasilitasi agar bisa menjadi pusat perubahan, terutama di sektor ekonomi riil seperti UMKM dan sektor keuangan. Ini akan menjadikan pesantren sebagai motor penggerak kemajuan umat,” tuturnya.

Dihadiri Tokoh-Tokoh Penting PKB dan Ulama Jabar
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan regional PKB, di antaranya:

KH. Syaefullah Maksum (Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB),
KH. Acep Adang Ruhiat (Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jabar),
KH. Abdul Aziz Haidar (Pimpinan Ponpes Sukamiskin),
Anggota F-PKB DPRD Jabar, serta para kyai dan ajengan se-Jawa Barat.

Dengan pelaksanaan Halaqoh Kebangsaan ini, PKB Jawa Barat meneguhkan komitmennya sebagai partai yang berpijak pada nilai nasionalis-agamis, dengan tagline “Peduli Umat, Melayani Rakyat”.(*)

Politik
0
0
2 min read

DPR RI Syaiful Huda Tinjau BPLJSKB Bekasi, Soroti Keselamatan dan Sertifikasi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/5/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai oleh APBN maupun sumber dana lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Huda menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan transportasi serta kesesuaian teknis pengujian kendaraan dengan standar ASEAN. Ia mengapresiasi kemajuan pembangunan fasilitas BPLJSKB yang dinilainya sudah berada pada arah yang membanggakan.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi yang dananya berasal dari APBN atau sumber dana lain sesuai peraturan,” ujar Syaiful Huda saat memberikan sambutan di lokasi.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan momen penting untuk mendalami berbagai tantangan yang dihadapi BPLJSKB Bekasi, termasuk kondisi peralatan uji, kelengkapan fasilitas pendukung, dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan layanan pengujian kendaraan.

“Fungsi pengawasan kami hari ini fokus pada beberapa hal penting, terutama pengendalian aspek keselamatan (safety) bagi pengguna kendaraan. Sertifikasi laik jalan harus benar-benar memastikan standar keselamatan terpenuhi,” tegasnya.

Syaiful Huda mendorong agar standar pelayanan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja demi memastikan pengawasan dan pengendalian kualitas kendaraan berjalan optimal. Ia juga mengajak percepatan harmonisasi standar teknis otomotif Indonesia dengan negara-negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

Lebih lanjut, Syaiful Huda berharap proyek pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di Kabupaten Bekasi bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Semua ini kita harapkan dapat mempercepat sektor ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki pelayanan publik,” tutupnya.(*)

Peristiwa
0
0
1 min read

Syaiful Huda: Keselamatan Transportasi Nasional Sudah Sangat Darurat

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi keselamatan transportasi nasional yang menurutnya telah berada dalam kondisi sangat darurat. Hal ini disampaikannya menanggapi dua insiden kecelakaan maut yang terjadi di Padang Panjang dan Purworejo.

“Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa situasinya memang sudah sangat darurat,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Politikus Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh lembaga terkait harus segera mengambil langkah nyata di lapangan guna mengatasi krisis keselamatan transportasi yang kian mengkhawatirkan.

“Karena itu, butuh langkah-langkah percepatan supaya kedaruratan ini bisa diatasi secepatnya,” tegas Huda.

Sebagai informasi, kecelakaan tragis terjadi pada Selasa (6/5/2025), ketika bus ALS rute Medan-Bekasi via Padang mengalami kecelakaan tunggal di Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Insiden ini menewaskan 12 orang.

Sementara itu, di Purworejo, Jawa Tengah, sebuah truk dump yang mengalami rem blong menghantam angkot di jalur menurun wilayah Kalijambe, menyebabkan 11 korban jiwa.

Dua tragedi tersebut memperkuat pernyataan Huda bahwa kondisi transportasi nasional saat ini memerlukan intervensi cepat dan reformasi menyeluruh agar keselamatan masyarakat dapat terjamin.(*)

Politik
0
0
2 min read

Forkonas Desak Pemerintah Akhiri Moratorium Pemekaran Wilayah

Persoona.id – Polemik pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mencuat. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah sudah saatnya dibahas secara serius, mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah berlangsung hampir satu dekade.

Kami menilai sudah waktunya para pemangku kepentingan duduk bersama, termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat sipil. Penutupan kran pemekaran wilayah tidak bijak di tengah masih timpangnya pelayanan publik dan akses pembangunan,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Ia mencontohkan desakan pemekaran seperti usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat menjadi tiga provinsi, hingga pembentukan Daerah Istimewa Surakarta sebagai cerminan dinamika masyarakat yang memiliki dasar objektif.

Menurutnya, pemerintah selama ini cenderung menutup ruang dialog. Alasan klasik seperti DOB menjadi beban APBN, pemicu konflik politik, atau sekadar ambisi elite, kerap digunakan untuk menolak pemekaran.

“Padahal di lapangan ada kondisi nyata yang menuntut pemekaran. Seperti Jawa Barat, dengan penduduk terbesar di Indonesia, hanya memiliki 29 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor bahkan menjadi yang terpadat, namun usulan pemekaran Bogor Barat tak kunjung ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu.

Huda mengakui tidak semua DOB berhasil, namun kegagalan sebagian wilayah tidak bisa dijadikan alasan menutup semua peluang pemekaran.

“Jika ada kendala, ya dievaluasi. Tapi bukan berarti seluruh proses harus dimatikan lewat moratorium,” tegasnya.

Forkonas, kata Huda, siap menerima jika pemerintah menetapkan syarat ketat bagi DOB, asalkan dilakukan secara adil dan transparan.

“Pemekaran bukan soal membangun kantor megah, tapi mendekatkan layanan publik. Apalagi Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dari daerah,” pungkasnya.(*)

Politik
0
0
2 min read

Syaiful Huda Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyoroti kondisi pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan Tengah yang dinilainya memprihatinkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Palangkaraya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi perhatian lebih terhadap sarana prasarana pendidikan dan perbaikan jalan nasional di wilayah tersebut.

“Pendidikan, khususnya sarana prasarana, masih memerlukan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kita harus memprioritaskan pengembangan fasilitas pendidikan di luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Huda melihat langsung kondisi asrama mahasiswi dan sejumlah fasilitas pendidikan yang masih sangat terbatas. Ia menegaskan perlunya percepatan bantuan pendidikan melalui satuan tugas khusus agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Politisi PKB itu juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta membuka jalur kerjasama dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan efisien.

Selain pendidikan, Huda turut menyoroti kondisi jalan nasional di Kalimantan Tengah yang menurutnya masih banyak yang rusak, bahkan masih berupa jalan tanah. Dari total panjang 120 kilometer, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun untuk perbaikannya.

“Beberapa ruas jalan masih berupa tanah dan perlu segera diperbaiki. Kondisi jalan sempit juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif pemerintah daerah yang mendorong keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, apabila banyak investor tertarik, maka skema proyek bisa disesuaikan agar lebih menarik bagi pihak swasta.

“Kami mendukung keterlibatan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, apalagi jika banyak investor yang sudah menunggu,” ujar Huda.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan di Kalimantan Tengah, serta memastikan kebijakan dan anggaran yang diperlukan bisa segera direalisasikan.

“Kami akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah, baik untuk pendidikan maupun infrastruktur, mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat,” tutupnya.(*)

Politik
0
0
2 min read

Persiapan Mudik Lebaran 2025: Tujuh Rekomendasi Strategis dari DPR RI

JAKARTA – Menjelang musim mudik Lebaran 2025, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan bebas kecelakaan. Ia mengajukan tujuh rekomendasi strategis untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat proyeksi sekitar 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi antara 28 hingga 30 Maret 2025.

Huda menegaskan, “Itu nyawa semua, dan menjadi tanggung jawab Pak Kakorlantas Mabes Polri supaya zero accident,” pada hari Sabtu, 8 Maret 2025. Dalam konteks ini, keselamatan dan keamanan warga negara harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun mudik tahun ini berlangsung di tengah efisiensi anggaran.

Huda mengusulkan agar pemerintah berpegang pada tiga doktrin utama: keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dengan penerapan ketiga aspek ini, potensi permasalahan selama mudik dapat diminimalisir, memastikan pengalaman mudik yang tidak hanya aman dan selamat tetapi juga nyaman.

Ia juga mengapresiasi langkah proaktif pemerintah, seperti penurunan harga tiket penerbangan dan pemberian insentif 6 persen PPN dari harga tiket. Terkait infrastruktur, meskipun masih ada perbaikan jalan yang berlangsung, Huda optimis bahwa semuanya akan selesai tepat waktu untuk mendukung kelancaran arus mudik.

“Kami bisa pastikan secara umum dalam situasi ini, perbaikan sedang terus berjalan dan bisa segera dituntaskan,” ungkapnya. Selain itu, manajemen transportasi menjadi sorotan penting, terutama terkait masalah keterlambatan dan penumpukan penerbangan. Huda menekankan perlunya manajemen transportasi yang prima untuk mengatasi kendala tersebut.

Terakhir, Huda menekankan pentingnya kemudahan akses informasi, termasuk informasi terkait kecelakaan, agar mudik menjadi tanggung jawab bersama dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan menerapkan tujuh langkah strategis ini, diharapkan mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan bebas dari kecelakaan, sesuai harapan semua pihak.

Melalui persiapan yang matang, diharapkan perjalanan mudik tahun ini dapat memberikan pengalaman positif bagi seluruh masyarakat.***

Kabar Desa
0
0
3 min read

Wakil Ketua Komisi V Kritik Penghentian Sepihak Pendamping Desa

Jakarta – Polemik penghentian tenaga pendamping profesional (TPP) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) terus menuai sorotan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai kebijakan tersebut tidak didasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan mengingatkan agar pengelolaan tenaga pendamping desa dilakukan secara profesional, bukan berdasarkan alasan suka atau tidak suka (like and dislike). Senin 03/03/2025

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) yang dihadiri lebih dari 100 perwakilan dari seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Huda menegaskan bahwa pengelolaan tenaga profesional di kementerian atau lembaga negara harus berlandaskan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur.

“Kami meminta agar pengelolaan tenaga pendamping profesional tidak dilakukan berdasarkan faktor emosional atau politis. Harus ada indikator kinerja yang jelas untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan keberadaan mereka,” kata Huda.

Pencalonan Sebagai Caleg Bukan Alasan Penghentian
Huda mempertanyakan keputusan Kemendes PDT yang menghentikan sejumlah TPP karena mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). Menurutnya, alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan bahwa TPP memiliki hak politik yang dilindungi oleh undang-undang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

“Dari sudut pandang hukum, TPP yang maju sebagai caleg tidak melanggar aturan apa pun. Tidak ada laporan pelanggaran dari Bawaslu atau KPU yang melibatkan mereka. Jadi, penghentian mereka terasa tidak berdasar dan dibuat-buat,” ujarnya.

Huda juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Pertepedesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kemendes PDT dan menyatakan bahwa tidak ada masalah jika tenaga pendamping desa mencalonkan diri sebagai caleg. Namun, keputusan sepihak untuk menghentikan mereka justru menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi para pendamping desa.

Pendamping Desa dari Berbagai Partai Politik
Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa TPP yang mencalonkan diri sebagai caleg tidak hanya berasal dari satu partai politik tertentu. Mereka berasal dari berbagai partai besar, seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, hingga Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa pencalonan mereka tidak didorong oleh kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai wujud keinginan untuk berkontribusi lebih besar bagi pembangunan desa.

“Selama ini, pendamping desa yang maju sebagai caleg berasal dari berbagai partai politik. Tidak ada dominasi satu partai, dan hal ini membuktikan bahwa pencalonan mereka adalah hak politik pribadi yang tidak perlu dipersoalkan,” ujar Huda.

Desakan Pengelolaan yang Profesional
Huda menyerukan agar pengelolaan tenaga pendamping desa, pendamping keluarga harapan di Kemensos, atau penyuluh koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan secara profesional. Ia menekankan pentingnya kontrak kerja yang mengedepankan KPI yang jelas dan tujuan yang terukur.

“Kami mendukung langkah-langkah hukum maupun politik yang diambil oleh para TPP yang merasa dirugikan. Mereka adalah aset penting bagi pembangunan desa dan harus diperlakukan dengan adil,” tutup Huda.***

Kabar Desa
0
0
2 min read

Gelar Munas, Forkonas DOB Tegaskan Komitmen Pemekaran Wilayah

Jakarta – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Jumat, 21 Februari 2025. Dalam forum tertinggi ini, Forkonas PP DOB akan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Munas Sebagai Kebulatan Tekad Perjuangan Pemekaran
Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Munas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tekad dalam memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Selain itu, Munas juga akan menjadi ajang penyegaran struktur kepengurusan Forkonas PP DOB.

“Forum Munas kami manfaatkan sebagai ajang kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan daerah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah benar-benar menjadi perhatian pemerintah,” ujar Syaiful Huda, Kamis (20/2/2025).

Moratorium Hambat Proses Pemekaran Wilayah
Huda mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, upaya penataan daerah berjalan sangat lambat. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini menjadi penghalang besar bagi usulan pemekaran wilayah yang sangat dinantikan oleh banyak elemen masyarakat.

“Bahkan regulasi terkait penataan daerah dan desain besar penataan daerah (Desartada) yang jelas-jelas diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah juga belum kunjung dibuat. Situasi ini membuat perjuangan pembentukan DOB sangat berat,” tambahnya.

DOB Sebagai Solusi Masalah Pemerintahan dan Pembangunan
Syaiful Huda menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan kebutuhan mendesak. Banyak wilayah di Indonesia masih menghadapi masalah seperti kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintahan yang tidak efektif, dan pelayanan publik yang belum optimal. Ia percaya bahwa DOB dapat menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

“Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi titik kebangkitan semua stakeholder daerah. Namun, ketika pemerintah memutuskan moratorium, maka proses usulan DOB ini seolah terhenti sama sekali,” jelasnya.

Forkonas PP DOB berharap melalui Munas kali ini, aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah dapat kembali menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus menjadi awal baru dalam mewujudkan daerah otonomi baru yang lebih merata dan berkeadilan.***

Politik
0
0
2 min read

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri tidak memiliki alasan untuk takut dievaluasi, selama mereka bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.
“Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Huda menegaskan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.
“Kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi,” jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo, tidak akan ada alasan untuk takut dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.
“Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat,” sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.
“Ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo menyampaikan pesan tegas dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102. Prabowo mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi.***

Latest post

Popular Posts

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1047)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (599)

Kabupaten Karawang Terima Dana Desa Rp358,978 Miliar Tahun 2025 (526)

DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023 (490)

Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga Tiket dan Jadwal Kereta Cepat Whoosh ke Stasiun Karawang (423)

Stay Connected

Popular Tags

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1047)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (599)

Kabupaten Karawang Terima Dana Desa Rp358,978 Miliar Tahun 2025 (526)