Gelar Munas, Forkonas DOB Tegaskan Komitmen Pemekaran Wilayah

Gelar Munas, Forkonas DOB Tegaskan Komitmen Pemekaran Wilayah

Jakarta – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Jumat, 21 Februari 2025. Dalam forum tertinggi ini, Forkonas PP DOB akan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Munas Sebagai Kebulatan Tekad Perjuangan Pemekaran
Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Munas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tekad dalam memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Selain itu, Munas juga akan menjadi ajang penyegaran struktur kepengurusan Forkonas PP DOB.

“Forum Munas kami manfaatkan sebagai ajang kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan daerah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah benar-benar menjadi perhatian pemerintah,” ujar Syaiful Huda, Kamis (20/2/2025).

Moratorium Hambat Proses Pemekaran Wilayah
Huda mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, upaya penataan daerah berjalan sangat lambat. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini menjadi penghalang besar bagi usulan pemekaran wilayah yang sangat dinantikan oleh banyak elemen masyarakat.


“Bahkan regulasi terkait penataan daerah dan desain besar penataan daerah (Desartada) yang jelas-jelas diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah juga belum kunjung dibuat. Situasi ini membuat perjuangan pembentukan DOB sangat berat,” tambahnya.

DOB Sebagai Solusi Masalah Pemerintahan dan Pembangunan
Syaiful Huda menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan kebutuhan mendesak. Banyak wilayah di Indonesia masih menghadapi masalah seperti kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintahan yang tidak efektif, dan pelayanan publik yang belum optimal. Ia percaya bahwa DOB dapat menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga : Bupati Aep Targetkan 600 Sekolah Rusak Diperbaiki Setiap Tahun

“Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi titik kebangkitan semua stakeholder daerah. Namun, ketika pemerintah memutuskan moratorium, maka proses usulan DOB ini seolah terhenti sama sekali,” jelasnya.

Forkonas PP DOB berharap melalui Munas kali ini, aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah dapat kembali menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus menjadi awal baru dalam mewujudkan daerah otonomi baru yang lebih merata dan berkeadilan.***

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri tidak memiliki alasan untuk takut dievaluasi, selama mereka bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.
“Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Huda menegaskan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.
“Kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi,” jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo, tidak akan ada alasan untuk takut dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.
“Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat,” sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.
“Ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Baca juga : Banggar DPRD Karawang Desak Transparansi Efisiensi Anggaran 2025

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo menyampaikan pesan tegas dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102. Prabowo mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi.***

Pengurangan Anggaran Kementerian PU Pengaruhi Program Infrastruktur Nasional

Pengurangan Anggaran Kementerian PU Pengaruhi Program Infrastruktur Nasional

Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik, karena diyakini akan berdampak signifikan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional. Pemangkasan ini dianggap sebagai sinyal adanya perubahan strategi pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyatakan bahwa pengurangan anggaran hingga lebih dari 60% akan memengaruhi keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur penting, seperti jalan raya, bendungan, dan sistem irigasi.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

“Pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% tentu berdampak besar pada pembangunan infrastruktur strategis. Kami menunggu strategi baru pemerintah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan, karena infrastruktur yang memadai menjadi kunci kemajuan bangsa,” ujar Huda dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2025).

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Drastis
Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait pengurangan anggaran sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari total anggaran sebesar Rp110 triliun dalam APBN 2025, hanya Rp29 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU mengenai pemangkasan besar-besaran ini. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan proyek infrastruktur strategis,” jelas Huda.

Di era pemerintahan sebelumnya, khususnya selama kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama sehingga anggaran Kementerian PU selalu mendapat porsi besar. Namun, Huda menilai kebijakan saat ini menunjukkan adanya perubahan fokus dalam strategi pembangunan nasional.

“Tentu menarik untuk melihat bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo, terutama dengan pemangkasan anggaran yang sangat besar ini,” tambahnya.

Harapan untuk Skema Baru Pembangunan Infrastruktur
Meskipun anggaran infrastruktur dipangkas drastis, Huda meyakini pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pernyataan Presiden menjadi indikasi bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam memilih proyek infrastruktur. Selain itu, bisa jadi pemerintah mulai mengembangkan skema pembiayaan baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN,” kata Huda.

Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian
Huda menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan sistem irigasi telah membantu meningkatkan efisiensi logistik, mendukung sektor pangan, dan memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, program padat karya dalam pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Namun, ia juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di masa lalu tidak lepas dari kritik. Beberapa proyek dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.


“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir sangat signifikan, ada kritik terkait efektivitasnya. Sebagian infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi tantangan besar di era Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan skema dan strategi baru yang diharapkan lebih efisien, pembangunan infrastruktur tetap diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah kini ditantang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih selektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***

DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

Jakarta 27 Januari 2025 – Wacana Work From Anywhere (WFA) yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi 2025.

Manfaat Penerapan WFA
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa penerapan WFA untuk pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemudik dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman. “Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik Lebaran maupun Hari Raya Nyepi tidak menempuh perjalanan pada waktu yang sama, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun pelabuhan,” ujarnya dalam keterangannya pada Senin (27/1).

Baca juga : 86 Hewan Ternak di Bekasi Terkena PMK

Rencana Penerapan WFA
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan agar konsep WFA diterapkan pada tanggal 24-27 Maret 2025 untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan tanggal 8-11 April 2025 menjelang Idul Fitri. Diperkirakan, Lebaran 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April, sedangkan Hari Raya Nyepi pada tanggal 29 Maret 2025.

Antisipasi Arus Mudik
Huda mengingatkan bahwa mepetnya dua hari besar ini berpotensi mengganggu arus mudik, terutama karena layanan di Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai akan berhenti selama perayaan Nyepi. “Situasi ini harus diantisipasi jauh hari, dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy sangat relevan untuk diterapkan agar pemudik, terutama dari Bali dan sekitarnya, dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” ungkapnya.

“Situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” tandas Huda.(*)

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Jakarta, 24 Januari 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) telah mengirimkan draf road map untuk program ambisius yang dijanjikan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program penyediaan 3 juta rumah. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai draf tersebut sangat penting untuk memperjelas langkah dan tahapan realisasi program perumahan yang menjadi prioritas nasional.

Huda menyatakan, “Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini adalah kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung program ini, namun juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Meskipun demikian, Huda mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya memahami strategi realisasi program 3 juta rumah ini. Ia mencatat bahwa terdapat pandangan skeptis dari publik yang menganggap target ini sulit tercapai, mengingat keterbatasan lahan dan skema pendanaan yang ada. “Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi, rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.000 hingga 300.000 saja,” tambahnya.

Huda juga menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan untuk program ini. “Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap draf road map yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan.

Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024

Walau demikian, Huda menyatakan bahwa draf tersebut masih perlu diperdalam dalam rapat kerja mendatang dengan Menteri PKP. “Setidaknya, road map ini harus memuat indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan yang jelas,” tegas Huda.

Huda menilai bahwa draf yang disampaikan oleh Kementerian PKP saat ini belum memenuhi kriteria sebagai road map yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang dapat menjadi kerangka acuan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan proyek besar ini. Dengan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan program penyediaan 3 juta rumah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.(*)

Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Bandung – Fraksi PKB DPRD Jawa Barat sukses menggelar diskusi interaktif bertajuk “ PKB Jabar Spotlight Vol 1: Peta Jalan Kesejahteraan Jabar: Meretas Kemiskinan, Mengatasi Pengangguran, Menjemput Kesejahteraan ” di Rooftop DPRD Jawa Barat, dengan menghadirkan berbagai narasumber kompeten dan tokoh penting di dunia politik serta ekonomi. Sabtu 18 Januari 2025

Diskusi ini dihadiri oleh Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat, yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Huda menekankan pentingnya solusi terobosan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menghantui masyarakat Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa meskipun Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tantangan untuk meratakan pembangunan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Iendra Sofyan, Kepala Bappeda Jawa Barat, Nandang Suherman dari Perkumpulan Inisiatif, dan Viktor Pirmana, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Padjadjaran. Ketiganya membagikan pandangan dan solusi terkait langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat, dengan fokus pada kebijakan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan.

Baca juga : Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan pasar kerja dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri. Syaiful Huda juga mengajak pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal, khususnya wilayah selatan Jawa Barat, agar tidak ada daerah yang terabaikan dalam proses pembangunan.

Huda berharap, melalui diskusi ini, akan muncul langkah-langkah terobosan yang dapat segera diterapkan untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. “Kami berharap masalah-masalah ini dapat segera diatasi dengan solusi yang terukur dan implementatif, bukan hanya dalam bentuk wacana,” ujarnya.

Diskusi ini dihadiri pula oleh Anggota FPKB DPR RI, Habib Syarief Muhammad, serta Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor dan Nadya Alfi Roihana, yang turut memberikan dukungan terhadap upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan di Jawa Barat.

Peta jalan kesejahteraan yang dibahas dalam diskusi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang dapat meratakan hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan Jawa Barat dapat keluar dari masalah ketimpangan ekonomi dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang./dher

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan dukungannya terhadap wacana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dukungan ini disampaikan oleh Syaiful Huda saat ditemui di gedung DPRD Jawa Barat pada Sabtu, 18 Januari 2025. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengoperasian kembali Bandara Husein sangat penting untuk mendukung perekonomian Kota Bandung dan sekitarnya.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dorongan untuk mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastranegara memang datang dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan, serta kelompok masyarakat seperti pedagang di Pasar Baru. “Saya setuju jika Bandara Husein dioperasikan kembali. Pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati justru menimbulkan masalah baru, bukan solusi,” kata Syaiful Huda setelah acara Spotlight bersama Fraksi PKB DPRD Jabar.

Baca juga : Warga Indonesia Kaya Kalau Belanja Rp20 Ribu Sehari: Benarkah?

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jabar ini menambahkan, pengoperasian kembali Bandara Husein tidak hanya akan meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Sejak masih beroperasi, Bandara Husein Sastranegara telah menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaannya juga sangat mendukung berbagai sektor ekonomi seperti pedagang di Pasar Baru dan pelaku industri pariwisata di sekitar bandara.

Syaiful Huda juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengenai pentingnya menghidupkan kembali Bandara Husein. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan segera berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membahas kelanjutan dorongan ini. “Ini bukan memulai dari awal, tapi menghidupkan kembali potensi besar yang ada,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Aep Tinjau Proses Pengolahan Sampah di TPST Mekarjati Karawang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Kertajati pada Juni 2024 tercatat hanya 687 orang, jauh berkurang dibandingkan dengan kedatangan wisatawan saat Bandara Husein Sastranegara masih beroperasi. Pada Juni 2019, sebelum pandemi COVID-19, Bandara Husein mencatatkan kedatangan 8.652 wisatawan mancanegara.

Tren ini menunjukkan bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki potensi yang besar untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Jawa Barat. Oleh karena itu, Syaiful Huda berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara demi kemajuan ekonomi daerah dan sektor pariwisata yang lebih berkembang.(*)

Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

Karawang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menggelar reses bersama ratusan pendamping desa se-Kabupaten Karawang di Rumah Makan Indo Alamsari, Senin (13/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Syaiful Huda menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Infrastruktur dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa-desa, khususnya dalam program ketahanan pangan.

“Kami akan terus melakukan follow-up terhadap agenda perjuangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Hal ini agar program ketahanan pangan yang menjadi fokus Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujar Syaiful Huda setelah kegiatan reses.

Reses Bersama Pendamping Desa dan DPRD Fraksi PKB Karawang

Menurutnya, program ketahanan pangan ini akan dimulai dari desa-desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah dialokasikan. Huda menjelaskan bahwa anggaran dana desa sebanyak 30 persen akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan, yang dapat digunakan untuk pembangunan irigasi, perbaikan jalan menuju sawah, dan kebutuhan lain yang mendukung ketahanan pangan.

Baca juga : Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

“Mandatorinya 30 persen dari total dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Penggunaan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, perbaikan jalan, dan sebagainya yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Huda juga menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. “Anggaran Kementerian PU, yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan tol dan waduk besar, kini lebih diprioritaskan untuk pembangunan irigasi sekunder dan tersier, yang langsung bermanfaat bagi lahan pertanian,” pungkasnya./didi

Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

Jakarta – Indonesia dan Qatar telah sepakat untuk bekerja sama dalam membangun Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dalam rencana ini, 1 juta unit rumah akan dibangun di Jakarta dalam bentuk rumah susun. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi antara Indonesia dan Qatar dilakukan pada Rabu, 8 Januari 2025, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Rumah Susun di Jakarta Harus Sesuai Kebutuhan Pasar

Menanggapi rencana pembangunan rumah susun tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengingatkan pentingnya melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan dan pasokan rumah di Jakarta. Huda mengungkapkan kekhawatirannya jika proyek ini tidak memperhitungkan potensi over supply atau kelebihan pasokan rumah yang dapat mengganggu likuiditas pengembang perumahan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Pantau Aset di Balai Perlindungan Tanaman

“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (over supply) rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Jumat, 10 Januari 2025.

Huda juga menambahkan, jika pasokan rumah lebih banyak dari permintaan pasar, banyak rumah susun yang dibangun bisa kosong dan tidak terisi, yang akan menjadi masalah besar bagi pengembang dan sektor perumahan itu sendiri.

Peran Investor Qatar dalam Proyek 3 Juta Rumah

Meski begitu, Huda menyambut baik keterlibatan investor Qatar yang akan membantu mendanai dan membangun 1 juta rumah susun murah di Jakarta, khususnya di kawasan Kemayoran hingga Senayan. Qatar akan bertanggung jawab penuh dalam penyediaan dana dan pelaksanaan pembangunan rumah, sementara pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan untuk proyek tersebut.

“Dukungan dari investor Qatar ini sangat membantu karena anggaran pemerintah Indonesia untuk sektor perumahan terbatas, hanya sekitar Rp40,2 triliun. Ini tentu saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah per tahun,” ungkap Huda. Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan dana sekitar Rp5,27 triliun untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan.

Pentingnya Data yang Akurat untuk Optimalisasi Program

Syaiful Huda juga menekankan pentingnya data yang akurat dan solid untuk mendukung keberhasilan program 3 juta rumah per tahun. Data tersebut mencakup status lahan yang akan digunakan, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan proyek perumahan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Kinerja KPID Baru

“Keikutsertaan investor harus dioptimalkan agar program ini dapat terwujud dengan efektif. Semua harus didukung dengan data yang valid agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan rumah,” pungkas Huda.

Dengan dukungan investor asing seperti Qatar, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat segera terealisasi dan membantu memenuhi kebutuhan perumahan yang terjangkau di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tetap diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.(*)

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Jakarta – Industri penerbangan di Indonesia menghadapi tantangan berat pada 2025. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai diperlukan keberpihakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang terjangkau dan berkualitas. “Saat ini, kita belum sampai pada titik di mana transportasi udara menjadi pilihan utama masyarakat untuk memperlancar konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Huda, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca juga : 181 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Sepanjang 2024

Kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menunjukkan bahwa tingginya kurs dolar Amerika, harga avtur, dan biaya suku cadang pesawat menjadi kendala utama. Selain itu, aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat yang belum direvisi serta bea masuk impor suku cadang yang tinggi memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan backlog pesawat dan suku cadang, ditambah dengan turunnya daya beli masyarakat.

Huda menyatakan, industri penerbangan belum menjadi sektor yang menarik bagi investor. “Akibatnya, jasa penerbangan masih belum menjadi pilihan utama transportasi antar kota dan pulau di Indonesia,” katanya.

Padahal, industri penerbangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa pada 2023, sektor ini menyumbang USD 62,6 miliar atau setara Rp 1.001,6 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar 4,6%. Industri ini juga menyerap setidaknya enam juta tenaga kerja.

Huda menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung sektor ini. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa kelonggaran bea dan pajak, khususnya untuk maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi demi mengurangi risiko kecelakaan udara.

Dengan keberpihakan yang tepat, industri penerbangan dapat menjadi tulang punggung konektivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dapat memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses transportasi udara yang terjangkau dan berkualitas.(*)