DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

Jakarta 27 Januari 2025 – Wacana Work From Anywhere (WFA) yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi 2025.

Manfaat Penerapan WFA
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa penerapan WFA untuk pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemudik dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman. “Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik Lebaran maupun Hari Raya Nyepi tidak menempuh perjalanan pada waktu yang sama, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun pelabuhan,” ujarnya dalam keterangannya pada Senin (27/1).

Baca juga : 86 Hewan Ternak di Bekasi Terkena PMK

Rencana Penerapan WFA
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan agar konsep WFA diterapkan pada tanggal 24-27 Maret 2025 untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan tanggal 8-11 April 2025 menjelang Idul Fitri. Diperkirakan, Lebaran 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April, sedangkan Hari Raya Nyepi pada tanggal 29 Maret 2025.

Antisipasi Arus Mudik
Huda mengingatkan bahwa mepetnya dua hari besar ini berpotensi mengganggu arus mudik, terutama karena layanan di Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai akan berhenti selama perayaan Nyepi. “Situasi ini harus diantisipasi jauh hari, dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy sangat relevan untuk diterapkan agar pemudik, terutama dari Bali dan sekitarnya, dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” ungkapnya.

“Situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” tandas Huda.(*)

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Jakarta, 24 Januari 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) telah mengirimkan draf road map untuk program ambisius yang dijanjikan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program penyediaan 3 juta rumah. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menilai draf tersebut sangat penting untuk memperjelas langkah dan tahapan realisasi program perumahan yang menjadi prioritas nasional.

Huda menyatakan, “Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini adalah kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaanya.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen DPR untuk mendukung program ini, namun juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Meskipun demikian, Huda mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum sepenuhnya memahami strategi realisasi program 3 juta rumah ini. Ia mencatat bahwa terdapat pandangan skeptis dari publik yang menganggap target ini sulit tercapai, mengingat keterbatasan lahan dan skema pendanaan yang ada. “Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi, rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240.000 hingga 300.000 saja,” tambahnya.

Huda juga menekankan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan untuk program ini. “Tak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi dari pejabat pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap draf road map yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan.

Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024

Walau demikian, Huda menyatakan bahwa draf tersebut masih perlu diperdalam dalam rapat kerja mendatang dengan Menteri PKP. “Setidaknya, road map ini harus memuat indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan yang jelas,” tegas Huda.

Huda menilai bahwa draf yang disampaikan oleh Kementerian PKP saat ini belum memenuhi kriteria sebagai road map yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang dapat menjadi kerangka acuan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan proyek besar ini. Dengan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan program penyediaan 3 juta rumah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak.(*)

Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Fraksi PKB Jawa Barat Gelar Diskusi Terobosan untuk Kesejahteraan

Bandung – Fraksi PKB DPRD Jawa Barat sukses menggelar diskusi interaktif bertajuk “ PKB Jabar Spotlight Vol 1: Peta Jalan Kesejahteraan Jabar: Meretas Kemiskinan, Mengatasi Pengangguran, Menjemput Kesejahteraan ” di Rooftop DPRD Jawa Barat, dengan menghadirkan berbagai narasumber kompeten dan tokoh penting di dunia politik serta ekonomi. Sabtu 18 Januari 2025

Diskusi ini dihadiri oleh Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat, yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Huda menekankan pentingnya solusi terobosan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menghantui masyarakat Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa meskipun Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tantangan untuk meratakan pembangunan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Iendra Sofyan, Kepala Bappeda Jawa Barat, Nandang Suherman dari Perkumpulan Inisiatif, dan Viktor Pirmana, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Pembangunan Universitas Padjadjaran. Ketiganya membagikan pandangan dan solusi terkait langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat, dengan fokus pada kebijakan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan.

Baca juga : Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan pasar kerja dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri. Syaiful Huda juga mengajak pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal, khususnya wilayah selatan Jawa Barat, agar tidak ada daerah yang terabaikan dalam proses pembangunan.

Huda berharap, melalui diskusi ini, akan muncul langkah-langkah terobosan yang dapat segera diterapkan untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. “Kami berharap masalah-masalah ini dapat segera diatasi dengan solusi yang terukur dan implementatif, bukan hanya dalam bentuk wacana,” ujarnya.

Diskusi ini dihadiri pula oleh Anggota FPKB DPR RI, Habib Syarief Muhammad, serta Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor dan Nadya Alfi Roihana, yang turut memberikan dukungan terhadap upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan di Jawa Barat.

Peta jalan kesejahteraan yang dibahas dalam diskusi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang dapat meratakan hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan Jawa Barat dapat keluar dari masalah ketimpangan ekonomi dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi mendatang./dher

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Syaiful Huda Dukung Pengoperasian Kembali Bandara Husein Sastranegara

Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan dukungannya terhadap wacana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Dukungan ini disampaikan oleh Syaiful Huda saat ditemui di gedung DPRD Jawa Barat pada Sabtu, 18 Januari 2025. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengoperasian kembali Bandara Husein sangat penting untuk mendukung perekonomian Kota Bandung dan sekitarnya.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dorongan untuk mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastranegara memang datang dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan, serta kelompok masyarakat seperti pedagang di Pasar Baru. “Saya setuju jika Bandara Husein dioperasikan kembali. Pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati justru menimbulkan masalah baru, bukan solusi,” kata Syaiful Huda setelah acara Spotlight bersama Fraksi PKB DPRD Jabar.

Baca juga : Warga Indonesia Kaya Kalau Belanja Rp20 Ribu Sehari: Benarkah?

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jabar ini menambahkan, pengoperasian kembali Bandara Husein tidak hanya akan meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Sejak masih beroperasi, Bandara Husein Sastranegara telah menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaannya juga sangat mendukung berbagai sektor ekonomi seperti pedagang di Pasar Baru dan pelaku industri pariwisata di sekitar bandara.

Syaiful Huda juga menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, mengenai pentingnya menghidupkan kembali Bandara Husein. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan segera berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membahas kelanjutan dorongan ini. “Ini bukan memulai dari awal, tapi menghidupkan kembali potensi besar yang ada,” tegasnya.

Baca juga : Bupati Aep Tinjau Proses Pengolahan Sampah di TPST Mekarjati Karawang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Kertajati pada Juni 2024 tercatat hanya 687 orang, jauh berkurang dibandingkan dengan kedatangan wisatawan saat Bandara Husein Sastranegara masih beroperasi. Pada Juni 2019, sebelum pandemi COVID-19, Bandara Husein mencatatkan kedatangan 8.652 wisatawan mancanegara.

Tren ini menunjukkan bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki potensi yang besar untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Jawa Barat. Oleh karena itu, Syaiful Huda berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara demi kemajuan ekonomi daerah dan sektor pariwisata yang lebih berkembang.(*)

Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

Karawang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menggelar reses bersama ratusan pendamping desa se-Kabupaten Karawang di Rumah Makan Indo Alamsari, Senin (13/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Syaiful Huda menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Infrastruktur dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa-desa, khususnya dalam program ketahanan pangan.

“Kami akan terus melakukan follow-up terhadap agenda perjuangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Hal ini agar program ketahanan pangan yang menjadi fokus Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujar Syaiful Huda setelah kegiatan reses.

Reses Bersama Pendamping Desa dan DPRD Fraksi PKB Karawang

Menurutnya, program ketahanan pangan ini akan dimulai dari desa-desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah dialokasikan. Huda menjelaskan bahwa anggaran dana desa sebanyak 30 persen akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan, yang dapat digunakan untuk pembangunan irigasi, perbaikan jalan menuju sawah, dan kebutuhan lain yang mendukung ketahanan pangan.

Baca juga : Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

“Mandatorinya 30 persen dari total dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Penggunaan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, perbaikan jalan, dan sebagainya yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Huda juga menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. “Anggaran Kementerian PU, yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan tol dan waduk besar, kini lebih diprioritaskan untuk pembangunan irigasi sekunder dan tersier, yang langsung bermanfaat bagi lahan pertanian,” pungkasnya./didi

Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

Jakarta – Indonesia dan Qatar telah sepakat untuk bekerja sama dalam membangun Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dalam rencana ini, 1 juta unit rumah akan dibangun di Jakarta dalam bentuk rumah susun. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi antara Indonesia dan Qatar dilakukan pada Rabu, 8 Januari 2025, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Rumah Susun di Jakarta Harus Sesuai Kebutuhan Pasar

Menanggapi rencana pembangunan rumah susun tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengingatkan pentingnya melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan dan pasokan rumah di Jakarta. Huda mengungkapkan kekhawatirannya jika proyek ini tidak memperhitungkan potensi over supply atau kelebihan pasokan rumah yang dapat mengganggu likuiditas pengembang perumahan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Pantau Aset di Balai Perlindungan Tanaman

“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (over supply) rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Jumat, 10 Januari 2025.

Huda juga menambahkan, jika pasokan rumah lebih banyak dari permintaan pasar, banyak rumah susun yang dibangun bisa kosong dan tidak terisi, yang akan menjadi masalah besar bagi pengembang dan sektor perumahan itu sendiri.

Peran Investor Qatar dalam Proyek 3 Juta Rumah

Meski begitu, Huda menyambut baik keterlibatan investor Qatar yang akan membantu mendanai dan membangun 1 juta rumah susun murah di Jakarta, khususnya di kawasan Kemayoran hingga Senayan. Qatar akan bertanggung jawab penuh dalam penyediaan dana dan pelaksanaan pembangunan rumah, sementara pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan untuk proyek tersebut.

“Dukungan dari investor Qatar ini sangat membantu karena anggaran pemerintah Indonesia untuk sektor perumahan terbatas, hanya sekitar Rp40,2 triliun. Ini tentu saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah per tahun,” ungkap Huda. Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan dana sekitar Rp5,27 triliun untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan.

Pentingnya Data yang Akurat untuk Optimalisasi Program

Syaiful Huda juga menekankan pentingnya data yang akurat dan solid untuk mendukung keberhasilan program 3 juta rumah per tahun. Data tersebut mencakup status lahan yang akan digunakan, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan proyek perumahan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Kinerja KPID Baru

“Keikutsertaan investor harus dioptimalkan agar program ini dapat terwujud dengan efektif. Semua harus didukung dengan data yang valid agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan rumah,” pungkas Huda.

Dengan dukungan investor asing seperti Qatar, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat segera terealisasi dan membantu memenuhi kebutuhan perumahan yang terjangkau di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tetap diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.(*)

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Tantangan Industri Penerbangan Indonesia 2025, Komisi V DPR Dorong Solusi Pemerintah

Jakarta – Industri penerbangan di Indonesia menghadapi tantangan berat pada 2025. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai diperlukan keberpihakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang terjangkau dan berkualitas. “Saat ini, kita belum sampai pada titik di mana transportasi udara menjadi pilihan utama masyarakat untuk memperlancar konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Huda, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca juga : 181 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Sepanjang 2024

Kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menunjukkan bahwa tingginya kurs dolar Amerika, harga avtur, dan biaya suku cadang pesawat menjadi kendala utama. Selain itu, aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat yang belum direvisi serta bea masuk impor suku cadang yang tinggi memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan backlog pesawat dan suku cadang, ditambah dengan turunnya daya beli masyarakat.

Huda menyatakan, industri penerbangan belum menjadi sektor yang menarik bagi investor. “Akibatnya, jasa penerbangan masih belum menjadi pilihan utama transportasi antar kota dan pulau di Indonesia,” katanya.

Padahal, industri penerbangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa pada 2023, sektor ini menyumbang USD 62,6 miliar atau setara Rp 1.001,6 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar 4,6%. Industri ini juga menyerap setidaknya enam juta tenaga kerja.

Huda menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung sektor ini. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa kelonggaran bea dan pajak, khususnya untuk maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi demi mengurangi risiko kecelakaan udara.

Dengan keberpihakan yang tepat, industri penerbangan dapat menjadi tulang punggung konektivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dapat memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses transportasi udara yang terjangkau dan berkualitas.(*)

Waka Komisi V DPR Soroti Insiden Tumpahnya Cairan Kimia di KBB

Waka Komisi V DPR Soroti Insiden Tumpahnya Cairan Kimia di KBB

Jakarta – Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti insiden tumpahnya cairan kimia caustic soda (NaOH) di Jalan Raya Purwakarta-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Huda menduga terdapat pelanggaran dari perusahaan yang mengangkut cairan B3 (bahan berbahaya dan beracun) tersebut.

“Kami melihat adanya indikasi pelanggaran dalam kasus kebocoran angkutan limbah B3 jenis caustic soda di Jalan Raya Purwakarta-Padalarang. Salah satunya adalah ketidaksesuaian label yang seharusnya mencantumkan keterangan tentang angkutan B3 pada badan kontainer,” ujar Huda kepada wartawan pada Rabu (25/12/2024).

Huda juga mencatat bahwa jalur yang dilintasi angkutan B3 tersebut berada di kawasan padat penduduk. Menurutnya, sopir dan asistennya tidak sigap dalam menangani kebocoran yang terjadi, yang menyebabkan lebih dari 100 pengendara motor dan mobil menjadi korban.

“Jalur yang dilalui angkutan B3 terletak di jalan padat penduduk. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari sopir dan asistennya terhadap jenis dan sifat bahan kimia yang diangkut menyebabkan mereka tidak cepat tanggap saat terjadi kebocoran, yang akhirnya memicu banyak korban,” ujar Huda.

Lebih lanjut, Huda menyebutkan bahwa jika pengemudi mengikuti aturan yang berlaku terkait angkutan B3 dari Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), insiden seperti ini seharusnya dapat dihindari. Ia mencurigai pengemudi tidak memiliki sertifikat khusus untuk mengangkut limbah B3 dari Kemenhub.

“Pengemudi angkutan B3 harus memiliki sertifikat khusus dari Dirjen Hubdar, bukan hanya SIM biasa. Sertifikat ini memastikan bahwa pengemudi atau asistennya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bahan kimia yang mereka angkut, serta prosedur yang harus diambil jika terjadi kebocoran atau situasi darurat lainnya,” terang Huda.

Huda mendesak agar sanksi tegas tidak hanya diberikan kepada pengemudi, tetapi juga kepada perusahaan penyelenggara angkutan B3 tersebut. Ia juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan rutin (ramp check) terhadap angkutan B3 untuk meminimalkan kejadian serupa di masa depan.

“Kami mendesak agar sanksi tegas diberikan kepada pengemudi dan perusahaan penyelenggara angkutan B3 yang menyebabkan insiden berbahaya di Padalarang, Jawa Barat. Kami juga meminta agar Kemenhub kembali melakukan ramp check untuk memastikan angkutan B3 yang beroperasi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” tambah Huda.

Insiden ini terjadi pada Selasa (24/12), di mana lebih dari 100 pengendara motor dan mobil terkena dampak tumpahan cairan kimia NaOH. Para korban mengeluhkan mata perih, kulit gatal, dan rasa panas. Beberapa bahkan mengalami luka bakar.

Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, melaporkan bahwa hingga saat ini lebih dari 100 orang terdata sebagai korban. Mayoritas korban mengalami luka ringan, sementara empat orang lainnya menderita luka berat berupa luka bakar dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit.

“Korban yang terdampak kebocoran cairan B3 ini sudah lebih dari 100 orang. Mayoritas luka ringan, sementara empat orang menderita luka berat dan kini sedang dirawat di rumah sakit,” kata Tri saat ditemui di lokasi kejadian./detiknews

Wakil Ketua Komisi V DPR Harap Stasiun Karawang Dapat Dongkrak Penumpang Kereta Cepat Whoosh

Wakil Ketua Komisi V DPR Harap Stasiun Karawang Dapat Dongkrak Penumpang Kereta Cepat Whoosh

Jakarta – Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang resmi melayani penumpang pada hari ini. Keberoperasian stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang Whoosh yang saat ini masih belum mencapai target harian. 24/12/2024

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyambut baik pengoperasian Stasiun Karawang yang sempat tertunda akibat keterbatasan akses jalan menuju lokasi stasiun. Menurut Huda, pengoperasian stasiun ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Baca juga : Refleksi Tahun 2024 dan Outlook 2025, DPRD Jabar

“Kami sangat mendukung pengoperasian Stasiun Karawang ini. Meskipun sempat terhambat karena akses pendukung yang belum siap, kami berharap dengan beroperasinya stasiun ini bisa mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang hingga saat ini masih di bawah target harian,” ujar Syaiful Huda.

Stasiun Karawang menjadi stasiun keempat dari total empat stasiun yang dirancang untuk rute kereta cepat Whoosh. Selain Karawang, kereta cepat Whoosh juga melayani tiga stasiun lainnya, yakni Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar.

Sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2024, hanya tiga stasiun yang dapat melayani penumpang, sementara Stasiun Karawang belum dapat difungsikan karena kendala akses jalan menuju stasiun tersebut.

Target Penumpang Masih Jauh dari Harapan

Huda menjelaskan bahwa target harian penumpang untuk kereta cepat Whoosh adalah sekitar 29.000-31.000 orang. Namun, hingga saat ini, jumlah penumpang harian yang tercatat masih berada di kisaran 18.000-19.000 orang. Meskipun tren penumpang terus menunjukkan kenaikan, angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Meskipun ada tren kenaikan jumlah penumpang, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas operasional kereta cepat Whoosh,” ungkap Huda.

Baca juga : Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Dengan beroperasinya Stasiun Karawang, Huda berharap dapat terjadi penambahan jumlah penumpang harian. Berdasarkan studi dari Universitas Indonesia, diperkirakan akan ada tambahan sekitar 3.000-4.000 penumpang per hari jika Stasiun Karawang benar-benar beroperasi.

“Tentu saja, ini adalah tambahan yang signifikan jika bisa terwujud,” tambahnya.

Pentingnya Jumlah Penumpang untuk Efektivitas Whoosh

Syaiful Huda menegaskan bahwa jumlah penumpang Whoosh menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Selain itu, Huda juga menyebutkan bahwa ada empat tujuan utama dari pembangunan proyek Whoosh di Indonesia, yaitu:

  1. Mengurangi kepadatan lalu lintas antara Bandung dan Jakarta,
  2. Meningkatkan konektivitas Bandung-Jakarta dan sekitarnya,
  3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, serta
  4. Menjadi simbol modernisasi transportasi di Indonesia.

“Keempat tujuan tersebut sangat bergantung pada jumlah penumpang Whoosh. Jika jumlah penumpangnya sedikit, maka dapat dipastikan bahwa Whoosh ini tidak efektif,” tegas Huda.

Harapan untuk Pertumbuhan Ekonomi di Sekitar Stasiun

Legislator dari Dapil Jabar VII (Karawang, Purwakarta, Kab Bekasi) ini juga berharap agar beroperasinya Stasiun Karawang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di sekitar stasiun. Ia mendorong masyarakat setempat untuk memanfaatkan kesempatan dengan menyediakan berbagai layanan barang dan jasa bagi penumpang Whoosh di Stasiun Karawang.

“Ke depan, Pemkab Karawang bisa memanfaatkan akses Whoosh ini untuk menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Karawang dan sekitarnya. Hal ini akan mendukung tujuan Whoosh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata,” pungkas Huda.***

Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Respon Pernyataan Menteri PKP, DPR: Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan tanggapan kritis terkait usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait yang berencana memasukkan orang yang tidak memiliki rumah dalam kategori miskin. Dalam pandangannya, usulan tersebut perlu kajian lebih mendalam untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mendasari pilihan seseorang untuk tidak memiliki rumah.

Syaiful Huda mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, terutama di kalangan generasi Z, banyak orang yang memilih untuk menyewa apartemen atau tinggal di pusat kota karena alasan kenyamanan. Menurutnya, alasan kenyamanan ini bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi lebih pada preferensi gaya hidup. “Kalangan Gen Z banyak yang memilih sewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan. Dekat dengan tempat kerja, dekat pusat hiburan. Lalu apakah mereka kita kategorikan mereka miskin?” ujar Huda, Kamis (19/12/2024).

Lebih lanjut, Huda menyoroti kondisi di kawasan pedesaan, di mana banyak warga yang memilih untuk tidak membeli rumah pribadi dan lebih memilih tinggal bersama keluarga besar. Meskipun mereka memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk membeli rumah, faktor budaya dan tradisi sering kali menjadi alasan mereka tinggal bersama keluarga. “Kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing. Lalu apa ini dikategorikan miskin?” ungkapnya.

Baca juga : Umar Al faruq SAg Apresiasi Musda KNPI Karawang ke XV, Ajak Pemuda Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Karawang

Huda menilai bahwa kategori miskin tidak bisa semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah, karena kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penghasilan dan akses terhadap layanan dasar. “Indikator kemiskinan yang dirujuk Bank Dunia, UNDP, IMF, hingga BPS umumnya terdiri dari dua unsur, yakni moneter seperti pemasukan dan pengeluaran serta non-moneter seperti akses layanan dasar. Jadi perlu kejelasan apakah tidak mempunyai rumah masuk unsur moneter atau non-moneter untuk menjadi indikator kemiskinan,” paparnya.

Meskipun demikian, Huda menegaskan bahwa ia mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan menyediakan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pembuatan peta jalan yang jelas untuk mencapai target tersebut agar tidak ada kesalahan dalam implementasinya dan menghindari kontroversi yang tidak perlu. “Kalau sudah ada peta jalan pemenuhan target 3 juta rumah per tahun ini, maka terobosan yang dilakukan pemerintah bisa kita kawal agar tidak menabrak regulasi yang ada serta tidak memunculkan kontroversi yang tidak perlu,” tutupnya.(*)