Syaiful Huda Tegaskan PKB Lawan Politik Pragmatis, Sebut Kalsel Jadi Perhatian Khusus DPP

Syaiful Huda Tegaskan PKB Lawan Politik Pragmatis, Sebut Kalsel Jadi Perhatian Khusus DPP

Persoona.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda memberikan arahan tegas terkait arah perjuangan partai ke depan.

Huda menegaskan bahwa PKB konsisten mengusung politik nilai dan pengabdian, bukan politik pragmatis atau transaksional demi kepentingan sesaat.

Hal itu disampaikan Huda saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB serentak untuk Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (8/4).

Huda mengungkapkan Kalimantan Selatan (Kalsel) kini menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB.

Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Ketua DPW PKB Kalsel.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” kata Syaiful Huda dikutip JPNN.com, Kamis (9/4).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI ini juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk seluruh kader di Bumi Lambung Mangkurat.

“Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalsel yang telah berjuang sejak 1998. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” tuturnya.

Huda menekankan bahwa kekuatan politik PKB di Kalsel terletak pada perpaduan dua nilai utama, yakni semangat perjuangan keagamaan (religiusitas) dan nasionalisme.

Menurutnya, gerakan politik tidak akan kuat jika hanya berbasis nasionalisme semata tanpa sentuhan religiusitas.

“PKB adalah partai yang secara konsisten memadukan kedua nilai tersebut. Jika ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, jawabannya adalah PKB,” tegas legislator asal Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Huda menyatakan bahwa PKB lahir sebagai representasi politik idealisme yang berpihak pada kepentingan umat dan rakyat secara bersamaan.

Dia pun memberikan peringatan keras terhadap praktik politik pragmatis yang sering muncul di momen-momen politik.

“PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme, berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” tegasnya.

Huda optimistis, di bawah kepemimpinan baru dan soliditas kader yang ada, PKB Kalsel akan menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik transaksional.

“Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” pungkasnya./***

PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

Persoona.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) masa bakti 2026-2031. Bertempat di Resinda Hotel, Karawang, Sabtu (04/04). Agenda besar ini menjadi momentum krusial bagi PKB untuk memperkuat struktur organisasi. Sekaligus mengesahkan arah kebijakan politik lima tahun ke depan yang berbasis pelayanan publik.

​Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda. Serta diikuti oleh 28 pengurus DPAC PKB tingkat kecamatan dan jajaran pengurus DPC PKB Karawang. Sidang pleno dipimpin oleh Kang Bro Kaisar Abu Hanifah, didampingi oleh M. Asyrof Abdik sebagai Sekretaris Sidang dan Adam Maulana sebagai pendamping.

​Transformasi Ideologi: Peduli Umat, Melayani Rakyat

​Dalam Muscab kali ini, PKB Karawang menegaskan kembali kredo “Peduli Umat, Melayani Rakyat” sebagai kompas moral organisasi. Transformasi ini menandai pergeseran orientasi partai dari sekadar mesin elektoral menjadi partai berbasis pelayanan, data, dan gerakan sosial yang hadir setiap hari di tengah masyarakat.
​”PKB harus menjadi rumah keumatan dan kerakyatan. Yang hadir melalui pelayanan nyata. Seperti bantuan kesehatan, ketahanan pangan, hingga advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat,” ungkap perwakilan pengurus dalam laporan pertanggungjawabannya.

​Capaian Strategis dan Politik Data
​Selama periode 2021-2026, PKB Karawang mencatatkan berbagai raport hijau yang signifikan, di antaranya:

  • ​Kenaikan Suara Pileg: Perolehan suara PKB di Karawang meningkat menjadi 141.176 suara (naik dari 134.361 suara pada 2019).
  • ​Kemenangan Pilkada: Sukses mengusung dan memenangkan pasangan Aep-Maslani dengan raihan 669.674 suara (55,3%).
  • ​Modernisasi Organisasi: Implementasi data-driven campaign melalui Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dan digitalisasi database kader.
  • ​Layanan Sosial Nyata: Pengoperasian ambulans GTD di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang melayani warga secara gratis. Sembilan Pilar Kerja 2026-2031
    ​Untuk lima tahun ke depan. Muscab merumuskan sembilan pokok kerja utama yang mengintegrasikan empat identitas: partai kader, partai massa, partai ide, dan partai pelayanan. Beberapa program unggulan yang disepakati meliputi:
  • ​Pelembagaan Kader Tunas Bangsa: Mengintegrasikan relawan anggota dewan ke dalam ekosistem kaderisasi resmi.
  • ​Kemandirian Ekonomi: Optimalisasi Koperasi PUMR sebagai motor ekonomi kader dan pendanaan mandiri organisasi.
  • ​Ekosistem Pelayanan Terpadu: Integrasi program Food Bank, GTD, dan BAZAS menjadi satu sistem perlindungan sosial yang solid.
  • ​Politik Data & Riset: Memperkuat pusat riset internal untuk memandu kebijakan fraksi berbasis realitas lapangan.

​Menyasar Pemilih Muda
​Menyadari struktur demografi Karawang yang didominasi usia produktif, PKB Karawang berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan. Generasi Milenial dan Gen Z kini ditempatkan sebagai aktor utama. Dalam komunikasi politik dan mobilisasi digital partai. Dengan semangat transformasi yang konsisten, PKB Kabupaten Karawang optimis dapat terus tumbuh sebagai organisasi politik. Yang dipercaya publik serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat Karawang./ib

Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Syaiful Huda Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Jalur Mudik 2026 demi Keselamatan Publik

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah. Dalam memastikan seluruh infrastruktur jalan pada jalur mudik dalam kondisi mantap dan aman. Hal ini dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat sebelum puncak arus mudik berlangsung.

Dalam kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2). Huda mengungkapkan bahwa Komisi V DPR telah menerima berbagai laporan terkait kerusakan jalan di sejumlah titik krusial.

“Kami berharap perbaikan oleh Kementerian PUPR dapat diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai mendekati H-7 atau H-8 masih ada pekerjaan di jalan,” tegas Syaiful Huda.

Fokus pada Keselamatan dan Pengawasan Transportasi
Menurut Huda, kemantapan kondisi jalan memiliki korelasi langsung dengan tingkat keselamatan perjalanan. Penyelesaian perbaikan infrastruktur menjadi langkah preventif paling efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik.

Transportasi umum
Selain aspek jalan, politisi PKB ini juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap roda transportasi umum. Ia mengingatkan kembali tragedi kecelakaan di jalan tol beberapa tahun silam. Yang merenggut korban jiwa akibat kendaraan angkutan yang tidak laik operasional.

“Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali. Kami konsisten berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kepolisian untuk memastikan penegakan hukum. Dan ketersediaan sarana prasarana seperti rambu serta penerangan jalan umum berjalan optimal,” tambahnya.

Manajemen Rest Area Jadi Kunci Urai Kemacetan
Syaiful Huda juga menyoroti persoalan rest area yang kerap menjadi titik penumpukan kendaraan. Menurutnya, kegagalan pemudik untuk mendapatkan akses istirahat yang layak karena rest area. Sehingga yang penuh dapat meningkatkan risiko kecelakaan akibat kelelahan (fatigue).

“Ketika pemudik tidak bisa masuk ke rest area karena penuh, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi lelah. hal seperti ini sangat berisiko,” jelas Huda.

Pengelolaan Rest Area
Ia mengusulkan agar pengelolaan rest area diatur lebih baik. Dengan menjaga sirkulasi kendaraan agar fungsi tempat istirahat berjalan optimal tanpa menghambat kelancaran arus lalu lintas. “Rest area harus benar-benar berfungsi dengan baik agar pemudik bisa segar kembali sebelum melanjutkan perjalanan,” pungkasnya./***

Syaiful Huda Ajak Masyarakat Sipil Kawal Percepatan RUU Pekerja Gig demi Kepastian Hukum

Syaiful Huda Ajak Masyarakat Sipil Kawal Percepatan RUU Pekerja Gig demi Kepastian Hukum

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memberikan seruan kuat kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam mengawal percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri kerentanan hukum yang selama ini membayangi jutaan pekerja di sektor ekonomi digital dan kreatif.

Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3), Syaiful Huda menegaskan bahwa tekanan publik adalah kunci untuk memecahkan kebuntuan di parlemen. Pembahasan nasib pekerja informal selama ini terkesan stagnan akibat tumpang tindih kepentingan yang kompleks.

“Keterlibatan masyarakat sipil akan memberikan dorongan moral dan politik yang kuat bagi Pemerintah maupun DPR. Kita butuh dukungan publik agar undang-undang yang dinantikan jutaan pekerja gig ini segera tuntas,” ujar Syaiful Huda.

Mengatasi Kekosongan Hukum di Sektor Ekonomi Digital
Politisi PKB tersebut mengungkapkan bahwa belum terakomodasinya status pekerja mandiri (gig workers) dalam regulasi eksisting, seperti UU Ketenagakerjaan, menciptakan kekosongan hukum yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan jutaan pekerja bekerja tanpa perlindungan yang memadai.

Huda menyoroti nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan. Menurutnya, para mitra pengemudi sering menghadapi masalah transparansi pendapatan, pemotongan tips, hingga sistem algoritma yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat.

“Kerentanan serupa juga membayangi profesi lain di sektor kreatif, seperti kru film hingga content creator. Mereka semua berada dalam zona abu-abu hukum,” tambah Ketua DPP PKB tersebut.

Poin Utama RUU Pekerja Gig Inisiasi Syaiful Huda
Sebagai bentuk solusi konkret, Syaiful Huda telah meluncurkan hak inisiatif pembuatan RUU Pekerja Gig. Rancangan ini dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan bagi pekerja dan keberlangsungan pelaku usaha. Beberapa poin utama yang diusulkan meliputi:

  • Kejelasan Status Hukum: Mendefinisikan posisi pekerja gig secara spesifik dalam hukum Indonesia.
  • Transparansi Algoritma: Memastikan sistem kerja platform digital dapat dipertanggungjawabkan.
  • Standar Pendapatan Bersih: Adanya batas bawah pendapatan yang layak bagi pekerja.
  • Mekanisme Penyelesaian Konflik: Ruang mediasi dan penyelesaian sengketa industrial yang adil.
  • Perlindungan Sosial: Jaminan waktu keterlibatan dan jaminan sosial bagi pekerja mandiri.

“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, maupun praktisi untuk menyempurnakan inisiasi RUU Pekerja Gig ini,” tandas Huda.

Acara diskusi tersebut juga menghadirkan perspektif dari berbagai pihak, di antaranya:

  • Theodore Sutaro (Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian)
  • Ambrosius Emilio (Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi)
  • Lily Pujiati (Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia/SPAI)

Perwakilan dari APINDO, serta manajemen Gojek, InDrive, dan penyedia layanan aplikasi lainnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan RUU Pekerja Gig dapat segera masuk ke tahap pembahasan intensif demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja mandiri di era ekonomi digital./***

Banjir Bali Mengancam Pariwisata Dunia, Syaiful Huda Desak Pemerintah Audit Izin Hotel

Banjir Bali Mengancam Pariwisata Dunia, Syaiful Huda Desak Pemerintah Audit Izin Hotel

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Bali.
Hal ini merespons cuaca ekstrem yang memicu banjir parah di kawasan Sanur, Denpasar. Hingga memaksa evakuasi warga dan turis asing menggunakan perahu karet di Jalan Bumiayu. Sejak Minggu (22/2/2026) malam.

Huda menilai. Banjir yang kini kian sering melanda titik-titik vital pariwisata merupakan ancaman serius bagi eksistensi Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Jika dibiarkan, tutur Huda, citra Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia akan terdegradasi di mata dunia.
“Banjir Bali dalam beberapa waktu terakhir ini terus berulang dan polanya kian parah. Kondisi ini mengancam eksistensi Bali sebagai pusat destinasi wisata internasional. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Harus ada langkah terobosan agar banjir tidak menjadi agenda rutin setiap musim hujan,” ujar Huda di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Huda juga menyoroti sinkronisasi isu banjir dengan persoalan sampah yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Huda menilai, keluhan pimpinan dunia terkait sampah dan banjir di Bali. Merupakan indikator nyata adanya kesalahan dalam pengelolaan tata ruang dan wilayah di Pulau Dewata.
“Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengaku mendapat keluhan pimpinan dunia terkait situasi Bali yang penuh sampah. Banjir dan sampah di Bali menjadi indikator adanya kesalahan pengelolaan tata ruang. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap berbagai izin pengembangan restoran dan hotel yang mengepung wilayah Bali,” tegas Huda.

Huda menambahkan. Pelanggaran terhadap wilayah hijau yang seharusnya menjadi kawasan pertanian, serapan air, hingga konservasi telah berimbas pada rusaknya tata kelola air.
Masifnya alih fungsi lahan dinilai menjadi penyebab utama banjir kini merendam wilayah yang sebelumnya relatif aman.
Guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi pelancong mancanegara. Huda menekankan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah.

Menurut Huda, pemerintah pusat dan daerah harus mengaudit ulang perizinan hotel dan restoran. Terutama yang berdiri di atas kawasan serapan air atau melanggar aturan sempadan sungai.
“Pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan infrastruktur drainase perkotaan secara menyeluruh. Dan pengerukan sedimentasi sungai di titik-titik rawan banjir seperti Sanur, Seminyak, dan Kuta,” ujar Huda.

Upaya pengembalian fungsi kawasan hijau dan lahan pertanian, lanjut Huda, juga harus segera dilakukan.
Pengembalian kawasan serapan air ini, jelas Huda, akan mencegah limpasan air hujan langsung ke pemukiman.

“Kita harus bertindak cepat. Jika tata ruang tidak dibenahi sekarang, Bali hanya akan tinggal kenangan sebagai destinasi wisata unggulan. Kenyamanan pelancong adalah kunc. Dan itu hanya bisa dicapai dengan infrastruktur yang mumpuni dan tata ruang yang berwawasan lingkungan,” pungkas Syaiful Huda./***

Macet Mudik Menurun, DPR Minta Pemerintah Fokus Tekan Kecelakaan Sepeda Motor

Macet Mudik Menurun, DPR Minta Pemerintah Fokus Tekan Kecelakaan Sepeda Motor

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, terus menggulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh pada Lebaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi yang masih didominasi kendaraan roda dua.

Menurut Huda, dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemacetan selama arus mudik dan arus balik Lebaran menunjukkan tren penurunan signifikan. Ia menyebut tidak ada lagi kemacetan ekstrem yang membuat pemudik terjebak berhari-hari di perjalanan.

“Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat tingkat kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran terus menurun. Maka saat ini fokus stakeholder terkait, terutama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang dipicu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh,” ujar Huda, Minggu (22/2/2026).

Huda menilai berkurangnya titik kemacetan merupakan buah dari semakin lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Tersambungnya Tol Trans Jawa, semakin panjangnya bentangan Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan terbukti efektif mengurai kepadatan.

Strategi rekayasa lalu lintas seperti kebijakan ganjil-genap, contraflow, hingga sistem one way di jalur tol juga dinilai berhasil mengurangi potensi kemacetan. Koordinasi lintas sektoral antarinstansi disebut semakin solid dalam pengelolaan arus mudik tahunan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius. Dalam setiap periode mudik, angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa. Mayoritas insiden terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi pengguna sepeda motor.

“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Fakta bahwa jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal menunjukkan adanya urgensi intervensi kebijakan yang lebih berani,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Sebagai solusi, Huda meminta pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif terkait penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik jarak jauh. Ia menekankan pembatasan tidak boleh dilakukan tanpa menyediakan alternatif nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.

Menurutnya, penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh sangat rentan karena faktor kelelahan serta minimnya perlindungan bagi pengendara dan penumpang.

“Pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan roda dua,” pungkasnya.

Komisi V DPR Minta Kemenhub Kaji Larangan Mudik Pakai Motor Lintas Provinsi

Komisi V DPR Minta Kemenhub Kaji Larangan Mudik Pakai Motor Lintas Provinsi

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang aturan keselamatan transportasi menjelang musim mudik Lebaran.

Salah satu poin yang didorong untuk dikaji adalah kemungkinan penerapan larangan mudik menggunakan sepeda motor atau roda dua untuk perjalanan lintas provinsi.

Usulan tersebut disampaikan Huda dalam rapat bersama Kemenhub di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Ia menilai langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan yang kerap meningkat saat arus mudik.

Motor Dominasi Angka Kecelakaan

Menurut Huda, hampir 50 persen kecelakaan pada periode angkutan Lebaran melibatkan pengguna sepeda motor. Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan pembatasan demi keselamatan masyarakat.

“Angkutan lebaran yang hampir 50 persen kecelakaan diakibatkan dari pengguna sepeda motor ini saya mohon dikaji ulang apakah mungkin tahun ini diterapkan untuk tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik lebaran terutama yang lintas provinsi,” ujar Huda.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan, Kemenhub masih memiliki waktu sebelum puncak arus mudik berlangsung untuk melakukan kajian komprehensif.

Ia menilai evaluasi ini dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kecelakaan yang dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi.

Siapkan Alternatif Angkutan Lebih Aman

Huda juga mengingatkan, apabila kebijakan larangan mudik motor lintas provinsi diterapkan, pemerintah harus menyiapkan solusi transportasi alternatif yang terjangkau dan aman.

Ia mendorong koordinasi lintas kementerian dan lintas sektor agar kebutuhan masyarakat yang selama ini menggunakan sepeda motor dapat difasilitasi melalui program angkutan Lebaran yang lebih aman, seperti bus, kereta api, atau moda transportasi lainnya.

“Supaya kebutuhan masyarakat yang tadinya menggunakan sepeda motor ini bisa dikonversi untuk difasilitasi pemerintah melalui angkutan lebaran yang lebih aman,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan pemudik, tetapi juga memperkuat tata kelola transportasi nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.***

Tragedi Krapyak Semarang, DPR Desak Evaluasi Total Angkutan Umum Jelang Mudik Lebaran 2026

Tragedi Krapyak Semarang, DPR Desak Evaluasi Total Angkutan Umum Jelang Mudik Lebaran 2026

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda berharap kecelakaan maut yang terjadi di Krapyak Semarang, Jawa Tengah (Jateng), tidak terulang. Penyelenggara lalu lintas angkutan umum di Tanah Air didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Nah, terkait dengan temuan dari kecelakaan 16 orang meninggal, saya kira ini termasuk harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh dari penyelenggaraan lalu lintas kita terutama angkutan umum kita,” kata Huda saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Huda juga ingin kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang itu menjadi momentum perbaikan tata kelola dan pelaksanaan angkutan umum.

“Kita apresiasi semua langkah perbaikan dalam rangka penanganan laka lantas (kecelakaan lalu lintas) ini. Termasuk, perbaikan dalam penegakan hukum,” kata dia.

Ketua DPP PKB ini meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan semua armada angkutan publik teraudit dengan baik. Dia menyebut pemerintah perlu berbenah menjelang penyelenggaraan mudik Idul Fitri 1447 H.

“Nah karena itu semua yang didapati terkait dengan setelah hasil forensik termasuk temuan di lapangan misalnya menyangkut soal tidak berjalannya ramp check secara baik dari semua angkutan publik kita ya kita minta ke depan Kemenhub harus memastikan semua unit armada angkutan publik harus teraudit dengan baik, terselenggara ramp check dengan baik dan seterusnya apalagi ini menjelang Lebaran,” ujar Huda.

“Jadi mungkin ini PR yang dulu belum sepenuhnya menjadi perhatian soal audit penyelenggaraan angkutan publik ini, termasuk ramp check ini. Ya kita berharap dengan berbagai dinamika tantangan di lapangannya, kita minta Kemenhub untuk betul-betul memperhatikan ini. Terutama paling tidak menjadikan momentum mudik Lebaran sebagai momentum perbaikan menyeluruh dan masih ada waktu,” timpalnya.

Kasus kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, yang menewaskan 16 orang kini menemukan titik terang.

Polrestabes Semarang menetapkan Direktur Utama Bus PT Cahaya Pariwisata Transportasi Ahmad Warsito, sopir bus Gilang Ihsan Faruq atau GIF (22) hingga pembuat SIM palsu Herry Soekirman (HS) dan Mustafa Kamal (HS) sebagai tersangka.

Kapolrestabes Semarang Kombes M Syahduddi mengatakan ada pelanggaran Standard Operational Procedure (SOP), yakni sopir bus bernama Gilang menggunakan SIM B1 Umum palsu. Dia mengatakan Ahmad selaku pemilik perusahaan tidak melakukan pelatihan kepada pengemudi.

“Prosedur hanya sopir bisa memarkirkan bus di garasi dan sopir langsung diperintahkan untuk mengemudikan kendaraan bus tersebut dengan membawa penumpang rute Bogor-Jogja tanpa dilakukan tes terlebih dahulu,” katanya beberapa waktu lalu.

Berikutnya, tersangka Ahmad juga tidak melengkapi busnya dengan perlengkapan pengaman sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Salah satunya tidak ada sabuk pengaman di kursi penumpang.

Syahduddi menyampaikan bahwa pada SIM yang dipegang Gilang tercantum diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang. Setelah dicek, SIM atas Gilang tersebut ternyata tidak terdaftar di Satpas Polresta Padang.

“Hasil uji Laboratorium Forensik SIM B1 Umum atas nama GIF adalah non-identik atau merupakan produk cetak yang berbeda,” kata M Syahduddi.***

Berpengalaman, Berakar, dan Berani: PKB Jawa Barat On The Way 2029

Berpengalaman, Berakar, dan Berani: PKB Jawa Barat On The Way 2029

Persoona.id – PKB Jawa Barat On The Way 2029: Berpengalaman, Berakar, dan Berani

Kepengurusan DPW PKB Jawa Barat periode 2026–2031 yang baru saja dikukuhkan bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Momentum ini menjadi sinyal kuat kesiapan politik menuju Pemilu 2029. Dari komposisi hingga kualitas personalia, Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat tampil sebagai mesin politik yang matang secara pengalaman, kokoh secara ideologis, dan berani menatap masa depan.

Di bawah kepemimpinan Syaiful Huda, Ketua DPW PKB Jawa Barat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, arah perjuangan partai dipandu oleh figur dengan rekam jejak nasional dan kapasitas legislasi teruji. Kepemimpinan ini diperkuat oleh empat anggota DPR RI aktif dari Jawa Barat: Syaiful Huda, Oleh Soleh, Sujatmiko, dan Rina Saadah. Komposisi ini menegaskan kekuatan strategis PKB Jawa Barat di pusat kekuasaan nasional.

Kuat di Parlemen, Kokoh di Eksekutif

Tak hanya solid di parlemen, PKB Jawa Barat juga ditopang oleh tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah aktif. Kehadiran para eksekutif ini mencerminkan pengalaman nyata dalam tata kelola pemerintahan serta kemampuan eksekusi kebijakan di tingkat lokal. Modal birokrasi, kedekatan dengan problem riil masyarakat, serta rekam jejak kepemimpinan daerah menjadi fondasi penting menuju 2029.

Struktur kepengurusan turut diperkuat oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKB, memastikan kesinambungan garis politik dari pusat hingga daerah. Konsolidasi internal menjadi lebih solid, koordinasi kerja politik semakin efektif, dan langkah-langkah pemenangan dapat dijalankan secara terukur.

Kader Basis Militan dan Akar Rumput yang Hidup

Kekuatan PKB Jawa Barat juga bertumpu pada pengurus-pengurus yang kuat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka adalah kader dengan talenta politik mumpuni, memahami peta sosial-kultural wilayahnya, serta memiliki kedekatan langsung dengan konstituen. Loyalitas dan militansi dalam kerja-kerja partai menjadikan PKB tidak hanya besar secara struktur, tetapi juga hidup di tingkat akar rumput.

Berakar pada Kiai dan Pesantren

Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PKB Jawa Barat tetap berpijak pada kekuatan tradisional kiai dan pesantren. Dalam momen pengukuhan kepengurusan, kehadiran para Ketua PCNU se-Jawa Barat menegaskan keterikatan historis dan ideologis tersebut.

Nahdlatul Ulama menjadi fondasi moral dan kultural yang menjaga arah perjuangan partai tetap dalam khidmat kepada ulama, pesantren, dan nilai-nilai ke-NU-an. Perpaduan antara kekuatan struktural modern dan legitimasi kultural inilah yang membentuk keunggulan kompetitif PKB Jawa Barat.

Lintas Generasi, Lintas Profesi

Komposisi kepengurusan DPW PKB Jawa Barat 2026–2031 juga merepresentasikan lintas generasi dan lintas profesi. Politisi senior berpadu dengan aktivis pergerakan dan anak-anak muda berenergi segar. Teknokrat dengan pendekatan berbasis data bekerja bersama profesional dari berbagai latar belakang—dokter, praktisi hukum, budayawan, hingga tokoh masyarakat.

Sinergi ini menjadikan PKB Jawa Barat sebagai rumah besar aspirasi publik yang inklusif, adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, namun tetap berpijak pada tradisi dan kehormatan nilai-nilai pesantren.

Menuju 2029 dengan Kerja Nyata

Dengan struktur yang solid, kepemimpinan berpengalaman, kader basis yang militan, dukungan kuat dari kiai dan pesantren, serta keterhubungan nyata dengan masyarakat, PKB Jawa Barat benar-benar “On The Way 2029.”

Bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja politik yang terencana dan terukur menuju kemenangan Pemilu 2029./if