Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat telah resmi ditetapkan, dan UMK Karawang mencapai Rp 5.599.593,21. Dengan angka ini, Karawang menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat, hanya kalah dari Kota Bekasi yang memiliki UMK sebesar Rp 5.690.752,95. Kenaikan UMK Karawang 2025 ini meningkat sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Kenaikan UMK ini diatur melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Dharmawan, menyatakan bahwa Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan UMK berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan kabupaten dan kota yang diajukan oleh kepala daerah.
Rincian UMK 2025 di Jawa Barat
UMK Karawang 2025 menjadi bagian dari penetapan UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Berikut adalah rincian UMK 2025 di beberapa daerah:
- UMK Bekasi (Kota): Rp 5.690.752,95
- UMK Karawang: Rp 5.599.593,21
- UMK Bekasi (Kabupaten): Rp 5.558.515,10
- UMK Purwakarta: Rp 4.792.252,92
- UMK Subang: Rp 3.508.626,53
- UMK Depok: Rp 5.195.721,78
- UMK Bogor (Kota): Rp 5.126.897,22
- UMK Bogor (Kabupaten): Rp 4.877.211,17
- UMK Sukabumi: Rp 3.604.482,92
- UMK Cianjur: Rp 3.104.583,63
- UMK Bandung (Kota): Rp 4.482.914,09
- UMK Cimahi: Rp 3.863.692,00
- UMK Bandung Barat: Rp 3.736.741,00
- UMK Sumedang: Rp 3.732.088,02
- UMK Bandung (Kabupaten): Rp 3.757.284,86
- UMK Indramayu: Rp 2.794.237,00
- UMK Cirebon (Kota): Rp 2.697.685,47
- UMK Cirebon (Kabupaten): Rp 2.681.382,45
- UMK Majalengka: Rp 2.404.632,62
- UMK Kuningan: Rp 2.209.519,29
- UMK Tasikmalaya (Kota): Rp 2.801.962,82
- UMK Tasikmalaya (Kabupaten): Rp 2.699.992,26
- UMK Garut: Rp 2.328.555,41
- UMK Ciamis: Rp 2.225.279,16
- UMK Pangandaran: Rp 2.221.724,19
- UMK Banjar: Rp 2.204.754,48
- UMK Sukabumi: Rp 3.018.634,94
UMK 2025 ini akan mulai berlaku 1 Januari 2025. Pengusaha diharuskan membayar pekerja sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Namun, untuk usaha mikro dan kecil, upah dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.
Baca juga : Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi
Implikasi Kenaikan UMK
Kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di Karawang. Penting untuk dicatat bahwa UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, akan diterapkan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan.Dengan penetapan UMK yang lebih tinggi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di Karawang serta daerah lainnya di Jawa Barat. Kenaikan UMK ini merupakan langkah penting dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik di provinsi ini.(*)
