Karawang – Paskibra SMKN 1 Tirtamulya kembali menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih 3 piala sekaligus dalam ajang LKBB Gala Muda Gunakta Competition Tingkat SMP, SMA/SMK, dan Purna Sederajat Se-Indonesia Tahun 2025 yang diadakan di SMK Muhammadiyah 2 Cikampek. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Karawang mampu bersaing di tingkat nasional. Jum’at 17 Januari 2025

Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Tirtamulya, Deni Firmansyah, menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih oleh ekstrakurikuler Paskibra atau yang dikenal dengan Basara (Barisan Satrya Garuda). Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan kedisiplinan dalam berlatih.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Kunjungi UPTD Ketenagakerjaan Bogor

“Alhamdulillah, Paskibra SMKN 1 Tirtamulya berhasil mendapatkan 3 piala pada LKBB Gala Muda Gunakta Competition. Kami meraih juara 1 Purwa, juara 3 Pasukan Terbaik, dan juara 2 Pasukan Terfavorit,” ungkap Deni.

Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga membuktikan bahwa sekolah di daerah dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar di kota. Deni menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para peserta didik yang giat berlatih dan menjaga kekompakan dalam tim.

Ketua Paskibra SMKN 1 Tirtamulya, Tasha, yang juga merupakan siswa kelas XI MPLB 2, mengaku sangat senang atas pencapaian ini. “Pastinya senang dapat juara. Semua latihan keras kami tidak sia-sia, dan kami bisa membawa nama baik sekolah,” ujarnya dengan antusias.

Komite SMKN 1 Tirtamulya, Tarma Spd, juga merasa bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Paskibra. Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi di bidang masing-masing. “Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk berprestasi,” tuturnya.

Dengan semangat yang tinggi dan kedisiplinan yang terus dijaga, Paskibra SMKN 1 Tirtamulya semakin menunjukkan bahwa kerja keras dan kekompakan adalah kunci sukses dalam meraih prestasi. (*)

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menghadiri acara pembekalan kerja praktik (PKL) untuk mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang Tahun Akademik 2024/2025 yang diselenggarakan di Aula Husni Hamid, Jumat (17/1/2025). Acara ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi UBP Karawang dan diikuti dengan antusias oleh peserta.

Kegiatan pembekalan ini menghadirkan sejumlah narasumber penting yang memberikan wawasan seputar dunia kerja dan pengembangan karir bagi mahasiswa. Di antaranya hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang, serta perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Masing-masing narasumber berbagi pengetahuan tentang pentingnya persiapan matang dalam memasuki dunia kerja, terutama bagi mahasiswa yang akan memulai Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Dengan tema “Empowering Students to be Innovative, Creative and Problem Solvers”, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam sambutannya menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan di dunia profesional. “Sebagai mahasiswa, kalian adalah generasi penerus bangsa yang harus siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Keberhasilan dalam berkarir tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan untuk berinovasi dan memecahkan masalah,” ujar Bupati Aep.

Lebih lanjut, Bupati Aep juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan pembekalan ini. Menurutnya, PKL merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Ia berharap kegiatan PKL dapat menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk memahami dinamika dunia kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aep juga mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan PKL untuk belajar dari pengalaman nyata yang mereka temui di lapangan. “Jangan hanya melihat PKL sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan mengasah keterampilan,” tambahnya.

Sebagai penutup, Bupati Karawang memberikan semangat kepada mahasiswa/i yang akan memulai PKL. Ia berharap para mahasiswa dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai pijakan untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Karawang di masa depan. “Selamat berjuang untuk para mahasiswa/i, semoga sukses dalam menjalankan tugas Praktik Kerja Lapangan,” tutupnya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari mahasiswa yang sangat antusias dengan berbagai materi yang diberikan. Pembekalan PKL diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja serta mengasah keterampilan yang dapat berguna di masa depan. (FK-KIM Diskominfo)

Kota Bogor, – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan aset ke UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Kota Bogor. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Komisi I DPRD untuk mengevaluasi kinerja dan pengelolaan aset instansi terkait, serta memastikan pelayanan yang optimal dalam pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat. Selasa 14 Januari 2025

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I, serta perwakilan dari UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini, rombongan DPRD melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan aset yang dimiliki oleh UPTD tersebut, yang berfungsi untuk mengawasi dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : Syaiful Huda Gelar Reses Bersama Pendamping Desa di Karawang

“Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perlindungan hak tenaga kerja, UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan harus memiliki sistem pengawasan yang efektif dan aset yang dikelola dengan baik. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan hal tersebut dan memberi dukungan terhadap pengelolaan yang lebih baik lagi,” ujar H. Rahmat Hidayat Djati dalam sambutannya.

Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk berdiskusi tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, diharapkan dengan adanya evaluasi ini, pihak UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 dapat lebih berfokus pada peningkatan layanan bagi tenaga kerja, serta memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.

“Sebagai Komisi yang membawahi aspek pemerintahan dan hukum, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berfungsi dengan maksimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja di Jawa Barat,” tambah H. Rahmat Hidayat Djati.

Kunjungan kerja ini mendapat respons positif dari pihak UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan ketenagakerjaan. Diharapkan, melalui kunjungan ini, kolaborasi antara DPRD dan instansi terkait semakin kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi tenaga kerja di Jawa Barat.

Dengan kunjungan kerja seperti ini, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat berharap dapat terus berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang berdampak positif bagi sektor ketenagakerjaan dan memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh dunia kerja./Hilal

Karawang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menggelar reses bersama ratusan pendamping desa se-Kabupaten Karawang di Rumah Makan Indo Alamsari, Senin (13/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Syaiful Huda menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Infrastruktur dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan di desa-desa, khususnya dalam program ketahanan pangan.

“Kami akan terus melakukan follow-up terhadap agenda perjuangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Hal ini agar program ketahanan pangan yang menjadi fokus Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujar Syaiful Huda setelah kegiatan reses.

Reses Bersama Pendamping Desa dan DPRD Fraksi PKB Karawang

Menurutnya, program ketahanan pangan ini akan dimulai dari desa-desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah dialokasikan. Huda menjelaskan bahwa anggaran dana desa sebanyak 30 persen akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan, yang dapat digunakan untuk pembangunan irigasi, perbaikan jalan menuju sawah, dan kebutuhan lain yang mendukung ketahanan pangan.

Baca juga : Indonesia dan Qatar Sepakat Bangun 3 Juta Rumah, Syaiful Huda Ingatkan Potensi Over Supply

“Mandatorinya 30 persen dari total dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Penggunaan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur seperti irigasi, perbaikan jalan, dan sebagainya yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Huda juga menjelaskan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. “Anggaran Kementerian PU, yang awalnya diperuntukkan untuk pembangunan tol dan waduk besar, kini lebih diprioritaskan untuk pembangunan irigasi sekunder dan tersier, yang langsung bermanfaat bagi lahan pertanian,” pungkasnya./didi

Karawang – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peraturan daerah terkait desa wisata, H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, menggelar acara sosialisasi yang berlangsung di Alam Sari Resto Jalan Interchange Karawang Barat, Karawang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pelaku usaha / UMKM, para pegiat pariwisata dan para pegiat desa. Senin 13 Januari 2025

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh tentang peraturan daerah terkait pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian wisata desa di Kabupaten Karawang. Dalam sambutannya, H. Rahmat Hidayat Djati menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

“Desa Wisata adalah salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah. Namun, pengelolaan yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan adalah kunci utama untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar H. Rahmat Hidayat Djati.

Sosialisasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan penjelasan teknis mengenai isi peraturan daerah tersebut. Diskusi interaktif pun dilakukan, di mana peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan ini di lapangan.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Kunjungi UPTD Ketenagakerjaan Bogor

Beberapa poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi:

Pentingnya menjaga kearifan lokal dan keunikan budaya sebagai daya tarik wisata desa.

Upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata.

Peran pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam menciptakan ekosistem desa wisata yang inklusif dan berdaya saing.

Penegakan hukum bagi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan daerah tentang desa wisata.

Peserta acara memberikan respon positif terhadap inisiatif ini, dengan harapan bahwa implementasi peraturan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor desa wisata di Karawang khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya.

H. Rahmat Hidayat Djati juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor pariwisata melalui kebijakan yang tepat sasaran dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Di Karawang itu ada banyak destinasi wisata, ada wisata pantai, gunung, sejarah, dan religi. Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami peraturan daerah dengan lebih baik sehingga tercipta sinergi yang kuat antara semua pihak untuk memajukan pariwisata di Karawang. ” tutupnya.

H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan daerah melalui kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor desa wisata./qie

Karawang – Di tengah lalu lintas ramai di jembatan penghubung Karawang-Bekasi, sosok Iis Susilawati menjadi pemandangan tak biasa. Dengan sapu lidi dan serok sampah, perempuan 54 tahun ini tekun menjaga kebersihan jembatan Citarum, meski upah yang ia terima hanya Rp 10 ribu per hari.

4 Tahun Mengabdi

Iis telah menjalani pekerjaan ini sejak jembatan sepanjang 1,2 kilometer itu diresmikan empat tahun lalu. Dulunya, ia memiliki rekan kerja, namun sejak dua tahun terakhir, ia bekerja sendirian setelah rekannya meninggal dunia.

Baca juga : PMK Serang 42 Sapi di Karawang, 5 Mati, DKP Lakukan Vaksinasi

“Dulu ada yang nemenin emak, tapi sekarang sendirian. Kadang-kadang suami suka bantuin,” ujar Iis pada Kamis (9/1).

Risiko Tinggi Demi Kebersihan

Pekerjaan menyapu jembatan ini tak hanya soal membersihkan sampah. Iis sering bertaruh nyawa ketika memungut sampah yang menumpuk di besi penahan jembatan atau membawanya ke TPS sejauh 100 meter seorang diri.

“Kalau sampai jatuh, ya wassalam,” tuturnya sambil tertawa kecil.

Upah Minim dari Iuran Pedagang

Upah Iis berasal dari iuran pedagang di sekitar jembatan yang dikelola Karang Taruna. Saat ini, ia menerima Rp 70 ribu per minggu, naik dari sebelumnya Rp 50 ribu. Meski tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia bersyukur bisa mendapat tambahan penghasilan dari berdagang bersama suaminya.

“Selama kita ikhlas dan eling sama nikmat Gusti Allah, alhamdulillah cukup buat sehari-hari,” katanya.

Tegas kepada Warga yang Buang Sampah Sembarangan

Iis merasa bertanggung jawab menjaga kebersihan jembatan. Ia kerap menegur warga yang membuang sampah sembarangan ke Sungai Citarum.

“Sering emak negur kalau ada yang buang sampah sembarangan. Rusak nanti sungai, kasihan yang di laut kena banjir,” tandasnya.

Namun, ia mengaku akhir-akhir ini perilaku warga mulai membaik, terutama setelah adanya penemuan limbah medis yang sempat ramai diberitakan.

“Sekarang mendingan, katanya mau ada CCTV biar yang buang sampah sembarangan malu,” tutup Iis penuh harap.(*)

Bandung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, bersama jajaran anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja anggota baru KPID guna meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Barat. Rabu 8 Januari 2025

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua Komisi I menyampaikan harapannya agar anggota baru KPID mampu membawa perubahan signifikan dalam pengawasan dan pengelolaan penyiaran di provinsi ini. “Sebagai regulator, KPID memiliki peran penting dalam memastikan penyiaran yang berkualitas, edukatif, dan sesuai dengan regulasi,” ujar Rahmat Hidayat Djati.

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Pantau Aset di Balai Perlindungan Tanaman

Kunjungan ini juga menjadi forum diskusi strategis terkait tantangan yang dihadapi KPID dalam era digitalisasi penyiaran, seperti pengawasan konten digital, penyiaran yang inklusif, serta keberpihakan pada budaya lokal.

Perwakilan KPID Jawa Barat memaparkan sejumlah program kerja prioritas yang telah dirancang untuk mendukung visi tersebut, termasuk penguatan sinergi dengan lembaga pemerintah dan pelaku industri penyiaran.

Anggota Komisi I DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi anggota KPID melalui pelatihan dan kerja sama dengan institusi penyiaran nasional maupun internasional. Hal ini dinilai krusial untuk menghadapi perkembangan teknologi penyiaran yang pesat.

“Kami akan terus memantau dan mendukung langkah KPID dalam menjaga marwah penyiaran sebagai media informasi dan edukasi yang bertanggung jawab,” tambah Rahmat.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara DPRD Jawa Barat dan KPID untuk menghadirkan penyiaran yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat Jawa Barat yang lebih maju dan berdaya saing./hilal

Bandung – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kunjungan kerja ke Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait pemanfaatan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Selasa 7 Januari 2025

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada Selasa (07/01/2025). Dalam pertemuan ini, para anggota dewan mendiskusikan berbagai aspek pengelolaan aset, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mendukung program kerja pemerintah daerah.

Baca juga : Hari Pertama MBG di Karawang, Ada Siswa yang Tidak Suka Tahu

Ketua Komisi I DPRD Jabar menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset. “Sebagai perwakilan masyarakat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan aset yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam sektor pangan dan hortikultura,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memaparkan kondisi terkini aset yang dikelola, termasuk program-program yang sedang dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset, seperti kebutuhan peningkatan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengawasan pemanfaatan aset daerah merupakan bagian dari upaya Komisi I DPRD Jabar untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk optimalisasi aset daerah demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat./hilal

Jakarta – Industri penerbangan di Indonesia menghadapi tantangan berat pada 2025. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai diperlukan keberpihakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang terjangkau dan berkualitas. “Saat ini, kita belum sampai pada titik di mana transportasi udara menjadi pilihan utama masyarakat untuk memperlancar konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Huda, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca juga : 181 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Sepanjang 2024

Kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menunjukkan bahwa tingginya kurs dolar Amerika, harga avtur, dan biaya suku cadang pesawat menjadi kendala utama. Selain itu, aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat yang belum direvisi serta bea masuk impor suku cadang yang tinggi memperburuk situasi. Kondisi ini menyebabkan backlog pesawat dan suku cadang, ditambah dengan turunnya daya beli masyarakat.

Huda menyatakan, industri penerbangan belum menjadi sektor yang menarik bagi investor. “Akibatnya, jasa penerbangan masih belum menjadi pilihan utama transportasi antar kota dan pulau di Indonesia,” katanya.

Padahal, industri penerbangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa pada 2023, sektor ini menyumbang USD 62,6 miliar atau setara Rp 1.001,6 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar 4,6%. Industri ini juga menyerap setidaknya enam juta tenaga kerja.

Huda menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung sektor ini. Salah satunya dengan memberikan insentif berupa kelonggaran bea dan pajak, khususnya untuk maskapai penerbangan perintis yang melayani daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi demi mengurangi risiko kecelakaan udara.

Dengan keberpihakan yang tepat, industri penerbangan dapat menjadi tulang punggung konektivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dapat memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses transportasi udara yang terjangkau dan berkualitas.(*)

Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar acara spektakuler untuk menyambut Tahun Baru 2025 bertajuk “Pagelaran Ngawitan Taun Baru 2025”, yang akan berlangsung di Lapangan Karangpawitan pada malam ini, Selasa (31/12). Acara ini akan menjadi momen perayaan penuh kegembiraan bagi warga Karawang.

Acara dimulai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diterima sepanjang tahun 2024. Doa bersama ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan dalam menyambut pergantian tahun. Pemerintah berharap momentum ini dapat membawa berkah dan kebaikan di tahun yang baru.

Selain itu, malam pergantian tahun akan dimeriahkan dengan penampilan band lokal dan kehadiran bintang tamu spesial, Biang Koplo, yang siap menghibur para pengunjung dengan musik yang energik dan menghangatkan suasana. Pesta kembang api yang spektakuler juga akan menjadi puncak acara, menandai pergantian tahun dengan penuh semarak.

Bagi warga yang ingin menikmati kuliner khas Karawang, tersedia “Karawang Kuliner Malam” yang berlokasi di depan Vihara Dharma Persada (Eng Siu Tong). Beragam tenant UMKM lokal akan menyajikan makanan dan minuman pilihan, menjadikan acara ini tidak hanya meriah, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Karawang juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus kendaraan selama acara berlangsung. Pengunjung diimbau untuk memperhatikan rute alternatif yang telah ditetapkan.

Dengan acara ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap dapat memberikan pengalaman tak terlupakan kepada masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga. Jangan lewatkan momen spesial ini, hadir bersama keluarga, sahabat, atau orang tercinta untuk menyambut Tahun Baru 2025 dengan penuh kebahagiaan.(*)