Bandung – Menjelang pergantian tahun baru, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Refleksi Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025 di Rooftop Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung pada Jumat, 27 Desember 2024. Agenda yang digelar dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Jabar mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan yang kuat, peduli dan melayani”. Refleksi Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025 diisi dengan diskusi menghadirkan dua narasumber Rektor Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si dan Kepala Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Prof. Dr. Nandang Alamsyah Delianoor, SH., M.Hum, dipandu oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar Dindin Abdullah Ghozali.
Sutoro Eko dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah harus senantiasa memberikan perlindungan bagi rakyat. “Secara prinsip bahwa pemerintahan atau pemerintah itu dibuat esensinya adalah melindungi orang banyak, melindungi rakyat dari rampasan segelintir orang itu filsafat dasarnya,” kata dia. Kemudian ia memaparkan jenis-jenis pemerintahan yang senantiasa berkompetisi, kendati untuk menghadirkan pemerintah yang dicita-citakan menurutnya harus menjalankan model pemerintah bersama di dalam masyarakat. “Kalau kita mau membangun pemerintah yang kuat, maka prinsipnya kita harus menjalankan pemerintah di dalam masyarakat atau yang namanya demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, meskipun harus diakui Demokrasi kita masih rapuh, masih sibuk ngomong dari rakyat, belum untuk rakyat,” paparnya.
Sementara itu, Nandang Alamsyah menyoroti perlu transformasi tata kelola pemerintahan yang selama ini dipakai. “Menurut pendapat saya ini perlu ada transformasi. Tata kelola itu bertranaformasi, bukan hanya good governance banyak pilihan lain, saya tertarik pada penemuan Ali Farazmand. Dia mengenalkan tata kelola pemerintah yang lebih baik dari good governance yaitu sound governance,” katanya. Konsep tata kelola pemerintah good governance yang selama ini dipakai menurutnya abai terhadap kearifan lokal, berbeda dengan itu tata kelola sound governance memperhatikan tata kelola kearifan lokal. “Persia berhasil menjaga negara selama 600 tahun karena menjaga kearifan lokal yaitu toleransi,” paparnya.
Selain itu ia juga menyampaikan pentingnya hukum transformasi dan inovasi pelayanan publik.
Sementara itu Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dalam sambutannya mengapresiasi pemaparan materi dari para narasumber. “Paparannya luar biasa dan itu cukup memprovokasi Gitu ya, jadi supaya kita semua juga berpikir begitu ya sebagai anggota DPRD,” jelas dia. Dalam momentum refleksi ini Buky menerangkan dalam rangka mengukur bagaimana pemerintahan yang kuat, peduli, dan melayani sebetulnya ini pengetahuan mendasar dalam ilmu pemerintahan. “Yaitu pertama adalah sejauh mana pemerintahan itu sudah melaksanakan fungsi pelayanannya, yang kedua sejauh mana pemerintah sudah menjalankan fungsi pembangunannya, dan yang ketiga sejauh mana pemerintah sudah menjalankan fungsi pemberdayaannya,” paparnya. Melalui refleksi ini, ia berharap tiga fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan ini bisa ditingkatkan terutama oleh pemerintahan baru di Jawa Barat.
Mengahadirkan Masa Depan di Masa Sekarang
Selain itu, ia juga menyampaikan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang ada selama ini perlu ada program untuk bagaimana menarik masa depan ke masa sekarang. “Kita bisa menciptakan hal-hal baru yang belum pernah dipikirkan oleh negara lain atau orang lain yaitu dengan konsep percepatan ilmu pengetahuan. Kedepannya memang ini menjadi PR kita bersama jadi program-program tidak lagi jangan pengulangan-pengulangan tetap kalau mau bikin terobosan-terobosan,” jelas Buky. “Jadi semua harus berpikir, harus jadi orang yang pintar lalu kita harus percaya juga kepada teknologi pengetahuan tradisional saya setuju dengan perlunya menjaga nilai-nilai kearifan lokal itu,” sambung dia. Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menyampaikan menindaklanjut masukan-masukan dalam diskusi ini termasuk konsep menghadirkan masa depan ke masa kini dari ketua DPRD Jabar. “Nanti akan kita dalami sesuaikan dengan yang disampaikan narasumber Mas toro dan Prof Nandang kita akan kemas kegiatan orientasi pembangunan pemerintahan Jawa Barat ke depan tentu dengan gubernur yang akan dilantik mewujudkan itu,” ujar Rahmat.
“Saya kira ini akan menjadi spirit kita meninggalkan tahun 2024 yang dinamikanya tahun politik dan transisi pemerintah baru, baik nasional maupun daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Lalu kita diingatkan tiga fungsi pemerintahan untuk menjadi basis program kita kedepan,” pungkas dia. Turut hadir dalam kegiatan pimpinan DPRD Jabar, Ketua Fraksi, dan Pimpinan Komisi, Mitra Kerja Komisi I DPRD Jabar, Perwakilan Ormas, dan Sejumlah organisasi mahasiswa.(*)
