If Fahmi

Total Post: 133

Penandatanganan Inpres DTSEN: Era Baru Data Nasional

Penandatanganan Inpres DTSEN: Era Baru Data Nasional

MADIUN (21 Februari 2025) – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan data nasional dengan meluncurkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 5 Februari 2025.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperbarui sistem data kependudukan yang lebih terintegrasi dan akurat, terutama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat berbasis data.

Baca juga : Usai Dilantik, Bupati Karawang Aep Syaepuloh Ikut Retreat di Akmil Magelang

DTSEN: Data Induk Baru Pengganti DTKS
Dalam acara dialog bersama di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa DTSEN akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama untuk semua kebijakan sosial dan ekonomi.

“Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang mencakup seluruh penduduk, dari lapisan terbawah hingga teratas. DTSEN menjadi landasan program-program sosial dan ekonomi ke depan,” kata Gus Ipul, Jumat (21/02/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa validasi data akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses pembaruan data dapat dilakukan melalui jalur formal, seperti pemerintah daerah, maupun jalur partisipasi masyarakat.
“Validitas data adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran. Jika ada data yang tidak sesuai, pendamping sosial wajib melaporkannya,” tambahnya.

Paradigma Baru: Dari Social Protection ke Empowerment Heavy
DTSEN tidak hanya tentang pembaruan data, tetapi juga mencerminkan perubahan besar dalam paradigma kebijakan sosial pemerintah. Gus Ipul menyampaikan, selama ini fokus kebijakan lebih berat pada perlindungan sosial (social protection). Namun kini, Presiden Prabowo mendorong keseimbangan dengan pendekatan pemberdayaan (empowerment heavy).
“Presiden ingin masyarakat diberikan peluang untuk naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan sosial,” jelasnya.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut menegaskan pentingnya perubahan pola pikir. Pilar-pilar sosial di seluruh daerah diinstruksikan untuk mendorong penerima manfaat agar lebih mandiri.
“Pendamping PKH khususnya harus mendorong setiap penerima manfaat agar berdaya, dan tidak berlama-lama menerima bantuan sosial,” tegas Wamensos.

Dampak Positif DTSEN bagi Kebijakan Sosial dan Ekonomi
Dalam konteks lokal, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memuji dampak program sosial yang berbasis pemberdayaan. Program seperti bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas, serta program kewirausahaan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun. “Ini adalah hasil kerja keras pilar-pilar sosial di lapangan,” ujar Purnomo.


Penandatanganan Inpres DTSEN diharapkan membawa dampak signifikan dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Dengan data yang lebih valid, pemerintah dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, sekaligus menciptakan peluang pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.

Baca juga : DTSEN Rampung: Kolaborasi Menteri Ciptakan Sejarah Baru Data Nasional

Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan DTSEN
Kementerian Sosial mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data. Pelaporan perubahan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat atau melalui platform digital resmi yang telah disediakan pemerintah.

Dengan langkah besar ini, DTSEN menjadi harapan baru untuk memperbaiki akurasi data nasional dan memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia.***

Vokalis Band Sukatani Resmi Dipecat dari Sekolah, Ini Alasannya

Vokalis Band Sukatani Resmi Dipecat dari Sekolah, Ini Alasannya

Banjarnegara – Novi Citra Indriyati, vokalis band Sukatani, diberhentikan dari posisinya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Pemberhentian ini terjadi pada Kamis (6/2/2025), sebelum lagu “Bayar Bayar Bayar,” yang berisi kritik terhadap institusi kepolisian, menjadi viral. Meskipun banyak yang mengaitkan pemecatannya dengan lagu tersebut, pihak sekolah menegaskan bahwa keputusan ini bukan karena musik, melainkan adanya pelanggaran kode etik. Sabtu 22/02/2025

Baca juga : DTSEN Rampung: Kolaborasi Menteri Ciptakan Sejarah Baru Data Nasional

Kepala SD IT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menjelaskan bahwa pemberhentian Novi disebabkan oleh pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan syariat Islam. “Yang menjadi masalah adalah pelanggaran kode etik, khususnya terkait syariat Islam, bukan lagu atau peristiwa viralnya,” ujar Eti saat dihubungi pada Sabtu (22/2/2025). Eti mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut terkait unggahan di media sosial Novi yang memperlihatkan auratnya. “Kode etik sekolah sudah disosialisasikan sejak awal. Jadi, beliau sudah paham konsekuensinya,” tambahnya.

Bukan karena Musik, tetapi Kode Etik
Novi diketahui melamar sebagai guru di SD IT Mutiara Hati pada tahun 2020/2021 dan resmi bergabung pada 2022. Meski dinilai memiliki kinerja baik dalam mengajar, pihak sekolah menekankan bahwa seorang guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga harus mematuhi nilai-nilai yang berlaku di sekolah tersebut. Sebagai bentuk profesionalitas, pihak sekolah telah menyiapkan surat keterangan pengalaman mengajar untuk Novi, meskipun hingga kini surat tersebut belum diambil.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara, Teguh Handoko, membenarkan bahwa status Novi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah dinonaktifkan sejak 6 Februari 2025. “Namun, apakah karena dipecat atau mengundurkan diri, itu merupakan wewenang pihak yayasan,” ujar Teguh.

Solidaritas untuk Sukatani dan Hak Berkarya
Setelah lagu “Bayar Bayar Bayar” viral dan Sukatani Band menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri melalui media sosial, kabar pemecatan Novi kembali menjadi sorotan. Peristiwa ini memicu aksi solidaritas yang digelar di Alun-Alun Purbalingga pada Sabtu (22/2/2025). Dukungan terhadap band asal Purbalingga ini disuarakan melalui tagar #KamiBersamaSukatani, yang ramai di media sosial.
Sidiq Adi, perwakilan aksi dari Kamisan Purwokerto, menegaskan bahwa Sukatani adalah simbol perjuangan kebebasan berekspresi. “Lagu-lagu mereka mewakili suara masyarakat. Ketika mereka dibungkam, giliran kita yang berjuang membela mereka,” ujar Sidiq. Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk seniman, pelajar, hingga suporter sepak bola.

Baca juga : Usai Dilantik, Bupati Karawang Aep Syaepuloh Ikut Retreat di Akmil Magelang

Selain menyanyikan lagu “Bayar Bayar Bayar” bersama-sama, aksi ini mencakup mimbar bebas, pertunjukan musik dari band lokal, hingga pembagian hasil panen petani lokal. “Kegiatan ini mempertegas bahwa kritik adalah hak semua orang. Mimbar bebas menjadi ruang bagi siapa saja untuk berekspresi,” ungkap Sidiq. Aksi berbagi hasil panen juga menjadi ciri khas Sukatani dalam setiap pertunjukannya sebagai bentuk dukungan terhadap petani lokal.
Aksi solidaritas untuk Sukatani menegaskan bahwa mereka tidak hanya sekadar band, tetapi juga ikon perjuangan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dukungan luas dari masyarakat mencerminkan pentingnya kebebasan berkarya dan menyuarakan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat.***

DTSEN Rampung: Kolaborasi Menteri Ciptakan Sejarah Baru Data Nasional

DTSEN Rampung: Kolaborasi Menteri Ciptakan Sejarah Baru Data Nasional

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) dengan bangga mengumumkan rampungnya penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), atas kontribusi besar mereka dalam proses ini. Penyelesaian DTSEN tak lepas dari kerja sama lintas sektoral yang solid serta arahan tegas Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Masyarakat Karawang Sambut Bupati Baru dengan Antusias

“Terima kasih kepada Pak Mensos (Saifullah Yusuf) yang dengan rasa legowo telah menyampaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Amalia usai menyerahkan DTSEN ke Kemensos di kantor Bappenas, Kamis (20/2/2025).

Amalia juga menyoroti peran kementerian lain yang menyerahkan data penting seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data-data tersebut kemudian dipadankan dengan data dari PLN dan Dukcapil untuk memastikan kelengkapan dan akurasi. “Kolaborasi ini akhirnya memungkinkan kami menyelesaikan DTSEN dengan baik,” tambahnya.

Sejarah Baru untuk Sistem Data Indonesia
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyebut penyusunan DTSEN sebagai salah satu pencapaian besar era Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa amanat Presiden untuk membangun data akurat menjadi dasar dari proses ini.


“Sungguh ini adalah sebuah catatan sejarah baru dalam urusan data,” kata Gus Ipul. Ia juga menegaskan bahwa upaya serupa telah dilakukan berkali-kali sebelumnya, namun baru di era Presiden Prabowo, dengan arahan yang jelas dan kolaborasi antar-menteri, impian tentang satu data nasional akhirnya terwujud.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, turut memberikan apresiasi kepada BPS, Kemensos, dan Kemenko Pemas atas peran mereka dalam menyelesaikan DTSEN. Ia menyebut DTSEN sebagai tonggak sejarah baru Indonesia.

“Saya terus terang juga baru ngeh namanya bagus, DTSEN, seperti sebuah tanda atau ‘sign’, yang mengarahkan kita ke kiri atau ke kanan,” ucap Rachmat sambil tersenyum.

Konsolidasi Data untuk Program yang Tepat Sasaran

DTSEN merupakan hasil integrasi tiga pangkalan data utama, yakni:

  • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
  • Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan
  • Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini telah diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin akurasi.

Dengan rampungnya DTSEN, data ini akan menjadi acuan penting bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Data yang akurat diharapkan mampu menjadikan program-program tersebut lebih tepat sasaran.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Langkah Selanjutnya: Pemutakhiran dan Implementas

Setelah ditandatangani Presiden Prabowo, DTSEN diserahkan kepada sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko Pemas), Kemensos, Kemendagri, dan Bappenas. Proses berikutnya meliputi:

  • Uji petik untuk memastikan validitas data,
  • Pemutakhiran data secara berkala, dan
  • Penyusunan acuan program berdasarkan DTSEN.

Dengan penyelesaian ini, Indonesia kini memiliki pijakan kokoh untuk meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. DTSEN menjadi simbol keberhasilan sinergi lintas sektor dalam pemerintahan.***

Petani Karawang dan PPL Basmi Tikus dengan Kalagumarang

Petani Karawang dan PPL Basmi Tikus dengan Kalagumarang

Karawang – Kelompok Tani (Poktan) bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang menggelar kegiatan geropyokan Kalagumarang untuk membasmi hama tikus yang merugikan petani. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya. Kamis 20/02/2025

Baca juga : Masyarakat Karawang Sambut Bupati Baru dengan Antusias

Strategi Kalagumarang: Anjing Pemburu Tikus
Dalam kegiatan ini, ratusan anjing pemburu tikus dikerahkan untuk membantu membasmi hama tikus di lahan pertanian milik Poktan Sekarmulya. Para petani bersama PPL bekerja sama dalam upaya mengurangi kerugian akibat serangan tikus yang kerap merusak hasil panen.

Menurut Endan, salah satu petani dari Desa Sindangmulya, berbagai metode sebelumnya telah dicoba, namun hasilnya belum memuaskan.
“Kami telah mencoba menggunakan pupuk, obat-obatan, hingga penghalang tikus seperti oil mobil dan plastik fiber, tetapi hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan PPL dan menggunakan anjing pemburu untuk membasmi tikus,” jelasnya.

Kolaborasi Petani dan PPL
Ayat, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari UPTD Dinas Pertanian Kutawaluya, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif antara petani dan PPL dalam menghadapi ancaman hama tikus.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengurangi populasi tikus yang merugikan petani. Kami berharap setelah geropyokan Kalagumarang ini, jumlah hama tikus dapat ditekan secara signifikan,” ujar Ayat.

Baca juga : Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek

Harapan Petani dan Efektivitas Geropyokan
Para petani berharap upaya ini dapat membawa hasil yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Dengan melibatkan anjing pemburu tikus, kegiatan ini diharapkan menjadi solusi inovatif dan efektif dalam mengatasi masalah hama tikus yang telah lama menjadi ancaman bagi sektor pertanian di wilayah Karawang.***

Gempa M3,8 Guncang Purwakarta dan Karawang, Efek Sesar Aktif

Gempa M3,8 Guncang Purwakarta dan Karawang, Efek Sesar Aktif

Bandung – Wilayah Purwakarta dan Karawang diguncang gempa tektonik bermagnitudo M3,8 pada Kamis malam, 20 Februari 2025, pukul 21.35 WIB. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini berpusat di darat, tepatnya 14 kilometer tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kedalaman hanya 4 kilometer.

Baca juga : Masyarakat Karawang Sambut Bupati Baru dengan Antusias

Penyebab Gempa dan Dampaknya
Menurut Hartanto, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, gempa ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat. Meskipun tergolong dangkal, efeknya dirasakan cukup signifikan di Purwakarta dan Karawang pada skala intensitas II-III MMI.

Pada skala ini, lindu menyebabkan benda ringan yang digantung bergoyang dan memberikan sensasi seolah-olah ada truk besar yang melintas. Meski demikian, hingga pukul 21.48 WIB, belum ada laporan kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat gempa ini. BMKG juga mencatat tidak ada aktivitas gempa susulan setelah peristiwa tersebut.

Gempa Terdahulu di Jawa Barat
Sebelumnya, gempa dengan kekuatan M4,5 juga mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis sore pukul 17.12 WIB. Gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 73 kilometer barat daya Bayah, Banten, dengan kedalaman 26 kilometer. Sama seperti gempa di Purwakarta dan Karawang, peristiwa tersebut juga disebabkan oleh aktivitas sesar aktif.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Imbauan BMKG
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan, meskipun hingga saat ini belum ada indikasi aktivitas lanjutan. Penting untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah terpancing oleh berita hoaks terkait gempa.***

Gelar Munas, Forkonas DOB Tegaskan Komitmen Pemekaran Wilayah

Gelar Munas, Forkonas DOB Tegaskan Komitmen Pemekaran Wilayah

Jakarta – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Jumat, 21 Februari 2025. Dalam forum tertinggi ini, Forkonas PP DOB akan menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Munas Sebagai Kebulatan Tekad Perjuangan Pemekaran
Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Munas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tekad dalam memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Selain itu, Munas juga akan menjadi ajang penyegaran struktur kepengurusan Forkonas PP DOB.

“Forum Munas kami manfaatkan sebagai ajang kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan daerah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah benar-benar menjadi perhatian pemerintah,” ujar Syaiful Huda, Kamis (20/2/2025).

Moratorium Hambat Proses Pemekaran Wilayah
Huda mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, upaya penataan daerah berjalan sangat lambat. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini menjadi penghalang besar bagi usulan pemekaran wilayah yang sangat dinantikan oleh banyak elemen masyarakat.


“Bahkan regulasi terkait penataan daerah dan desain besar penataan daerah (Desartada) yang jelas-jelas diamanatkan oleh UU Pemerintah Daerah juga belum kunjung dibuat. Situasi ini membuat perjuangan pembentukan DOB sangat berat,” tambahnya.

DOB Sebagai Solusi Masalah Pemerintahan dan Pembangunan
Syaiful Huda menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan kebutuhan mendesak. Banyak wilayah di Indonesia masih menghadapi masalah seperti kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintahan yang tidak efektif, dan pelayanan publik yang belum optimal. Ia percaya bahwa DOB dapat menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga : Bupati Aep Targetkan 600 Sekolah Rusak Diperbaiki Setiap Tahun

“Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi titik kebangkitan semua stakeholder daerah. Namun, ketika pemerintah memutuskan moratorium, maka proses usulan DOB ini seolah terhenti sama sekali,” jelasnya.

Forkonas PP DOB berharap melalui Munas kali ini, aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah dapat kembali menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus menjadi awal baru dalam mewujudkan daerah otonomi baru yang lebih merata dan berkeadilan.***

Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Ekonomi Digital Global

Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Ekonomi Digital Global

Bekasi – Indonesia semakin serius mempercepat transformasi digital untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi sekadar penonton dalam revolusi teknologi, terutama di bidang Artificial Intelligence (AI).

Baca juga : Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek


“Ini bukti nyata bahwa kita siap bersaing. Dan tidak akan tertinggal,” ujar Meutya Hafid di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (19/2/2025).

Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045
Transformasi digital menjadi salah satu kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Meutya menyebut, hingga saat ini pemerintah telah melatih lebih dari 654.000 talenta digital melalui Program Komdigi. Selain itu, dukungan dari pihak swasta juga terlihat, seperti laporan dari Amazon Web Services (AWS) yang telah melatih lebih dari 800.000 talenta digital sejak peluncuran Jakarta Region pada 2021.

“Kami yakin talenta muda Indonesia memiliki daya saing luar biasa. Mereka tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga global,” tambahnya.

Kompetisi AI SMK Karawang dan Bekasi
Sebagai bukti nyata talenta muda Indonesia di bidang teknologi, pemerintah menggelar kompetisi Generatif AI Siswa SMK Karawang dan Bekasi Tahun 2025. Kompetisi ini berhasil menarik lebih dari 30 ribu peserta, yang menampilkan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan.

Beberapa inovasi yang dipamerkan antara lain:

  • Aplikasi gaya hidup sehat berbasis AI
  • Platform destinasi wisata berbasis AI
  • Desain interior pintar berbasis AI

Kompetisi ini menunjukkan potensi besar anak-anak muda dalam menciptakan solusi teknologi yang relevan dan inovatif di berbagai bidang.

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Industri
Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan digital di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak hanya ingin memajukan talenta digital di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah lain di Tanah Air.
Komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital diperkuat dengan dukungan dari industri teknologi. Salah satunya adalah AWS Indonesia, yang telah berinvestasi sekitar USD 5 miliar (setara Rp71 triliun) sejak peluncuran Jakarta Region pada 2021.

“Kami ingin memastikan bahwa talenta digital berkembang merata di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa. Dengan kolaborasi bersama industri, kita bisa membangun ekosistem digital yang kuat,” tegas Meutya.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Menuju Masa Depan Digital Indonesia
Transformasi digital dan pengembangan talenta muda di bidang AI menjadi langkah penting menuju masa depan ekonomi digital Indonesia. Dengan dukungan ekosistem yang inklusif dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia optimistis mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global.***

Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek

Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo, Brian Yuliarto Dilantik Sebagai Mendiktisaintek

Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto resmi melaksanakan reshuffle kabinet perdana pada Rabu sore (19/2/2025). Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, enam pejabat negara diambil sumpah/janji jabatan untuk mengisi posisi strategis di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Rabu 19/02/2025

Baca juga : Bupati Aep Targetkan 600 Sekolah Rusak Diperbaiki Setiap Tahun

Dari enam pejabat yang dilantik, nama Brian Yuliarto mencuri perhatian publik. Ia resmi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Pengangkatan Brian Yuliarto didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini menjadi momen penting, mengingat reshuffle kabinet ini adalah yang pertama sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada Oktober 2024.

Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

Selain Brian Yuliarto, lima pejabat lain juga dilantik untuk mengisi posisi strategis:

  • Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
  • Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS
  • Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Para pejabat ini dilantik berdasarkan sejumlah Keppres, di antaranya:

  • Keppres Nomor 27 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPKP)
  • Keppres Nomor 28 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPS)
  • Keppres Nomor 29 P Tahun 2025 (Kepala BSSN)

Dalam sumpah jabatan, Presiden Prabowo dan pejabat yang dilantik berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab.


“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Pergantian Mendiktisaintek Jadi Sorotan
Pergantian Mendiktisaintek menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle ini. Sebelumnya, Satryo Brodjonegoro mendapat sorotan publik karena dugaan aksi arogan yang memicu keresahan di lingkungan kerja. Satryo dikabarkan memberhentikan pegawai secara sepihak dan mendadak, sehingga pegawai Kemendiktisaintek sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotannya.


Dengan dilantiknya Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek, Presiden Prabowo berharap kementerian ini dapat bekerja lebih baik, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Reshuffle untuk Memperkuat Kabinet
Reshuffle kabinet kali ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat Kabinet Merah Putih. Penempatan pejabat baru di posisi strategis seperti BPKP, BPS, dan BSSN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional dan internasional.***

Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Jakarta – Pencairan bantuan sosial (Bansos) triwulan pertama tahun 2025 hampir selesai. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa progres penyaluran Bansos telah mencapai 90 persen dan ditargetkan tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan yang diperkirakan akan dimulai pada Maret 2025.

Baca juga : Tempat Hiburan Malam di Karawang Sepakat Hentikan Aktivitas Selama Ramadhan 2025

“Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua,” ujar Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Selasa (18/2/2025).

Pencairan tahap pertama ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berlaku sebelumnya. Namun, Gus Ipul memastikan bahwa data baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sedang dalam proses validasi dan akan digunakan mulai triwulan kedua untuk memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.

“Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS,” tambah Mensos Gus Ipul.

Ajakan Verifikasi Data oleh Kepala Daerah
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, untuk berperan aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Sosial daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, serta para pilar sosial dalam memastikan data penerima Bansos valid dan akurat.


“Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan,” ujar Mensos optimistis.

Baca juga : Sosialisasi Perda Pesantren di Karawang Timur oleh Kang Rahmat Hidayat Djati

Penyaluran Tepat Sasaran dengan DTSEN
Validasi dan pemadanan data DTSEN diharapkan menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa Bansos tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial pada triwulan kedua dan seterusnya.

Dengan target pencairan rampung sebelum Ramadan, pemerintah optimistis bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah persiapan menjelang bulan suci.***

Daftar 10 Anggota DPRD Karawang Terkaya

Daftar 10 Anggota DPRD Karawang Terkaya

Karawang, 18 Februari 2025 – Setiap tahun, para pejabat publik diwajibkan melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga : Sosialisasi Perda Pesantren di Karawang Timur oleh Kang Rahmat Hidayat Djati

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi LHKPN KPK RI pada Selasa (18/2/2025), sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 tercatat memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis. Terdapat 10 anggota DPRD Karawang terkaya, dengan nilai kekayaan tertinggi mencapai Rp 22,7 miliar!

Namun, dari 10 nama tersebut, dua anggota DPRD diketahui belum melaporkan harta kekayaannya untuk periode laporan per 31 Desember 2024. Meski demikian, keduanya tetap masuk dalam daftar karena laporan terakhir mereka pada 2023 menunjukkan jumlah kekayaan yang signifikan.

Berikut adalah daftar 10 anggota DPRD Karawang terkaya berdasarkan laporan LHKPN KPK RI:

  • Taman SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil II): Rp 22.723.950.000,-
  • H. Muhammad Imron Choeru ST (Fraksi PKS, Dapil IV): Rp 14.951.000.000,-
  • Saepudin Permana (Partai Golkar, 4 Periode): Rp 13.894.715.000,-
  • Encep Sumanta SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil I): Rp 11.631.000.000,-
  • H. Moch Dimyati SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil V): Rp 11.070.370.301,-
  • Deddy Indrasetiawan SE (Fraksi Partai Demokrat, Dapil VI): Rp 11.057.900.000,-
  • H. Oma Miharja Rizki, SH, MH (Fraksi Partai Demokrat, Dapil I): Rp 6.484.788.000,-
  • H. Endang Sodikin S.Pd, SH, MH (Fraksi Partai Gerindra, Dapil VI): Rp 5.568.450.000,-
  • H. Mulyadi (Fraksi Partai Nasdem, Dapil VI): Rp 5.251.361.905,-
  • H. Bukhori S.Pd.I (Fraksi Partai Nasdem, Dapil IV): Rp 5.136.802.191,-

Data ini diambil langsung dari situs resmi LHKPN KPK RI yang menyebutkan bahwa informasi harta kekayaan penyelenggara negara hanya digunakan untuk tujuan informasi umum.

Baca juga : Perayaan Kirab Cap Go Meh 2576/2025 di Kabupaten Karawang Berlangsung Meriah

KPK juga menegaskan bahwa informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN adalah yang paling valid dan diakui. Jika terdapat perbedaan informasi dari sumber lain, data yang ada di situs resmi e-Announcement tetap dianggap sebagai acuan utama.

Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, masyarakat dapat memantau transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik, khususnya di Kabupaten Karawang. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.***