Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto resmi melaksanakan reshuffle kabinet perdana pada Rabu sore (19/2/2025). Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, enam pejabat negara diambil sumpah/janji jabatan untuk mengisi posisi strategis di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Rabu 19/02/2025

Baca juga : Bupati Aep Targetkan 600 Sekolah Rusak Diperbaiki Setiap Tahun

Dari enam pejabat yang dilantik, nama Brian Yuliarto mencuri perhatian publik. Ia resmi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Pengangkatan Brian Yuliarto didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini menjadi momen penting, mengingat reshuffle kabinet ini adalah yang pertama sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada Oktober 2024.

Nama-Nama Pejabat yang Dilantik

Selain Brian Yuliarto, lima pejabat lain juga dilantik untuk mengisi posisi strategis:

  • Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
  • Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS
  • Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Para pejabat ini dilantik berdasarkan sejumlah Keppres, di antaranya:

  • Keppres Nomor 27 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPKP)
  • Keppres Nomor 28 P Tahun 2025 (Kepala dan Wakil Kepala BPS)
  • Keppres Nomor 29 P Tahun 2025 (Kepala BSSN)

Dalam sumpah jabatan, Presiden Prabowo dan pejabat yang dilantik berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan secara bertanggung jawab.


“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Pergantian Mendiktisaintek Jadi Sorotan
Pergantian Mendiktisaintek menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle ini. Sebelumnya, Satryo Brodjonegoro mendapat sorotan publik karena dugaan aksi arogan yang memicu keresahan di lingkungan kerja. Satryo dikabarkan memberhentikan pegawai secara sepihak dan mendadak, sehingga pegawai Kemendiktisaintek sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotannya.


Dengan dilantiknya Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek, Presiden Prabowo berharap kementerian ini dapat bekerja lebih baik, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Baca juga : Pencairan Bansos Triwulan Pertama 2025 Hampir Rampung, Target Selesai Sebelum Ramadan

Reshuffle untuk Memperkuat Kabinet
Reshuffle kabinet kali ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat Kabinet Merah Putih. Penempatan pejabat baru di posisi strategis seperti BPKP, BPS, dan BSSN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan nasional dan internasional.***

Jakarta – Pencairan bantuan sosial (Bansos) triwulan pertama tahun 2025 hampir selesai. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa progres penyaluran Bansos telah mencapai 90 persen dan ditargetkan tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan yang diperkirakan akan dimulai pada Maret 2025.

Baca juga : Tempat Hiburan Malam di Karawang Sepakat Hentikan Aktivitas Selama Ramadhan 2025

“Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua,” ujar Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Selasa (18/2/2025).

Pencairan tahap pertama ini masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berlaku sebelumnya. Namun, Gus Ipul memastikan bahwa data baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sedang dalam proses validasi dan akan digunakan mulai triwulan kedua untuk memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.

“Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS,” tambah Mensos Gus Ipul.

Ajakan Verifikasi Data oleh Kepala Daerah
Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, untuk berperan aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Sosial daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, serta para pilar sosial dalam memastikan data penerima Bansos valid dan akurat.


“Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut. Jadi, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan,” ujar Mensos optimistis.

Baca juga : Sosialisasi Perda Pesantren di Karawang Timur oleh Kang Rahmat Hidayat Djati

Penyaluran Tepat Sasaran dengan DTSEN
Validasi dan pemadanan data DTSEN diharapkan menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa Bansos tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. DTSEN akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial pada triwulan kedua dan seterusnya.

Dengan target pencairan rampung sebelum Ramadan, pemerintah optimistis bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah persiapan menjelang bulan suci.***

Karawang, 18 Februari 2025 – Setiap tahun, para pejabat publik diwajibkan melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga : Sosialisasi Perda Pesantren di Karawang Timur oleh Kang Rahmat Hidayat Djati

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi LHKPN KPK RI pada Selasa (18/2/2025), sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 tercatat memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis. Terdapat 10 anggota DPRD Karawang terkaya, dengan nilai kekayaan tertinggi mencapai Rp 22,7 miliar!

Namun, dari 10 nama tersebut, dua anggota DPRD diketahui belum melaporkan harta kekayaannya untuk periode laporan per 31 Desember 2024. Meski demikian, keduanya tetap masuk dalam daftar karena laporan terakhir mereka pada 2023 menunjukkan jumlah kekayaan yang signifikan.

Berikut adalah daftar 10 anggota DPRD Karawang terkaya berdasarkan laporan LHKPN KPK RI:

  • Taman SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil II): Rp 22.723.950.000,-
  • H. Muhammad Imron Choeru ST (Fraksi PKS, Dapil IV): Rp 14.951.000.000,-
  • Saepudin Permana (Partai Golkar, 4 Periode): Rp 13.894.715.000,-
  • Encep Sumanta SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil I): Rp 11.631.000.000,-
  • H. Moch Dimyati SE (Fraksi Partai Gerindra, Dapil V): Rp 11.070.370.301,-
  • Deddy Indrasetiawan SE (Fraksi Partai Demokrat, Dapil VI): Rp 11.057.900.000,-
  • H. Oma Miharja Rizki, SH, MH (Fraksi Partai Demokrat, Dapil I): Rp 6.484.788.000,-
  • H. Endang Sodikin S.Pd, SH, MH (Fraksi Partai Gerindra, Dapil VI): Rp 5.568.450.000,-
  • H. Mulyadi (Fraksi Partai Nasdem, Dapil VI): Rp 5.251.361.905,-
  • H. Bukhori S.Pd.I (Fraksi Partai Nasdem, Dapil IV): Rp 5.136.802.191,-

Data ini diambil langsung dari situs resmi LHKPN KPK RI yang menyebutkan bahwa informasi harta kekayaan penyelenggara negara hanya digunakan untuk tujuan informasi umum.

Baca juga : Perayaan Kirab Cap Go Meh 2576/2025 di Kabupaten Karawang Berlangsung Meriah

KPK juga menegaskan bahwa informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN adalah yang paling valid dan diakui. Jika terdapat perbedaan informasi dari sumber lain, data yang ada di situs resmi e-Announcement tetap dianggap sebagai acuan utama.

Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, masyarakat dapat memantau transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik, khususnya di Kabupaten Karawang. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.***

Sanggar Puspawangi: Inovasi dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Karawang di Era Modern

Karawang – Di tengah derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya luar, kesenian tradisional Karawang tetap berusaha mempertahankan eksistensinya. Salah satunya adalah Sanggar Puspawangi yang aktif melestarikan seni budaya daerah, khususnya Tari Jaipongan, Topeng Banjet, Kliningan Jaipong, dan Wayang Golek Gagrak Karawang. Terletak di Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, sanggar ini menjadi pusat pelatihan seni yang tak hanya mengutamakan pelestarian budaya, tetapi juga inovasi agar kesenian tradisional tetap relevan dengan generasi muda. Senin 17/02/2025

Baca juga : Perayaan Kirab Cap Go Meh 2576/2025 di Kabupaten Karawang Berlangsung Meriah

Komitmen Sanggar Puspawangi dalam Melestarikan Budaya Karawang

Ketua Sanggar Puspawangi, Tatang Sukari, mengungkapkan bahwa kecintaan terhadap seni dan budaya adalah alasan utama mereka terus berkomitmen menjaga eksistensi kesenian tradisional Karawang. “Kami ingin generasi muda tetap mengenal dan mencintai budaya daerah mereka. Seni tradisi seperti Jaipongan bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga bisa menjadi bekal hidup yang berarti, baik sebagai penari profesional atau pengajar tari,” ujar Tatang.

Tantangan terbesar yang dihadapi sanggar ini adalah bagaimana mempertahankan minat generasi muda terhadap seni tari tradisional, terutama ketika mereka beranjak remaja. “Saat masih di bangku SD, banyak yang antusias. Namun, begitu masuk SMP atau SMA, banyak dari mereka yang mulai terpengaruh budaya luar. Meskipun demikian, masih ada yang terus bertahan dan melanjutkan pelajaran seni,” jelas Tatang.

Inovasi untuk Menarik Minat Generasi Muda

Untuk menarik perhatian anak muda dan membuat kesenian tradisional lebih menarik, Sanggar Puspawangi melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah dengan memodernisasi pertunjukan Jaipongan tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya. “Kami menggabungkan gerakan tari tradisional dengan elemen modern, seperti tari balet, silat, taekwondo, hingga gerakan tari modern. Kami ingin anak muda tetap tertarik dan tidak merasa bosan,” ungkap Tatang.

Selain itu, sanggar ini juga aktif memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, untuk memperkenalkan karya seni mereka kepada khalayak yang lebih luas. Tak hanya itu, mereka juga rutin mengikuti kompetisi seni di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sebagai bentuk upaya mempromosikan seni tradisional Karawang.

Peran Pemerintah dalam Pelestarian Seni Tradisional

Dukungan pemerintah Karawang dalam pelestarian seni tradisional juga sangat penting. Waya Karmila, Kepala Bidang Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang, menuturkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam hal pendanaan, minat masyarakat terhadap kesenian daerah masih cukup tinggi. “Kami terus menjalankan berbagai program revitalisasi seni, seperti pelatihan seni tradisi di sanggar-sanggar. Setiap akhir pekan, kami mengadakan pelatihan wayang golek dan tari tradisional di kantor Disparbud,” jelas Waya.

Menurutnya, media sosial juga memainkan peran besar dalam memperkenalkan seni tradisional kepada masyarakat. “Kami aktif mempublikasikan berbagai acara seni agar lebih dikenal luas, sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut serta dalam pelestarian budaya ini,” tambahnya.

Baca juga : Sosialisasi Perda Pesantren di Karawang Timur oleh Kang Rahmat Hidayat Djati

Komitmen untuk Menjaga Kelangsungan Seni Tradisional Karawang

Meski menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberadaan seni tradisional di tengah modernisasi, Tatang dan para seniman di Sanggar Puspawangi tetap berkomitmen menjaga kelangsungan budaya Karawang. “Jika kita mencintai budaya sendiri, seni ini tidak akan punah. Kita harus bisa menyeimbangkan tradisi dan modernisasi, agar identitas budaya Karawang tetap lestari,” tutup Tatang.

Dengan terus berinovasi dan melibatkan generasi muda, Sanggar Puspawangi tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional Karawang di era modern ini.***

Karawang, Minggu 16 Februari 2025 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Hidayat Djati, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Pondok Pesantren Al Islah, Karawang Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh para kader, ibu rumah tangga, serta pengasuh pondok pesantren dari wilayah sekitar.

Baca juga : Perayaan Kirab Cap Go Meh 2576/2025 di Kabupaten Karawang Berlangsung Meriah

Perda ini merupakan upaya DPRD Jawa Barat dalam memberikan pengakuan, dukungan, dan fasilitasi terhadap pesantren, yang memiliki peran penting dalam pendidikan agama dan pembangunan masyarakat. Kang Rahmat Hidayat Djati menjelaskan bahwa pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan keagamaan di Jawa Barat telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi yang beriman, berkarakter, dan cinta tanah air.

“Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembangunan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Perda ini hadir untuk mendukung keberlanjutan pesantren melalui dukungan fasilitas, pengakuan hukum, dan pemberdayaan,” ujar Kang Rahmat.

Dalam pemaparannya, Kang Rahmat menekankan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2021 mencakup beberapa poin penting, antara lain rekognisi, fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan pesantren. Rekognisi memberikan pengakuan atas peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan fasilitasi berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, termasuk pendidikan, peribadatan, dan pengembangan sumber daya manusia pesantren.

Pesantren-pesantren di Jawa Barat, yang jumlahnya mencapai lebih dari 15.600 unit, kini mendapatkan perhatian khusus melalui regulasi ini. Melalui fasilitasi yang diberikan, pesantren diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023

Ibu Adawiyah, salah satu peserta dari kalangan ibu rumah tangga, menyampaikan apresiasinya atas sosialisasi ini. Menurutnya, Perda ini memberikan harapan baru bagi pesantren-pesantren kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.


“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya Perda ini. Pesantren-pesantren kecil sekarang bisa mendapatkan perhatian lebih, terutama dari segi fasilitas dan pembinaan,” ujar Adawiyah./qie

Karawang, 16 Februari 2025 – DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Serba Guna Tirta Winaya, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Karawang. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting di Indonesia.

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. Hadir pula sejumlah tokoh penting, seperti Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Kepala Desa Walahar, dan perwakilan dari Badan Gizi Nasional. Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas cakupan program MBG ke berbagai daerah di Indonesia.

Dukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat
Dalam sambutannya, Cellica Nurrachadiana menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam sektor kesehatan dan pemenuhan gizi. Cellica menyampaikan bahwa program MBG dirancang untuk mendukung berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Cellica Nurrachadiana.

Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk:
Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat stunting tinggi.
Membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses ke makanan bergizi.

Membangun sumber daya manusia unggul dan sehat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Cellica juga menjelaskan bahwa program ini memberikan dampak positif tidak hanya dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan generasi yang sehat dan kuat, yang akan menjadi pilar pembangunan bangsa ke depan.

Peran Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program MBG. Badan ini bertugas mengatur, mengontrol, dan mengkoordinasikan seluruh program gizi di tingkat nasional maupun daerah.
“Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di seluruh Indonesia. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam mengontrol program ini akan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan tujuan besar kita,” jelas Cellica.

Baca juga : Perayaan Kirab Cap Go Meh 2576/2025 di Kabupaten Karawang Berlangsung Meriah

Target Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk program MBG pada tahun 2025:

  • April 2025: 3 juta anak Indonesia dijadwalkan menerima makanan bergizi gratis.
  • Agustus 2025: Target ini meningkat menjadi 15 juta anak.
  • Akhir 2025: Program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh anak Indonesia yang membutuhkan.

Melalui program ini, pemerintah optimis dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Walahar ini diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program MBG.***

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa anggaran beasiswa dan operasional pendidikan tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilakukan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa layanan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan operasional perguruan tinggi tetap menjadi prioritas yang dijamin oleh pemerintah.

“Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan, misalnya operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan tetap dilanjutkan,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat 14/02/2025

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023

Hasan menambahkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran tanpa mengganggu prioritas utama pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, ada empat hal yang tidak boleh terkena dampak efisiensi, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.


Pendidikan, yang termasuk dalam kategori layanan publik, tetap mendapatkan dukungan penuh dari anggaran negara. Hasan juga menekankan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Efisiensi anggaran, menurut Hasan, hanya akan menyasar hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak memengaruhi langsung layanan publik. Beberapa contoh termasuk pengurangan biaya alat tulis kantor, forum diskusi, hingga monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara daring melalui teknologi telekonferensi.

“Jadi percayalah, kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, KIP kuliah, atau beasiswa, pemerintah menjamin layanan tersebut tetap terpenuhi,” tegas Hasan.

Baca juga : Bupati Karawang Tinjau Perbaikan Akses GT Karawang Timur

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI mengungkapkan adanya potensi pengurangan anggaran untuk beberapa program beasiswa, termasuk KIP Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Namun, usulan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat.

Hasan menegaskan kembali bahwa anggaran pendidikan tidak akan terganggu karena menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.***

Persoona.id – DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Kali ini, sosialisasi digelar di Kampus Politeknik Kepribadian Bangsa, Karawang, yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk dosen, mahasiswa, ibu rumah tangga, aktivis perempuan, dan kader Perempuan Bangsa Karawang. Sabtu 15/02/25

Baca juga : Bupati Karawang Tinjau Perbaikan Akses GT Karawang Timur

Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, atau yang akrab disapa Kang RHD.
Perda No. 12 Tahun 2023: Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat

Dalam pemaparannya, Kang RHD menjelaskan bahwa Perda No. 12 Tahun 2023 merupakan langkah konkret untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat berperan aktif dalam keluarga, masyarakat, hingga dunia kerja.

“Perempuan adalah pilar utama keluarga sekaligus masyarakat. Dengan Perda ini, kami berupaya memastikan perempuan mendapatkan perlindungan maksimal dan diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai contoh, ia mengutip data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang yang mencatat 181 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Angka ini menunjukkan pentingnya upaya kolektif untuk melindungi perempuan.

Program Unggulan Perda No. 12 Tahun 2023
Kang RHD memaparkan sejumlah program unggulan yang menjadi bagian dari implementasi Perda No. 12 Tahun 2023. Program-program ini dirancang untuk memberikan solusi nyata, antara lain:

  • SIPESAT PPA (Sistem Pelaporan Kekerasan Cepat): Platform digital untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan secara mudah dan efisien.
  • Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA): Program pelatihan dan pendampingan khusus untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga.
  • Sekolah Perempuan: Program pelatihan keterampilan, pendidikan politik, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan peran perempuan di masyarakat.
  • Fasilitas Ramah Perempuan dan Anak: Penyediaan layanan kesehatan, ruang aman, dan fasilitas khusus bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Antusiasme Peserta Sosialisasi
Sosialisasi ini mendapat sambutan hangat dari para peserta. Salah satu kader Perempuan Bangsa, Yulia menyampaikan apresiasinya, “Kami sangat terbantu dengan sosialisasi ini. Data kekerasan terhadap perempuan di Karawang memang memprihatinkan, tetapi dengan program seperti ini, kami jadi tahu bagaimana cara melindungi dan memberdayakan perempuan di lingkungan kami.”


Kang RHD juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung implementasi Perda ini. “Perda ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan,” tambahnya.

Komitmen untuk Masa Depan yang Setara
Melalui Perda No. 12 Tahun 2023, DPRD Jawa Barat berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan. Perda ini tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga memberdayakan perempuan untuk berkontribusi lebih besar di berbagai aspek kehidupan.

Baca juga : Pentingnya Mengenal Status Jalan di Karawang


“Perda ini adalah fondasi bagi masa depan Jawa Barat yang lebih adil dan setara. Dengan kerja sama semua pihak, kita dapat menciptakan masyarakat yang aman dan inklusif bagi perempuan,” tutup Kang RHD.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Perda No. 12 Tahun 2023 menjadi wujud nyata keberpihakan DPRD Jawa Barat terhadap hak-hak perempuan./qie

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor dan pergerakan tanah, terutama di 11 kabupaten yang memiliki risiko menengah hingga tinggi. Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin, di Bandung pada Kamis, 13 Februari 2025

Baca juga : Pentingnya Mengenal Status Jalan di Karawang

Tanda-Tanda dan Langkah Evakuasi
Menurut Bambang, salah satu tanda pergerakan tanah yang perlu diwaspadai adalah munculnya suara gemuruh. Jika suara tersebut terdengar, warga diimbau untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Warga disarankan membawa barang secukupnya untuk menghindari risiko yang membahayakan jiwa.

Prakiraan Cuaca dan Wilayah Rawan
Imbauan ini didasarkan pada prakiraan cuaca dari BMKG untuk periode 12–19 Februari 2025. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di beberapa wilayah rawan longsor di Jawa Barat. Berikut adalah rincian wilayah dan periode hujan:

  • 12–15 Februari 2025: Kabupaten Purwakarta, Subang, Sumedang, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi.
  • 16–17 Februari 2025: Kabupaten Purwakarta, Subang, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi.
  • 18–19 Februari 2025: Kabupaten Purwakarta, Subang, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Ciamis, Majalengka, Sumedang, dan Bogor.

Imbauan untuk Warga
BPBD Jabar mengingatkan warga di daerah rawan untuk:

Baca juga : Upscaling Skills Admin Satpel PPKB Tingkatkan Penyebaran Informasi

  • Selalu memantau informasi cuaca terbaru.
  • Melaporkan tanda-tanda pergerakan tanah kepada pihak berwenang.
  • Mengutamakan keselamatan dengan segera mengungsi jika situasi memburuk.***

Karawang, 13 Februari 2025 – Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Umar Al Faruq, yang akrab disapa Gus Umeng, mengajak kaum muda Karawang untuk memanfaatkan momentum Malam Nisfu Syaban sebagai waktu penuh keberkahan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Momentum yang akan jatuh pada malam pertengahan bulan Syaban ini menjadi kesempatan emas bagi generasi muda untuk memperkuat keimanan, memperbaiki diri, dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta.

Baca juga : Gerbang PT Changsin Kembali Dibuka, Pedagang Sambut Haru

Sebagai putra dari keluarga besar Pesantren Al-Fathimiyah Karawang, Gus Umeng dikenal luas sebagai tokoh yang rendah hati, kalem, dan aktif menggerakkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dalam seruannya, ia mengajak kaum muda Karawang untuk tidak melewatkan malam istimewa ini dan menjadikannya sebagai waktu untuk introspeksi diri.

“Malam Nisfu Syaban adalah momen penting dalam kalender Islam. Ini adalah malam penuh doa dan pengampunan. Saya mengajak seluruh kaum muda Karawang untuk memperingati malam ini dengan khusyuk, baik di masjid maupun di rumah bersama keluarga,” ujar Gus Umeng.

Keutamaan Malam Nisfu Syaban
Malam Nisfu Syaban dikenal sebagai malam di mana Allah SWT membuka pintu ampunan dan keberkahan. Malam ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah, memperkuat doa, dan memohon kepada Allah agar kita semua diberikan umur panjang, rezeki yang berkah, dan ketetapan iman.

Sebagai santri yang tumbuh di lingkungan Pesantren Al-Fathimiyah, Gus Umeng menekankan pentingnya menjaga tradisi keagamaan seperti memperingati malam Nisfu Syaban. “Sebagai generasi muda, kita tidak hanya harus berperan aktif dalam membangun masyarakat, tetapi juga menjaga hubungan spiritual kita dengan Allah. Malam Nisfu Syaban adalah kesempatan untuk memperbaiki jiwa dan memperkuat iman,” tambahnya.

Panduan Ibadah yang Dianjurkan
Gus Umeng juga memberikan panduan amalan yang dapat dilakukan pada malam Nisfu Syaban:
Membaca Surah Yasin sebanyak 3 kali dengan niat memohon keberkahan umur, rezeki, dan keselamatan dunia akhirat.
Berdoa dan berzikir, memohon ampunan dan keberkahan.
Sholat sunnah qiyamul lail, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.
Berpuasa di siang hari Nisfu Syaban, sebagai ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pesan Gus Umeng kepada Generasi Muda
Sebagai anggota DPRD yang peduli terhadap perkembangan generasi muda, Gus Umeng berharap kaum muda Karawang dapat menjadikan malam Nisfu Syaban sebagai waktu untuk memperkuat keimanan dan membangun karakter.
“Generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan memperingati malam Nisfu Syaban, kita tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual yang akan menjadi bekal untuk masa depan. Mari kita jadikan malam ini sebagai momen refleksi diri dan penguatan iman,” tegasnya.

Baca juga : DTSEN Tingkatkan Akurasi Penyaluran Bansos

Ajakan untuk Berpartisipasi
Gus Umeng mengajak seluruh masyarakat Karawang, khususnya kaum muda, untuk memperingati malam Nisfu Syaban di tempat ibadah masing-masing, baik di masjid maupun di rumah bersama keluarga.

Jadikan malam Nisfu Syaban ini sebagai waktu untuk berdoa, memperbaiki diri, dan menebarkan kebaikan. Bersama-sama, kita ciptakan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual

Sebagai putra keluarga besar Pesantren Al-Fathimiyah Karawang, Gus Umeng berharap tradisi keagamaan seperti malam Nisfu Syaban ini terus dilestarikan. Semoga malam yang penuh keberkahan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi muda Karawang untuk menjadi pribadi yang lebih baik./qie