If Fahmi

Total Post: 133

Didi Suhrowardi Mundur, Diduga Terlibat Judi Online

Didi Suhrowardi Mundur, Diduga Terlibat Judi Online

Sumedang – Didi Suhrowardi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumedang. Keputusan ini muncul setelah hasil musyawarah Dewan Syuro DPC PKB Sumedang menyatakan bahwa Didi dianggap melanggar nilai-nilai dan semangat partai.

Baca juga : Gerbang PT Changsin Kembali Dibuka, Pedagang Sambut Haru

Tiga Tudingan Dewan Syuro kepada Didi
Dewan Syuro mengungkap tiga alasan utama yang menjadi dasar pengajuan pemberhentian Didi Suhrowardi, yaitu:

  • Diduga terlibat praktik judi online : Didi dituding terlibat dalam aktivitas judi online pasca-Pilkada Sumedang 2024. Hal ini menjadi perhatian serius Dewan Syuro karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip partai.
  • Ketidaktransparanan keuangan partai : Didi juga diduga tidak menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, yang menimbulkan keresahan di internal PKB Sumedang.
  • Kepemimpinan otoriter : Didi dinilai cenderung otoriter dalam menjalankan kepengurusan partai, sehingga menimbulkan ketegangan di antara para pengurus.

Pernyataan Resmi Dewan Syuro
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Sumedang, Denden Nur Musoffa, membenarkan bahwa Didi Suhrowardi telah mengundurkan diri berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang diterbitkan pada 7 Februari 2025.

“Benar, yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai ketua berdasarkan SK DPP PKB yang terbit pada 7 Februari 2025,” ujar Denden pada Selasa (11/2/2025) melalui sambungan telepon.

Denden menjelaskan bahwa desakan agar Didi mundur merupakan bagian dari komitmen PKB untuk menolak segala bentuk praktik judi online. Ia juga menyesalkan perilaku Didi yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai partai, mengingat PKB adalah partai yang didirikan oleh para ulama.

“Sangat disayangkan dan merasa malu jika ada kader PKB melakukan praktik judi online. Tidak ada kata damai jika ada kader bermain judi online,” tegasnya.

Baca juga : Puskesmas Wanakerta Jadi Lokasi Peluncuran Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Karawang

Didi Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, Didi Suhrowardi belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran dirinya. Upaya untuk menghubungi Didi oleh Tribun Jabar.id pun belum membuahkan hasil.

Komitmen PKB dalam Menjaga Integritas Partai
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena PKB dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Langkah tegas yang diambil oleh Dewan Syuro PKB Sumedang menunjukkan komitmen partai dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap para kadernya.***

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para menteri tidak memiliki alasan untuk takut dievaluasi, selama mereka bekerja sesuai dengan arahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat.
“Semua bisa memprediksi ya, tapi yang pasti kita menganut sistem presidensial yang artinya itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau Pak Prabowo,” kata Huda kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Huda menegaskan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada kabinetnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Menurutnya, para pembantu presiden yang tidak mengikuti komitmen itu tentu akan dievaluasi.
“Kalau ini menjadi ukuran bersama, menjadi komitmen bersama semua menteri artinya siapa yang melanggar itu, siapapun menterinya kan berarti ada risiko yang berpotensi dievaluasi,” jelasnya.

Menurut Huda, bagi para menteri yang menjalankan komitmen Prabowo, tidak akan ada alasan untuk takut dievaluasi. Kecuali, kata dia, jika ada menteri yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat.
“Kalau itu dipatuhi oleh semua menteri, saya kira nggak ada alasan menteri untuk takut, terkecuali kalau ada menteri yang lalu ada orientasi kebijakannya tidak berpihak dan tidak menjadi kepentingan rakyat,” sebut Huda.

Oleh karena itu, Huda menyerahkan semua evaluasi kinerja kabinet ke Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada pihak yang tahu persis apa yang ada di pikiran Prabowo mengenai reshuffle.
“Ini adalah hak prerogatif presiden, kita hanya bisa melihat tanda-tanda lahirnya saja, kita tidak tahu persis apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Baca juga : Banggar DPRD Karawang Desak Transparansi Efisiensi Anggaran 2025

Isu perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah Prabowo menyampaikan pesan tegas dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (harlah NU) ke-102. Prabowo mengajak para menteri untuk mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi.***

Tragedi Miras Oplosan di Cianjur: Empat Orang Tewas, Enam Masih Dirawat

Tragedi Miras Oplosan di Cianjur: Empat Orang Tewas, Enam Masih Dirawat

Cianjur – Korban tewas akibat menenggak minuman keras (miras) oplosan di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, terus bertambah. Hingga Sabtu (8/2/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai empat orang, sementara enam lainnya masih menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit setempat.

Kapolsek Mande, AKP Dadeng, mengonfirmasi penambahan korban tewas pada Sabtu siang sekitar pukul 11.30 WIB.
“Iya, ada satu lagi yang meninggal. Jadi total korban tewas akibat miras oplosan ini menjadi empat orang. Keempatnya adalah H (34), G (29), E (55), dan J (43),” ujar AKP Dadeng kepada wartawan.

Baca juga : Disdik Jabar Berupaya Maksimalkan Finalisasi PDSS SMAN 4 Karawang untuk SNBP

Kronologi Insiden Miras Oplosan
Tragedi ini bermula pada Jumat (7/2/2025) malam, ketika sejumlah warga Desa Kademangan mengonsumsi alkohol 96 persen yang dicampur dengan minuman perasa. Campuran berbahaya tersebut menyebabkan keracunan massal di kalangan warga yang terlibat.

Sebagian korban langsung dilarikan ke fasilitas medis setelah mengalami gejala keracunan serius. Sayangnya, beberapa di antaranya tidak dapat diselamatkan, sementara enam lainnya masih menjalani perawatan intensif.

Penyelidikan Polisi atas Peredaran Miras Oplosan
AKP Dadeng menegaskan bahwa pihak kepolisian sedang menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Penyelidikan bertujuan untuk mengungkap sumber dan peredaran minuman keras oplosan yang telah merenggut nyawa warga Desa Kademangan.

Baca juga : Oknum Kades Pasirmulya Viral: Serobot Tanah dan Aniaya Warga

“Kami sedang mendalami kasus ini, termasuk melacak asal-usul miras oplosan tersebut. Peredaran barang berbahaya seperti ini harus dihentikan untuk mencegah lebih banyak korban,” tambah AKP Dadeng.

Ajakan Waspada dan Antisipasi
Kasus miras oplosan di Cianjur ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman keras ilegal yang dapat mengancam nyawa. Pihak kepolisian mengimbau warga untuk lebih waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran miras oplosan kepada pihak berwenang.

Tragedi ini menambah daftar panjang insiden miras oplosan di Indonesia yang tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga-keluarga korban.***

DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Karawang, 8 Februari 2025 – Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah. Acara ini bertempat di Kantor DPC PKB Karawang pada Sabtu, 8 Februari 2025, dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk konstituen, penggiat UMKM, pemilik warung retail, pelaku usaha percetakan, dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Karawang mengenai pentingnya Perda No. 6 Tahun 2019 dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berdaya saing. Sosialisasi ini juga menjadi wadah diskusi antara masyarakat dan pemerintah untuk menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui program-program kewirausahaan.

Baca juga : Pengurangan Anggaran Kementerian PU Pengaruhi Program Infrastruktur Nasional

Fokus Utama Perda No. 6 Tahun 2019
Dalam sosialisasi tersebut, Kang Rahmat – sapaan akrab H. Rahmat Hidayat Djati – menjelaskan beberapa poin penting dari Perda ini, yang meliputi:

Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi
Pelaku usaha, termasuk penggiat UMKM dan pemilik warung retail, diberikan dukungan untuk mendapatkan sertifikasi dan standar produk. Hal ini bertujuan agar produk mereka dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Pengembangan Inkubator Kewirausahaan
Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kapasitas inkubator kewirausahaan dengan melibatkan akademisi, praktisi bisnis, dan komunitas lokal. Inkubator ini diharapkan dapat membantu pengusaha kecil, seperti pemilik percetakan dan UMKM, untuk mengembangkan bisnis mereka.

Kolaborasi Program Kewirausahaan
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan tokoh masyarakat, program kewirausahaan di setiap daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan lokal.

Mendorong Inovasi Daerah
Sistem inovasi daerah menjadi salah satu komponen utama untuk mendukung pelaku usaha dalam menciptakan produk yang unik dan berdaya saing global.

Partisipasi Elemen Masyarakat
Dalam kegiatan ini, perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat turut menyuarakan aspirasi mereka. Para penggiat UMKM Karawang menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan pendampingan lebih intensif, terutama dalam hal pemasaran digital dan akses pembiayaan. Pemilik warung retail juga meminta dukungan berupa pelatihan manajemen usaha agar mereka dapat bersaing dengan toko modern.

Sementara itu, pelaku usaha percetakan menyoroti pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas produk mereka. Sedangkan tokoh masyarakat yang hadir mengapresiasi langkah DPRD Jawa Barat dalam menyosialisasikan Perda ini, karena dinilai dapat memberdayakan masyarakat kecil dan menengah secara langsung.

Peluang dan Tantangan
Berdasarkan proyeksi penduduk Jawa Barat pada tahun 2025 yang mencapai 50,75 juta jiwa, dengan 69,75% di antaranya berada pada usia produktif, Kang Rahmat menilai ini adalah peluang besar untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru di Karawang dan wilayah Jawa Barat lainnya.

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan global, pengaruh ekonomi dunia, dan kesiapan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi. “Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci,” ujar Kang Rahmat.

Selaras dengan SDGs
Program yang diatur dalam Perda ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti:

  • Meningkatkan keberlanjutan usaha lokal.
  • Mendorong daya saing global bagi produk UMKM.
  • Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif.
  • Memanfaatkan potensi lokal dengan pendekatan inovasi.

Harapan Kang Rahmat untuk Karawang
Dalam penutupannya, Kang Rahmat menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat di Karawang dapat memanfaatkan peluang dari Perda No. 6 Tahun 2019 untuk mengembangkan usaha mereka. “Kami ingin mendorong masyarakat Karawang, khususnya penggiat UMKM, pemilik warung retail, dan pelaku usaha lokal, agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari kita wujudkan Jawa Barat sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan terkemuka,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Jawa Barat berharap dapat memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan./qie

Banggar DPRD Karawang Desak Transparansi Efisiensi Anggaran 2025

Banggar DPRD Karawang Desak Transparansi Efisiensi Anggaran 2025

Karawang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk memberikan laporan rinci terkait kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Kebijakan penghematan ini dilakukan pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres), namun menimbulkan pertanyaan karena diterapkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 disahkan.

Anggota DPRD Karawang sekaligus anggota Banggar, Natala Sumedha, menegaskan pentingnya transparansi dalam kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, DPRD berhak mengetahui detail pemotongan anggaran, terutama besaran pengurangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

“Kami ingin tahu secara detail, per OPD berapa yang mengalami efisiensi. Jangan hanya diglobalkan. Efisiensi ini harus dilaporkan secara rinci kepada DPRD,” ujar Natala usai Rapat Paripurna DPRD Karawang, Jumat (7/2/2025).

Kekhawatiran Terhadap Pemotongan Anggaran Prioritas
Natala menyoroti kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada program-program penting yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan urgensi program agar tidak menghambat target pembangunan daerah.

“Kami khawatir ada beberapa anggaran yang menurut kami sangat penting, tetapi justru dipotong. RPJMD sendiri belum diumumkan, namun anggarannya sudah dikurangi. Ini berisiko merugikan pembangunan daerah,” jelasnya.

Permintaan Laporan Resmi dan Adil
Natala juga menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ia meminta agar penghematan tidak hanya dilakukan pada program dinas, tetapi juga mencakup pos-pos anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Daerah (Setda), seperti belanja makan minum.

“Jangan sampai ada dinas yang anggarannya terpotong besar-besaran, sementara anggaran di Setda, seperti belanja makan minum, justru tetap besar. Kami minta laporan rinci terkait belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dipangkas,” tambahnya.

Hingga saat ini, Banggar DPRD belum menerima laporan resmi secara tertulis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Natala mendesak TAPD segera menyusun laporan detail terkait kebijakan ini agar DPRD dapat melakukan pengawasan yang optimal.

“Kami ingin laporan tertulis dan data resmi. Kami harus tahu mana saja anggaran yang dipotong, OPD mana yang terdampak, dan seberapa besar urgensinya. Hal ini agar semua kebijakan dilakukan secara transparan dan tidak sepihak,” tegasnya.

Pentingnya Transparansi dalam Kebijakan Efisiensi
Kebijakan efisiensi anggaran yang tidak transparan berisiko menimbulkan ketimpangan. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memengaruhi kelangsungan program-program prioritas dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Banggar DPRD Karawang berharap Pemkab Karawang segera merespons permintaan ini dengan memberikan laporan rinci terkait kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses efisiensi berjalan secara adil, transparan, dan tetap mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan.***

Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Naskah Kuno Kabupaten Bandung

Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Naskah Kuno Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung – Dalam upaya melestarikan kekayaan intelektual daerah, Bidang Pengembangan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno (PKMPBPNK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung menggelar acara Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Naskah Kuno se-Kabupaten Bandung pada Kamis (6/2/2025).

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pelestarian Naskah Kuno Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada 4 Februari 2025 di Pesantren Mukhul Ibadah Kadaunseureuh, Kecamatan Banjaran. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Sutan Raja Hotel & Convention Center, Soreang, dan dihadiri oleh 31 Koordinator Naskah Kuno Kecamatan, Paguyuban Pencinta Aksara dan Naskah Kuno (PANCANAKA), serta Duta Baca Kabupaten Bandung.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

Pemateri dan Materi Sosialisasi
Dua narasumber utama, yakni:
Dr. Uus Rustiman, Lc., M.Hum., Dosen Sastra Arab, dan
Riki Nawawi, M.Hum., Filolog dan Peneliti dari Universitas Padjadjaran, memberikan materi penguatan kepada para peserta. Materi yang disampaikan berfokus pada pelestarian, penelusuran, dan pengelolaan naskah kuno di wilayah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan keterampilan para koordinator dalam menjalankan tugas mereka.

Penyerahan Buku Sakti dan Hasil Transliterasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap tugas para Koordinator Naskah Kuno, acara ini juga diwarnai dengan penyerahan Buku Sakti, sebuah pedoman praktis yang dirancang untuk membantu proses penelusuran dan pengelolaan naskah kuno. Buku ini diharapkan menjadi panduan utama bagi para koordinator di masing-masing kecamatan.

Selain itu, diserahkan pula:
Hasil transliterasi Naskah Lalampahan Ulin karya Chandra Purnama Komara, S.Pd.,
Duplikasi naskah kuno karya Yudistira Purana Shakyakirty dan Nanang Hapid sebagai ahli aksara.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada H. Teguh Purwayadi, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian dan dokumentasi warisan intelektual daerah.

Workshop Transliterasi untuk Koordinator
Sebagai bagian dari kegiatan, para Koordinator Naskah Kuno juga mengikuti Workshop Transliterasi Naskah Kuno yang dipandu oleh Tim Penyusun Buku Sakti, yaitu:
Mang Ujang (Yudistira Purana Shakyakirty),
Mang Ino (Nanang Hapid),
Rian Suherman, dan
Niki N. Sastragraha, Analis Sejarah Kabupaten Bandung.
Workshop ini membekali para peserta dengan keterampilan membaca, menafsirkan, dan mentransliterasi naskah kuno agar dapat lebih mudah diakses generasi mendatang.

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Harapan dan Komitmen
Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berharap program pelestarian naskah kuno dapat berjalan secara lebih masif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif pelestarian ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, komunitas pecinta aksara, pilar literasi, dan masyarakat,” tegas H. Teguh Purwayadi.***

Pengurangan Anggaran Kementerian PU Pengaruhi Program Infrastruktur Nasional

Pengurangan Anggaran Kementerian PU Pengaruhi Program Infrastruktur Nasional

Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik, karena diyakini akan berdampak signifikan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional. Pemangkasan ini dianggap sebagai sinyal adanya perubahan strategi pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyatakan bahwa pengurangan anggaran hingga lebih dari 60% akan memengaruhi keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur penting, seperti jalan raya, bendungan, dan sistem irigasi.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

“Pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% tentu berdampak besar pada pembangunan infrastruktur strategis. Kami menunggu strategi baru pemerintah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan, karena infrastruktur yang memadai menjadi kunci kemajuan bangsa,” ujar Huda dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2025).

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Drastis
Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait pengurangan anggaran sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari total anggaran sebesar Rp110 triliun dalam APBN 2025, hanya Rp29 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU mengenai pemangkasan besar-besaran ini. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan proyek infrastruktur strategis,” jelas Huda.

Di era pemerintahan sebelumnya, khususnya selama kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama sehingga anggaran Kementerian PU selalu mendapat porsi besar. Namun, Huda menilai kebijakan saat ini menunjukkan adanya perubahan fokus dalam strategi pembangunan nasional.

“Tentu menarik untuk melihat bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo, terutama dengan pemangkasan anggaran yang sangat besar ini,” tambahnya.

Harapan untuk Skema Baru Pembangunan Infrastruktur
Meskipun anggaran infrastruktur dipangkas drastis, Huda meyakini pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pernyataan Presiden menjadi indikasi bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam memilih proyek infrastruktur. Selain itu, bisa jadi pemerintah mulai mengembangkan skema pembiayaan baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN,” kata Huda.

Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian
Huda menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan sistem irigasi telah membantu meningkatkan efisiensi logistik, mendukung sektor pangan, dan memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, program padat karya dalam pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Namun, ia juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di masa lalu tidak lepas dari kritik. Beberapa proyek dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.


“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir sangat signifikan, ada kritik terkait efektivitasnya. Sebagian infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi tantangan besar di era Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan skema dan strategi baru yang diharapkan lebih efisien, pembangunan infrastruktur tetap diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah kini ditantang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih selektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***

Angin Puting Beliung Hancurkan Rumah dan Mushola di Dusun Tenjojaya

Angin Puting Beliung Hancurkan Rumah dan Mushola di Dusun Tenjojaya

Karawang – Angin puting beliung menerjang Dusun Tenjojaya, RT 02/01, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat malam (31/1/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada satu rumah warga dan mushola yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sabtu1/2/2025

Rumah milik Apdul Qorib menjadi korban yang paling terdampak. Seluruh atap genteng rumahnya terangkat dan beterbangan akibat tiupan angin yang sangat kencang, hingga menimpa bangunan mushola terdekat. Peristiwa ini berlangsung begitu cepat, sehingga sang pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang di APBD 2025

“Anginnya kencang sekali, tiba-tiba atap rumah saya terangkat semua dan jatuh ke mushola. Saya hanya bisa berlari menyelamatkan diri, tidak ada yang bisa diselamatkan,” ujar Apdul Qorib dengan nada sedih.

Warga Berharap Bantuan Pemerintah
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telukbuyung, Nasan, yang akrab disapa Goler, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana ini. Ia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu memperbaiki rumah yang hancur dan mushola yang rusak.

“Kami sangat berharap ada perhatian dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, untuk membantu warga yang rumahnya hancur agar bisa dibangun kembali. Ini demi kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Goler.

Warga Gotong Royong Bersihkan Puing
Saat ini, warga Dusun Tenjojaya bergotong royong untuk membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat hempasan angin puting beliung. Selain itu, mereka juga bahu-membahu memperbaiki mushola yang turut terdampak agar dapat kembali digunakan untuk beribadah.

Bencana angin puting beliung ini menjadi salah satu pengingat betapa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dukungan pemerintah, baik berupa bantuan material maupun pemulihan psikologis untuk korban, sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat bangkit dari musibah ini.

Dengan adanya gotong royong dan sinergi antara warga serta pemerintah, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Warga Dusun Tenjojaya berharap bantuan segera datang agar mereka dapat kembali menjalani hidup dengan rasa aman dan nyaman.

DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

DPR Dukung Wacana Work From Anywhere Saat Mudik Lebaran-Nyepi

Jakarta 27 Januari 2025 – Wacana Work From Anywhere (WFA) yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi 2025.

Manfaat Penerapan WFA
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa penerapan WFA untuk pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemudik dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman. “Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik Lebaran maupun Hari Raya Nyepi tidak menempuh perjalanan pada waktu yang sama, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun pelabuhan,” ujarnya dalam keterangannya pada Senin (27/1).

Baca juga : 86 Hewan Ternak di Bekasi Terkena PMK

Rencana Penerapan WFA
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan agar konsep WFA diterapkan pada tanggal 24-27 Maret 2025 untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan tanggal 8-11 April 2025 menjelang Idul Fitri. Diperkirakan, Lebaran 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April, sedangkan Hari Raya Nyepi pada tanggal 29 Maret 2025.

Antisipasi Arus Mudik
Huda mengingatkan bahwa mepetnya dua hari besar ini berpotensi mengganggu arus mudik, terutama karena layanan di Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai akan berhenti selama perayaan Nyepi. “Situasi ini harus diantisipasi jauh hari, dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy sangat relevan untuk diterapkan agar pemudik, terutama dari Bali dan sekitarnya, dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” ungkapnya.

“Situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” tandas Huda.(*)

Pria Bandung Tersesat di Hutan Karawang, Diselamatkan Tim BPBD

Pria Bandung Tersesat di Hutan Karawang, Diselamatkan Tim BPBD

Karawang, Minggu 26 Januari 2025 – Seorang pria asal Kabupaten Bandung, Hasyim (35), mengalami kejadian yang mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan saat melakukan perjalanan di jalan yang tidak dikenal. Hasyim, yang bekerja di kawasan industri Karawang dan tinggal di Perumnas Telukjambe Timur, terjebak di tengah hutan Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, setelah mengikuti petunjuk GPS saat hendak pulang ke Bandung.

Menurut laporan yang diterima oleh Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, pada pukul 17.35 WIB, Hasyim menelepon sambil menangis, meminta untuk segera dievakuasi dari area hutan tersebut. Matahari sudah terbenam dan malam pun mulai menjelang saat itu.Rohmat Ilyas, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa tim penyelamat segera bergerak cepat untuk menemukan dan mengevakuasi Hasyim. “Kami kemudian mengevakuasi pria dan sepeda motor tersebut menggunakan tali seling, menggunakan mobil rescue, karena motornya sudah penuh lumpur jadi sulit untuk dijalankan,” ujar Rohmat.

Baca juga : Gerakan Gemar Makan Ikan Ciptakan Generasi Emas di Karawang

Setelah berhasil dievakuasi, Hasyim mengaku bahwa ia adalah seorang perantau asal Kabupaten Bandung yang kebetulan sedang libur bekerja dan ingin pulang ke kampung halamannya. Ia memasang GPS sebagai pemandu perjalanan, karena jalur yang ia kenal hanya melalui Cikampek-Purwakarta-Bandung. Namun, GPS justru mengarahkannya ke area hutan Kolutapohaci, yang merupakan jalur yang tidak biasa ia lalui.

“Karena dia hanya tahu jalur Cikampek, jadi pasang GPS ingin lebih cepat sampai ke Bandung, memang ada jalur via Ciampel, namun tetap keluar menuju Curug, dan ke Purwakarta, tapi tidak melalui area hutan, tapi perkampungan. Tapi GPS itu mengarahkan pak Hasyim ke area hutan Kutapohaci,” jelas Rohmat.Setelah proses evakuasi, pihak Damkar mengantar Hasyim kembali ke jalur Ciampel dan kemudian melalui jalur Purwakarta untuk melanjutkan perjalanannya ke Bandung.

Menanggapi kejadian ini, Rohmat Ilyas mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan perjalanan, terutama jika menggunakan teknologi navigasi seperti GPS. “Kami antar pak Hasyim menuju jalur Ciampel ke perbatasan Purwakarta. Dengan adanya peristiwa ini kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan agar memperhatikan waktu, kalau sekiranya sudah sore ada baiknya ditunda sampai pagi, jangan pernah mencoba jalur yang belum dilalui, lebih baik melintasi wilayah kota agar bisa bertanya kepada warga di sekitar jika kita tidak tahu arah jalan,” pesan Rohmat.

Baca juga : Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2023 oleh Rahmat Hidayat Djati

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pengguna jalan agar selalu memperhatikan kondisi jalan, waktu perjalanan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi navigasi saat melakukan perjalanan di daerah yang belum dikenal. Kewaspadaan dan pengetahuan tentang jalur yang akan dilalui menjadi kunci untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.(*)