Kabupaten Bandung – Dalam upaya melestarikan kekayaan intelektual daerah, Bidang Pengembangan Kegemaran Membaca dan Pelestarian Bahan Pustaka Naskah Kuno (PKMPBPNK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung menggelar acara Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Naskah Kuno se-Kabupaten Bandung pada Kamis (6/2/2025).

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pelestarian Naskah Kuno Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada 4 Februari 2025 di Pesantren Mukhul Ibadah Kadaunseureuh, Kecamatan Banjaran. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Sutan Raja Hotel & Convention Center, Soreang, dan dihadiri oleh 31 Koordinator Naskah Kuno Kecamatan, Paguyuban Pencinta Aksara dan Naskah Kuno (PANCANAKA), serta Duta Baca Kabupaten Bandung.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

Pemateri dan Materi Sosialisasi
Dua narasumber utama, yakni:
Dr. Uus Rustiman, Lc., M.Hum., Dosen Sastra Arab, dan
Riki Nawawi, M.Hum., Filolog dan Peneliti dari Universitas Padjadjaran, memberikan materi penguatan kepada para peserta. Materi yang disampaikan berfokus pada pelestarian, penelusuran, dan pengelolaan naskah kuno di wilayah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan keterampilan para koordinator dalam menjalankan tugas mereka.

Penyerahan Buku Sakti dan Hasil Transliterasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap tugas para Koordinator Naskah Kuno, acara ini juga diwarnai dengan penyerahan Buku Sakti, sebuah pedoman praktis yang dirancang untuk membantu proses penelusuran dan pengelolaan naskah kuno. Buku ini diharapkan menjadi panduan utama bagi para koordinator di masing-masing kecamatan.

Selain itu, diserahkan pula:
Hasil transliterasi Naskah Lalampahan Ulin karya Chandra Purnama Komara, S.Pd.,
Duplikasi naskah kuno karya Yudistira Purana Shakyakirty dan Nanang Hapid sebagai ahli aksara.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada H. Teguh Purwayadi, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian dan dokumentasi warisan intelektual daerah.

Workshop Transliterasi untuk Koordinator
Sebagai bagian dari kegiatan, para Koordinator Naskah Kuno juga mengikuti Workshop Transliterasi Naskah Kuno yang dipandu oleh Tim Penyusun Buku Sakti, yaitu:
Mang Ujang (Yudistira Purana Shakyakirty),
Mang Ino (Nanang Hapid),
Rian Suherman, dan
Niki N. Sastragraha, Analis Sejarah Kabupaten Bandung.
Workshop ini membekali para peserta dengan keterampilan membaca, menafsirkan, dan mentransliterasi naskah kuno agar dapat lebih mudah diakses generasi mendatang.

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Harapan dan Komitmen
Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung berharap program pelestarian naskah kuno dapat berjalan secara lebih masif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif pelestarian ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, komunitas pecinta aksara, pilar literasi, dan masyarakat,” tegas H. Teguh Purwayadi.***

Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik, karena diyakini akan berdampak signifikan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional. Pemangkasan ini dianggap sebagai sinyal adanya perubahan strategi pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyatakan bahwa pengurangan anggaran hingga lebih dari 60% akan memengaruhi keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur penting, seperti jalan raya, bendungan, dan sistem irigasi.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

“Pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% tentu berdampak besar pada pembangunan infrastruktur strategis. Kami menunggu strategi baru pemerintah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan, karena infrastruktur yang memadai menjadi kunci kemajuan bangsa,” ujar Huda dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2025).

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Drastis
Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait pengurangan anggaran sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari total anggaran sebesar Rp110 triliun dalam APBN 2025, hanya Rp29 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU mengenai pemangkasan besar-besaran ini. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan proyek infrastruktur strategis,” jelas Huda.

Di era pemerintahan sebelumnya, khususnya selama kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama sehingga anggaran Kementerian PU selalu mendapat porsi besar. Namun, Huda menilai kebijakan saat ini menunjukkan adanya perubahan fokus dalam strategi pembangunan nasional.

“Tentu menarik untuk melihat bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo, terutama dengan pemangkasan anggaran yang sangat besar ini,” tambahnya.

Harapan untuk Skema Baru Pembangunan Infrastruktur
Meskipun anggaran infrastruktur dipangkas drastis, Huda meyakini pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pernyataan Presiden menjadi indikasi bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam memilih proyek infrastruktur. Selain itu, bisa jadi pemerintah mulai mengembangkan skema pembiayaan baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN,” kata Huda.

Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian
Huda menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan sistem irigasi telah membantu meningkatkan efisiensi logistik, mendukung sektor pangan, dan memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, program padat karya dalam pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Namun, ia juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di masa lalu tidak lepas dari kritik. Beberapa proyek dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.


“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir sangat signifikan, ada kritik terkait efektivitasnya. Sebagian infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi tantangan besar di era Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan skema dan strategi baru yang diharapkan lebih efisien, pembangunan infrastruktur tetap diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah kini ditantang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih selektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***

Karawang – Angin puting beliung menerjang Dusun Tenjojaya, RT 02/01, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat malam (31/1/2025) sekitar pukul 23.00 WIB. Bencana ini mengakibatkan kerusakan parah pada satu rumah warga dan mushola yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sabtu1/2/2025

Rumah milik Apdul Qorib menjadi korban yang paling terdampak. Seluruh atap genteng rumahnya terangkat dan beterbangan akibat tiupan angin yang sangat kencang, hingga menimpa bangunan mushola terdekat. Peristiwa ini berlangsung begitu cepat, sehingga sang pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang di APBD 2025

“Anginnya kencang sekali, tiba-tiba atap rumah saya terangkat semua dan jatuh ke mushola. Saya hanya bisa berlari menyelamatkan diri, tidak ada yang bisa diselamatkan,” ujar Apdul Qorib dengan nada sedih.

Warga Berharap Bantuan Pemerintah
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Telukbuyung, Nasan, yang akrab disapa Goler, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana ini. Ia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu memperbaiki rumah yang hancur dan mushola yang rusak.

“Kami sangat berharap ada perhatian dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, untuk membantu warga yang rumahnya hancur agar bisa dibangun kembali. Ini demi kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Goler.

Warga Gotong Royong Bersihkan Puing
Saat ini, warga Dusun Tenjojaya bergotong royong untuk membersihkan puing-puing rumah yang hancur akibat hempasan angin puting beliung. Selain itu, mereka juga bahu-membahu memperbaiki mushola yang turut terdampak agar dapat kembali digunakan untuk beribadah.

Bencana angin puting beliung ini menjadi salah satu pengingat betapa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dukungan pemerintah, baik berupa bantuan material maupun pemulihan psikologis untuk korban, sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat bangkit dari musibah ini.

Dengan adanya gotong royong dan sinergi antara warga serta pemerintah, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Warga Dusun Tenjojaya berharap bantuan segera datang agar mereka dapat kembali menjalani hidup dengan rasa aman dan nyaman.

Jakarta 27 Januari 2025 – Wacana Work From Anywhere (WFA) yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi 2025.

Manfaat Penerapan WFA
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa penerapan WFA untuk pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemudik dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman. “Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik Lebaran maupun Hari Raya Nyepi tidak menempuh perjalanan pada waktu yang sama, sehingga dapat mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun pelabuhan,” ujarnya dalam keterangannya pada Senin (27/1).

Baca juga : 86 Hewan Ternak di Bekasi Terkena PMK

Rencana Penerapan WFA
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan agar konsep WFA diterapkan pada tanggal 24-27 Maret 2025 untuk menyambut Hari Raya Nyepi dan tanggal 8-11 April 2025 menjelang Idul Fitri. Diperkirakan, Lebaran 2025 akan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April, sedangkan Hari Raya Nyepi pada tanggal 29 Maret 2025.

Antisipasi Arus Mudik
Huda mengingatkan bahwa mepetnya dua hari besar ini berpotensi mengganggu arus mudik, terutama karena layanan di Pelabuhan Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai akan berhenti selama perayaan Nyepi. “Situasi ini harus diantisipasi jauh hari, dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy sangat relevan untuk diterapkan agar pemudik, terutama dari Bali dan sekitarnya, dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” ungkapnya.

“Situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” tandas Huda.(*)

Karawang, Minggu 26 Januari 2025 – Seorang pria asal Kabupaten Bandung, Hasyim (35), mengalami kejadian yang mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan saat melakukan perjalanan di jalan yang tidak dikenal. Hasyim, yang bekerja di kawasan industri Karawang dan tinggal di Perumnas Telukjambe Timur, terjebak di tengah hutan Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, setelah mengikuti petunjuk GPS saat hendak pulang ke Bandung.

Menurut laporan yang diterima oleh Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, pada pukul 17.35 WIB, Hasyim menelepon sambil menangis, meminta untuk segera dievakuasi dari area hutan tersebut. Matahari sudah terbenam dan malam pun mulai menjelang saat itu.Rohmat Ilyas, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa tim penyelamat segera bergerak cepat untuk menemukan dan mengevakuasi Hasyim. “Kami kemudian mengevakuasi pria dan sepeda motor tersebut menggunakan tali seling, menggunakan mobil rescue, karena motornya sudah penuh lumpur jadi sulit untuk dijalankan,” ujar Rohmat.

Baca juga : Gerakan Gemar Makan Ikan Ciptakan Generasi Emas di Karawang

Setelah berhasil dievakuasi, Hasyim mengaku bahwa ia adalah seorang perantau asal Kabupaten Bandung yang kebetulan sedang libur bekerja dan ingin pulang ke kampung halamannya. Ia memasang GPS sebagai pemandu perjalanan, karena jalur yang ia kenal hanya melalui Cikampek-Purwakarta-Bandung. Namun, GPS justru mengarahkannya ke area hutan Kolutapohaci, yang merupakan jalur yang tidak biasa ia lalui.

“Karena dia hanya tahu jalur Cikampek, jadi pasang GPS ingin lebih cepat sampai ke Bandung, memang ada jalur via Ciampel, namun tetap keluar menuju Curug, dan ke Purwakarta, tapi tidak melalui area hutan, tapi perkampungan. Tapi GPS itu mengarahkan pak Hasyim ke area hutan Kutapohaci,” jelas Rohmat.Setelah proses evakuasi, pihak Damkar mengantar Hasyim kembali ke jalur Ciampel dan kemudian melalui jalur Purwakarta untuk melanjutkan perjalanannya ke Bandung.

Menanggapi kejadian ini, Rohmat Ilyas mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan perjalanan, terutama jika menggunakan teknologi navigasi seperti GPS. “Kami antar pak Hasyim menuju jalur Ciampel ke perbatasan Purwakarta. Dengan adanya peristiwa ini kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan agar memperhatikan waktu, kalau sekiranya sudah sore ada baiknya ditunda sampai pagi, jangan pernah mencoba jalur yang belum dilalui, lebih baik melintasi wilayah kota agar bisa bertanya kepada warga di sekitar jika kita tidak tahu arah jalan,” pesan Rohmat.

Baca juga : Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2023 oleh Rahmat Hidayat Djati

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pengguna jalan agar selalu memperhatikan kondisi jalan, waktu perjalanan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi navigasi saat melakukan perjalanan di daerah yang belum dikenal. Kewaspadaan dan pengetahuan tentang jalur yang akan dilalui menjadi kunci untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.(*)

Karawang, 25 Januari 2025 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Kantor DPC PKB Karawang, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang telah disahkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.

Kegiatan sosialisasi melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama. Rahmat Hidayat Djati menekankan betapa pentingnya sosialisasi Perda ini sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menyatakan:

“Perda No. 5 Tahun 2023 merupakan wujud komitmen kami dalam DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.”

Perda ini diharapkan mampu meningkatkan layanan pemerintah daerah dan kualitas layanan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam pembangunan daerah. Rahmat Hidayat Djati menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Perda ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Ia mengajak semua elemen untuk berperan aktif memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan Perda, sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat akar rumput.

Baca juga : UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat

“Peran serta masyarakat adalah kunci utama. Kami ingin setiap kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi,” tambahnya.

Baca juga : Kementerian PKP Kirim Draf Road Map 3 Juta Rumah, Wakil Ketua Komisi V DPR Beri Apresiasi

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Rahmat Hidayat Djati berharap dapat membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya aturan yang disusun bersama. Perda No. 5 Tahun 2023 menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung implementasi kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.

Sosialisasi ini menunjukkan komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan memberikan jaminan sosial yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, diharapkan regulasi ini bisa berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah./qie

Karawang, 23 Januari 2025 – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karawang mencatat bahwa terdapat total 798 guru penggerak yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di wilayah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dari jumlah tersebut, 219 guru penggerak berada di bawah pembinaan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

Kasi GTK Disdik Kabupaten Karawang, Dr. H. Mulyana Surya Atmaja, menjelaskan rincian jumlah guru penggerak berdasarkan jenjang pendidikan. Di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdapat 11 orang, di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 366 orang, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 201 orang, di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 140 orang, dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 79 orang.Dari total 798 guru penggerak, sebanyak 21 orang mengajar di sekolah swasta, sementara 777 orang lainnya berstatus sebagai guru di sekolah negeri. Di antara para guru penggerak, terdapat 579 orang yang berada di bawah pembinaan Disdik, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.“

Menjadi guru penggerak memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah memiliki salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, karena mereka sudah memiliki sertifikat guru penggerak,” kata Mulyana. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi calon kepala sekolah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, termasuk memiliki NUKS, sertifikat penguatan kepala sekolah, sertifikat Diklat CKS, dan sertifikat guru penggerak.

Baca juga : Siswa SDN Karya Bakti 4 Mogok Sekolah, DPRD Karawang Instruksikan Pemda Segera Tindak Lanjut

Mulyana juga mengungkapkan bahwa jumlah guru penggerak yang telah memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) di Kabupaten Karawang mencapai 388 orang. Dari jumlah tersebut, jika dilihat berdasarkan status kepegawaian, terdapat 185 orang guru penggerak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 203 orang dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Program penggerak guru ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang. Dengan adanya sertifikat guru penggerak, diharapkan para pendidik mampu berkontribusi lebih baik dalam pengembangan pendidikan di daerah tersebut, serta mempersiapkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.(*)

Karawang 23 Januari 2025 – Banjir kembali melanda Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025. Ketinggian air mencapai 80 centimeter, mengakibatkan 77 rumah terendam dan mempengaruhi kehidupan 276 jiwa dari 90 kepala keluarga (KK). Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa, 21 Januari 2025.

Salah satu warga, Sarti, menjelaskan bahwa banjir mulai terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Meski air mulai menggenangi rumah, Sarti dan keluarganya memilih untuk tetap tinggal di rumah. “Belum ngungsi, nunggu tinggi,” ungkapnya, mencerminkan keputusan beberapa warga lain yang juga memilih untuk bertahan.

Baca juga : Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024

Menurut Kaming, petugas dari Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Karawang, banjir melanda dua dusun dan tiga rukun tetangga (RT) di Desa Karangligar. Selain curah hujan tinggi, tingginya muka air dari Sungai Cibeet dan Citarum juga berkontribusi terhadap situasi ini. “Ketinggian air yang paling tinggi adalah 80 centimeter,” jelas Kaming.

Sementara itu, sebagian warga dari RT 002 dan RT 003 telah mengungsi ke Masjid Al Ikhlas untuk mencari tempat yang lebih aman. Desa Karangligar dikenal sebagai salah satu daerah langganan banjir, sehingga warga sudah terbiasa menghadapi situasi ini.Untuk mengatasi masalah banjir yang berulang, 

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum berencana untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam pembangunan pintu air dan kolam retensi di pertemuan Sungai Cibeet dan Cidawolong. Proyek ini direncanakan akan dimulai pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp 80–100 miliar. Harapannya, inisiatif ini dapat membantu mengurangi risiko banjir di masa yang akan datang dan memberikan perlindungan bagi warga Desa Karangligar.

Dengan adanya langkah-langkah mitigasi seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang menghadapi musim hujan, dan kejadian serupa dapat diminimalisir di waktu-waktu mendatang. Pengawasan dan penanganan yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi dampak dari bencana alam tersebut bagi warga setempat.(*)

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan penghargaan kepada tujuh lembaga dan sosok yang berkontribusi dalam dunia pendidikan pesantren pada Malam Anugerah Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Januari 2025.Tujuh penerima anugerah pendidikan pesantren tersebut adalah:

  1. KHR Azaim Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur
  2. Pesantren Ekologi Ath Thaariq, Garut, Jawa Barat
  3. Pondok Pesantren Yaa Bunayya, Jayapura, Papua
  4. RMI-PWNU DI Yogyakarta
  5. KH Afifuddin Dimyati, Jombang, Jawa Timur
  6. Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh
  7. Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, Salatiga

Penghargaan yang diberikan oleh PBNU ini berupa sertifikat penghargaan dan logam mulia, yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para penerima atau wakilnya.

Baca juga : DP3A Karawang Laksanakan Edukasi Pencegahan Kekerasan untuk Pekerja Perempuan di PT JTEKT

Dalam sambutannya, Nasaruddin mengapresiasi kegiatan Kongres Pendidikan 2025. Menurutnya, forum ini menunjukkan kualitas yang baik serta mampu menyajikan gagasan konstruktif untuk pendidikan di Indonesia. “Forum ini sangat berkualitas, sangat representatif, dan bisa menjadi referensi, apa pun yang dihasilkan dalam Kongres Pendidikan ini,” jelasnya.

Ketua Tim 7 sebagai dewan juri, KH Ulil Abshar Abdalla, mengatakan bahwa terdapat 22 nominasi pemenang penghargaan yang dibacakan malam itu. Penghargaan ini diberikan kepada lembaga dan tenaga pendidik yang bernaung di lingkungan NU. “Kategori penghargaan mencakup berbagai bidang, mulai dari PAUD hingga pendidikan tingkat menengah, serta penghargaan bagi para dosen dan ilmuwan di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama,” katanya.

Gus Ulil menambahkan, tujuan penghargaan ini adalah bentuk penghormatan dari PBNU dan Nahdliyin kepada instansi serta tenaga pendidik yang berjasa dalam pendidikan di lingkungan NU. “Semoga malam ini menjadi puncak yang menandai penganugerahan penghargaan pendidikan bagi lembaga-lembaga dan figur-figur NU yang telah berkiprah dalam pengembangan pendidikan,” tutupnya.

Baca juga : BPBD Karawang Buka Posko Siaga Bencana Akibat Hujan Deras

Sementara itu, Ketua PBNU Prof. Mohammad Mukri menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada lembaga dan sosok yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki nilai tambah dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan sistem pendidikan yang terstruktur dengan baik. “Figur-figur yang menginspirasi dalam lingkup NU, seperti pesantren yang berhasil mengelola lingkungan dengan baik, juga menjadi bagian dari kriteria penghargaan,” jelasnya.

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi lebih banyak lembaga dan individu dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama.(*)

BandungKetua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk mengevaluasi perizinan tambang di seluruh wilayah Jawa Barat. Banyak aktivitas tambang yang dinilai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama di kawasan lindung seperti Karawang. Rabu 22/01/2025

Karawang, yang termasuk kawasan karst (kawasan lindung), menjadi salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian serius. Aktivitas tambang di wilayah ini dinilai melanggar aturan dan memicu keresahan masyarakat. Dalam audiensi antara DPRD Karawang, DLH, dan dinas perizinan terkait, H. Rahmat menyoroti banyaknya kasus maladministrasi dalam perizinan perusahaan tambang.

Baca juga : Muhaimin Iskandar Jadi Menteri dengan Popularitas Tertinggi

“Praktik perizinan lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan maladministrasi terus mengakar di berbagai wilayah Jawa Barat, termasuk Karawang. Ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak lingkungan,” tegas H. Rahmat Hidayat Djati.

Komisi I DPRD Jabar juga menerima laporan masyarakat yang menolak keberadaan tambang di Karawang. Salah satu kasus yang menjadi perhatian khusus adalah permasalahan perizinan PT Mas Putih Belitung, yang disebut-sebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai langkah konkret, Komisi I DPRD Jabar bersama Dinas ESDM, DLH, dan DPMPTSP berkomitmen untuk melakukan inspeksi langsung terhadap seluruh perizinan tambang di wilayah Jawa Barat. H. Rahmat memastikan pihaknya akan menindak tegas perusahaan tambang yang melanggar aturan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perusahaan tambang di Jawa Barat mematuhi aturan perizinan yang berlaku. Perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujarnya.

Tambang dan Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat

Banyak wilayah di Jawa Barat, termasuk Karawang, dikenal sebagai kawasan karst (kawasan lindung) yang tidak boleh sembarangan dijadikan lokasi tambang. Aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan memicu berbagai dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di masyarakat.

Baca juga : Jadwal Resmi Libur Sekolah Ramadhan 2025, Pemerintah Tentukan Pembelajaran Mandiri

Dengan langkah tegas yang diambil DPRD Jawa Barat, diharapkan seluruh permasalahan ini dapat segera dituntaskan, memberikan perlindungan bagi kawasan lindung, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak./hilal