Jakarta – Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik, karena diyakini akan berdampak signifikan pada sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional. Pemangkasan ini dianggap sebagai sinyal adanya perubahan strategi pembangunan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyatakan bahwa pengurangan anggaran hingga lebih dari 60% akan memengaruhi keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur penting, seperti jalan raya, bendungan, dan sistem irigasi.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

“Pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% tentu berdampak besar pada pembangunan infrastruktur strategis. Kami menunggu strategi baru pemerintah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan, karena infrastruktur yang memadai menjadi kunci kemajuan bangsa,” ujar Huda dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2025).

Anggaran Kementerian PU Dipangkas Drastis
Syaiful Huda mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait pengurangan anggaran sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari total anggaran sebesar Rp110 triliun dalam APBN 2025, hanya Rp29 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU.

“Kami sudah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU mengenai pemangkasan besar-besaran ini. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan proyek infrastruktur strategis,” jelas Huda.

Di era pemerintahan sebelumnya, khususnya selama kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama sehingga anggaran Kementerian PU selalu mendapat porsi besar. Namun, Huda menilai kebijakan saat ini menunjukkan adanya perubahan fokus dalam strategi pembangunan nasional.

“Tentu menarik untuk melihat bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo, terutama dengan pemangkasan anggaran yang sangat besar ini,” tambahnya.

Harapan untuk Skema Baru Pembangunan Infrastruktur
Meskipun anggaran infrastruktur dipangkas drastis, Huda meyakini pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa proyek infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pernyataan Presiden menjadi indikasi bahwa pemerintah akan lebih selektif dalam memilih proyek infrastruktur. Selain itu, bisa jadi pemerintah mulai mengembangkan skema pembiayaan baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN,” kata Huda.

Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian
Huda menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan sistem irigasi telah membantu meningkatkan efisiensi logistik, mendukung sektor pangan, dan memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, program padat karya dalam pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Namun, ia juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di masa lalu tidak lepas dari kritik. Beberapa proyek dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir sangat signifikan, ada kritik terkait efektivitasnya. Sebagian infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemangkasan anggaran Kementerian PU menjadi tantangan besar di era Presiden Prabowo Subianto. Namun, dengan skema dan strategi baru yang diharapkan lebih efisien, pembangunan infrastruktur tetap diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah kini ditantang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih selektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***