Persoona.id – Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, komunitas Karawang Walking Tour (KWT) merayakan dengan cara unik dan bermakna. Mereka menggelar kerja bakti membersihkan bekas Kantor Kewedanaan Rengasdengklok, yang merupakan bangunan cagar budaya penting dalam sejarah bangsa. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore hari, Kamis (14/8/2025).

Dengan semangat gotong royong, anggota KWT bersama pemuda Rengasdengklok dan komunitas dari Cikampek membersihkan area bangunan yang terbengkalai. Mereka menggunakan berbagai alat seperti mesin potong rumput, golok, dan palu untuk menyingkirkan ilalang yang tumbuh tinggi serta memungut sampah yang berserakan.

Baca juga : Bupati Aep Dampingi Pimpinan MPR RI Napak Tilas Sejarah di Rengasdengklok

“Lumayan agak lelah juga, karena rumput liar dan ilalangnya sudah tinggi-tinggi bahkan kita menemukan ada seperti kondom dan banyak bungkus komik di area cagar budaya,” kata Hana Nada, Founder KWT.

Hana menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan aksi kolaboratif untuk melestarikan sejarah Indonesia. “Ini adalah upaya pelestarian cagar budaya dan sejarah bangsa,” tegasnya.

Nilai Historis dan Kondisi yang Memprihatinkan
Seorang pegiat sejarah dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Karawang, Dharma Putra Gotama, menegaskan nilai historis tinggi dari bekas kantor kewedanaan ini. “Lokasi ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa penculikan Soekarno-Hatta. Dulu di sini Merah Putih dikibarkan sebelum 17 Agustus 1945,” kata Dharma.

Baca juga : Dukungan DPRD Jabar Pacu Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, SKB Segera Terbit

Meski memiliki nilai sejarah yang besar, Dharma menyayangkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. “Kalau melihat kondisi saat ini memang memprihatinkan meski sudah ditetapkan menjadi cagar budaya,” ujarnya.

Aksi bersih-bersih ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat situs-situs bersejarah, khususnya dalam momentum peringatan kemerdekaan.(*)

Persoona.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih konkret terhadap industri sigaret kretek tangan (SKT). Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke PT Indo Kretek di Malang pada Kamis (14/8/2025).

Cak Udin menekankan bahwa industri SKT adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan ekonomi Indonesia. Selain menjadi produsen utama, industri ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui cukai.

Baca juga : Dukungan DPRD Jabar Pacu Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, SKB Segera Terbit

“Pemerintah harus melindungi industri SKT dengan regulasi khusus yang jelas agar eksistensinya tetap terjaga,” ujar Cak Udin.

Regulasi Harus Adil dan Berbasis Fakta
Menurut anggota DPR RI ini, selama ini kebijakan pemerintah cenderung menyamaratakan seluruh produk tembakau, tanpa mempertimbangkan kontribusi besar dan karakteristik unik dari industri SKT. Ia mencontohkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang dinilainya memperlakukan tembakau sebagai zat adiktif yang sangat berbahaya, padahal SKT telah terbukti menjadi penopang ekonomi di sektor informal dan pedesaan.

“SKT bukan hanya industri strategis, tetapi juga bagian dari sejarah dan kehidupan rakyat. Sayangnya, dalam regulasi yang ada, SKT seperti dianaktirikan. Ini tidak adil dan harus segera dikoreksi,” tegasnya.

Inovasi dan Keberlanjutan
Sebagai langkah ke depan, Cak Udin mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya melindungi SKT, tetapi juga mengakomodasi aspek kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Ia menyarankan adanya pendampingan teknis dan akses permodalan untuk pelaku usaha SKT agar lebih berdaya saing.

Baca juga : Bupati Aep Dampingi Pimpinan MPR RI Napak Tilas Sejarah di Rengasdengklok

Selain itu, edukasi tentang penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri ini adaptif terhadap perkembangan pasar global.

“Melalui pendekatan yang seimbang antara perlindungan, inovasi, dan keberlanjutan, industri sigaret kretek tangan bisa terus menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, sekaligus menjaga warisan budaya Indonesia tetap hidup,” pungkasnya.(*)

Persoona.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi. Dukungan ini bertujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah deklarasi yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya, Kamis (14/8/2025), ribuan rektor dari Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia menyatakan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam program pemerintah.

Baca juga : Dukungan DPRD Jabar Pacu Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, SKB Segera Terbit

“Saya tidak akan diam. Ribuan rektor perguruan tinggi yang telah menyatakan siap berperan aktif mendukung program Presiden akan saya orkestrasikan untuk mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi,” tegas Gus Imin, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis pada Jumat (15/8/2025).

Kolaborasi Akademisi Jadi Kunci
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan bahwa kolaborasi dengan akademisi sangat penting untuk mempercepat kemajuan. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat riset, tetapi juga berperan langsung dalam mengatasi masalah-masalah di tengah masyarakat.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kata kunci agar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi dapat diatasi,” ujarnya.

Baca juga : DPC PKB Karawang Sukses Gelar Pra Musancab, Siapkan 450 Calon Pengurus DPAC

Gus Imin menambahkan, riset dan pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh kolaborasi yang diharapkan adalah pelibatan kampus dalam program Sekolah Rakyat dan upaya pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (15/8/2025) juga menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi. Upaya tersebut mencakup renovasi ribuan sekolah dan peningkatan kuota beasiswa untuk mahasiswa kedokteran.(*)

Persoona.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki adanya pergeseran paradigma dalam program bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Bansos kini didorong untuk bertransformasi dari sekadar bantuan menjadi program pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian.

Dalam acara Grand Launching “Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial melalui Pendidikan” di Surabaya, Kamis (14/8/2025), Gus Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan visi baru ini. “Presiden ingin bantuan sosial bergeser menjadi pemberdayaan sosial. Masyarakat harus tumbuh secara bertahap, dari penerima bantuan sosial menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri,” katanya.

Baca juga : Dukungan DPRD Jabar Pacu Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur, SKB Segera Terbit

Batas Waktu dan Kolaborasi dengan Akademisi
Menurut Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, paradigma baru ini bertujuan agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan. Kemenko PM akan menjadi motor penggerak perubahan ini, memastikan bantuan memiliki batas waktu yang rasional agar tidak menciptakan ketergantungan. Namun, pengecualian diberikan untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang akan tetap menjadi prioritas penerima bantuan permanen.

Gus Imin juga mengajak perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam merancang model bansos yang lebih efektif. Ia meminta para akademisi untuk mengkaji ulang skema yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan 16 tahun, agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan.

Baca juga : Syaiful Huda Minta Menteri Yandri Susanto Patuhi Putusan Ombudsman Terkait Pemecatan Ribuan Pendamping Desa

“Kita perlu pendekatan baru agar pola bantuan sosial kita benar-benar efektif dan berdampak jangka panjang,” tegasnya.

Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem jaminan sosial nasional dengan mengintegrasikan pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial, menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.(*)

Persoona.id – Perjuangan panjang masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon Timur menemui titik terang. Komisi I DPRD Jawa Barat secara proaktif memfasilitasi penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara DPRD Jabar dan Gubernur, sebuah langkah krusial dalam proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar pada Kamis (14/8/2025), Komisi I mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda), Biro Hukum, serta Tim Ahli Institut Jabar (InJabar) Universitas Padjadjaran (Unpad). Pertemuan ini menjadi bukti keseriusan legislatif dalam mengawal aspirasi pemekaran yang telah bergulir sejak 1978.

Baca juga : DPC PKB Karawang Sukses Gelar Pra Musancab, Siapkan 450 Calon Pengurus DPAC

Kajian Matang dan Dukungan Legislatif
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menegaskan pentingnya kajian yang mendalam dan pemenuhan semua persyaratan. “Setelah ada persetujuan antara kabupaten induk dan legislatif, langkah berikutnya adalah membuat nota komisi dan SKB. Komisi I akan bergerak dalam proses ini,” ujarnya.

Rahmat menambahkan bahwa disparitas pembangunan di Kabupaten Cirebon yang memiliki APBD Rp 4,7 triliun menjadi alasan kuat untuk pemekaran. Dengan 40 kecamatan, wilayah timur seringkali merasakan ketidakmerataan, terutama dalam hal infrastruktur dan layanan publik. Rahmat juga menyoroti perbedaan jumlah kabupaten/kota antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang menjadi argumen kuat untuk pencabutan moratorium pemekaran daerah.

Potensi Unggul dan Usulan Nama Baru
Kajian InJabar Unpad menunjukkan bahwa Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cirebon Timur memiliki skor tinggi, yakni 351, menempatkannya di peringkat teratas di Jawa Barat. Yogi Suprayogi Sugandi, Pengamat Kebijakan Publik InJabar, menyebut bahwa dari sisi kajian, Cirebon Timur sudah sangat layak.

Menariknya, dalam rapat tersebut, muncul usulan nama baru, “Caruban” atau “Caruban Nagari”. Yogi Suprayogi menilai nama ini lebih merefleksikan keunikan potensi dan budaya lokal di wilayah timur Cirebon.

Baca juga : Syaiful Huda Minta Menteri Yandri Susanto Patuhi Putusan Ombudsman Terkait Pemecatan Ribuan Pendamping Desa

Sekretaris Jenderal FCTM, Taufik Ridwan, menyambut baik dukungan Komisi I. “Usulan ini berdasarkan aspirasi masyarakat mengenai kesenjangan infrastruktur dan kendala pelayanan, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kawasan timur Cirebon memiliki banyak potensi alam dan budaya yang belum dikelola maksimal,” katanya penuh semangat.

Taufik optimistis bahwa Kabupaten Cirebon Timur akan segera terbentuk, terutama dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Jabar dan harapan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut moratorium pemekaran. Rencananya, DOB ini akan mencakup 16 kecamatan, termasuk Gredeg, Sedong, Susukan Lebak, Lemahabang, dan Losari.(*)

Persoona.id – Anggota Fraksi PKB DPR RI, Anna Mu’awanah, menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah, khususnya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Fenomena ini, menurutnya, dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi menggerus jati diri bangsa.

Baca juga : Syaiful Huda Minta Menteri Yandri Susanto Patuhi Putusan Ombudsman Terkait Pemecatan Ribuan Pendamping Desa

“Pengibaran bendera One Peace ini memang tidak secara jelas menunjukkan tujuan politik, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa simbol ini memiliki sejarah dan konotasi kurang baik di beberapa negara. Apalagi dilakukan di bulan sakral kelahiran Republik Indonesia,” ujar Anna, Sabtu (2/8/2025).

Menurut mantan Bupati Bojonegoro ini, semangat kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat identitas dan kedaulatan bangsa. Ia khawatir jika dibiarkan, fenomena ini dapat mengikis kepekaan generasi muda terhadap simbol-simbol perjuangan dan jati diri bangsa.

“Jadi sebaiknya kita tidak mengibarkan bendera one peace, kibarkan bendera tercinta kita saja, bendera Merah Putih,” sambungnya.

Literasi Kebangsaan Harus Diperkuat
Anna meminta masyarakat untuk tidak meremehkan aksi semacam ini, sekalipun terlihat sebagai ekspresi budaya pop. “Jangan sampai atas nama kebebasan berekspresi, kita kehilangan pijakan historis dan identitas nasional,” tegasnya.

Ia mencontohkan, di DPR RI, setiap pukul 10.00 pagi, seluruh anggota dan pegawai wajib berdiri dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Budaya seperti inilah yang seharusnya diperkuat dan diteladani, bukan justru memberi ruang pada simbol-simbol asing yang bisa menggerus semangat nasionalisme.

Baca juga : Rahmat Hidayat Djati Reses di Karangjaya: Serap Aspirasi Infrastruktur hingga Pemekaran Desa

Sebagai langkah konstruktif, Anna mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk lebih aktif melakukan literasi publik mengenai makna simbol, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan. Peran tokoh agama, budaya, dan komunitas pemuda juga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga semangat nasionalisme.

“Literasi kebangsaan tidak boleh ditinggalkan. Kecintaan terhadap negara tidak cukup hanya dinyatakan, tapi juga ditanamkan dan dijaga dalam setiap ekspresi sosial,” tutup Anna.(*)

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menindaklanjuti putusan Ombudsman RI. Putusan ini menyatakan adanya maladministrasi dalam proses pemecatan ribuan tenaga pendamping profesional (TPP) desa. Syaiful Huda meminta Menteri Desa Yandri Susanto untuk berbesar hati dan melakukan tindakan korektif.

Baca juga : Rahmat Hidayat Djati Reses di Karangjaya: Serap Aspirasi Infrastruktur hingga Pemekaran Desa

“Kami menilai putusan Ombudsman RI sudah sangat jelas di mana telah terbukti adanya maladministrasi dalam proses pemecatan ribuan pendamping desa awal tahun lalu,” ujar Syaiful Huda, Jumat (1/8/2025). “Kami minta Menteri Desa Yandri Susanto berbesar hati untuk melakukan tindakan korektif atas pemecatan yang memicu ribuan pengangguran baru tersebut.”

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan bahwa pemecatan TPP desa oleh Kemendes PDTT cacat administrasi karena Kepala BPSDM tidak melakukan evaluasi kinerja. Padahal, sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 143 Tahun 2022, evaluasi kinerja merupakan syarat utama untuk perpanjangan atau pemberhentian TPP.

Rekomendasi Ombudsman Bersifat Mengikat
Syaiful Huda menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan mengikat secara moral dan administratif. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, setiap instansi atau pejabat publik yang menerima rekomendasi wajib melaksanakannya dalam waktu paling lama 60 hari.

“Maka tidak ada jalan lain dari Menteri Desa PDTT dan jajarannya kecuali menarik keputusan pemecatan dan melakukan evaluasi kinerja para pendamping profesional sesuai ketentuan administratif yang ada,” tegas politikus PKB ini.

Ia juga menekankan bahwa keputusan Ombudsman didasarkan pada investigasi yang valid. Proses investigasi melibatkan kesempatan yang sama bagi pelapor dan terlapor untuk menyampaikan bukti, serta kewajiban Ombudsman untuk mencari data dan informasi tambahan.

Baca juga : Mahasiswa KKN UBP Karawang Ajak Warga Karang Mekar Wujudkan Kemandirian Pangan Melalui Gerakan Indonesia Menanam

Pelajaran Penting bagi Kementerian
Syaiful Huda berharap temuan ini menjadi pelajaran bagi kementerian/lembaga lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kami berharap tidak ada ego kementerian untuk menutup mata dan mengabaikan putusan dari Ombudsman untuk melakukan tindakan korektif,” pungkasnya.

Pemecatan ribuan tenaga pendamping desa ini menimbulkan kekhawatiran karena memicu angka pengangguran baru dan mengganggu stabilitas program pendampingan di desa. Putusan Ombudsman diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengembalikan hak para TPP yang diberhentikan secara tidak prosedural.(*)

Persoona.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini genap berusia 27 tahun. Momen ini, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Syaiful Huda, adalah waktu yang tepat bagi PKB untuk “keluar dari jebakan sebagai partai menengah atau middle party trap.”

“27 tahun merupakan usia matang bagi sebuah partai politik untuk melakukan refleksi, terutama dalam konteks naik turunnya elektabilitas di panggung demokrasi Indonesia,” ujar Syaiful dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2025).

Baca juga : Cak Imin Lepas Ribuan Peserta PKB Run Fest 2025

Kebangkitan Elektabilitas dan Tantangan Pemilu 2024
Syaiful menyoroti capaian PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebutnya sebagai bukti kebangkitan partai. PKB berhasil meraih suara tertinggi sepanjang sejarah sejak berdiri pada 1998, yakni 13,2 persen dengan 68 kursi DPR RI.

Sejak pemilu pertama pada 1999, PKB memang konsisten menjadi representasi politik warga Nahdliyin. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Setelah meraih 10,6 persen suara (52 kursi) pada Pemilu 2004, elektabilitas PKB sempat terjun bebas di Pemilu 2014 dengan 8,9 persen suara atau 47 kursi. Titik balik terjadi pada Pemilu 2019 dengan perolehan 9,7 persen suara (58 kursi), hingga puncaknya melonjak pada 2024.

Meski demikian, Pemilu 2024 menjadi ujian berat bagi PKB. Selain menghadapi politik transaksional yang “brutal,” PKB juga diterpa isu delegitimasi dari elite Nahdlatul Ulama (NU), ancaman kriminalisasi terhadap sejumlah elite, serta persaingan dari partai Islam lain.

“Namun, PKB mampu keluar dari ‘lubang jarum’ dengan strategi yang tepat, yakni majunya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai kontestan dalam pemilihan presiden (pilpres),” kata Syaiful. Kehadiran Gus Muhaimin dinilai memberi efek ekor jas (coat-tail effect) yang signifikan terhadap perolehan suara PKB di berbagai tingkatan, bahkan di basis Nahdliyin sekalipun.

Baca juga : DPRD Karawang Dorong Anggaran Pengelolaan Sampah Hingga ke Desa Lewat Raperda Baru

Memperkuat Akar Rumput dan Menjadi Solusi Rakyat
Syaiful menegaskan pentingnya konsistensi kerja politik untuk mencegah PKB terperosok dalam middle party trap. Ia mengambil pelajaran dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tersingkir dari DPR pada 2024 karena gagal beradaptasi.

Mengutip teori ilmuwan politik Giovanni Sartori, Syaiful menekankan bahwa partai harus mampu menjadi saluran ekspresi rakyat (channel of expression) sekaligus alat kontrol kekuasaan (accountability mechanism). Untuk itu, PKB perlu memperkuat dua fungsi tersebut dengan tiga langkah:

Memperkuat kaderisasi di tingkat akar rumput, tidak hanya mengandalkan elite religius.

Mendorong agenda konkret, seperti reformasi birokrasi, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan transisi energi.

Membangun narasi inklusif yang melampaui sektarianisme, serta merangkul generasi muda urban.

“PKB harus menjadi partai yang hadir sebagai solusi dalam setiap persoalan rakyat, mulai dari kenaikan harga sembako hingga ketimpangan digital,” tegas Syaiful, mengingatkan pesan Russell Dalton bahwa krisis kepercayaan terhadap partai terjadi ketika mereka hanya dianggap sebagai “mesin pemilu.”

Baca juga : DPRD Jabar Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga, Media Sosial Jadi Sorotan

P3PKB dan PPAK: Panduan Perjuangan Partai
Syaiful juga menjelaskan bahwa Muktamar PKB 2024 di Bali telah menetapkan dua arah strategis: Platform Perjuangan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (P3PKB) dan Program Perjuangan dan Agenda Partai (PPAK).

P3PKB mencakup 11 kluster isu prioritas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, keadilan ekologis, hingga inklusi kelompok difabel. Sementara itu, PPAK berisi program-program turunan yang akan diperjuangkan kader PKB secara berjenjang di legislatif, eksekutif, dan struktur internal partai.

Adapun 11 kluster P3PKB tersebut adalah:

  • Pertumbuhan dan pemerataan
  • Infrastruktur, konektivitas, dan desa
  • Keadilan ekologis
  • Kesehatan ibu, perempuan dan anak
  • Kedaulatan pangan dan kebutuhan pokok
  • Pemberantasan kemiskinan
  • Pendidikan dan kesehatan
  • Rumah kerja Indonesia
  • Generasi muda dan santri
  • Toleransi, minoritas, dan difabel
  • Keadilan dan korupsi

Sebagai contoh, pada kluster keadilan ekologis, program PPAK mencakup revisi regulasi lingkungan, penegakan hukum lingkungan, mitigasi bencana, dan pengembangan bioenergi.

Soliditas dan Pembaharuan Menuju Partai Besar
Untuk menjalankan P3PKB dan PPAK, PKB akan memperkuat tiga prinsip dasar partai: daulat partai, disiplin partai, dan pembaruan partai. Daulat partai, menurut Syaiful, menegaskan kesatuan komando dalam mewujudkan agenda partai.

“Daulat partai ini tentu mensyaratkan disiplin partai tinggi. Disiplin yang lahir atas kesadaran utuh jika ber-PKB bukanlah sekadar untuk meraih kekuasaan an-sich,” katanya.

Baca juga : DPRD Jabar dan Karawang Gandeng Kader PKB Perkuat Sosialisasi Perda Ketertiban

Prinsip-prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam tujuh pilar kerja kelembagaan, antara lain kaderisasi ideologis, penguatan dana abadi, sistemisasi kerja fraksi, dan masifikasi kerja media partai.

Dengan 2.113 kader di legislatif, 85 kepala daerah, serta jaringan kuat di akar rumput, PKB dinilai memiliki fondasi kokoh. “Usia 27 tahun harus menjadi titik tolak bagi PKB untuk melompat lebih tinggi. PKB harus memilih: menjadi partai besar yang relevan, atau hanya menjadi pengikut dalam demokrasi yang semakin kompetitif,” tegas Syaiful.(*)

Persoona.id – Suasana peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu (23/7) malam di Jakarta, mendadak menjadi sorotan utama setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam. Di hadapan para elite politik yang memadati acara, Prabowo tak hanya memuji setinggi langit PKB yang kini merapat ke koalisi pemerintah, tetapi juga menyentil keras pihak-pihak yang ia sebut hanya bisa berkomentar tanpa ikut bekerja.

Baca juga : Cak Imin Lepas Ribuan Peserta PKB Run Fest 2025

Dalam pidatonya, Prabowo secara blak-blakan menyinggung para pengkritik yang menurutnya tidak ikut “berkeringat dan berdarah-darah” dalam proses membangun bangsa.

Awalnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PKB atas sikap politiknya yang jelas. “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo, seperti dilansir dari Antara, menegaskan posisi PKB dalam koalisi pemerintah.

Namun, setelah rangkaian pujian tersebut, Prabowo mengalihkan fokus pidatonya ke dinamika politik pasca-kontestasi. Ia menyatakan bahwa kritik dan pengawasan dari luar koalisi memang dibutuhkan, namun haruslah bersifat konstruktif. Di sinilah sindiran tajam itu meluncur, mengarah pada pihak yang dinilai hanya bicara tanpa kontribusi nyata.

“Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar… Jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” tegas Presiden Prabowo, yang sontak disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Prabowo juga menegaskan bahwa kunci masa depan Indonesia yang cerah adalah persatuan dan kerja sama. Mengutip pidato dari Ketua Dewan Syuro PKB, KH Ma’ruf Amin, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ia mengajak semua pihak untuk rukun setelah kontestasi politik usai. “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok,” jelasnya.

Baca juga : Desa Sukaluyu Gelar Aksi Peduli Kebersihan dan Gotong Royong Warga

Keyakinan akan kecerdasan rakyat Indonesia juga menjadi poin penting dalam pidatonya. “Saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh,” tambahnya.

Acara Harlah PKB ke-27 ini menjadi panggung yang menunjukkan soliditas koalisi pemerintah. Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran terlihat hadir, antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dan Plt. Ketua Umum PPP Mardiono. Kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu petinggi PDI Perjuangan, juga menjadi sorotan dan menambah bobot politis acara tersebut.(*)

Persoona.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, secara resmi melepas ribuan peserta dalam gelaran PKB Run Fest 5K 2025 di Plaza Parkir Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Baca juga : Bupati Aep Kukuhkan 2552 Pengurus Koperasi Merah Putih, Dorong Ekonomi Kerakyatan Karawang

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) PKB ke-27 yang dikemas dalam nuansa meriah, sehat, dan penuh kebersamaan. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang turut berpartisipasi dalam lari santai sejauh 5 kilometer tersebut, mulai dari komunitas disabilitas, pelajar, masyarakat umum, hingga sejumlah selebritas.

Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan pesan kebersamaan dan semangat hidup sehat kepada seluruh peserta.

“Hari ini kita bertujuan untuk satu semangat: hidup sehat, hidup bahagia. Kita semua akan bersama-sama PKB Run agar tetap sehat, bahagia, dan sejahtera,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga menekankan bahwa PKB Run bukan sekadar olahraga, tetapi momentum untuk merajut silaturahmi dan kekeluargaan lintas golongan.

“Kita berkumpul, sambung tali silaturahim dan kebersamaan dari berbagai latar belakang,” tambahnya.

Dengan gaya khas yang santai dan jenaka, Cak Imin mengundang tawa hadirin lewat candaan khasnya.

“Mari kita happy, enggak penting juara atau tidak, yang penting dapat hadiah. Semua dapat hadiah pokoknya, minimal hadiah sehat. PKB, pokoknya kita bahagia!”

Selain lomba lari, PKB Run Fest 5K 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan seperti bazar UMKM, panggung musik, dan pembagian doorprize menarik.

Baca juga : Percepat Layanan: Bupati Aep Lantik 32 Pejabat Administrator Karawang

Acara ini menjadi ruang alternatif baru dalam politik kebangsaan yang lebih membumi, inklusif, dan membahagiakan rakyat.

PKB Run Fest menjadi wujud nyata PKB sebagai partai yang menghadirkan keceriaan dan semangat kolaborasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Perayaan puncak Harlah PKB ke-27 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2025.(*)