Redaksi

Total Post: 187

Bupati Aep Syaepuloh Hadiri Peresmian Kilang LPG di Cilamaya Wetan Karawang, Menko Bahlil Tekankan Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Bupati Aep Syaepuloh Hadiri Peresmian Kilang LPG di Cilamaya Wetan Karawang, Menko Bahlil Tekankan Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Persoona.id – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, dalam peresmian Kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, pada Kamis (15/10/2026). Peresmian ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pasokan energi nasional sekaligus menekan tingginya ketergantungan impor Liquified Petroleum Gas (LPG).

Dalam sambutannya, Menko Bahlil memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi antara PT Pertamina dan PT Energi Nusantara Perkasa yang dinilai memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

Bahlil memaparkan, konsumsi LPG nasional saat ini berada di angka 8,5 juta ton per tahun. Jika diakumulasikan dengan kebutuhan sektor industri di kawasan Cilegon seperti PT Lotte Chemical Indonesia dan PT Chandra Asri.Total kebutuhan domestik melonjak hingga kisaran 11 sampai 12 juta ton per tahun.

Sementara itu, kapasitas produksi kilang LPG dalam negeri baru menyentuh angka maksimal 1,8 juta ton per tahun. Kondisi ini memaksa Indonesia mengimpor sekitar 7 hingga 8 juta ton setiap tahunnya. Ketergantungan impor tersebut berdampak langsung pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana alokasi subsidi energi khususnya LPG dapat membengkak hingga melampaui Rp100 triliun tatkala harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) merangkak naik di kisaran USD 90-100 per barel.

“Tidak ada cara lain selain bagaimana kita mengoptimalisasikan seluruh potensi yang ada di negara kita. Kita berangkat dari hal kecil untuk mencapai hal besar,” tegas Bahlil.

Baca juga : Politeknik Inovasi Nusantara Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi

Kehadiran Kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Kabupaten Karawang diharapkan mampu menjadi katalisator dalam memperkuat ketahanan pasokan energi regional. Berdasarkan data, tingkat konsumsi LPG di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat tercatat berkisar antara 1.000 hingga 1.500 ton per hari.

Dengan kapasitas produksi kilang baru yang mencapai sekitar 160 ton per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memenuhi 10 hingga 15 persen dari total kebutuhan konsumsi LPG harian di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pemerintah optimis pengoperasian kilang ini dapat memperpendek rantai pasok distribusi energi serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah di Kabupaten Karawang./***

Politeknik Inovasi Nusantara Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi

Politeknik Inovasi Nusantara Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi

Persoona.id – Politeknik Inovasi Nusantara (POLTEVARA) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Politeknik Kepribadian Bangsa guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/10).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur POLTEVARA, Dr. Ir. Fandy Iood, bersama Direktur Politeknik Kepribadian Bangsa, Liya Yulia, S.HI., M.Kesos. Kerja sama ini mencakup tiga pilar utama Tridharma, yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Agenda penandatanganan ini berlangsung di sela-sela rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 Perkumpulan Politeknik Swasta Seluruh Indonesia (PELITA) 2026 yang bertempat di Hotel Claro, Makassar.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Sinergi KPID dan Politeknik Kepribadian: Penguatan Platform Digital Kunci Utama Kemajuan Penyiaran Daerah

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kedua institusi sepakat membuka peluang kolaborasi melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, program magang, hingga studi ekskursi mahasiswa. Kerja sama ini juga mencakup penyediaan narasumber guna mendukung akselerasi pengembangan mutu pendidikan di masing-masing kampus.

Sementara itu, pada bidang penelitian, POLTEVARA dan Politeknik Kepribadian Bangsa akan mendorong pertukaran informasi serta bahan riset, dengan fokus khusus pada pengembangan bidang teknologi dan informasi. Kedua perguruan tinggi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk pelaksanaan penelitian bersama (joint research) yang melibatkan dosen serta mahasiswa.

Adapun pada bidang pengabdian kepada masyarakat, kerja sama difokuskan pada kegiatan penyuluhan dan advokasi. Kedua institusi juga dapat berkolaborasi dalam mendiseminasikan serta mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat melalui berbagai media maupun jurnal ilmiah baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi kedua institusi untuk mengembangkan kegiatan akademik secara sinergis. Melalui program yang terarah, kerja sama ini diyakini mampu mendongkrak kompetensi mahasiswa, memperkuat inovasi riset, serta meningkatkan kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat.

Kehadiran POLTEVARA dalam ajang Rakernas PELITA ke-5 ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat jejaring antarpoliteknik swasta di Indonesia. Melalui kemitraan lintas institusi, pengembangan pendidikan vokasi diharapkan semakin adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat luas./***

Disarpus Karawang Gelar Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, Selamatkan Warisan Sejarah dan Budaya Daerah

Disarpus Karawang Gelar Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, Selamatkan Warisan Sejarah dan Budaya Daerah

Persoona.id – emerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) menggelar kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno. Acara tersebut bertempat di Aula Gedung Singaperbangsa, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Karawang dalam menjaga, melindungi, serta melestarikan kekayaan sejarah dan warisan budaya leluhur yang berada di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang, H. Wahidin, S.E., M.S.I., menyampaikan bahwa naskah kuno bukan sekadar benda lama yang disimpan secara turun-temurun, melainkan sumber pengetahuan berharga yang memuat informasi sejarah, adat istiadat, bahasa, sastra, kepercayaan, hingga kearifan lokal.

“Kabupaten Karawang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang patut kita banggakan, salah satunya keberadaan naskah kuno yang disimpan oleh masyarakat. Naskah-naskah tersebut merupakan warisan intelektual yang perlu dijaga agar tidak rusak, hilang, atau terlupakan seiring berjalannya waktu,” ujarnya.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Sinergi KPID dan Politeknik Kepribadian: Penguatan Platform Digital Kunci Utama Kemajuan Penyiaran Daerah

Lebih lanjut, Wahidin menjelaskan bahwa upaya pelestarian naskah kuno saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi kondisi fisik naskah yang semakin rapuh, tempat penyimpanan yang belum memenuhi standar baku, keterbatasan pengetahuan perawatan, serta belum optimalnya pendataan dan pendaftaran naskah milik masyarakat.

Ia menegaskan, upaya pelestarian warisan budaya ini tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen, mulai dari pemilik naskah, tokoh budaya, pemerhati sejarah, akademisi, hingga komunitas literasi.

Di akhir kegiatan, Wahidin mengajak seluruh pihak untuk terus merawat dan meneruskan pengetahuan terkait kearsipan serta pelestarian naskah kuno kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, demi memperkuat rasa cinta terhadap sejarah dan identitas budaya Kabupaten Karawang./***

Syaiful Huda Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ingatkan Risiko Ego Sektoral Antar kementerian

Syaiful Huda Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ingatkan Risiko Ego Sektoral Antar kementerian

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pengemudi ojek online (ojol), yang di antaranya mengatur batas komisi minimal 92 persen bagi pengemudi serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kendati demikian, Huda mengingatkan agar implementasi regulasi tersebut tidak terkendala oleh ego sektoral atau lemahnya koordinasi lintas kementerian. Ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan bagi pengemudi harus benar-benar dirasakan di lapangan dan tidak berhenti sebatas norma di atas kertas.

“Jangan sampai ketika mitra pengemudi menghadapi kendala, kementerian-kementerian ini justru saling lempar tanggung jawab. Pengemudi tidak boleh menjadi korban dari rumitnya alur birokrasi antarsektor,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Penguatan Koordinasi Lintas Kementerian

Pelaksanaan ekosistem transportasi berbasis platform digital ini melibatkan tiga kementerian utama, yakni Kementerian Perhubungan yang membidangi tarif penumpang, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menangani aspek pengantaran, serta Kementerian UMKM yang mengatur ekosistem kemitraan usaha.

Huda menilai pembagian kewenangan tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar penyelesaian persoalan pengemudi tidak terhambat oleh sekat-sekat birokrasi.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dorong Pemerintah Lakukan Terobosan Hadapi Dampak El Nino

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong penguatan Sekretariat Bersama (Sekber) pengawal Perpres Ojol agar memiliki kewenangan eksekutif yang memadai. Sekber dinilai perlu berfungsi sebagai single window atau pusat kendali terpadu untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, mengaudit algoritma dan potongan komisi bersama Komdigi, sekaligus menjadi pusat pengaduan terpadu bagi asosiasi pengemudi.

Soroti Potongan Komisi dan Suspend Sepihak

Dalam kesempatan yang sama, Huda turut menyoroti berbagai persoalan klasik yang kerap dihadapi mitra pengemudi di lapangan, mulai dari dugaan potongan komisi terselubung, sanksi penonaktifan akun (suspend) sepihak oleh aplikator, hingga hambatan dalam mengakses klaim jaminan keselamatan kerja. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut memerlukan mekanisme penanganan yang cepat dan jelas tanpa prosedur berbelit-belit.

Target Aturan Turunan Rampung Akhir 2026

Selain aspek pengawasan, Huda mendesak agar kementerian terkait segera merampungkan peraturan menteri sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Ia menargetkan seluruh aturan turunan tersebut dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026 dalam satu naskah harmonisasi terpadu.

Komisi V DPR RI, lanjut Huda, akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan guna memastikan substansi regulasi berjalan konsisten, efektif di lapangan, serta benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol di seluruh Indonesia./***

Ketua Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Sinergi KPID dan Politeknik Kepribadian: Penguatan Platform Digital Kunci Utama Kemajuan Penyiaran Daerah

Ketua Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Sinergi KPID dan Politeknik Kepribadian: Penguatan Platform Digital Kunci Utama Kemajuan Penyiaran Daerah

Persoona.id – Perkembangan tSinergi KPID dan Politeknik Kepribadian, RHD: Penguatan Platform Digital Kunci Utama Kemajuan Penyiaran Daeraheknologi informasi yang begitu masif telah mengubah cara masyarakat dalam menerima dan berinteraksi dengan informasi. Dunia penyiaran dituntut untuk tidak hanya mempertahankan kualitas siaran on air, tetapi juga wajib mengoptimalkan berbagai platform digital guna memperluas jangkauan dan mendekatkan penyiaran kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, saat hadir sebagai Keynote Speaker dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dan Politeknik Kepribadian. Kegiatan bertema “Optimalisasi Platform Digital untuk Menunjang Siaran On Air” ini diselenggarakan di Aula Kampus Politeknik Kepribadian Jl. R Ali Muhtar No. 34, Karawang pada Jumat, 25 September 2026.

Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terjalinnya kerja sama strategis ini. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga penyiaran dan dunia pendidikan vokasi merupakan langkah konkret yang sangat strategis dalam memperkuat kompetensi generasi muda serta membangun ekosistem penyiaran yang kreatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Baca juga : BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

“Saya sangat mengapresiasi penandatanganan MoU antara KPID Jawa Barat dan Politeknik Kepribadian ini. Ini adalah langkah kolaboratif yang luar biasa dalam memperkuat kompetensi generasi muda serta membangun ekosistem penyiaran yang kreatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Rahmat Hidayat Djati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini membuka peluang besar yang sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa dari berbagai program studi. Program Studi Bisnis Digital dapat mengambil peran dalam pemasaran digital, pengelolaan media sosial, strategi komunikasi, serta produksi konten. Sementara itu, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak berkontribusi dalam pengembangan platform digital dan aplikasi pendukung penyiaran. Di sisi lain, Program Studi Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat turut berperan dalam penyebarluasan informasi publik, promosi potensi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan komunikasi berbasis komunitas.

Melalui sinergi ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperluas jejaring kelembagaan, tetapi juga mendapatkan ruang untuk memperoleh pengalaman praktis, melahirkan inovasi, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika dunia kerja dan industri kreatif digital.

Di akhir penyataannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memajukan sektor penyiaran di Tatar Pasundan.

“Mari kita dorong penyiaran Jawa Barat untuk terus berinovasi, menghadirkan informasi yang berkualitas, dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dari setiap prosesnya,” pungkasnya.

210 Bakal Calon Kades di Karawang Ikuti Tes CAT, Bupati Aep Pastikan Seleksi Transparan Tanpa Intervensi

210 Bakal Calon Kades di Karawang Ikuti Tes CAT, Bupati Aep Pastikan Seleksi Transparan Tanpa Intervensi

Persoona.id – Sebanyak 210 bakal calon kepala desa (kades) dari 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang mengikuti tahapan ujian tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) sebagai bagian dari rangkaian seleksi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pelaksanaan ujian tersebut dipusatkan di lantai 4 Kampus II Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Jalan Lingkar Tanjungpura, Desa Margasari, Karawang. Jumlah peserta yang hadir ini merupakan hasil pemutakhiran data setelah sebelumnya terdapat satu bakal calon kepala desa dari Desa Duren, Kecamatan Klari, menyatakan mundur dari pencalonan.

Penerapan metode CAT ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan objektivitas sejak dini. Melalui sistem berbasis komputer ini, nilai dan hasil ujian peserta dapat langsung diketahui secara real-time sesaat setelah tes selesai dikerjakan, sehingga proses penilaian berjalan lebih terbuka serta akuntabel.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa seluruh materi ujian disusun secara independen bekerja sama dengan unsur akademisi, termasuk dari pihak Unsika. Pelibatan dunia kampus ini ditujukan untuk menjaga kualitas substansi soal sekaligus menjamin profesionalisme jalannya seleksi.

Baca juga : BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

Ia juga menekankan agar tidak ada pihak yang melakukan intervensi, baik dalam perumusan materi maupun teknis pelaksanaan ujian. “Yang jelas kita ingin transparansi. Itu makanya dengan CAT, biar nanti pada pelaksanaan hasilnya bisa didapat langsung,” ujar Aep di lokasi ujian.

Menurutnya, keterbukaan dalam seleksi bakal calon kades sangat krusial guna merawat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pilkades. Tahapan ini tidak sekadar menyaring peserta yang lolos, melainkan memastikan bahwa setiap tahapan pencalonan mematuhi koridor regulasi yang berlaku.

Meskipun perolehan nilai peserta dapat langsung dipantau seketika melalui sistem CAT, seluruh tahapan lanjutan tetap akan diproses secara cermat sesuai ketentuan hukum dan tata tertib Pilkades yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Karawang berharap seluruh rangkaian seleksi ini dapat bermuara pada terpeliharanya kondusivitas, ketertiban, serta kualitas kepemimpinan di tingkat desa./***

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dorong Pemerintah Lakukan Terobosan Hadapi Dampak El Nino

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Dorong Pemerintah Lakukan Terobosan Hadapi Dampak El Nino

Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah terobosan guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang mulai dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah diminta untuk memastikan ketersediaan pasokan air, khususnya guna memenuhi kebutuhan sektor pertanian di tengah potensi ancaman kekeringan.

Meskipun curah hujan terpantau datang lebih cepat dari perkiraan semula yang diprediksikan baru turun pada November, Huda mengingatkan bahwa ketersediaan air untuk lahan pertanian masih memerlukan perhatian serius. Ia mencontohkan hasil inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang masih menemukan sejumlah hektare lahan sawah belum terairi secara optimal.

Kendati demikian, Huda optimistis potensi sumber air yang ada masih dapat dimaksimalkan untuk proses pengairan melalui berbagai upaya taktis, seperti pengeboran sumur dangkal atau dalam. “Begitu ada instruksi, faktanya bisa. Artinya potensi air kita masih bisa untuk digunakan untuk proses pengairan, baik melalui pengeboran dan seterusnya,” ujar Syaiful Huda di Cikarang Utara, Sabtu (3/10).

Baca juga : BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

Sejalan dengan hal tersebut, Huda meminta sinergi yang kuat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi secara komprehensif. Ancaman El Nino yang sudah mulai berdampak di tengah masyarakat harus dihadapi dengan kebijakan yang responsif dan solutif.

Saat disinggung mengenai wilayah yang paling rentan, Huda menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat, menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan yang cukup besar. Sementara itu, dampak di luar Pulau Jawa dinilai lebih parah hingga berpotensi memicu persoalan lanjutan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk memitigasi risiko tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pentingnya pengadaan air berbasis terobosan. Selain optimalisasi pengeboran sumber air, upaya teknologi seperti rekayasa cuaca atau hujan buatan dinilai sangat dibutuhkan dalam situasi darurat seperti saat ini.

“Nah, dalam situasi yang semacam itu, kira-kira langkah-langkah yang sifatnya terobosan semacam pengadaan air betul-betul sangat dibutuhkan, baik melalui rekayasa hujan dan seterusnya,” pungkas Huda./***

BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

BMKG dan Komisi V DPR RI Gelar Sekolah Lapang Iklim Tematik 2026 di Karawang, Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian Lewat Mitigasi Cuaca

Persoona.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Komisi V DPR RI. Menggelar kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tematik 2026 di Kantor UPTD Pertanian Karawang Timur, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Direktur Layanan Iklim BMKG, Marzuki; Kepala Stasiun BMKG Jawa Barat, Rahmat Prasetya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Rochman; Kepala UPTD Pertanian Karawang Timur; Anggota DPRD Karawang Fraksi PKB. Serta diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari kelompok tani dan penyuluh pertanian.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa Sekolah Lapang Iklim ini diselenggarakan secara tematik. dengan menyasar sektor pertanian dan kelautan secara bergantian.

“Sekolah Lapang Iklim ini digelar secara tematik. Kemarin sudah digelar di Bekasi untuk para nelayan, dan hari ini digelar di Karawang untuk kelompok tani serta penyuluh pertanian dengan total 50 peserta,” ujar Huda.

Huda menekankan pentingnya akses informasi cuaca bagi para petani guna mengantisipasi perubahan iklim serta mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian di daerah.

Baca juga : DPW PKB Jabar dan DPC PKB Karawang Gelar Pasar Murah, Sembako Rp85 Ribu Dijual Rp45 Ribu

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Barat ini berharap agar para peserta dapat berperan aktif sebagai perpanjangan tangan BMKG dalam menyebarluaskan informasi iklim kepada petani lain yang belum berkesempatan hadir.

“Harapannya, peserta yang 50 orang ini bisa menjadi duta dari BMKG untuk menyampaikan hasil sekolah lapang ini ke para petani atau kelompok tani lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Layanan Iklim BMKG, Marzuki, menyambut baik kolaborasi. Ini dan berharap program edukasi iklim dapat diperluas ke berbagai wilayah lain yang belum terjangkau.

“Menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, artinya kegiatan seperti ini harapannya bisa digelar setiap tahun. Di daerah-daerah lain yang belum mendapatkan pemahaman iklim, nantinya bisa mendapatkan. Dan para petani juga bisa memanfaatkan informasi terkait iklim melalui aplikasi Si Katam,” pungkas Marzuki.**

DPW PKB Jabar dan DPC PKB Karawang Gelar Pasar Murah, Sembako Rp85 Ribu Dijual Rp45 Ribu

DPW PKB Jabar dan DPC PKB Karawang Gelar Pasar Murah, Sembako Rp85 Ribu Dijual Rp45 Ribu

Persoona.id – DPW PKB Jawa Barat berkolaborasi dengan DPC PKB Karawang menggelar kegiatan Pasar Murah PKB di Lapangan Sepak Bola, Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur. Minggu (20/9/2026)

Ketua DPC PKB Karawang, Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Tujuan utamanya adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta mempermudah akses warga dalam mendapatkan pasokan sembako dengan harga yang jauh lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga kebutuhan di pasaran,” kata Rahmat.

Rahmat menambahkan jumlah paket sembako yang disediakan dalam kegiatan Pasar murah di sesuaikan dengan kuota wilayah.

“Jumlah paket sembako yang disediakan dalam kegiatan pasar murah biasanya disesuaikan dengan titik lokasi, kuota wilayah, serta skala acara yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau legislator PKB setempat,” jelasnya.

Rahmat berharap kegiatan tersebut menjadi wujud nyata politik pelayanan PKB yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapannya tentu kegiatan ini dapat menjadi wujud nyata politik pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh umat/rakyat, membantu menjaga daya beli masyarakat, serta mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial antara partai dengan warga,” ujarnya.

Baca juga : Soroti HUT Karawang ke-393, Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati Beberkan 5 PR Utama Pemkab Karawang

Sementara itu Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya rutin melaksanakan kegiatan Pasar murah di Kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggu di Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, kita, anggota Dewan iuran kemudian membikin program pasar murah dengan ini kita bisa langsung membantu masyarakat mengakses sembako yang relatif lebih murah,” kata Huda.

Menurut Huda, di kegiatan Pasar murah ini masyarakat bisa mendapatkan 5 liter beras dan 1 liter Minyak goreng dengan harga 45 ribu.

“Di Pasar murah ini, paket yang harganya 85 ribu kita jual 45 ribu, memang tidak semua masyarakat dapat, kami hanya membagikan satu titik itu 400 sampai 500 paket dan kami lakukan di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, seluruh anggota dewan baik Kabupaten, provinsi maupun RI semua melakukan pasar murah, kegiatan yang tadi itu kolaborasi saya dengan Kang Toleng, insya allah ini akan kita lanjutkan,” tutupnya.

Soroti HUT Karawang ke-393, Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati Beberkan 5 PR Utama Pemkab Karawang

Soroti HUT Karawang ke-393, Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati Beberkan 5 PR Utama Pemkab Karawang

Persoona.id – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karawang ke-393 menjadi refleksi penting bagi arah pembangunan daerah. Ketua DPC PKB Karawang yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., menyoroti sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) krusial yang masih harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Rahmat mengungkapkan bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri yang masif, Karawang masih dihadapkan pada tantangan nyata di sektor ketenagakerjaan, pemerataan infrastruktur, hingga perlindungan lingkungan hidup.

Berikut adalah catatan dan sorotan utama Rahmat Hidayat Djati terhadap arah pembangunan Karawang:

Pengangguran dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Pemkab didorong memperketat sinergi dengan kawasan industri agar prioritas penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal benar-benar transparan, serta didukung oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang adaptif terhadap kebutuhan industri modern.

Pemerataan Infrastruktur & Pengendalian Banjir: Pembangunan infrastruktur dinilai masih terpusat di perkotaan. Perbaikan jalan di pelosok desa serta penanganan masalah menahun seperti banjir rob di pesisir dan banjir kiriman harus dijadikan prioritas utama.

Peningkatan Kualitas Layanan Dasar: Akses fasilitas kesehatan yang responsif dan mutu pendidikan yang merata bagi masyarakat kurang mampu harus terus ditingkatkan tanpa prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup: Pertumbuhan industri dan alih fungsi lahan pertanian wajib dikendalikan secara ketat agar tidak merusak ekosistem lingkungan serta tetap menjaga ketahanan pangan daerah.

Reformasi Birokrasi: Jajaran Pemkab Karawang dari tingkat eksekutif hingga legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

“Semoga semangat HUT Karawang ini menyatukan seluruh elemen untuk bekerja kolaboratif, menjadikan Karawang tidak hanya unggul dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Dirgahayu Kabupaten Karawang,” pungkas Rahmat, Senin (14/9/2026).***