Persoona.id – DPRD Kabupaten Karawang meminta seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjaga kondusivitas agar seluruh tahapan berlangsung aman, tertib dan demokratis.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Lili Mahali mengatakan, perbedaan pilihan dalam pelaksanaan Pilkades merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Pilkades ini merupakan pesta demokrasi masyarakat desa. Jadi perbedaan pilihan itu hal yang biasa. Jangan sampai karena berbeda pilihan kemudian terjadi konflik atau perpecahan,” ujar Lili, Jumat (11/9/2026).

Lili juga meminta para calon kepala desa beserta tim pendukungnya turut menciptakan suasana yang sejuk selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

Menurutnya, panitia Pilkades memiliki peran penting dalam memastikan proses berjalan secara profesional, transparan dan netral. Setiap keputusan, kata dia, harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun persoalan di kemudian hari.

“Panitia juga harus menjaga netralitas. Semua calon harus diperlakukan sama dan setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Apabila terdapat persoalan atau keberatan dalam pelaksanaan Pilkades, Lili meminta pihak yang bersangkutan menempuh mekanisme penyelesaian yang telah tersedia.

“Kalau ada persoalan, jangan diselesaikan dengan emosi. Ada mekanisme yang bisa ditempuh. Kita ingin Pilkades ini berjalan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Lili berharap pemerintah daerah, panitia Pilkades, calon kepala desa, aparat keamanan hingga masyarakat dapat menjalankan perannya masing-masing dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif./***

Persoona.id – Suasana khidmat dan penuh kekhusyukan menyelimuti Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, saat ribuan warga memadati lokasi untuk mengikuti kegiatan “Karawang Mengaji” pada Jumat (4/9/2026) malam. Acara akbar ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke 393 Kabupaten Karawang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang, kepala perangkat daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta antusiasme ribuan jamaah dari berbagai penjuru wilayah. Puncak acara terasa istimewa dengan kehadiran pendakwah kondang, Ustaz Hanan Attaki, yang memberikan tausiyah penyejuk hati bagi warga yang hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa momentum Hari Jadi ke-393 bukan sekadar perayaan untuk mengenang perjalanan sejarah panjang Kabupaten Karawang, melainkan wadah refleksi kolektif guna menatap masa depan yang lebih gemilang. Ia menegaskan, bertambahnya usia daerah harus selaras dengan komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang berkesinambungan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Di usia Karawang yang ke-393 tahun ini, kita berharap Karawang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pendidikannya semakin baik, ekonominya semakin kuat, dan kehidupan sosial serta keagamaannya semakin baik,” ujar Bupati Aep di hadapan ribuan jamaah.

Baca juga : Disdikbud Karawang Sukses Gelar FTPBS 2026, Teater Aufklärung SMAN 1 Ciampel Keluar Sebagai Juara Umum

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kegiatan Karawang Mengaji ini sebagai sarana mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT demi mendatangkan keberkahan bagi bumi Karawang.

Sementara itu, dalam sesi tausiyahnya, Ustaz Hanan Attaki mengajak para jamaah untuk memaknai umur dan waktu sebagai anugerah termahal yang tidak dapat diulang kembali. Ia mengingatkan bahwa penyesalan terbesar manusia kelak di akhirat bukanlah perihal harta atau jabatan yang ditinggalkan, melainkan kesadaran bahwa waktu hidup di dunia banyak terbuang tanpa diisi dengan amal kebajikan.

“Penyesalan terbesar ketika manusia sudah meninggal adalah usia. Bukan harta, jabatan atau lainnya. Menyesal karena di usia semasa hidup tidak melakukan hal-hal baik,” pesan Ustaz Hanan Attaki di hadapan ribuan jamaah yang menyimak dengan penuh antusias.

Melalui penyelenggaraan Karawang Mengaji dalam perayaan HUT ke-393 ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap nilai-nilai spiritual dan kebersamaan di tengah masyarakat semakin kokoh. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat diharapkan terus terjalin kuat guna mengawal pembangunan Karawang menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan./***

Persoona.id – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka. Usulan tersebut disampaikan oleh sejumlah akademisi dan budayawan kepada Komisi I DPRD Jawa Barat dalam audiensi yang digelar pada Kamis (2/7/2026).

Salah seorang penggagas, Prof. Ganjar Kurnia yang tergabung dalam Komunitas Pengkaji Pergantian Nama, mengatakan perjuangan mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda telah berlangsung cukup lama dan usulan itu sudah beberapa kali disampaikan.

“Kan naik turun ya. Sekarang terima kasih DPRD memberikan respons yang bagus,” katanya.

Mantan Rektor Unpad itu melanjutkan, ada sejumlah alasan terkait urgensi pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Salah satunya terkait menjaga identitas Sunda agar lestari.

“Istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Namun kian tergeser secara administratif,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, Sunda itu memiliki kekuatan sosiologis, kekuatan kultural, hingga kekuatan psikologis yang berkaitan dengan jati diri. “

Tapi paling tidak menurut saya secara geologis, secara geografis, kita tuh udah enggak ada lagi. Mana dulu Tatar Sunda begitu luasnya, nah sekarang kan enggak ada lagi istilah-istilah Sunda. Hanya ada yang namanya Jawa Barat,” jelasnya.

Ganjar mengakui pergantian nama tentu akan menimbulkan sejumlah konsekuensi administratif. Namun, menurutnya, hal tersebut bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan.

“Itu kan turunan saja. Dulu Ujung Pandang jadi Makassar, dan sebagainya. Itu pasti bisa aja secara bertahap,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut baik aspirasi yang disampaikan para akademisi dan budayawan.

Ia mengungkapkan bahwa audiensi kali ini merupakan pertemuan ketiga terkait usulan perubahan nama provinsi tersebut.

Berbeda dari pertemuan sebelumnya, kali ini audiensi juga dihadiri perwakilan seluruh fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat.

Ono menegaskan, pembahasan mengenai perubahan nama provinsi harus tetap sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Reses di Jayakerta, Rahmat Hidayat Djati Ajak Kader Milenial PKB Karawang Melek Politik

“Ini harus selaras dengan perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan keadilan fiskal, pendekatan pelayanan publik, yang ujungnya bagaimana rakyat Jawa Barat sejahtera,” kata Ono.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para tokoh Sunda yang telah menyampaikan aspirasi tersebut.

“Kami apresiasi atas apa yang disampaikan oleh para sepuh, pinisepuh, para inohong Sunda yang tadi ke sini. Dan tentunya kami berharap nanti ada kajian yang lebih komprehensif lagi melalui prosedur atau mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi yang hadir dalam audiensi memberikan dukungan agar usulan tersebut diproses lebih lanjut.

“Hari ini semua fraksi rupanya menyetujui bahwa proses usulan aspirasi perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini untuk ditindaklanjuti ke proses tahapan legislasi berikutnya, ” jelasnya.

Menurut Rahmat, tindak lanjut tersebut nanti menunggu keputusan pimpinan. Apakah perlu dibuat pansus atau cukup dari tingkat Komisi. Setelahnya, usulan itu akan diteruskan ke tingkat pusat. Karena ternyata tetap butuh keputusan perundang-undangan di tingkat pusat.***

Persoona.id – Bertepatan dengan perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Inisiator Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Gig sekaligus Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda. Mendesak pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Pekerja Gig.

Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kejelasan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja di tengah masifnya digitalisasi ekonomi.

“Momentum May Day harus menjadi pengingat bahwa pekerja Gig adalah bagian dari buruh yang wajib mendapatkan perhatian dan perlindungan negara. Kita membutuhkan regulasi khusus yang berbeda dengan aturan konvensional karena karakter mereka sangat unik.” Ujar Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca juga : Wujudkan Digitalisasi Karawang, UKM Prisain Politeknik Kepribadian Hadirkan ‘Digi Talks’: Ruang Ekspresi Inklusif bagi UMKM hingga Tokoh Publik

Huda menyoroti bahwa perhatian elemen buruh saat ini masih cenderung lemah terhadap pekerja Gig. Karena hanya terfokus pada pengemudi ojek online (ojol).

Padahal model kerja Gig telah merambah berbagai bidang dan diprediksi akan menjadi salah satu model kerja terbesar di masa depan.

“Saat ini pekerja Gig merambah di berbagai sektor seperti content creator, youtuber, pekerja film, pekerja musik, programer, coding game, penata rambut, hingga penerjamah. Mereka selama ini bekerja berdasarkan kontrak yang terkadang menempatkan pemberi kerja sebagai pihak dominan,” ujarnya.

Apa itu Pekerja Gig?
Pekerja Gig adalah pekerja yang belakangan ini muncul akibat transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Mereka adalah individu yang bekerja secara fleksibel, biasanya berdasarkan proyek atau tugas jangka pendek, dengan penghasilan yang diperoleh per pekerjaan melalui platform digital.

Mereka tidak terikat kontrak jangka panjang seperti karyawan tetap misalnya conten creator, youtuber, pekerja film, pekerja musik, programer, coding game, penata rambut, hingga penerjamah dan masih banyak lainnya.

Baca juga : Kreator Logo HUT Karawang & Ketua Forum Film Pilih Kuliah di Bisnis Digital Politeknik Prisain

Mengapa RUU Pekerja Gig Penting?
Huda menjelaskan beberapa poin penting mengapa RUU ini mendesak untuk segera disahkan.

Menurut dia hingga saat ini belum ada payung hukum yang memastikan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan para Pekerja Gig.

“Definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan saat ini hanya mencakup pekerja formal dan outsourcingyang memiliki karakter berbeda, sehingga Pekerja Gig rawan terhadap eksploitasi,” ujarnya.

Ketua DPP PKB ini mengungkapkan RUU Pekerja GIG inisiasinya memuat beberapa hal pokok seperti kejelasan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.

Diantaranya batasan pendapatan bersih yang jelas, kontrak kerja yang transparan, serta jaminan sosial yang memadai bagi para pekerja mandiri berbasis aplikasi tersebut.

“Salah satu terobosan dalam RUU ini adalah tuntutan transparansi algoritma yang selama ini menjadi kendala besar./***

Persoona.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Menegaskan bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai penerima manfaat, melainkan harus tampil sebagai agen pemberdayaan di tengah masyarakat.

Dalam acara bertajuk “Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan ”di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Menko Muhaimin menyampaikan bahwa setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu.

Baca juga : Menko Muhaimin: Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir Jaminan Sosial PRT Adalah Hak Dasar, Negara Wajib Hadir

“Lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen pemberdayaan. Mereka yang berbakat akan terus difasilitasi, yang berpotensi menjadi ilmuwan akan disalurkan. dan yang memilih jalur profesi juga dipersiapkan secara matang,” ujarnya.

Menko Muhaimin menilai, dalam kurun waktu hampir satu tahun, program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan pesat. Dan dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat adalah inisiatif langsung Presiden dan menjadi bagian dari visi besar untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis melalui pendidikan,” katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah berdiri dan beroperasi di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Dengan total peserta didik mencapai lebih dari 14,9 juta anak yang berasal dari keluarga miskin.

Baca juga : Ubah Skill Digital Jadi Peluang Bisnis, Dosen Bisnis Digital Politeknik Prisain Cetak Young Entrepreneur di SMKN 1 Kota Bekasi

Program ini mengusung konsep pendidikan gratis berbasis asrama dengan pendekatan holistik. Siswa mendapatkan akses pembelajaran dan pembinaan selama 24 jam, didukung fasilitas yang lengkap.

Fasilitas tersebut mencakup ruang kelas, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga layanan kesehatan, yang dirancang untuk menunjang perkembangan akademik dan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat dapat menjadi model intervensi pendidikan yang efektif sekaligus solusi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia./***

Persoona.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda memberikan arahan tegas terkait arah perjuangan partai ke depan.

Huda menegaskan bahwa PKB konsisten mengusung politik nilai dan pengabdian, bukan politik pragmatis atau transaksional demi kepentingan sesaat.

Hal itu disampaikan Huda saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB serentak untuk Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (8/4).

Huda mengungkapkan Kalimantan Selatan (Kalsel) kini menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB.

Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Ketua DPW PKB Kalsel.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” kata Syaiful Huda dikutip JPNN.com, Kamis (9/4).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI ini juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk seluruh kader di Bumi Lambung Mangkurat.

“Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalsel yang telah berjuang sejak 1998. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” tuturnya.

Huda menekankan bahwa kekuatan politik PKB di Kalsel terletak pada perpaduan dua nilai utama, yakni semangat perjuangan keagamaan (religiusitas) dan nasionalisme.

Menurutnya, gerakan politik tidak akan kuat jika hanya berbasis nasionalisme semata tanpa sentuhan religiusitas.

“PKB adalah partai yang secara konsisten memadukan kedua nilai tersebut. Jika ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, jawabannya adalah PKB,” tegas legislator asal Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Huda menyatakan bahwa PKB lahir sebagai representasi politik idealisme yang berpihak pada kepentingan umat dan rakyat secara bersamaan.

Dia pun memberikan peringatan keras terhadap praktik politik pragmatis yang sering muncul di momen-momen politik.

“PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme, berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” tegasnya.

Huda optimistis, di bawah kepemimpinan baru dan soliditas kader yang ada, PKB Kalsel akan menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik transaksional.

“Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” pungkasnya./***

Persoona.id – Semangat kewirausahaan di kalangan pelajar kini menjadi fokus utama dalam menghadapi era ekonomi kreatif. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas), tim dosen Program Studi Bisnis Digital Politeknik Prisain. Menyambangi SMKN 1 Kota Bekasi untuk membekali para siswa dengan tema strategis: “Dari Skill Digital Jadi Peluang Bisnis.” 24 April 2026

Kegiatan ini bertujuan mendorong generasi Z agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi. Tetapi mampu mentransformasi keterampilan digital menjadi sumber kemandirian ekonomi.

Membangun Ide Bisnis dari Keterampilan Digital
Kegiatan berlangsung interaktif, dimulai dengan diskusi mendalam bersama pihak sekolah. Mengenai potensi siswa, dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang peluang bisnis masa kini. Para siswa SMKN 1 Kota Bekasi mendapatkan wawasan komprehensif mengenai:

  • Desain Konten Kreatif: Mengolah visual menjadi daya tarik brand.
  • Pemasaran Digital (Digital Marketing): Menjangkau pasar yang lebih luas.
  • Pemanfaatan Media Sosial: Mengubah platform sosial menjadi etalase bisnis yang produktif.

Baca juga : Kreator Logo HUT Karawang & Ketua Forum Film Pilih Kuliah di Bisnis Digital Politeknik Prisain

Tidak sekadar teori, para peserta diajak melakukan praktik langsung. Mulai dari merancang ide bisnis sederhana hingga menyusun strategi branding yang relevan dengan tren pasar saat ini. Antusiasme memuncak saat siswa mensimulasikan pembuatan konten promosi secara profesional menggunakan perangkat digital mereka sendiri.

Pola Pikir Wirausaha Sejak Dini
Kaprodi Bisnis Digital Politeknik Prisain, Ibu Euis Nofita W., SE., MM., M.IKom. Menegaskan bahwa perubahan pola pikir (mindset) adalah kunci utama.

“Melalui kegiatan Abdimas ini, kami ingin menanamkan bahwa skill digital. Bukan hanya untuk konsumsi, tetapi alat produktif yang menghasilkan nilai ekonomi. Siswa harus berani mencoba, kreatif melihat peluang, dan konsisten mengembangkan ide menjadi bisnis nyata,” ujar Ibu Euis.

Keberlanjutan Melalui Program PMB Politeknik Prisain
Sebagai komitmen berkelanjutan dalam mencetak wirausaha muda, Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia (Politeknik Prisain). Mengundang para siswa untuk memperdalam keahlian mereka melalui program Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada Program Studi Bisnis Digital.

Baca juga : Sinergi Teater dan Digital: Yusuf Adriansyah, Mahasiswa Politeknik Prisain yang Siap Taklukkan Industri Kreatif

Program ini dirancang khusus dengan:

  • Kurikulum Berbasis Praktik: Fokus pada kebutuhan industri terkini.
  • Mentoring Eksklusif: Pendampingan langsung dari dosen dan praktisi bisnis berpengalaman.
  • Inkubasi Bisnis: Peluang mengembangkan unit usaha sejak masa perkuliahan.

Politeknik Prisain mengajak generasi muda Bekasi untuk mengambil langkah nyata. Dari ruang kelas menuju dunia usaha, dari sekadar hobi digital menjadi bisnis yang kompetitif./abdimas

Persoona.id – Pemerintah membuka rekrutmen nasional untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan, nantinya 30.000 manajer Kopdes Merah Putih akan diangkat menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Jadi tolong disampaikan secara terbuka hari ini tanggal 15 April 2026 hingga 24 April 2026,” kata Zulhas dalam rapat di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dikutip dari unggahan Kementerian Koperasi (Kemenkop) di akun Instagram @kemenkop, terteran link untuk pendaftaran sebagai manajer Kopdes Merah Putih, yakni phtc.panselnas.go.id.

Pendaftaran untuk posisi manajer Kopdes Merah Putih dibuka sejak 15 hingga 24 April 2026.

“Pemerintah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam Rekrutmen Nasional 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Masa pendaftaran resmi berlangsung mulai tanggal 15 hingga 24 April 2026,” bunyi unggahan dalam akun Instagram @kemenkop.

Dalam unggahan Instagram @kemenkop, terdapat dua persyaratan untuk posisi tersebut. Yakni: Minimal pendidikan D3 dengan IPK 2,75 Batas usia maksimal 35 tahun. “Seluruh tahapan pendaftaran ini tidak dipungut biaya apapun,” bunyi unggahan dalam akun Instagram @kemenkop. Tidak Ada Jalur Orang Dalam Zulhas memastikan, rekrutmen nasional bagi 30.000 manajer Kopdes Merah Putih akan menyaring kandidat terbaik. “Jadi, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” kata Zulhas.

Ia juga mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai oknum yang memberikan iming-iming kelulusan dengan meminta imbalan tertentu. “Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” ujar Zulhas. Ia meminta semua elemen untuk mengawal rekrutmen secara jujur, disiplin, dan transparan agar sosok yang terpilih benar-benar yang terbaik. Untuk menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kepada putra-putri terbaik Indonesia, inilah saatnya mengambil bagian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan,” ujar Zulhas.

Koperasi Desa Merah Putih Diketahui, pemerintah meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 21 Juli 2025. Program ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian desa di tengah arus globalisasi. Kopdes Merah Putih bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan desa. Berbeda dengan koperasi konvensional, Kopdes Merah putih tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam. Koperas ini juga mengelola distribusi logistik untuk memperkuat rantai pasok. Dan membantu petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Implementasi Kopdes Merah Putih akan dilakukan melalui tiga model utama, yakni pembentukan koperasi baru. Pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Adapun pemerintah mewajibkan Kopdes Merah Putih memiliki setidaknya tujuh unit usaha. Yakni gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, klinik desa, cold storage/cold chain, dan logistik (distribusi)./Kompas

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, memberikan catatan kritis terkait proyek revitalisasi kawasan ikonik Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Politisi PKB ini meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak menggunakan istilah asing seperti “Plaza” dalam penamaan hasil revitalisasi tersebut.

Dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Biro Umum Setda Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kamis (16/4/2026), Rahmat menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya lokal di jantung ibu kota Jawa Barat.

“Hendaknya tidak menggunakan istilah Plaza. Kami minta dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nanti, gunakan istilah yang bernuansa Sunda. Kita harus bangga dengan identitas sendiri di tanah sendiri,” tegas Rahmat Hidayat Djati.

Proyek Senilai Rp 12 Miliar dan Integrasi Taman
Proyek revitalisasi ini telah masuk dalam APBD 2026 dengan masa kontrak kerja mulai 6 April hingga 6 Agustus 2026. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar tersebut mencakup penataan area publik dan integrasi kawasan.

Baca juga : PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

Salah satu poin penting dalam revitalisasi ini adalah rencana penutupan jalan sepanjang 150 meter di Jalan Diponegoro (area antara Gedung Sate dan Gasibu). Komisi I DPRD Jabar memberikan “lampu hijau” atas rencana tersebut, namun dengan syarat yang ketat.

“Konsepnya integrasi taman, jadi di area jalan yang ditutup itu hendaknya tidak ada bangunan fisik yang berdiri. Biarkan menjadi ruang publik yang asri dan terbuka,” tambahnya.

Evaluasi Kerjasama Hotel Pullman
Selain urusan fisik, rapat kerja tersebut juga membahas masalah aset daerah. Rahmat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan evaluasi total terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Hotel Pullman.

Langkah evaluasi ini dinilai krusial agar pemanfaatan aset milik Pemprov Jabar memberikan keuntungan maksimal, baik secara pendapatan daerah maupun dukungan terhadap tugas fungsi pemerintahan.

“Kita dukung langkah Gubernur. Evaluasi ini penting agar kerjasama yang ada benar-benar memberikan dampak positif bagi Pemprov dan masyarakat Jabar secara luas,” tutup Rahmat.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai mitra kerja strategis, mulai dari Biro Hukum, Bagian Aset DPKAD, Inspektorat, hingga Bappeda Jabar, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek di tahun 2026 ini./***

Persoona.id – Penggunaan telepon pintar atau smartphone kini semakin tak terlepaskan di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Durasi pemakaian pun terus meningkat drastis, baik untuk kegiatan produktif maupun hiburan. Mirisnya, kebiasaan ini tetap berlanjut bahkan saat menjelang tidur hingga ketika berada di dalam toilet.

Melihat fenomena tersebut, seruan untuk menerapkan teknologi digital yang lebih sehat kini terus digaungkan. Langkah detoks internet menjadi sangat penting demi menjauhkan masyarakat dari dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental.

Paparan Radiasi dan Ancaman Penyakit Kardiovaskular
Berdasarkan penelitian dari Universitas Surrey Inggris tahun 2023, kaum muda di bawah usia 24 tahun menghabiskan rata-rata enam jam sehari secara daring. Sementara itu, kelompok usia di atasnya menghabiskan waktu sekitar 4,6 jam per hari. Sayangnya, durasi penggunaan yang tinggi ini membawa risiko serius bagi organ dalam.

Sebuah artikel dalam Canadian Journal of Cardiology (2024) memerinci adanya hubungan positif antara penggunaan ponsel dengan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, risiko ini meningkat signifikan pada perokok aktif dan penderita diabetes. Yanjun Zhang dari Southern Medical University, China, menjelaskan bahwa medan elektromagnetik frekuensi radio (RF-EMF) dari ponsel dapat memicu stres oksidatif yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah.

Oleh karena itu, para peneliti menekankan bahwa pola tidur yang buruk dan tekanan psikologis akibat kecanduan ponsel menjadi mekanisme utama pemicu penyakit jantung. Gangguan ritme sirkadian dan respons inflamasi kronis akibat radiasi ponsel disinyalir menjadi penyebab komplikasi kesehatan yang lebih luas.

Dampak Penggunaan Smartphone Sebelum Tidur
Tidak hanya berdampak pada jantung, kebiasaan menggunakan ponsel menjelang waktu tidur juga merusak kualitas istirahat. Penelitian dari Hamad Bin Khalifa University (2025) menunjukkan adanya kaitan erat antara problematic internet usage (PIU) dengan penurunan durasi tidur.

Aftab Alam, peneliti dalam studi tersebut, menyerukan pentingnya intervensi khusus untuk mendesain gaya penggunaan teknologi yang lebih sehat. Sebab, durasi penggunaan yang lama sebelum tidur terbukti merusak kontinuitas tidur yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pemulihan sel.

Kebiasaan di Toilet dan Ancaman Penyakit Wasir
Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah orang yang menggunakan smartphone saat duduk di toilet. Meskipun terdengar sepele, kebiasaan ini menyimpan ancaman kesehatan yang nyata, khususnya terkait penyakit wasir.

Sebuah artikel dalam Canadian Journal of Cardiology (2024) memerinci adanya hubungan positif antara penggunaan ponsel dengan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, risiko ini meningkat signifikan pada perokok aktif dan penderita diabetes. Yanjun Zhang dari Southern Medical University, China, menjelaskan bahwa medan elektromagnetik frekuensi radio (RF-EMF) dari ponsel dapat memicu stres oksidatif yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah.

Data menunjukkan sekitar 37 persen pengguna ponsel menghabiskan lebih dari lima menit di toilet dalam satu kunjungan. Sebaliknya, hanya 7,1 persen non-pengguna yang menghabiskan waktu selama itu. Sehingga tekanan berlebih pada pembuluh darah di area dubur akibat duduk terlalu lama inilah yang memicu pembengkakan dan rasa sakit./***