FK-KIM Karawang

Total Post: 167

Disdik Jabar Berupaya Maksimalkan Finalisasi PDSS SMAN 4 Karawang untuk SNBP

Disdik Jabar Berupaya Maksimalkan Finalisasi PDSS SMAN 4 Karawang untuk SNBP

Karawang – Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) sedang berupaya keras agar seratusan siswa dari SMAN 4 Karawang dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Hal ini menyusul keterlambatan dalam proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang menjadi syarat utama pendaftaran ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kepala KCD Jabar Wilayah IV, Budi Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan peluang siswa agar tetap bisa mendaftar SNBP. Namun, ia menjelaskan bahwa proses persetujuan finalisasi data berada di bawah kewenangan Kemendikti (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

“Upaya kami sudah maksimal. Kapan proses selesainya? Kita masih menunggu karena approval ada di Kemendikti. Kami sudah melakukan penginputan, tetapi sedang menunggu prosesnya,” ungkap Budi, Jumat (7/2/2025).

KCD Jabar Minta Atensi Kemendikti
Budi mengungkapkan bahwa KCD Jabar telah meminta atensi khusus dari Dirjen Kemendiktisaintek melalui Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan Gubernur Terpilih, Dedi Mulyadi. Tujuannya adalah agar diberikan toleransi waktu terkait keterlambatan finalisasi PDSS.

Kemendikti sendiri telah menetapkan batas akhir finalisasi data PDSS hingga 7 Februari 2025. Meski demikian, Budi memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengontrol proses penginputan data.
“Kami aktif mengontrol, terutama petugas-petugas, bahkan semalam tidak tidur mengejar proses input data itu,” tambahnya.

Masalah di 3 Sekolah, SMAN 4 Karawang Paling Kompleks
Selain SMAN 4 Karawang, dua sekolah lainnya, yakni SMAN 1 Telukjambe dan SMAN 1 Tirtajaya, juga mengalami keterlambatan dalam proses finalisasi PDSS. Namun, Budi menegaskan bahwa permasalahan di dua sekolah tersebut tidak serumit yang dialami SMAN 4 Karawang.

“Ada tiga sekolah yang telat finalisasi PDSS, tapi yang dua tidak terlalu bermasalah. Kami harap semuanya bisa selesai tepat waktu,” jelas Budi.

Harapan untuk Penyelesaian Tepat Waktu
KCD Jabar berharap seluruh proses finalisasi PDSS dapat selesai tepat waktu agar siswa-siswa di SMAN 4 Karawang tetap berkesempatan mengikuti SNBP. Budi menutup dengan optimisme bahwa meski ini persoalan tidak sederhana, upaya yang dilakukan secara maksimal dapat membuahkan hasil yang baik.


“Alhamdulillah, meskipun ini persoalan yang tidak sederhana, kami harapkan semuanya bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.***

Temui HMI, Sekda Karawang Proyeksikan Perbaikan Jalan Rusak Nasional

Temui HMI, Sekda Karawang Proyeksikan Perbaikan Jalan Rusak Nasional

Karawang – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menerima audiensi dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang terkait progres perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, HMI mendesak agar upaya perbaikan jalan berlubang segera dilakukan karena telah banyak korban akibat kerusakan jalan di jalur utama. Kamis, 06/02/2025

Ketua Umum HMI Cabang Karawang, Reza Ferdiansyah, menyampaikan bahwa perbaikan jalan rusak harus menjadi prioritas pemerintah. “Sudah banyak korban berjatuhan akibat jalan berlubang. Kami berharap segera diperbaiki karena membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegas Reza dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah.

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Aspirasi HMI dan Komitmen Pemkab
Sebelum audiensi, HMI Karawang menggelar aksi longmarch ke kantor Pemkab Karawang dengan membawa puluhan kader sambil menyuarakan aspirasi mereka. Aksi ini bertujuan menyoroti lambatnya perbaikan jalan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat.
Sekretaris Daerah, H. Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa pembagian kewenangan jalan menjadi faktor yang harus dipahami bersama. “Jalan itu ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi, dan pusat. Mayoritas aduan yang kami terima terkait kerusakan jalan berada pada jalan milik pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa Pemkab Karawang telah berulang kali melakukan inspeksi kerusakan jalan bersama bupati dan penanggung jawab jalan nasional wilayah 1 Jawa Barat. “Bupati Karawang bahkan sudah menindaklanjuti langsung dengan menelepon dan mempertanyakan kapan perbaikan jalan ini bisa segera dikerjakan. Artinya, beliau sangat serius menangani persoalan ini,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Direncanakan Maret
Sekda juga menjelaskan bahwa perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara instan. Proses perbaikan memerlukan sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan teknis, yang juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
“Ya, kita tidak bisa bekerja hanya karena sesuatu viral di media sosial. Semua ada proses yang harus kita ikuti bersama. Insya Allah, Maret nanti jalan rusak ini mudah-mudahan bisa segera diperbaiki,” ujar Sekda.

Melalui audiensi ini, Pemkab Karawang menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat perbaikan jalan nasional yang rusak. Pemkab juga berharap masyarakat dapat memahami prosedur yang harus dilalui sebelum pengerjaan dimulai.

HMI Dorong Keselamatan Pengguna Jalan
HMI Karawang berharap pemerintah lebih memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Menurut mereka, jalan berlubang tidak hanya membahayakan pengguna kendaraan tetapi juga menciptakan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami akan terus mengawal agar perbaikan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terealisasi,” tutup Reza Ferdiansyah.(FK-KIM Diskominfo)

Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Karawang pada Rabu (5/2/2024), dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang.

Kegiatan ini diadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di era transformasi digital yang semakin berkembang pesat.

Pentingnya Keamanan Informasi di Era Digital
Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Karawang, H. Ade Kurnia, menekankan bahwa keamanan informasi merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

Baca juga : Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

“Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, kita dihadapkan pada ancaman siber yang berpotensi menyebabkan kebocoran data, manipulasi informasi, hingga gangguan terhadap layanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, diperlukan strategi keamanan yang tepat untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan aman, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan instansi dalam mengelola keamanan data.

“Melalui bimbingan teknis ini, saya berharap seluruh peserta dapat memahami konsep, metodologi, serta langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keamanan informasi di unit kerja masing-masing,” tambah Ade Kurnia.

Tujuan dan Narasumber
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu Ikrima Galuh Nasucha dan Carissa Mega Yulianingrum, yang memberikan materi mendalam tentang keamanan informasi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini meliputi:

  • Menilai kesiapan keamanan informasi di instansi pemerintahan berdasarkan standar yang berlaku.
  • Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keamanan informasi.
  • Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi di masing-masing OPD.

Kepercayaan Masyarakat dan Efisiensi Pemerintahan
Ade Kurnia juga menambahkan bahwa implementasi standar keamanan informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
“Keamanan informasi yang baik akan memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa data mereka dikelola dengan benar, sekaligus memastikan tidak ada gangguan terhadap layanan publik yang bersifat vital,” ujarnya.

Partisipasi Aktif dari OPD
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Karawang. Para peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi serta langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan standar keamanan yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Karawang dalam mendukung transformasi digital yang aman, andal, dan berkelanjutan. Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh instansi pemerintahan di Karawang dapat lebih siap menghadapi tantangan ancaman siber di masa depan.(FK-KIM Diskominfo)

Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

Diskominfo Apresiasi Akademi Jurnalistik PWI Karawang

Karawang, 5 Februari 2025 – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang, Wahidin, SE., M.Si, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Karawang yang mendirikan Akademi Jurnalistik. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis di Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya pada kegiatan peningkatan kapasitas jurnalis yang berlangsung Rabu (5/2/2025), Wahidin menyatakan pentingnya program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas jurnalis, baik dari segi keterampilan maupun etika.

Baca juga : Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Meningkatkan Kapasitas Jurnalis
“Hadirnya Akademi Jurnalistik PWI Karawang ini adalah langkah yang baik, dan saya sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas jurnalis yang dilakukan. Hari ini, saya sangat mengapresiasi inisiatif PWI Karawang yang menjadikan kegiatan ini bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2025,” ujar Wahidin.

Lebih lanjut, Wahidin berharap program ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para jurnalis, terutama dalam penguasaan keterampilan teknis dan penguatan etika jurnalistik yang menjadi pilar utama dalam peliputan dan pemberitaan.
“Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam keterampilan teknis dan memperkuat etika jurnalistik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Fokus pada Teknologi Digital dan Etika Jurnalistik
Ketua PWI Kabupaten Karawang, Nila Kusuma, mengungkapkan bahwa pendirian Akademi Jurnalistik ini menjadi momen penting dalam rangkaian HPN 2025. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital, termasuk penguasaan Artificial Intelligence (AI), penggunaan Media Sosial (Medsos), serta peningkatan keterampilan jurnalistik berbasis teknologi.

“Tujuan utama dari Akademi Jurnalistik adalah untuk meningkatkan kapasitas jurnalis, terutama di era teknologi digital. Akademi ini juga merupakan cikal bakal untuk memperluas pendidikan jurnalistik di Karawang,” ujar Nila.

Ia juga menambahkan bahwa Akademi Jurnalistik telah mendapatkan banyak respon positif, baik dari perangkat daerah maupun perangkat desa yang berminat mengikuti program ini. “Kami mendapatkan banyak dukungan dan antusiasme dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan desa, yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.

Baca juga : TPID Karawang Hadiri Rakor Inflasi Nasional

Harapan Diskominfo dan PWI Karawang
Dengan berdirinya Akademi Jurnalistik, Wahidin dan PWI Karawang berharap program ini dapat menjadi wadah untuk mencetak jurnalis yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Akademi ini juga diharapkan mampu mendorong inovasi dan adaptasi jurnalis terhadap perubahan teknologi di era digital.

Diskominfo Kabupaten Karawang menegaskan dukungannya terhadap kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas informasi dan pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat.(FK-KIM Diskominfo)

Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Bupati Karawang Buka Musda VII MUI, Perkuat Kolaborasi Demi Kemajuan

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang pada Rabu (5/2/2025). Acara ini berlangsung di Aula Kantor MUI Kabupaten Karawang dengan membawa tema besar “Memperkuat Peran Strategi MUI Sebagai Ahli Waris Nabi dan Pelopor Kebangkitan Umat”.

Pentingnya Musda MUI di Tingkat Daerah
Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, KH Rahmat Syafe’i, menjelaskan bahwa Musda menjadi agenda penting di tingkat daerah. Dalam acara ini, MUI mengevaluasi kinerja, memperkuat silaturahmi, menyusun program kerja baru, dan memilih kepengurusan untuk periode 2025-2030.

Baca juga : Polisi Karawang Sigap Bantu Truk Mogok di Kosambi

“Musda ini adalah momentum strategis untuk menentukan arah kepengurusan MUI ke depan. Diharapkan, hasilnya mampu membawa kebangkitan umat di Kabupaten Karawang,” ujar KH Rahmat Syafe’i.

Harapan Bupati Karawang untuk MUI
Dalam sambutannya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan harapan agar Musda ini berjalan lancar. Ia juga berharap kepengurusan baru MUI mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik, sekaligus memperkuat hubungannya dengan pemerintah daerah.

“Kami atas nama Pemda mengucapkan selamat melaksanakan Musda ke-VII. Semoga siapapun yang terpilih nanti bisa membawa MUI lebih baik lagi dan terus menguatkan kontribusinya bagi masyarakat Karawang,” ujar Aep.

Bupati Aep juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara MUI, pemerintah kabupaten, serta organisasi agama lainnya. Menurutnya, MUI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.


“MUI adalah gerbang pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program kebijakan. Mudah-mudahan kolaborasi antara MUI dan pemerintah terus terjalin dengan baik,” tegasnya.

Ajakan untuk Bersama Membangun Karawang
Bupati Aep mengajak seluruh peserta Musda, termasuk perwakilan MUI kecamatan, organisasi Islam, dan tokoh agama, untuk bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Karawang menjadi lebih maju.

Baca juga : Kemkomdigi dan Kemenpan-RB Percepat Transformasi Digital Layanan Publik

“Melalui kerja sama yang erat, kita dapat mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadikan Karawang lebih baik,” tutupnya.
Peserta dan Tujuan Musda
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari MUI kecamatan se-Kabupaten Karawang, organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, dan berbagai elemen penting lainnya. Dengan semangat kebersamaan, Musda ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat peran MUI sebagai pelopor kebangkitan umat di Karawang.

Acara Musda VII MUI Kabupaten Karawang bukan hanya menjadi ajang pergantian kepengurusan, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi dan menyusun strategi yang lebih baik demi kemajuan masyarakat Karawang.(FK-KIM Diskominfo)

Polisi Karawang Sigap Bantu Truk Mogok di Kosambi

Polisi Karawang Sigap Bantu Truk Mogok di Kosambi

Karawang – Personel Satlantas Polres Karawang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Pada Rabu pagi (5/2/2025), Bripka Syarif Hidayat membantu truk yang mogok di Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Karawang. Aksi heroik ini dilakukan demi mencegah kemacetan parah di jalan yang dikenal padat di jam sibuk.

Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Lucky Martono, SH., MM., CHRA, mengungkapkan bahwa kejadian ini berlangsung saat petugas sedang melaksanakan patroli simpatik pagi. Ketika melihat truk yang mogok, petugas langsung bergerak cepat untuk membantu sopir yang kesulitan.

Baca juga : Kemkomdigi dan Kemenpan-RB Percepat Transformasi Digital Layanan Publik

“Kejadian itu tepat terjadi saat anggota kami sedang patroli di jalan raya. Melihat situasi yang dapat memicu kemacetan panjang, petugas langsung menghampiri sopir truk untuk memberikan bantuan,” ujar AKP Lucky.

Aksi Cepat Polisi Cegah Macet di Jalan Raya Kosambi
Truk yang mogok pada pagi hari menjadi perhatian utama petugas karena dapat memicu kemacetan panjang di kawasan yang ramai pengguna jalan. Petugas sigap membantu mendorong truk ke lokasi yang lebih aman, sembari memastikan arus lalu lintas tetap lancar.

“Kami tidak ingin kejadian seperti ini membuat pengendara lain stres. Oleh karena itu, tindakan cepat dari petugas sangat penting untuk mendukung kelancaran lalu lintas,” tambah AKP Lucky.

Pesan Penting untuk Pengguna Jalan
Kasat Lantas Polres Karawang juga mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kedisiplinan dalam berkendara. Menurutnya, dengan mematuhi aturan lalu lintas, Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) dapat terus ditingkatkan.

“Kami mengimbau semua pengendara untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memastikan kendaraan mereka dalam kondisi prima sebelum digunakan. Hal ini dapat mencegah insiden seperti mogok di jalan,” tutup AKP Lucky.

Baca juga : TPID Karawang Hadiri Rakor Inflasi Nasional

Pentingnya Patroli Simpatik
Patroli simpatik yang dilakukan oleh Satlantas Polres Karawang tak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan kelancaran aktivitas harian warga.

Dengan aksi cepat dari personel Satlantas Polres Karawang, insiden truk mogok ini berhasil ditangani tanpa menimbulkan masalah lebih besar. Keberadaan polisi di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan solusi nyata dalam berbagai situasi darurat.***

TPID Karawang Hadiri Rakor Inflasi Nasional

TPID Karawang Hadiri Rakor Inflasi Nasional

Karawang – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Nasional secara daring. Rapat berlangsung di Bale Prasuti Singaperbangsa, Selasa (4/2/2025), dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Baca juga : DTSEN Final, Kemensos Targetkan Peluncuran Februari 2025

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Tujuan utama rapat adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah.

Arahan Menteri Tito Karnavian
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan semua pihak terkait untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, sinergitas yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Data Inflasi dan Perkembangan Harga
Pada rapat tersebut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adiningrat Widyasanti memaparkan data inflasi terkini. Inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,76 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76 persen.


“Inflasi Januari 2025 sebesar 0,76 persen (y-to-y) adalah inflasi bulan Januari terendah sejak tahun 2001,” ungkap Amalia. Ia juga mengingatkan tentang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kelima Januari 2025. Komoditas yang menyumbang kenaikan IPH antara lain:

  • Cabai Rawit
  • Cabai Merah
  • Daging Ayam Ras

Amalia menambahkan bahwa komoditas seperti telur ayam ras dan daging ayam ras perlu diantisipasi karena menjelang Ramadan, permintaan biasanya meningkat signifikan. “Biasanya menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, permintaan kebutuhan pokok meningkat sehingga perlu langkah antisipasi untuk menekan lonjakan harga,” imbuhnya.

Baca juga : 12 Warga Karawang Jadi Korban TPPO di Perkebunan Sawit

Penandatanganan Kerjasama
Selain pemaparan inflasi, dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan yang dapat mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi TPID Kabupaten Karawang dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong daya beli masyarakat, terutama menjelang momentum penting seperti Ramadan dan Idul Fitri.(FK-KIM Diskominfo)

12 Warga Karawang Jadi Korban TPPO di Perkebunan Sawit

12 Warga Karawang Jadi Korban TPPO di Perkebunan Sawit

Karawang – Sebanyak 12 warga asal Kecamatan Cibuaya dan Pedes, Kabupaten Karawang, menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan kelapa sawit tanpa mendapatkan imbalan yang layak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karawang, Asep Achmad, pada Senin, 3 Februari 2025.

Baca juga : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Menurut Asep, kasus ini terungkap setelah kerabat korban melaporkan melalui aplikasi “Tangkar” (Tanggap Karawang) pada 22 Januari 2025. Awalnya, 17 warga Karawang berangkat ke Kotawaringin Timur setelah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di sebuah perkebunan sawit. Mereka dijanjikan bekerja sebagai pembibit dengan gaji Rp 300.000 per hari. Namun, kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pembabat rumput tanpa upah yang dijanjikan. Bahkan, kebutuhan makan sehari-hari pun tidak disediakan.

Proses Evakuasi dan Tindak Lanjut
Asep menjelaskan bahwa laporan melalui aplikasi “Tangkar” ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial di Kalimantan Tengah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, hanya 11 orang warga Karawang yang masih bertahan di Kotawaringin, sementara sisanya telah kabur lebih dulu. Tim dari Dinas Sosial Karawang kemudian menjemput para korban dan berhasil membawa pulang 12 orang, termasuk seorang korban yang ditemukan di kapal saat perjalanan pulang.

“Setelah korban dipulangkan, kami berkoordinasi dengan Disnaker setempat untuk memanggil pengelola PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM). Namun, pihak perusahaan mengklaim tidak merasa merekrut tenaga kerja, sehingga masalah ini kemungkinan melibatkan pihak ketiga,” ujar Asep. PT BUM akhirnya bersedia memulangkan para korban, yang kemudian dijemput di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 3 Februari 2025.

Baca juga : Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang di APBD 2025

Imbauan untuk Warga Karawang
Salah satu korban, Ujang (35), mengungkapkan bahwa selama bekerja di perkebunan sawit, ia dan rekan-rekannya hanya mendapatkan rasa lelah. “Kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, ngebabat rumput, tanpa upah dan tidak ada libur. Padahal awalnya dijanjikan bekerja di bagian pembibitan,” ungkap Ujang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang, Rosmala Dewi, menegaskan bahwa peristiwa ini termasuk TPPO meskipun kejadiannya masih di dalam negeri. Ia mengimbau masyarakat Karawang untuk lebih waspada terhadap janji-janji lowongan pekerjaan. “Warga yang ingin bekerja ke luar daerah sebaiknya mengonfirmasi terlebih dahulu kebenaran informasinya kepada Disnaker. Kami akan membantu melakukan verifikasi dengan pihak terkait,” ujar Rosmala.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran pekerjaan yang tidak jelas demi mencegah terjadinya eksploitasi dan TPPO.***

Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, Karawang Gelar Monev 2025

Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula lantai 3 Gedung Singaperbangsa pada Senin, 3 Februari 2025.

Baca juga : Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat serta penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Karawang yang berhasil meraih predikat sebagai kabupaten informatif dengan nilai tertinggi dari Komisi Informasi Jawa Barat. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Fokus pada Respon Cepat dan Optimalisasi Media Sosial
Dalam era digital yang terus berkembang, H. Asep Aang Rahmatullah menekankan pentingnya optimalisasi peran media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk memberikan respon cepat terhadap aspirasi, aduan, dan kebutuhan informasi masyarakat. “Dimohon kepada rekan-rekan untuk optimalisasi peran dan fungsi sebagai jembatan komunikasi, juga untuk respon cepat terhadap data, aspirasi/aduan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : Gebyar Senam Sehat: YJI Karawang Dorong Hidup Sehat

Berdasarkan data pengaduan masyarakat tahun 2024, tercatat sebanyak 7.093 pengaduan yang diterima hingga 31 Desember 2024. Dari jumlah tersebut, 90,6 persen telah diselesaikan, sementara 7,44 persen masih dalam proses, dan 2 persen menunggu tindak lanjut. Data ini menjadi acuan penting untuk meningkatkan kinerja dalam merespons pengaduan masyarakat di tahun mendatang.

Harapan untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Wahidin, berharap kegiatan Monev ini dapat mengoptimalkan peran pemerintah sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini mampu mempercepat respon perangkat daerah untuk menindaklanjuti pengaduan/aspirasi/kebutuhan informasi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkapnya.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.(FK-KIM Diskominfo)

Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Penanganan Banjir Tempuran dan Cilebar, Bupati Karawang Fokus pada Drainase

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak banjir di Kecamatan Tempuran dan Cilebar, Minggu (2/2/2025). Langkah ini sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah akibat tingginya curah hujan beberapa waktu terakhir.

Dalam kunjungannya, Bupati Aep turut menyerahkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak guna meringankan beban mereka. Bantuan ini mencakup kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu warga dalam menghadapi situasi sulit akibat banjir tersebut.

Baca juga : Gebyar Senam Sehat: YJI Karawang Dorong Hidup Sehat

Bupati Karawang menyampaikan bahwa banjir di Kecamatan Tempuran dan Cilebar tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian. Banyak lahan persawahan yang terendam air, sehingga menyebabkan kerugian bagi para petani. “Banjir ini sangat berdampak pada masyarakat, terutama bagi para petani yang lahannya terendam,” ujar Bupati.

Sebagai bagian dari upaya penanganan banjir, Bupati Aep menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini. Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan fungsi drainase di wilayah terdampak.
“Kami upayakan cara agar drainase bisa bekerja maksimal,” kata Bupati Aep. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur pengendali banjir guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, Bupati Aep meminta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air. Langkah ini penting untuk memastikan aliran air tetap lancar, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Bupati Karawang optimis bahwa masalah banjir di Tempuran dan Cilebar dapat segera teratasi. Aksi cepat ini diharapkan mampu meminimalkan dampak banjir dan memulihkan kondisi kehidupan masyarakat terdampak. Pemerintah terus berkomitmen menyediakan solusi terbaik untuk mengatasi banjir Karawang.(FK-KIM Diskominfo)