Subang – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Jawa Barat dalam sebuah acara silaturahmi yang digelar di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, pada Selasa (11/2/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah di tengah masa transisi kepemimpinan.

Baca juga : Bupati Karawang: Tidak Boleh Ada Pungutan Liar di Sekolah!

Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, Sekda Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, serta perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Fokus utama diskusi dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan konektivitas infrastruktur antar kabupaten melalui pembangunan jalan strategis yang menghubungkan wilayah-wilayah di Jawa Barat.

Sinkronisasi Program Prioritas
Sekda Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan program-program prioritas antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Di masa transisi ini, kami bersama Pemprov Jawa Barat melakukan sinkronisasi program-program strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan,” ungkapnya.

Selain itu, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurut Sekda, Pemprov Jawa Barat akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan efisiensi anggaran, dengan fokus pada pelaksanaan program-program mandatori.

Baca juga : PKB Sebut Tak Ada Alasan Menteri Takut Reshuffle Kabinet, Kecuali Jika Tidak Berpihak ke Rakyat

Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas Antar Kabupaten
Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi, bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota, menegaskan pentingnya prioritas pembangunan jalan yang menghubungkan antar kabupaten di Jawa Barat. Ruas jalan ini akan didanai melalui anggaran provinsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah.

“Ruas jalan penghubung antar kabupaten menjadi fokus kami karena infrastruktur yang baik akan mempercepat pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Sekda Karawang.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah demi terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan Jawa Barat.(FK-KIM Diskominfo)

Karawang – Pemerintah resmi meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Puskesmas Wanakerta, yang berlokasi di Kecamatan Telukjambe Barat, menjadi lokasi pertama pelaksanaan program tersebut pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga : Bupati Karawang: Tidak Boleh Ada Pungutan Liar di Sekolah!

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang hadir dalam peluncuran ini menyatakan bahwa CKG bertujuan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju. “Program ini memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan yang baik secara gratis di puskesmas,” ujar Hasan.

Mendukung Indonesia Emas 2045
Hasan menjelaskan bahwa Program CKG merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. “Indonesia Emas tidak hanya soal usia, tetapi juga kualitas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus prima. Dengan begitu, produktivitas masyarakat akan meningkat,” tegas Hasan.

Program ini berlaku untuk semua kalangan tanpa syarat khusus, termasuk tenaga kesehatan, petani, nelayan, hingga insan media. Untuk menghindari penumpukan antrean, masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini berdasarkan tanggal ulang tahun mereka, dengan masa berlaku hingga 30 hari setelah tanggal lahir.

Jenis Pemeriksaan dalam Program CKG

Program CKG mencakup berbagai pemeriksaan kesehatan, seperti:

  • Skrining kesehatan umum,
  • Pemeriksaan jantung,
  • Tes darah,
  • Deteksi faktor risiko penyakit.

Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Endang Suryadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam program ini dibagi menjadi tiga kategori:

  • Pemeriksaan untuk masyarakat umum berdasarkan tanggal ulang tahun,
  • Pemeriksaan kesehatan anak sekolah di awal tahun ajaran baru,
  • Pemeriksaan khusus untuk ibu hamil.

Pada hari peluncuran di Puskesmas Wanakerta, sebanyak 29 warga langsung mengikuti pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori: normal, berisiko, pra-gejala, dan sudah sakit. Bagi masyarakat yang berisiko atau menunjukkan gejala penyakit, akan diberikan arahan lebih lanjut hingga kemungkinan dirujuk ke rumah sakit.
Pendaftaran yang Mudah

Untuk mempermudah akses, masyarakat dapat mendaftar melalui:

  • Aplikasi ASIK milik Kemenkes,
  • Aplikasi SSM Mobile, atau
  • Melalui bidan desa setempat.

Baca juga : Pemkab Karawang Gelar Peringatan Isra Miraj 1446 H

Harapan Pemerintah
Program CKG sebelumnya dikenal sebagai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan kini disederhanakan menjadi Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas ini secara rutin setiap tahun, bukan hanya sekali. “Semakin dini penyakit terdeteksi, semakin besar peluang untuk mencegahnya berkembang ke tahap serius,” ujar Endang.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap masyarakat Karawang dan Indonesia secara umum akan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai langkah menuju masa depan yang lebih produktif dan berkualitas.***

Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asep Aang Rahmatullah, menegaskan arahan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi 100 Hari Kerja Bidang Pendidikan yang digelar di Galeri Nyi Indung Pager Asih, Senin (10/2/2025). Rapat ini dihadiri oleh Inspektorat, Kepala Dinas Pendidikan, dan Korwilcambidik dari 30 kecamatan.

Baca juga : Penyusunan RKPD 2026, Bupati Karawang: Prioritaskan Pelayanan Publik

“Tidak ada lagi pungutan atas nama apapun di sekolah, baik untuk ekstrakurikuler, kegiatan renang, layanan PIP, hingga jual beli buku atau seragam,” tegas Sekda saat menyampaikan instruksi Bupati.
Arahan ini menjadi langkah tegas Pemkab Karawang dalam memastikan transparansi dan peningkatan kualitas pendidikan. Sekda juga meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk memantau dan mengawasi penggunaan Dana BOS agar sesuai aturan, transparan, dan tanpa manipulasi.

Peningkatan Pendidikan di Karawang
Pada rapat tersebut, Sekda mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Karawang telah mencapai 26,35% dari APBD, melampaui batas minimal 20% yang ditetapkan oleh kebijakan Mandatory Spending. Hasilnya, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan meningkat dari 64,34% (2023) menjadi 74,91% (2024). Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah di semua jenjang juga terus membaik.

  • PAUD: Dari 69,53% (2023) meningkat menjadi 73,43% (2024).
  • SD dan SMP: Dari 96,92% (2023) naik menjadi 97,88% (2024).
  • Pendidikan Kesetaraan: Dari 38,27% (2023) meningkat menjadi 45,24% (2024).

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, tetapi saya meminta agar capaian ini terus ditingkatkan setiap tahunnya,” ujar Sekda.

Sekda Karawang H. Asep Aang Rahmatullah

Arahan untuk PPDB dan Anak Putus Sekolah
Sekda juga mengingatkan pentingnya menangani anak putus sekolah dengan menyisir data secara menyeluruh. Anak-anak yang putus jenjang harus diarahkan untuk melanjutkan pendidikan formal atau kesetaraan. Selain itu, Sekda memberikan arahan untuk mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara matang guna menghindari polemik, dengan manajemen risiko yang baik dan evaluasi setiap tahunnya.

Baca juga : Pemkab Karawang Gelar Peringatan Isra Miraj 1446 H

Komitmen Bersama untuk Pendidikan Berkualitas
Sekda berharap seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Karawang dapat bekerja keras untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ia juga meminta kepala sekolah untuk mengevaluasi Rapor Pendidikan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan riil.

“Mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama demi mewujudkan Karawang yang lebih maju, bebas pungutan liar, dan berdaya saing,” tutup Sekda.(FK-KIM Diskominfo)

Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Forum Komunikasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Senin, 10 Februari 2025, di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa. Forum yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh ini membahas arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan fokus pada pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Baca juga : Pemkab Karawang Gelar Peringatan Isra Miraj 1446 H

“RKPD ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan jangka menengah. Saya yakin Kabupaten Karawang adalah kabupaten yang maju,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Dalam forum ini, Bupati memberikan arahan kepada seluruh ASN agar melaksanakan efisiensi anggaran secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa efisiensi dilakukan di sektor pendukung, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, hingga pengadaan ATK, sehingga anggaran dapat langsung diarahkan kepada kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi tidak berlaku untuk pelayanan publik. Dengan hasil yang baik ini, kita bisa terus merespon cepat kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Aep menyoroti arahan Presiden RI untuk mengoptimalkan swasembada pangan. Sebagai daerah lumbung padi, Kabupaten Karawang diharapkan dapat memaksimalkan lahan pertanian melalui kerja sama dengan petugas penyuluh lapangan (PPL) dan kelompok tani.

Baca juga : DPMD Karawang Pastikan 9 Desa Gelar Pilkades Serentak Tahun Ini

“Kita harus bekerja sama dengan semua sektor, baik itu masyarakat maupun kelompok tani. Dengan kolaborasi, InsyaAllah semua tantangan dapat kita atasi,” tegasnya.

Bupati berharap forum ini dapat menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Karawang yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.(FK-KIM Diskominfo)

Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang mengadakan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1446 H/2025 M pada Senin, 10 Februari 2025, di Aula Husni Hamid. Dengan mengusung tema “Spiritualitas Isra Miraj sebagai Inspirasi Terwujudnya Karawang Maju”, acara ini bertujuan memperkuat keimanan, ketaqwaan, serta menjalin ukhuwah islamiyah antara ulama, pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Baca juga : Musorkablub KONI: Bupati Karawang Dorong Kemajuan Olahraga

Hadir dalam acara tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), serta tokoh masyarakat setempat. Acara ini juga diwarnai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Momentum Kebersamaan dan Kebijakan Efisiensi Anggaran
Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa peringatan Isra Miraj kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh Pemkab Karawang untuk memastikan anggaran lebih terkonsentrasi pada prioritas pembangunan.

“Kami tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor penting seperti pembangunan jalan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kami mengurangi anggaran yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas ke luar negeri atau sosialisasi luar kota,” ujar Bupati.

Baca juga : Masyarakat Bisa Nikmati Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Mulai 10 Februari 2025

Lebih lanjut, Bupati menambahkan, “Ini adalah hasil pemikiran bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang kami terapkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang.”

Acara ini diharapkan mampu memberikan inspirasi spiritual sekaligus mempererat hubungan antara ulama, umaro, dan masyarakat demi Karawang yang lebih maju.(FK-KIM Diskominfo)

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumumkan peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang akan dimulai secara serentak pada Senin, 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mendeteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa layanan ini terbagi dalam tiga kategori berdasarkan usia penerima.

Baca juga : Musorkablub KONI: Bupati Karawang Dorong Kemajuan Olahraga

“Program cek kesehatan gratis dimulai untuk anak usia 0-6 tahun dan masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Sementara itu, untuk anak usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), pemeriksaan baru akan dilakukan pada tahun ajaran baru, Juli 2025,” ujar Maria dalam konferensi pers, Jumat (8/2/2025).

Rincian Layanan Cek Kesehatan Gratis
Program ini mencakup berbagai jenis pemeriksaan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup penerima layanan. Berikut adalah beberapa layanan yang tersedia:

A. Bayi Baru Lahir

  1. Deteksi hipotiroid kongenital.
  2. Skrining penyakit jantung bawaan.
  3. Pemantauan tumbuh kembang bayi.

B. Balita dan Anak Prasekolah

  1. Pemantauan berat dan tinggi badan.
  2. Skrining kesehatan telinga, mata, dan gigi.
  3. Pemeriksaan gula darah (usia 2 tahun).

C. Dewasa dan Lansia

  1. Skrining risiko stroke dan penyakit jantung (≥ 40 tahun).
  2. Deteksi dini kanker (payudara, leher rahim, paru, usus besar).
  3. Pemeriksaan kesehatan jiwa dan fungsi ginjal.

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Cara Mengakses Layanan
Masyarakat dapat langsung mendatangi Puskesmas terdekat untuk memanfaatkan layanan ini. Bagi yang tidak memiliki akses internet atau perangkat HP, pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di lokasi.
Selain itu, Kemenkes juga menyediakan fitur pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat Mobile untuk menghindari antrean panjang. Namun, setiap Puskesmas akan membatasi kuota pemeriksaan hingga 30 orang per hari untuk mengantisipasi lonjakan peserta.

Hadiah Ulang Tahun dari Negara
Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari masih dapat memanfaatkan layanan ini hingga 30 hari setelah tanggal ulang tahun mereka.

“Kami sudah memastikan bahwa seluruh Puskesmas siap memberikan layanan ini. Program ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan membantu masyarakat menjalani pola hidup lebih sehat,” tambah Maria.***

Karawang – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, secara resmi membuka Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) KONI Karawang yang dihadiri oleh perwakilan cabang olahraga (Cabor), Ketua Umum KONI Jawa Barat, Forkompimda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang. Acara ini berlangsung di Aula Lantai III Gedung Bupati Karawang dan menjadi momentum penting untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Karawang. Sabtu 08/02/2025

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung penuh langkah-langkah strategis KONI Karawang demi peningkatan prestasi olahraga. Ia juga mengingatkan pentingnya menatap masa depan olahraga tanpa terjebak pada permasalahan sebelumnya.

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

“Semangat demi Karawang Maju, KONI bangkit, solid, dan menang. Siapapun yang terpilih nanti, saya pastikan akan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Saya juga akan bersikap netral dalam proses ini,” ujar Bupati.

Karawang Masuk 10 Besar Olahraga di Jawa Barat
Bupati Aep Syaepuloh mengungkapkan bahwa Karawang saat ini berada di posisi 10 besar dalam dunia olahraga Jawa Barat. Menurutnya, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen, termasuk KONI dan cabang olahraga, harus bersinergi untuk mencapai kemajuan olahraga yang lebih baik. Pemerintah Karawang berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program KONI.
“Pemerintah daerah akan mendukung seluruh kegiatan KONI untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Harapan untuk Kepengurusan Baru KONI Karawang
Melalui Musorkablub ini, Bupati berharap bahwa kepengurusan baru KONI Karawang mampu membawa organisasi menjadi lebih solid dan fokus pada pengembangan olahraga. Ia menekankan bahwa dukungan penuh dari pemerintah akan terus diberikan kepada KONI, baik dalam bentuk fasilitas, pembiayaan, maupun koordinasi lintas sektor.

Musorkablub ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan olahraga di Karawang, tidak hanya untuk mempertahankan posisi 10 besar di Jawa Barat, tetapi juga mencetak atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional.(FK-KIM Prokopim)

Karawang – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara mengejutkan bergabung menjadi kader Partai Gerindra Karawang. Kabar ini mencuat setelah beredarnya foto Aep bersama sejumlah pengurus Gerindra Karawang yang mengonfirmasi kehadirannya di partai besutan Prabowo Subianto.

Saat dikonfirmasi, Aep memberikan tanggapan singkat dan mengisyaratkan bahwa bergabungnya seseorang ke dalam partai politik merupakan hal yang biasa.
“Siapp. Itu sesuatu hal yang biasa kan ya,” ujar Aep, Jumat (7/2/2025).

Baca juga : DPRD Jawa Barat Dorong UMKM Lewat Perda No. 6 Tahun 2019

Gerindra Karawang Sambut Aep Syaepuloh dengan Optimisme
Sekretaris DPC Gerindra Karawang, Endang Sodikin (HES), membenarkan kabar bergabungnya Aep ke Partai Gerindra. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail proses Aep bergabung, karena komunikasi langsung dilakukan dengan DPD Provinsi Jawa Barat.

“Iya, Pak Aep kader Gerindra. Saya juga enggak tahu awalnya, karena komunikasinya dengan DPD Provinsi Jawa Barat,” ujar Endang kepada media di Gedung DPRD Karawang.

Menurut Endang, keputusan Aep masuk ke Gerindra adalah langkah yang tepat, mengingat sebelumnya Aep belum bergabung dengan partai politik mana pun.

“Tapi kan sebetulnya beliau belum ke mana-mana. Saya berpendapat ini keputusan yang tepat ya,” tutur Endang, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Karawang.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Pembangunan Daerah
Endang Sodikin berharap kehadiran Aep Syaepuloh sebagai kader Gerindra akan meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.

Selain itu, ia optimistis bahwa bergabungnya Aep akan memperkuat posisi Partai Gerindra, terutama dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Pastinya, sinergisitas Bupati dan Ketua DPRD Gerindra akan memberikan dampak positif. Ke depan, Gerindra insya Allah akan bertambah kursi di Parlemen,” pungkasnya.***

Karawang – Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) sedang berupaya keras agar seratusan siswa dari SMAN 4 Karawang dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Hal ini menyusul keterlambatan dalam proses finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang menjadi syarat utama pendaftaran ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kepala KCD Jabar Wilayah IV, Budi Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha maksimal untuk menyelamatkan peluang siswa agar tetap bisa mendaftar SNBP. Namun, ia menjelaskan bahwa proses persetujuan finalisasi data berada di bawah kewenangan Kemendikti (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

“Upaya kami sudah maksimal. Kapan proses selesainya? Kita masih menunggu karena approval ada di Kemendikti. Kami sudah melakukan penginputan, tetapi sedang menunggu prosesnya,” ungkap Budi, Jumat (7/2/2025).

KCD Jabar Minta Atensi Kemendikti
Budi mengungkapkan bahwa KCD Jabar telah meminta atensi khusus dari Dirjen Kemendiktisaintek melalui Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan Gubernur Terpilih, Dedi Mulyadi. Tujuannya adalah agar diberikan toleransi waktu terkait keterlambatan finalisasi PDSS.

Kemendikti sendiri telah menetapkan batas akhir finalisasi data PDSS hingga 7 Februari 2025. Meski demikian, Budi memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengontrol proses penginputan data.
“Kami aktif mengontrol, terutama petugas-petugas, bahkan semalam tidak tidur mengejar proses input data itu,” tambahnya.

Masalah di 3 Sekolah, SMAN 4 Karawang Paling Kompleks
Selain SMAN 4 Karawang, dua sekolah lainnya, yakni SMAN 1 Telukjambe dan SMAN 1 Tirtajaya, juga mengalami keterlambatan dalam proses finalisasi PDSS. Namun, Budi menegaskan bahwa permasalahan di dua sekolah tersebut tidak serumit yang dialami SMAN 4 Karawang.

“Ada tiga sekolah yang telat finalisasi PDSS, tapi yang dua tidak terlalu bermasalah. Kami harap semuanya bisa selesai tepat waktu,” jelas Budi.

Harapan untuk Penyelesaian Tepat Waktu
KCD Jabar berharap seluruh proses finalisasi PDSS dapat selesai tepat waktu agar siswa-siswa di SMAN 4 Karawang tetap berkesempatan mengikuti SNBP. Budi menutup dengan optimisme bahwa meski ini persoalan tidak sederhana, upaya yang dilakukan secara maksimal dapat membuahkan hasil yang baik.


“Alhamdulillah, meskipun ini persoalan yang tidak sederhana, kami harapkan semuanya bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.***

Karawang – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menerima audiensi dari anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang terkait progres perbaikan jalan rusak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, HMI mendesak agar upaya perbaikan jalan berlubang segera dilakukan karena telah banyak korban akibat kerusakan jalan di jalur utama. Kamis, 06/02/2025

Ketua Umum HMI Cabang Karawang, Reza Ferdiansyah, menyampaikan bahwa perbaikan jalan rusak harus menjadi prioritas pemerintah. “Sudah banyak korban berjatuhan akibat jalan berlubang. Kami berharap segera diperbaiki karena membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegas Reza dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah.

Baca juga : Diskominfo Karawang Gelar Bimtek Indeks Keamanan Informasi

Aspirasi HMI dan Komitmen Pemkab
Sebelum audiensi, HMI Karawang menggelar aksi longmarch ke kantor Pemkab Karawang dengan membawa puluhan kader sambil menyuarakan aspirasi mereka. Aksi ini bertujuan menyoroti lambatnya perbaikan jalan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat.
Sekretaris Daerah, H. Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa pembagian kewenangan jalan menjadi faktor yang harus dipahami bersama. “Jalan itu ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi, dan pusat. Mayoritas aduan yang kami terima terkait kerusakan jalan berada pada jalan milik pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa Pemkab Karawang telah berulang kali melakukan inspeksi kerusakan jalan bersama bupati dan penanggung jawab jalan nasional wilayah 1 Jawa Barat. “Bupati Karawang bahkan sudah menindaklanjuti langsung dengan menelepon dan mempertanyakan kapan perbaikan jalan ini bisa segera dikerjakan. Artinya, beliau sangat serius menangani persoalan ini,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Direncanakan Maret
Sekda juga menjelaskan bahwa perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara instan. Proses perbaikan memerlukan sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan teknis, yang juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
“Ya, kita tidak bisa bekerja hanya karena sesuatu viral di media sosial. Semua ada proses yang harus kita ikuti bersama. Insya Allah, Maret nanti jalan rusak ini mudah-mudahan bisa segera diperbaiki,” ujar Sekda.

Melalui audiensi ini, Pemkab Karawang menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat perbaikan jalan nasional yang rusak. Pemkab juga berharap masyarakat dapat memahami prosedur yang harus dilalui sebelum pengerjaan dimulai.

HMI Dorong Keselamatan Pengguna Jalan
HMI Karawang berharap pemerintah lebih memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Menurut mereka, jalan berlubang tidak hanya membahayakan pengguna kendaraan tetapi juga menciptakan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami akan terus mengawal agar perbaikan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terealisasi,” tutup Reza Ferdiansyah.(FK-KIM Diskominfo)