Persoona.id – Kirab Budaya dalam rangka peringatan Milangkala Tatar Sunda di Kabupaten Karawang berlangsung meriah, Sabtu malam (9/5/26). Ribuan masyarakat antusias memadati ruas jalan Ir. H. Juanda – Arif Rahman Hakim – Tuparev hingga Alun-alun Karawang.

Acara dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani. Rombongan turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menunggangi kuda, mengiringi kereta kencana yang membawa Mahkota Binokasih.

Kirab Budaya tersebut menampilkan pertunjukan seni khas dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Kabupaten Karawang yang menampilkan Jajangkungan hingga Topeng Banjet.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Kabupaten Karawang menjadi salah satu

Ia juga mengungkapkan rencana terkait penataan infrastruktur yang akan dilakukan di Kabupaten Karawang salah satunya adalah pembangunan pelataran cinta (penataan lampu jalan, trotoar, taman, serta pemindahan tiang listrik dan penguburan kabel listrik di bawah tanah) yang dilakukan di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim hingga Alun-alun Karawang .

Baca juga : FTPBS 2026 Karawang Resmi Dibuka: Ajang Pelajar Unjuk Gigi di Panggung Teater Basa Sunda

“Kedepan pak Bupati, kita tata oleh provinsi dan kabupaten, kita tata lampu, trotoar hingga taman dari sana (Jalan Arif Rahman Hakim) sampai sini (Alun-alun). Kita buat batu tulis isinya pesan-pesan cinta,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat beserta jajaran atas terselenggaranya perayaan kirab budaya di Kabupaten Karawang serta apresiasi kepada masyarakat yang antusias hadir memeriahkan Milangkala Tatar Sunda.

“Alhamdulillah Kabupaten Karawang ini yang ketujuh. Terimakasih Kepada pak Gubernur dan masyarakat, kita kalau melihat antusias masyarakat ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Menanggapi terkait penataan infrastruktur, Bupati Aep mengapresiasi dan siap mendukung terkait penataan infrastruktur yang akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat.

Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Gub perencanaan untuk penurunan kabel dan lain-lain berjalan lancar. Dan insyaallah Karawang maju tentunya Jabar istimewa,” tutupnya. (Diskominfo)

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.IP, memberikan catatan kritis terkait proyek revitalisasi kawasan ikonik Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Politisi PKB ini meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak menggunakan istilah asing seperti “Plaza” dalam penamaan hasil revitalisasi tersebut.

Dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Biro Umum Setda Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kamis (16/4/2026), Rahmat menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya lokal di jantung ibu kota Jawa Barat.

“Hendaknya tidak menggunakan istilah Plaza. Kami minta dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nanti, gunakan istilah yang bernuansa Sunda. Kita harus bangga dengan identitas sendiri di tanah sendiri,” tegas Rahmat Hidayat Djati.

Proyek Senilai Rp 12 Miliar dan Integrasi Taman
Proyek revitalisasi ini telah masuk dalam APBD 2026 dengan masa kontrak kerja mulai 6 April hingga 6 Agustus 2026. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar tersebut mencakup penataan area publik dan integrasi kawasan.

Baca juga : PKB Karawang Gelar Muscab 2026: Transformasi Jadi Partai Pelayan Modern

Salah satu poin penting dalam revitalisasi ini adalah rencana penutupan jalan sepanjang 150 meter di Jalan Diponegoro (area antara Gedung Sate dan Gasibu). Komisi I DPRD Jabar memberikan “lampu hijau” atas rencana tersebut, namun dengan syarat yang ketat.

“Konsepnya integrasi taman, jadi di area jalan yang ditutup itu hendaknya tidak ada bangunan fisik yang berdiri. Biarkan menjadi ruang publik yang asri dan terbuka,” tambahnya.

Evaluasi Kerjasama Hotel Pullman
Selain urusan fisik, rapat kerja tersebut juga membahas masalah aset daerah. Rahmat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan evaluasi total terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Hotel Pullman.

Langkah evaluasi ini dinilai krusial agar pemanfaatan aset milik Pemprov Jabar memberikan keuntungan maksimal, baik secara pendapatan daerah maupun dukungan terhadap tugas fungsi pemerintahan.

“Kita dukung langkah Gubernur. Evaluasi ini penting agar kerjasama yang ada benar-benar memberikan dampak positif bagi Pemprov dan masyarakat Jabar secara luas,” tutup Rahmat.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai mitra kerja strategis, mulai dari Biro Hukum, Bagian Aset DPKAD, Inspektorat, hingga Bappeda Jabar, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek di tahun 2026 ini./***