Persoona.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, terus menggulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh pada Lebaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi yang masih didominasi kendaraan roda dua.
Menurut Huda, dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemacetan selama arus mudik dan arus balik Lebaran menunjukkan tren penurunan signifikan. Ia menyebut tidak ada lagi kemacetan ekstrem yang membuat pemudik terjebak berhari-hari di perjalanan.
“Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat tingkat kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran terus menurun. Maka saat ini fokus stakeholder terkait, terutama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi yang dipicu penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi jarak jauh,” ujar Huda, Minggu (22/2/2026).
Huda menilai berkurangnya titik kemacetan merupakan buah dari semakin lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Tersambungnya Tol Trans Jawa, semakin panjangnya bentangan Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen arus kendaraan terbukti efektif mengurai kepadatan.
Strategi rekayasa lalu lintas seperti kebijakan ganjil-genap, contraflow, hingga sistem one way di jalur tol juga dinilai berhasil mengurangi potensi kemacetan. Koordinasi lintas sektoral antarinstansi disebut semakin solid dalam pengelolaan arus mudik tahunan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius. Dalam setiap periode mudik, angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa. Mayoritas insiden terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi pengguna sepeda motor.
“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Fakta bahwa jalur arteri dan kendaraan roda dua mendominasi angka kecelakaan fatal menunjukkan adanya urgensi intervensi kebijakan yang lebih berani,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Sebagai solusi, Huda meminta pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif terkait penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik jarak jauh. Ia menekankan pembatasan tidak boleh dilakukan tanpa menyediakan alternatif nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah bisa meningkatkan razia penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh sekaligus memberikan solusi transportasi publik yang masif, terjangkau, dan aman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” katanya.
Menurutnya, penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh sangat rentan karena faktor kelelahan serta minimnya perlindungan bagi pengendara dan penumpang.
“Pembatasan mudik motor ini murni alasan kemanusiaan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan seperti ibu dan anak-anak yang terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan roda dua,” pungkasnya.
