Redaksi, Author at PERSOONA

Redaksi

Total Post: 110

Edukasi
0
0
1 min read

Bupati Karawang Tegaskan Larangan Pungutan dalam Penerimaan Siswa Baru 2025

Persoona.id – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik jual-beli kursi atau pungutan liar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2025 di Karawang. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen menciptakan sistem penerimaan siswa yang transparan, adil, dan bebas pungutan.

“Tidak boleh ada pungutan dalam penerimaan siswa baru. Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk terus memonitoring proses ini agar bersih dari pungutan-pungutan yang merugikan orang tua,” tegas Bupati Aep saat ditemui di Karawang, Senin (1/7/2025).

Pernyataan tegas ini dikeluarkan menyusul maraknya informasi di media sosial terkait dugaan pungutan dalam PPDB, di antaranya pungutan antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per siswa dengan modus penerimaan kolektif dari sekolah asal.

Bupati Aep meminta masyarakat melapor jika menemukan praktik serupa. Ia memastikan akan menindak tegas pihak sekolah atau oknum yang bermain dalam proses PPDB.

“Kita tidak pernah membenarkan adanya jual beli kursi atau pungutan dalam penerimaan siswa baru. Kalau ada oknum atau pihak sekolah yang terbukti, saya minta ditindak tegas,” tambahnya.

Untuk diketahui, sistem PPDB Karawang 2025 dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain:

Sekolah Dasar (SD): 70% domisili, 15% afirmasi, 5% mutasi.

Sekolah Menengah Pertama (SMP): 40% domisili, 20% afirmasi, 25% prestasi, 5% mutasi.

Sekolah Menengah Atas (SMA): 30% domisili, 30% afirmasi, 30% prestasi, 5% mutasi.

Bupati Aep berharap proses penerimaan siswa berjalan lancar, transparan, dan tidak membebani masyarakat, terutama kalangan tidak mampu.(*)

Edukasi
0
0
1 min read

Navoska Choir SMA Negeri 1 Karawang Raih Juara di Jakarta International Choral Festival 2025

Persoona.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Navoska Choir, Paduan Suara SMA Negeri 1 Karawang, yang berhasil meraih kemenangan di ajang bergengsi Jakarta International Choral Festival (JICF) 2025. Kompetisi tingkat internasional ini berlangsung pada 28–29 Juni 2025 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Kemenangan ini tidak hanya membawa nama baik SMA Negeri 1 Karawang, tetapi juga mengharumkan Kabupaten Karawang di kancah dunia. JICF 2025 diikuti oleh tim paduan suara terbaik dari berbagai negara, menjadikan prestasi ini sebagai bukti nyata kerja keras, dedikasi, dan semangat kolaborasi seluruh anggota Navoska Choir.

Pelatih utama Navoska Choir, Mochamad Fadli Sugianto, mengungkapkan rasa bangga dan harunya atas pencapaian tim binaannya.

“Prestasi ini lahir dari proses panjang dan latihan yang penuh perjuangan. Anak-anak menunjukkan semangat luar biasa, melewati berbagai tantangan yang membentuk kualitas musikal dan karakter mereka. Terima kasih kepada seluruh tim, pihak sekolah, orang tua, sponsor, hingga para donatur. Ini kemenangan untuk kita semua,” ujarnya.

Kemenangan Navoska Choir di JICF 2025 menjadi bukti bahwa talenta muda Karawang mampu bersinar di panggung internasional, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah.(*)

Politik
0
0
2 min read

Komisi I DPRD Jabar Soroti Pemekaran Wilayah, Minta Semua Pihak Bersikap Bijak

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyoroti dinamika wacana pemekaran wilayah yang belakangan mencuat kembali ke permukaan publik. Ia meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan, menyikapi isu tersebut secara bijaksana dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Menurutnya, aspirasi pemekaran baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan, bukan hal yang bisa serta-merta dianggap hoaks atau disangsikan kebenarannya.

“Seharusnya rencana pemekaran ini tidak divonis sebagai berita bohong atau hoaks oleh Kepala Bappeda Jabar. Justru sebaliknya, akan lebih baik jika hal tersebut ditampung, dipetakan, dan dikaji secara akademik,” tegas Rahmat dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Ia menambahkan, dinamika pembangunan dan demokrasi harus dikelola dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik dan perlindungan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah evaluasi perizinan di sektor-sektor strategis seperti industri, keuangan, properti, pertambangan, pariwisata, dan investasi.

“Evaluasi dan monitoring serta pengawasan pembangunan menjelang penetapan APBD Perubahan 2025 hendaknya dijadikan bahan pelajaran untuk memperbaiki arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Rahmat juga menyoroti pentingnya menjadikan segala bentuk dinamika pembangunan sebagai “keramaian produktif”, bukan hanya sensasi media semata. Ia menekankan bahwa keriuhan yang muncul selama tujuh bulan perjalanan pembangunan di tahun ini harus dimaknai secara konstruktif.

“Keriuhan dalam aplikasi pembangunan ini seharusnya menjadi ruang yang produktif bagi kemajuan daerah, bukan sekadar jadi konten viral atau noise politik,” tutupnya.

Komisi I DPRD Jabar berkomitmen untuk terus memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tata kelola wilayah dan pelayanan publik. Termasuk di dalamnya aspirasi terkait pemekaran wilayah yang dinilai dapat mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan.(*)

Politik
0
0
2 min read

Komisi V DPR RI Panggil Basarnas Bahas Evakuasi Turis Brasil di Rinjani

Persoona.id – Komisi V DPR RI berencana memanggil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) guna meminta klarifikasi terkait proses evakuasi wisatawan asal Brasil, Juliana Marins (27), yang terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan pihaknya ingin mendapatkan penjelasan terkait kendala teknis maupun non-teknis dalam proses penyelamatan yang dinilai memerlukan waktu lama.

“Kami akan meminta keterangan dari Basarnas terkait mekanisme penyelamatan korban, mengapa tidak bisa segera dilakukan,” ujar Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, klarifikasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan operasi SAR berjalan optimal, termasuk mengetahui hambatan yang dihadapi di lapangan.

“Apakah ada kendala dalam rantai pengambilan keputusan, keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, sarana pendukung, atau karena faktor cuaca buruk dan kondisi medan, semua itu harus diperjelas,” tegasnya.

Meski demikian, Syaiful belum bisa memastikan jadwal pasti pemanggilan Basarnas ke DPR, namun dipastikan agenda itu akan dijadwalkan secepatnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan keterbatasan anggaran Basarnas yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor kendala operasional di lapangan.

“Anggaran Basarnas saat ini hanya sekitar Rp 1,01 triliun. Kami ingin memastikan apakah keterbatasan dana ini berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan misi pencarian dan penyelamatan. Walaupun kami mengapresiasi perjuangan maksimal Basarnas selama ini dalam berbagai operasi SAR,” pungkasnya.

Peristiwa jatuhnya Juliana Marins di Gunung Rinjani kembali menjadi perhatian publik, sekaligus menjadi evaluasi terhadap kesiapsiagaan sistem penanganan darurat di kawasan wisata alam Indonesia.(*)

Politik
0
0
3 min read

Komisi I DPRD Jabar Bahas Serius Usulan Lima Provinsi Baru, Baru Cirebon Timur Resmi

Persoona.id – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menelaah sejumlah usulan pemekaran wilayah dalam bentuk pembentukan provinsi baru. Sedikitnya lima wacana provinsi telah diajukan oleh tokoh masyarakat dari berbagai forum daerah. Namun dari keseluruhan wacana tersebut, baru satu yang secara administratif telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni usulan pembentukan Cirebon Timur.

Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa selama ini perhatian publik hanya terfokus pada Provinsi Cirebon Raya, padahal terdapat lima rencana provinsi baru lain yang telah lama diusulkan oleh masyarakat dan aktivis daerah.

“Ini bukan usulan baru, melainkan aspirasi lama dari forum-forum tokoh masyarakat dan aktivis. Hanya saja, selama ini tidak terpublikasi secara luas,” kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).

Lima wacana provinsi baru yang tengah dibicarakan di Komisi I antara lain:

Provinsi Sunda Galuh – mencakup Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Provinsi Sunda Priangan – meliputi wilayah Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Provinsi Sunda Pakuan – terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi – meliputi Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Provinsi Sunda Caruban – mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Menurut Rahmat, langkah awal dari proses pembentukan provinsi baru adalah keseriusan dari pemerintah daerah pengusul, termasuk pengajuan surat resmi serta dukungan dari DPRD masing-masing daerah.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, yang menegaskan bahwa hingga kini belum ada satu pun surat permohonan resmi yang masuk ke Komisi I terkait usulan tersebut.

“Proses pengajuan dimulai dari pemerintah kota atau kabupaten, disertai dukungan dari DPRD-nya masing-masing, serta permohonan resmi dari masyarakat melalui lembaga yang kredibel,” kata Tedy.

Ia juga menyoroti contoh aspirasi dari Kota Cimahi, yang berencana memperluas wilayah administratifnya dengan mengambil sebagian dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Namun, menurutnya, wacana itu pun belum disertai dokumen resmi.

“Hingga hari ini, aspirasi itu hanya disampaikan secara lisan. Belum ada dokumen resmi yang masuk ke kami,” ujarnya.

Komisi I menekankan bahwa semua aspirasi masyarakat tetap dihargai, namun perlu diformalkan dalam bentuk prosedur hukum dan administrasi yang lengkap untuk dapat dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi maupun pusat.(*)

Politik
0
0
3 min read

Rahmat Hidayat: Sentilan Wagub Jabar ke Sekda Masih dalam Batas Wajar

Persoona.id – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, merespons sentilan terbuka Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan kepada Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang dilontarkan dalam forum Paripurna DPRD Jabar. Menurut Rahmat, dinamika tersebut masih tergolong wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

“Sejauh ini baik-baik saja,” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025). Ia menilai, hubungan antara Wagub dan Sekda tidak menunjukkan adanya ketegangan serius di internal Pemprov Jabar.

Rahmat menegaskan, pernyataan terbuka dalam forum resmi seperti rapat paripurna merupakan bagian dari dinamika kerja di tubuh eksekutif. “Ya itu dinamika kerja biasa saja,” kata legislator dari Fraksi PKB ini.

Bahkan, Rahmat menilai sindiran Wagub Erwan kemungkinan lebih bersifat personal dan tidak mencerminkan konflik struktural. “Itu kangen saja karena beberapa waktu tidak bertemu,” ujarnya sambil berseloroh.

Meski menganggap situasi masih terkendali, Rahmat tetap meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi perhatian atas dinamika ini agar tidak mengganggu produktivitas pemerintahan. “Dinamika internal eksekutif itu ya perlu memang diperhatikan oleh gubernur biar tetap produktif,” katanya.

Ia pun yakin tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Jabar tetap berjalan sesuai jalur normatif dan bisa terus bergerak lebih cepat. “Mestinya tidak ya, tata kelola pemerintahan Pemprov harusnya tetap bisa berjalan normatif dan seharusnya lebih akseleratif seiring dengan gaya kerja gubernur,” ucap Rahmat.

Terkait etika birokrasi, Rahmat menilai kritik yang disampaikan Wagub masih dalam batas kewajaran, apalagi disampaikan di forum resmi seperti DPRD yang menjadi ruang demokrasi.

“Masih dalam batas wajar, masih dalam koridor, disampaikan di Gedung DPRD yang memang tempatnya demokratisasi kinerja, demokratisasi teknokrasi birokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Jabar, kata Rahmat, tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar dinamika internal eksekutif tidak berdampak pada pelayanan publik. Ia juga menyindir serangan dari buzzer yang kerap menyasar DPRD dalam konteks pengawasan.

“Ya tentu DPRD terus meningkatkan fungsi pengawasan, meskipun akhir-akhir ini kami diserang buzzer, tapi enggak apa-apa. Itulah risiko demokrasi terbuka dari sisi medsos,” katanya.

Rahmat optimistis masyarakat Jawa Barat cukup cerdas dalam menyikapi dinamika ini dan memahami posisi DPRD.

“Kami di DPRD yakin bahwa masyarakat terdidik di Jawa Barat ini tentu tahu dan setuju tugas dan fungsi kami di DPRD,” pungkasnya.(*)

Politik
0
0
2 min read

Fraksi PKB Dorong Dukungan Madrasah, Aksioma Buktikan Potensi Siswa Madrasah

Persoona.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Fraksi PKB, Umar Al Faruq, saat menghadiri gelaran Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) yang digelar pada Selasa (20/5/2025).

Aksioma dinilai bukan hanya sekadar ajang perlombaan, tetapi juga merupakan media pembentukan karakter, semangat sportivitas, dan kreativitas bagi generasi muda madrasah.

“Acara Aksioma ini menjadi wadah positif bagi para siswa madrasah untuk menyalurkan bakat dan potensi, sekaligus membangun semangat solidaritas dan integritas,” ujar Umar.

Ia menambahkan bahwa para siswa madrasah tidak hanya unggul dalam aspek spiritual dan moral, tetapi juga memiliki kualitas luar biasa di bidang seni dan olahraga, yang layak mendapat perhatian serius.

Komitmen PKB Kawal Anggaran dan Program Madrasah
Melihat potensi besar yang dimiliki madrasah, Fraksi PKB akan terus mengawal dukungan melalui kebijakan anggaran dan program pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan demi memperkuat posisi madrasah sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan madrasah, mulai dari fasilitas, program pembinaan, hingga peningkatan SDM,” tegas Umar.

Fraksi PKB memastikan akan memperjuangkan alokasi bantuan dan kebijakan afirmatif yang berpihak pada madrasah dalam setiap proses legislasi dan penganggaran.

Pendidikan Madrasah untuk Generasi Unggul
Fraksi PKB menilai madrasah memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga legislatif sangat diperlukan demi mewujudkan pendidikan madrasah yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“Fraksi PKB akan terus hadir sebagai mitra kritis sekaligus pendukung bagi kemajuan madrasah di seluruh Indonesia,” pungkas Umar.(*)

Politik
0
0
3 min read

PKB Jabar Luncurkan 200 Mobil Siaga dan Ambulans Gratis, Pertama di Indonesia

Persoona.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat secara resmi meluncurkan 200 unit mobil siaga dan ambulans gratis dalam program Gerak Tanggap Darurat (GTD) yang digelar di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (18/5/2025). Inisiatif ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki armada kemanusiaan partai terbesar.

Kendaraan tersebut berasal dari kader-kader PKB di seluruh Jawa Barat dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis tanpa pungutan biaya apapun. Layanan GTD tersedia 24 jam penuh dan dapat diakses melalui hotline 0812-2222-333.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa Gerak Tanggap Darurat telah dibangun sejak 2019, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan aktif dalam pelayanan sosial, kesehatan, hingga penanganan kebencanaan.

*Mobil Siaga DPRD Kabupaten Karawang ” Lili Mahali*

“Peluncuran 200 mobil hari ini merupakan ekspansi besar yang menjadikan Jabar sebagai provinsi pertama dengan armada kemanusiaan partai terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Rp 91 Miliar untuk 5 Tahun
Program ini dibiayai dari dana internal PKB dengan total anggaran sebesar Rp 91 miliar, yang mencakup Rp 50 miliar untuk pengadaan kendaraan dan Rp 41 miliar untuk biaya operasional selama lima tahun, termasuk bensin dan gaji sopir.

“Ini bukan sekadar gimmick politik, tetapi bentuk komitmen sosial jangka panjang dan nyata dari PKB kepada masyarakat Jawa Barat,” tegas Huda.

Ia juga menegaskan bahwa program ini membuka ruang kolaborasi dengan Pemda Jawa Barat dalam pengadaan armada kemanusiaan di masa mendatang.

“Tagline kami adalah Jawa Barat Emergency, PKB Beraksi. Kolaborasi ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Pemda,” ujarnya.

Gus Muhaimin: Politik yang Berpihak
Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, secara virtual meresmikan peluncuran armada ini dari luar negeri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa GTD merupakan perwujudan politik yang berpihak dan bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.

“PKB tidak hadir hanya saat pemilu, tapi hadir saat rakyat benar-benar membutuhkan. Ini adalah gerakan kemanusiaan,” kata Gus Muhaimin.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta anggota legislatif dari PKB di berbagai tingkatan dan lebih dari 600 relawan medis yang tergabung dalam jaringan GTD.

Hanif Dhakiri mendorong seluruh anggota DPRD PKB se-Indonesia untuk meniru langkah PKB Jabar.

“Kami berharap daerah lain segera mengikuti langkah ini. Pelayanan ini gratis, jika ada pungutan laporkan ke hotline,” tegasnya.

Distribusi Sesuai Jumlah Legislator
Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan jatah mobil siaga sesuai dengan jumlah perwakilan legislatif dari PKB di daerah tersebut. Jumlah unit ini pun masih bisa bertambah hingga mencapai 250 unit ke depan.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi Syaiful Huda sebagai pelopor program kemanusiaan partai yang kini menjadi standar baru pelayanan sosial berbasis politik.

“Jawa Barat kembali menjadi pelaksana pertama dari apa yang selama ini kami diskusikan di internal partai. Ini menjadi tantangan bagi daerah lain untuk mengikuti,” pungkasnya.(*)

Khasanah
0
0
2 min read

Pemutakhiran Skema Sertifikasi Fotografi, Dorong Relevansi dan Kompetensi Fotografer

Persoona.id – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menaungi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Skema Fotografi untuk sertifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerbitan dan Fotografi, Deputi Bidang Kreativitas Media, bersama Asosiasi Fotografi Indonesia (AFI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia (LSPFI).

Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat, 16 Mei 2025 dan bertempat di Bogor, Jawa Barat untuk merampungkan penyusunan ulang skema sertifikasi.

Acara ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memfasilitasi dan membina lembaga serta asosiasi. Kegiatan serupa untuk lembaga dan asosiasi industri kreatif lainnya juga dapat dilaksanakan dengan difasilitasi langsung oleh Kemenekraf.

Pemutakhiran skema sertifikasi fotografi dilakukan menyusul adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbaru Nomor 171 Tahun 2024 untuk bidang Fotografi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 Agustus 2024. SKKNI ini juga mencabut standar kompetensi sebelumnya yaitu Nomor 133 Tahun 2019.

SKKNI menjadi acuan utama bagi seluruh lembaga sertifikasi di Indonesia untuk menyusun materi uji. Panduan ini berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

SKKNI akan diperbaharui setiap lima tahun agar tetap relevan dan bisa memenuhi kebutuhan usaha seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, profesi fotografer juga tak lepas dari kebutuhan tersebut.

Sebagai bagian dari sektor industri ekonomi kreatif, fotografi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan pemberlakuan undang-undang, seperti kepemilikan hak cipta dan hak privasi. Oleh karena itu, pemutakhiran skema mendapatkan perhatian dari banyak pihak terkait, terutama fotografer dan para pelaku bisnis fotografi.

Dengan penyusunan ulang skema ini, diharapkan terbentuk sistem sertifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu memastikan relevansi dan kualitas keterampilan serta pengetahuan fotografer secara sah.

Di samping itu, selain memastikan kompetensi fotografer, diharapkan sertifikasi ini dapat membantu memperluas peluang kerja untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa fotografi yang semakin meningkat, baik itu di lembaga pemerintahan maupun usaha formal yang memberlakukan syarat sertifikasi.(*)

Politik
0
0
4 min read

KH. Ma’ruf Amin Pimpin Halaqoh PKB Jabar, Tegaskan Peran Politik Kyai

Persoona.id – Ketua Dewan Syuro DPP PKB sekaligus Wakil Presiden RI ke-13, KH. Ma’ruf Amin, memimpin langsung Halaqoh Kebangsaan Dewan Syuro PKB Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (14/5). Acara ini digelar dalam rangka memperkuat Gerakan Politik Kyai sekaligus ajang Halal Bihalal seluruh pengurus Dewan Syuro se-Jawa Barat.

Dengan mengusung tema “Penguatan Gerakan Politik Kyai”, acara ini dihadiri oleh jajaran Dewan Syuro DPW PKB Jabar, Dewan Syuro DPC PKB se-Jawa Barat, serta para pimpinan pondok pesantren dan tokoh masyarakat. KH. Ma’ruf Amin hadir didampingi istri, dan memberikan arahan strategis mengenai peran kyai dalam membangun bangsa melalui jalur politik.

PKB Jabar Usung Tiga Kredo Politik: Tradisi, Kehormatan, dan Kemenangan
Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, dalam sambutannya menyampaikan tiga prinsip perjuangan PKB di Jawa Barat yang menjadi fondasi gerakan politik para kyai:

Gerakan Tradisi – Menjaga warisan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah melalui sikap politik dan pandangan fraksi di legislatif.
Jaga Kehormatan – Memastikan kiprah politik PKB tetap bermartabat dan merepresentasikan nilai-nilai pesantren serta para ulama.
Rebut Kemenangan – Menjadikan jalur politik sebagai instrumen untuk menjaga dan mengembangkan akidah serta kesejahteraan umat.

“Alhamdulillah di Pemilu 2024, semua kabupaten/kota di Jabar terisi anggota legislatif dari PKB. Ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat dan keberhasilan menjaga kehormatan para kyai,” jelas Huda.

KH. Ma’ruf Amin: Satukan Visi Kyai Lewat Politik PKB
Dalam arahannya, KH. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya menyatukan visi dan langkah para kyai serta pesantren dalam memperkuat peran politik lewat PKB.

“Halaqoh Kebangsaan ini adalah momentum untuk merajut kembali semangat perjuangan politik para kyai. PKB lahir dari para kyai, dan sudah seharusnya menjadi wadah perjuangan bersama dalam membangun bangsa,” ujar KH. Ma’ruf Amin.

Ia juga mengumumkan akan menggelar roadshow halaqoh berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung dipilih sebagai titik awal karena memiliki sejarah penting dalam lahirnya PKB pada 1998.

*KH. Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syuro DPP PKB*

“Semangat dari Bandung harus menjalar ke seluruh Indonesia. Ini bagian dari Gerakan Politik Kyai yang harus terus digelorakan,” tambahnya.

Pesantren Harus Jadi Pusat Perubahan dan Diberdayakan Pemerintah
Selain aspek politik, KH. Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis pesantren dalam tiga fungsi utamanya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren harus difasilitasi agar bisa menjadi pusat perubahan, terutama di sektor ekonomi riil seperti UMKM dan sektor keuangan. Ini akan menjadikan pesantren sebagai motor penggerak kemajuan umat,” tuturnya.

Dihadiri Tokoh-Tokoh Penting PKB dan Ulama Jabar
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan regional PKB, di antaranya:

KH. Syaefullah Maksum (Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB),
KH. Acep Adang Ruhiat (Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jabar),
KH. Abdul Aziz Haidar (Pimpinan Ponpes Sukamiskin),
Anggota F-PKB DPRD Jabar, serta para kyai dan ajengan se-Jawa Barat.

Dengan pelaksanaan Halaqoh Kebangsaan ini, PKB Jawa Barat meneguhkan komitmennya sebagai partai yang berpijak pada nilai nasionalis-agamis, dengan tagline “Peduli Umat, Melayani Rakyat”.(*)

Prev.
1
2
3
4
5
…
11
Next

Latest post

Popular Posts

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1555)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (970)

Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga Tiket dan Jadwal Kereta Cepat Whoosh ke Stasiun Karawang (770)

Kabupaten Karawang Terima Dana Desa Rp358,978 Miliar Tahun 2025 (691)

DPRD Jawa Barat Dorong Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Perda No. 12 Tahun 2023 (580)

Daftar Nilai Rata-rata SNBP UNSIKA 2025 untuk Semua Jurusan (547)

Masjid Agung Karawang: Saksi Sejarah Islam di Jawa Barat (537)

Panduan Lengkap Pengisian DRH CPNS 2024 (484)

Inagurasi Politeknik Kepribadian Pilih Pemimpin Baru Mahasiswa Periode 2025-2026 (481)

Sejarah Awal Berdirinya Karawang dan Peranannya dalam Lintas Zaman (417)

Stay Connected

Redaksi

Popular Tags

UMK Karawang 2025: Tertinggi Kedua Se-Jawa Barat (1555)

14 SD Negeri Terbaik di Karawang dengan Akreditasi A (970)

Sudah Bisa Dipesan, Ini Harga Tiket dan Jadwal Kereta Cepat Whoosh ke Stasiun Karawang (770)