JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Cak Imin mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah harus segera ditangani melalui kebijakan yang lebih terpadu dan terintegrasi. Dia pun optimis nol persen kemiskinan ekstrem pada 2025.
“Target kita jelas, yaitu mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada 2025. Untuk mencapai itu, kita perlu memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak konkret di lapangan. Data yang akurat, integrasi program, serta pengawasan yang ketat adalah kunci keberhasilannya,” tegas Cak Imin dalam keterangan resminya, Kamis (19/12/2024).
Cak Imin pun berharap agar semua kementerian dan lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Saya yakin dengan kerja sama yang solid dan kebijakan yang tepat, kita bisa mencapai target ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghadiri rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Cak Imin memaparkan sejumlah program dan ruang kerja yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial. Dia menjelaskan bahwa program-program Kementerian Sosial menggunakan pendekatan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“Sasaran program diusulkan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai dasar pelaksanaan, kemudian eksekusi melalui tiga Direktorat Jenderal dengan masing-masing tugas dan fungsi,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan program penanganan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial meliputi penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta upaya peningkatan kapasitas ekonomi bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin.
“Kementerian Sosial terus berupaya menjalankan berbagai program bantuan yang bersifat komprehensif, mulai dari perlindungan sosial hingga rehabilitasi sosial. Kami juga memastikan program ini menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih dan dapat menghasilkan dampak yang signifikan di lapangan. Dia juga menyoroti perlunya penguatan monitoring dan evaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Ini penting agar program yang kami jalankan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin,” pungkasnya.(*)
