PKB Karawang Resmi Dikukuhkan, Perkuat Basis Urban dan Matangkan Strategi Pemilu

PKB Karawang Resmi Dikukuhkan, Perkuat Basis Urban dan Matangkan Strategi Pemilu

Persoona.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang menggelar konsolidasi internal serta pengukuhan pengurus baru untuk memperkuat struktur kepengurusan sekaligus mematangkan strategi menghadapi Pemilu mendatang. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, pada Minggu, 25 Oktober 2026, bertempat di Swiss-Belhotel Karawang.

Dalam arahannya, penekanan khusus diberikan pada adaptasi partai terhadap dinamika masyarakat perkotaan serta pencapaian target perolehan suara yang lebih tinggi. Lanskap politik saat ini menuntut partai untuk semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat urban, mengingat mayoritas pemilih di perkotaan kini telah mencapai persentase yang signifikan. Oleh karena itu, struktur partai dan materi pelayanan kepada masyarakat terus didorong agar adaptif dengan tren kehidupan perkotaan.

Sebagai wujud nyata kehadiran di tengah masyarakat, PKB mengoptimalkan lima program prioritas kerakyatan. Program tersebut meliputi Gerak Tanggap Darurat melalui layanan ambulans, program beasiswa pendidikan, food bank, dan pasar murah dan bedah rumah PKB

Kepengurusan baru ini ditetapkan melalui SK Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Nomor 13402/DPP/01/VII/2026 tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2026–2031, yang sekaligus mencabut SK kepengurusan periode sebelumnya.

Baca juga : PKB Tegaskan Hari Santri Nasional 2026 Jadi Momentum Kerja Nyata, Serahkan Ambulans dan 3.000 Sertifikat Wakaf di Riau

Berikut adalah susunan lengkap pimpinan DPC PKB Kabupaten Karawang Masa Bakti 2026–2031:

Dewan Syuro:
Ketua: Kiai H. Mahmuri Masrur
Wakil Ketua: Drs. H. A. Solihin, Drs. H. Abdul Saleh, MM, Zeni Zaelani, beserta jajaran wakil ketua lainnya.
Sekretaris: H. Ayi Khatibul Umam
Wakil Sekretaris: Muhammad Ali Husni, S.Fil., Falahudin, S.Ag., Ade Hasan, Abdullah, S.Pd.I., beserta jajaran wakil sekretaris lainnya.
Anggota: Abdul Rahman, Ani Sumarni, Asep Sutardi, Endah Daryah, Fitriyani, Leni Puspawati, dan jajaran anggota lainnya.

Dewan Tanfidz:
Ketua: Dr. H. Rahmat Hidayat Jati, M.I.P.
Wakil Ketua: Aab Abdul Rahman, Wahyu, Hendrik, S.H., Deden Kurnia, beserta jajaran wakil ketua lainnya.
Sekretaris: Riki Sofyan
Wakil Sekretaris: Ace Umay Ismail, Iif Fahmi, Nadi Masruri, beserta jajaran wakil sekretaris lainnya.
Bendahara: Mulyana, S.H.I.
Wakil Bendahara: Harry Priyatna, Maesaroh, Dimas Rendra Graha, beserta jajaran wakil bendahara lainnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, seluruh pengurus yang dilantik turut menandatangani ikrar kesetiaan serta mengucapkan sumpah jabatan. Mereka berikrar untuk mendahulukan kepentingan partai, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta siap menjalankan organisasi secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di hadapan Mahkamah Partai dan Tuhan Yang Maha Esa./**

PKB Karawang Apresiasi KPU, Rahmat Hidayat Djati Soroti Pentingnya Validitas Data Kependudukan

PKB Karawang Apresiasi KPU, Rahmat Hidayat Djati Soroti Pentingnya Validitas Data Kependudukan

Persoona.id – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Dr. Rahmat Hidayat Djati, M.IP., menegaskan pentingnya penguatan tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya menjelang tahapan Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikannya menyusul kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang ke sejumlah partai politik dalam rangka pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Rahmat menyambut baik langkah KPU Kabupaten Karawang yang melakukan pemutakhiran data partai politik dengan pola jemput bola. Menurutnya, upaya tersebut harus dibaca sebagai bagian dari kerja besar membangun sistem demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, yang dimulai dari validitas data.

“Tertib administrasi bukan hanya urusan partai politik atau penyelenggara pemilu, tetapi menyangkut keseluruhan sistem demokrasi. Kalau datanya kuat dan valid, maka proses demokrasi juga akan berjalan lebih berkualitas,” ujar Rahmat, Jumat (6/2/2026).

Ia menekankan bahwa pemutakhiran data partai politik perlu dibarengi dengan penguatan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, Rahmat mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang untuk segera melakukan operasi justisia administrasi kependudukan secara menyeluruh.

“Operasi justisia administrasi kependudukan ini penting dan sudah mendesak. Kita harus memastikan seluruh warga Karawang memiliki dokumen kependudukan yang sah dan sesuai aturan. Ini untuk mencegah penyalahgunaan data sekaligus menjamin hak-hak warga negara,” tegasnya.

Menurut Rahmat, validitas data kependudukan memiliki peran strategis dalam berbagai agenda pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan proses kepemiluan. Tanpa data yang akurat, potensi persoalan di kemudian hari akan semakin besar.

“Data kependudukan yang tidak tertib bisa berdampak ke mana-mana, mulai dari pelayanan publik hingga proses pemilu. Karena itu, sinergi antarinstansi menjadi kunci,” tambahnya.

Sementara itu, KPU Kabupaten Karawang telah memulai kunjungan ke seluruh partai politik sebagai bagian dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan tertib administrasi dan penguatan kelembagaan partai politik di tingkat kabupaten.

Aspek yang dilakukan dalam pemutakhiran data meliputi keberadaan sekretariat partai politik, pembaruan kepengurusan sesuai periodesasi, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta pembaruan data keanggotaan.

Dalam kunjungan perdananya, KPU Kabupaten Karawang mendatangi DPC PKB Kabupaten Karawang sebagai partai politik pertama yang merespons surat pemberitahuan KPU. KPU memastikan akan terus melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Karawang guna memastikan data kepartaian tertata dengan baik, valid, dan akurat.

Melalui langkah tersebut, KPU Kabupaten Karawang menargetkan seluruh data partai politik telah siap dan tidak menimbulkan persoalan menjelang tahapan Pemilu 2029./if