Persoona.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Lebih dari itu, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini telah berkembang menjadi model pendidikan sekaligus instrumen strategis pemberdayaan masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026).

“Hari ini kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, the invisible people,” ujar Muhaimin di hadapan para siswa, guru, dan tamu undangan.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan inspirasi baru bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam mengatasi kemiskinan sekaligus membangun masa depan bangsa yang lebih tangguh dan mandiri. Muhaimin pun menyampaikan apresiasi khusus kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta jajarannya yang dinilai sukses menerjemahkan arahan Presiden menjadi model pendidikan yang matang, pasti, dan berprospek mencerahkan.

Baca juga : Politeknik Inovasi Nusantara Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Perkuat Tridharma Perguruan Tinggi

“Awalnya Pak Mensos dan saya juga ragu-ragu, sekolah ini bagaimana polanya? Alhamdulillah, Pak Mensos atas perintah Presiden berhasil mewujudkan ini semua. Sekolah Rakyat telah memiliki model yang amat sangat mapan,” puji Muhaimin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari politik pemberdayaan. Penanggulangan kemiskinan dinilai tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial, melainkan harus dilanjutkan dengan program-program yang mampu mendongkrak kemampuan, kemandirian, serta produktivitas masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga menekankan pentingnya politik anggaran yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu mendorong pemberdayaan, bukan sekadar membiayai kegiatan rutin pemerintahan.

“Indonesia yang berdiri kokoh di atas kaki kita sendiri, Indonesia yang kuat dan tangguh di atas kaki rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Menko PM turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat agar para lulusannya tidak hanya mendapat akses pendidikan, tetapi juga siap melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau langsung terserap di dunia kerja. Kepada para siswa, ia berpesan agar memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan belajar bersungguh-sungguh, disiplin, dan menaati aturan sekolah.

Mengakhiri rangkaian acara, Muhaimin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para pemenang Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026. Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperluas informasi, membangun kesadaran publik, serta mengangkat kisah-kisah inspiratif dari anak-anak keluarga prasejahtera.

“Sinergi dan kolaborasi dengan media ini akan memperbesar komitmen pemerintah, mendorong, dan memotivasi seluruh aparat birokrasi kita untuk terus percaya diri membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya./***

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Imin, mencatatkan prestasi gemilang dengan menjadi menteri paling populer dan memiliki citra baik tertinggi di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas

Baca juga : Komisi I DPRD Jabar Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Seluruh Wilayah Jawa Barat

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai bahwa pencapaian ini wajar mengingat program-program yang dijalankan Menko PM berdampak langsung pada masyarakat. “Ini menjadi semacam titik start yang patut diapresiasi, karena sangat jarang ada menteri yang bisa langsung tancap gas di awal pemerintahan,” ujar Wasisto, Rabu (22/1/2024).

Program Prioritas Menko PM
Muhaimin Iskandar langsung bergerak cepat dengan meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti:
Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengentasan kemiskinan.
Reformasi sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM.
Model pembiayaan dan pendampingan baru bagi pelaku usaha kecil.
Program-program ini dirancang untuk mencapai target ambisius, yakni kemiskinan ekstrem 0% dan penurunan kemiskinan hingga 4,5-5%.

Apresiasi dan Harapan
Wasisto menambahkan bahwa peringkat tinggi yang diraih Gus Imin harus menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik. “Ini menjadi semacam cambuk, pelecut, bahwa kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat adalah poin penting dalam evaluasi publik terhadap kinerja kementerian,” katanya. Ia juga optimis bahwa Menko PM dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Senada dengan itu, pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menyebutkan bahwa survei Litbang Kompas sejalan dengan hasil survei CISA. “Hasil survei tersebut mengacu pada kondisi sosial dan politik saat ini. Survei Litbang Kompas linier dengan survei yang dilakukan CISA,” ujarnya.

Baca juga : Tiga Anggota DPR RI FPKB Hasil PAW Resmi Dilantik

Popularitas yang Berdampak
Keberhasilan Muhaimin Iskandar dalam meraih popularitas tertinggi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun citra positif. Dengan program-program prioritas yang telah berjalan, Gus Imin diharapkan dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Langkah cepat dan strategis ini tidak hanya memperkuat posisi Menko PM di kabinet, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk melihat perubahan nyata di bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi.***